Ditemukan 5673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terpetuah terbeluh terpenuhã terpenui terpenuhu terpecah
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 11-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3405/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 22 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 13-10-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3441/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 17 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-10-2012 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 249 /Pid.B/2012/PN.JMB
Tanggal 24 Oktober 2012 — SUGIARTO al.TOMBLOK bin. MARSONO
23 — 1
  • Dengan demikian unsur ini telah terpenuh;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 26-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3608/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 8 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Upload : 01-02-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 763/Pdt.G/2011/PA.Skh
Penggugat dan Tergugat
8 — 0
  • Bahwa atas kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugatmengajukan cerai dengan alasan Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh; e Menetapkan jatuh talak satu khul'i
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 296/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : SUHAENI HAMID Diwakili Oleh : SUHAENI HAMID
Terbanding/Tergugat I : NURU BIN TJALENG
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
22 — 13
  • Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti TIl1 berupasertifikat hak milik No.24963/2009 Surat UkurNo.4685/Tamalanrea/ 2009 itu adalah bukti yang terkuatdan terpenuh, pendapat ini keliru sebab sampai saat inipensertifikatan tanah di Indonesia masih berstelsel negatifebukan positif dalam arti kekuatan hukum sebuah sertifikattidak berlaku secara mutlak, sebab setiap saat dapat sajadibatalkan.............dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, manakalah penerbitannya tidak prosedural
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama
Register : 06-01-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA AMBARAWA Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Amb
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
  • Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;6.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3064/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 04-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 27-07-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 05-07-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2410/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 20 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 10-03-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0745/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 2 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 16-12-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 6627/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 24-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Krs
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
  • Dengan demikian maksud dari pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4Kompilasi Hukum Islam telah terpenuh ;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo HukumIslam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten , wilayah dimana pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon danPemohon II untuk mencatatkan pernikahannya
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum
Register : 08-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN MANADO Nomor 449/Pid.B/2016/PN Mnd
Tanggal 16 Januari 2017 — -LEONARD NATANAEL RARES ALIAS LEO
17 — 6
  • disimpulkan bahwa untuk ini telah terpenuhi pula ;Unsur Tanpa Hak ;Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kKewenangan, atau tanpaijin pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut yang diuraikanpada unsur ke2 diatas, dimana oleh karena ternyata benar terdakwamembawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupasebilah pisau badik tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yangberwenang, maka dapat disimpulkan untuk telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 21-12-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3891/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 18 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 222/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : FATIMAH MUHTAR alias FATIMAH Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Pembanding/Tergugat II : ILHAM PUTRA Bin MUHTAR Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Pembanding/Tergugat III : PUTRI AYU WANDRA Binti MUHTAR Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Terbanding/Penggugat : WAYAN SUWASTIKA alias MANGKU WAYAN SUASTIKA P Diwakili Oleh : KISMAN PANGERAN. SH
Terbanding/Turut Tergugat : JAINAB BINTI HAMID JAMALUDIN
34 — 17
  • Pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bukti P2dan P6 tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya,harusdianggap sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mengenaikepemilikan atas sebidang tanah (obyek sengketa), jadi pertimbanganhukum hakim tingkat pertama pada halaman 38 sampai dengan halaman39 paragraf ke3 tersebut, menurut pendapat majelis hakim tingkatbanding sudah tepat dan benar;3.
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0036/Pdt.G/2012/PA.Bjm
Tanggal 22 Februari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8 — 0
  • Karenanyamaksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMAnomor 1 tahun 2008 telah terpenuh ; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yangpada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta tidakadanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 24-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3987/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh