Ditemukan 349 data
8 — 5
membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di mukasidang;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat beserta saksisaksi sebagai berikut:Surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor atas nama Sariani, yang dikeluarkan tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill
12 — 0
Nomor 1 tahun 2008;Menimbang, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilldalam perceraian ini telah mendapatkan Ijin untuk MelakukanPerceraian dari atasan di tempat Pemohon bekerja sebagaimanaSurat dimaksud Nomor: 849/14/411.303/2012 .tanggal 08 Juni2012 begitu juga Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipill telahmendapatkan Surat keterangan /Rekomendasi untuk MelakukanPerceraian dari atasan di tempat Termohon bekerjasebagaimana Surat dimaksud Nomor:849/15/411.303/2012 .tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkandan
72 — 11
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untukmengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipill Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku RegisterPerceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ll.
34 — 8
suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di mukasidang;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat beserta saksisaksi sebagai berikut:Surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor atasnama Misrawati Kia, S.Pdi, yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2020 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill
16 — 1
SIpill gl amg JI dey wold! su loco wii IlsLogJliol jw 6 piusd! elg>ail alle gille login Moy!
1.JUSUF OKARI
2.IKFUI TJIAKUSUMA
22 — 2
Edisi 2007tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan, yang kemudian berdasarkan ketentuan tentang administrasikependudukan, Perbaikan Kesalahan Akta Catatan Sipil, dipersamakan denganperistiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipill
23 — 15
Kota Manado, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Hartati Kambey adalah isteri dari almarhum Abdul Rachaman Harun, dan tidakbercerai hingga meninggalnya Almarhum;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 , P.10,P.11 dan P.12, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Veiky Harun, VanyHarun, Nanvi Harun, Ridwan Andika Harun, Tri Wahyuni Armelia Harun, SheilaAdinda Prihatini Harun, Maqfira Anisa Harun dan Dzulkarnain Arya Harun, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipill
10 — 2
SIpill gl amg UI diy Wola! su loco wis SlsaL ail gall login TMOY! YS Wold! jacg lagslio! Kw d pire)!
6 — 0
SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipill(PNS), tempat tinggal di XXXX, Kota Tangerang, di bawah sumpahnyasaksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal denganPemohon dan Termohon; Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalahsuamiisteri; Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Pemohon dan Termohonberumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di XXXX,Provinsi Banten; Bahwa saksi
13 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor1403051011070138 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipill Pemerintah Kabupaten KepulauanMeranti, Provinsi Riau, tanggal 19 Nopember 2019, telah dinazegelen dantelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tandaP.4;5.
12 — 7
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon IsteriAnak Para Pemohon Nomor 1403051011070138 yang aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill PemerintahKabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 19 Nopember 2019,telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, kemudian diberi tanda P.10;11.
13 — 0
merupakanconditio sine quanon telah terbukti bahwa Pemohon adalahsuami Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalahpihak pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telahdilakukan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 namun upaya mediasidinyatakan gagal;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang PegawaiNegeri Sipill
SRI PURWANTI
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
438 — 352
Bahwa akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama Alfian RiskiHidayat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipill Kulon Progo;2. Bahwa terbitnya akta lahir Nomor : 821/Cs.A.1920/T/2003 atas nama AlfianRiski Hidayat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Kulon Progoberdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan yang telah diubah UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Halaman 5 dari 56 hal.
36 — 7
Februari 2019adalah ahli waris dari almarhumah Rukmawati binti Oesman, oleh karena itupula para Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki Legal Standingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi sesualaslinya Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayan Departemen Pendidikandan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 685/107.1b/C4.83tanggal 30 Agustus 1983 merupakan bukti bahwa semasa hidupnyaAlmarhumah Rukmawati binti Oesman adalah sebagai Pegawai Negeri Sipill
36 — 11
Esa tidak akan terwujud, karena telah terjadiperselisinan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikanlagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagisaling berkomunikasi, berdasarkan pasal 39 ayat (2) UndangUndang No. 1Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan AktaPerkawinan No.385/2005 tertanggal 4 Mei 2005 yang diterbitkan Kantor DinasKependudukan dan Catatan sipill
Misri iswati
54 — 41
Menetapkan 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 113473.CS/2011 dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill kabupaten Bogor yang semula tertulis MISRI ISMAWATI diperbaiki menjadi MISRI ISWATI;
3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada Dinas kependudukandan Cacatan Sipil Kabupaten Bogor untuk
122 — 479
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quotersebut seakanakan merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan olehTergugat kepada Para Penggugat, sementara Para Penggugat selama menjalankantugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di LingkupPemerintahan Kabupaten Kolaka, tidak melakukan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipill ;
97 — 38
PTUNSRGKepala Dinas, Kepala UPTD, dan Pejabat Konsuler sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, hurufc, dan huruf d secaraotomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan;> Pasal 10Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3mempunyai tugas: a. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkanoleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil; b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta PencatatanSipil; dan c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipill
50 — 19
., BINTI RAHMAN BAKAR, umur 33 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipill (Guru TK. Satu AtapNegede), bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Kelurahan Fitu,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam halint diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahlan Tan, SH.
35 — 4
dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagaipenyalahgunaan wewenang ; Bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan kedudukan atau jabatan dalam lingkupHukum Publik (Pemerintahan) lebih konkrit lagi subyek delict penyalahgunaankewenangan dalam tindak pidana korupsi pada pasal 3 undangundang tindak pidanakorupsi adalah pejabat atau pegawai negeri ; Bahwa dari pendapat kedua ahli diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa bukan sebagai pegawai Negeri Sipill