Ditemukan 288 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-02-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 7/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 23 Mei 2013 — Drs. TARMINTA, MM
4211
  • Halaman 41 dari 218e Satu buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten KepulauanMentawai Nomor: 012 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 tentangPenunjukan Tim Teknis DAK Bidang Pendidikan kabupatenKepulauan Mentawai, beserta lampirannya;e Satu Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahiun naggaran 2009 Nomor: 1.0101 16 91 5 2 beserta lampirannya (legalisir);e Satu buah Surat Perintah Bupati Kepulaua MentawaiNomor:094/30.1/BUPKKM/I2010 tanggal 05 April
    Halaman 211 dari 218Satu Buah Telaahan Staf Nomor:2703/DISDIKKKM/XI/2009Tanggal 15 Desember 2009 perihal Penyaluran DAK Pendidikantahun 2009 Tahap 3 beserta lampirannya;Satu buah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten KepulauanMentawai Nomor: 012 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 tentangPenunjukan Tim Teknis DAK Bidang Pendidikan kabupatenKepulauan Mentawai, beserta lampirannya;Satu Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahiun naggaran 2009 Nomor
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2227 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — MUNANDAR, SH dan JUSTINUS PAINO RAHARDJO
5232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUPRYADIyang melaksanakan pencarian tanah tetapi dengan alasan bahwa saksiENDANG SUPRYADI adalah Pegawai Negeri yang tidak boleh memiliki tanah yangluas, maka pada tanggal 1 Nopember 2000 sld 30 April 2001, Dra NENAZURYANA berhasil memperoleh Akta Jual Beli tanah seolaholah tanah seluas685.480 m2 milik UHIM JANTA dkk telah dibeli oleh Dra NENA ZURYANA dkk ,dengan cara:e Untuk menghindari ketentuan PP.No.224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian (Ganti kerugian Jo PP No. 41 tahiun
    No.2227 K/Pid.Sus/2009memusyawarahkan harga tanah dengan pihak Pertamina ; Bahwa Akta Jual Beli Tanah konpensasi di Desa Parungbanteng dibuat dengan carasebagai berikut:e Untuk menghindari ketentuan PP.No.224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian (Ganti kerugian Jo PP No,,41 tahiun 1964tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 tahun 1961 yang intinyamensyaratkan bahwa orang bukan penduduk, memiliki /membeli tanah di suatudaerah boleh saja asal berdomisisli di kKecamatan di mana
Putus : 09-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1352/Pid.Sus./2009/PN.Bjm.
Tanggal 9 Maret 2010 — H. MUHAMMAD AINIE IJUH Bin DJUHRI
13623
  • MUHAMVAD AINIE IJUH Bin DJUHRIBanjarmasinUmur/tanggal lahir 56 tahiun/ 23 Februari 1953Jenis kelamin Laki lakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal Jl. Baru RT. 01 No. 107 DesaSungai Bakung,Kecamatan Sungai Tabuk, KabupatenBanjar.Agama IslamPekerjaan SwastaPendidikan SLTPTerdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :1. Jaksa Penuntut Umum Nomor Print16/Q.3.10/Ft.1/10/2009, dengan tahanan kota, sejaktanggal.
Register : 13-05-2011 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA
Tanggal 1 Nopember 2010 — H. ABDUL SANI AMNBO POKEK BIN AMBO POKEK
11426
  • Dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dstBahwa mengenai adanya perbedaan Penghitunganpada pemeriksaan rutin pada LHP BPK RI tahun2006 dengan LHP atas permintaan penyidik Tahun2010 dimungkinkan terjadi karena pada LHP tahun2006 merupakan pemeriksaan secara menyeluruhuntuk instansi di Pemkab Kutai kartanegara danmetoda input data yang dilakukan adalah denganuji sampling bukan populasi jadi dimungkinkanterjadi perubahan apabila ada bukti baru,sedangkan pada LHP BPK tahiun
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
13336
  • Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calon pemenang dan2 pemenang cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benar maka yang bersangkutandigugurkan penawarannya, dicairkan penawaranya, dimasukan dalamdaftar hitam selama 2 (dua) tahiun dan dituntut secaran perdata danpidana,Dokumen Pengadaan dalam Intruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calon pemenang dan2 pemenang cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benar maka yang bersamgkutandigugurkan penawarannya, dicairkan penawaranya, dimasukan dalamdaftar hitam selama 2 (dua) tahiun dan dituntut secaran perdata danpidana .Dokumen Pengadaan dalam Intruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdanperubahannya
    Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calonpemenang dan 2 pemenang cadangan yang terbukti melakukanpemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benarmaka yang bersangkutan digugurkan penawarannya, dicairkanpenawaranya, dimasukan dalam daftar hitam selama 2 (dua)tahiun dan dituntut secaran perdata dan pidanac) Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
12137
  • Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calon pemenang dan2 pemenang cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benar maka yang bersangkutandigugurkan penawarannya, dicairkan penawaranya, dimasukan dalamdaftar hitam selama 2 (dua) tahiun dan dituntut secaran perdata danpidana,Dokumen Pengadaan dalam Intruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calon pemenang dan2 pemenang cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benar maka yang bersamgkutandigugurkan penawarannya, dicairkan penawaranya, dimasukan dalamdaftar hitam selama 2 (dua) tahiun dan dituntut secaran perdata danpidana .Dokumen Pengadaan dalam Intruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)yang disusun berdasarkan Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdanperubahannya
    Butir 30.4 yang menyatakan terhadap calonpemenang dan 2 pemenang cadangan yang terbukti melakukanpemalsuan /penipuan /menyampaikan informasi yang tidak benarmaka yang bersangkutan digugurkan penawarannya, dicairkanpenawaranya, dimasukan dalam daftar hitam selama 2 (dua)tahiun dan dituntut secaran perdata dan pidanac) Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 30 Mei 2013 — SUGANDI bin HAMDHANI;
6620
  • Tanggamus Tahap II, selanjutnya sisa anggaran fisikpembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap II tahiun 2006 sebesarRp.255.831.450, diisimpan di Kas Daerah di Bank Lampung KotaAgung;= Bahwa benar berdasarkan APBD Tahun 2007 Proyek PembangunanTaman Makam Pahlawan Kab Tanggamus Tahap II dilanjutkankembali dan dianggarkan dalam APBD TA 2007 sebesarnyaRp.328.341.500, (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empatpuluh satu ribu lima ratus rupiah);= Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terhadap Proyek
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
15338
  • Tanggamus Tahap Il, selanjutnya sisa anggaran fisikpembangunan Taman Makam Pahlawan Tahap Il tahiun 2006 sebesarRp.255.831.450, diisimpan di Kas Daerah di Bank Lampung Kota Agung;Bahwa berdasarkan APBD Tahun 2007 Proyek Pembangunan Taman MakamPahlawan Kab Tanggamus Tahap Il dilanjutkan kembali dan dianggarkandalam APBD TA 2007 sebesarnya Rp.328.341.500, (tiga ratus dua puluhdelapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap Proyek Pembangunan Tahap