Ditemukan 637652 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-04-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 25-11-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penggugat:
Anggota Perhimpunan Alumni Jerman disingkat PAJ
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
310 — 75
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 243/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : DAVID SIEMENS KURNIAWAN Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
171 — 28
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-10-2021 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 249/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. Asia Carton Lestari
332 — 234
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 6 Juli 2017 — H. KAHARDIMAN, S.H., FCBArb, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
462 — 321
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AB FOOD & BEVERAGES INDONESIA
168 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00003/406/08/056/09 tanggal 1 Desember 2009, sehinggaperhitungan pajak menurut Pemohon Banding seharusnya Rugi Netosebesar Rp831.939.761,00 dengan pajak penghasilan yang lebih dibayarsebesar Rp411.698.694,00, dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Menurut SKPLB(Rp)1 Peredaran usaha 16,215,404,4172
    /B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39826/PP/M.XV/15/2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal23 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan
    SO FFI Lt.3,Jalan Raya Bogor KM.26, RT/RW 009/008 Jakarta Timur, sehinggapenghitungan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadisebagai berikut:Rp(831.839.760,00)Penghasilan Neto (Rug)i)Penghasilan Kena Pajak (Rugj) Rp(831.839.760,00)Kredit Pajak : Rp 411.698.694,00Jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar Rp 411.698.694,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2012,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00003/406/08/056/09 tanggal 1 Desember 2009,atas nama PT AB Food & Beverages Indonesia, NPWP02.414.427.1056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1322/WPJ.07/2010 tanggal 23 November 2010,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK CIMB NIAGA, TBK
189 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093261.15/2007/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan jumlah PPh Badan menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Uraian Jumlah MenurutPemohon
    Putusan Nomor 1371/B/PK/Pjk/2019MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4Maret 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007Nomor 00013/206/07/091/13 tanggal 27 Desember 2013, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat diGraha CIMB Niaga, Jin. Jend.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor00013/206/07/091/13 tanggal 27 Desember 2013, atas nama: PTBank CIMB Niaga, Tbk., NPWP 01.310.668.7091.000, beralamatdi Graha CIMB Niaga, Jalan Jend.
    serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP413/WPJ.19/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-07-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 22-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 301/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 11 Desember 2023 — Penggugat:
Abu Sofyan Toppo
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT. ASINDO INTERNASIONAL PERDANA
98 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA;
1347 — 777 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA;
    PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA, tempat kedudukan di Sovereign Plaza Lantai 8,Jalan TB.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat NomorAHU0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia;4.
    Putusan Nomor 232 K/TUN/20182016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 128/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat II : PERKUMPULAN POC INDONESIA. Diwakili oleh H.LEONARD FARID GALISTAN.DKK
Terbanding/Penggugat : Pajero Owners Community Indonesia POC Indonesia. Diwakili oleh JULIAN BUDIDARMAWAN
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
86 — 8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — PT YAMAHA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun perhitungan PPh Badan Tahun Pajak2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: .
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 April 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84903/PP/M.XIA/15/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2113/WPJ.07/2013 tanggal10 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan
    Tahun Pajak 2010, Nomor00114/406/10/052/12 tanggal 19 Juli 2012, atas nama PT YamahaIndonesia, NPWP 01.000.638.5052.000, beralamat di Jalan Rawa Gelam1/5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta (13930), sehingga PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 yang terutang dihitung kembalisebagaimana perhitungan sebagai berikut: No UraianJumlah (US 1 Peredaran Usaha 63.185.860 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1469/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2013, tanggal 10 Oktober 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010, Nomor: 00114/406/10/052/12,tanggal 19 Juli 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.000.638.5052.000, sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4313 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MALINDO FEEDMILL, TBK
96 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 02-12-2021 — Putus : 31-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 283/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO Diwakili Oleh : FX DENNY SATRIA ALIANDU, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : PT. Trisakti Artamas Sejahtera
188 — 36
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEAD JOHNSON INDONESIA
100 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HITACHI MODERN SALES INDONESIA
171 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa Nomor: 150547002007;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 05 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT.45041/PP/M.XII/15/2013, tanggal 22 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP859/WPJ.05/2010 tanggal 30 Desember 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan
    ParmanKav. 12 Jakarta 11480 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahunterdaftar dalam berkas sengketa Nomor:Pajak 2007 menjadi sebagai berikut: UraianJumlah (Rp) Peredaran Usaha69.066.414.897,00 Harga Pokok Penjualan52.591.401.976,00 Laba Bruto16.475.012.921,00 Biaya Usaha25.890.111.922,00 Penghasilan/(Rugi) Neto Dalam Negeri(9.415.099.001,00) Penghasilan/(Rugi) Neto Luar Usaha189.764.281,00 Fasilitas Penanaman Modal0,00 Penyesuaian Fiskal: Penyesuaian Fiskal Positif8.914.151.222,00 Penyesuaian
    Jumlah PPh Badan ymh.
    Putusan Nomor 1695/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00015/206/07/038/09 tanggal 13 Oktober 2009, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor: 150547002007, atas nama PT.Hitachi Modern Sales Indonesia, NPWP 01.328.671.1.038000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.
    Terutang Rp 0,00Kredit Pajak (Dibayar Sendiri) : PPh Pasal 22 Rp 1.145.895.883,00 Fiskal Luar Negeri Rp 6.000.000,00 Jumlah Rp 1.151.895.883,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp (1.151.895.883,00)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Badan ymh.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
95 — 38
  • Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;4. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;5.
    dan diberi tanda Bukti T1 sampaidengan Bukti T8, sebagai berikut:Bukti T1Bukti T2 :Bukti T3 :Bukti T4 :UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris (fotokopi dari fotokopi);Penjelasan UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan
    hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan TataHalaman 39 dari 66 him, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTUsaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata dengan perluasannya adalah
    , yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:Halaman 53 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTPasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketaadalah :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121/B/PK/Pjk/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAVICOM KREASINDO PERSADA
142 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44664/PP/M.I/15/2013, tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding telah menerbitkan keputusan Nomor KEP777/WPJ.06/2011 Tanggal 19 Juli 2011 yang isinya menerima sebagian permohonan WajibPajak dan mengurangkan atas SKPKB PPh Badan
    sebagaimana dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan danTidak Ada Warranty Claim;Bahwa dengan demikian PPh yang masih harus dibayar menurut PemohonBanding adalah sebesar Rp 51.568.910,00 sesuai jumlah yang telah Pemohon Bandingsetujui pada SKPKB dan mohon pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatmengabulkan permohonan banding Pemohon Banding berdasarkan keadilan danperaturan yang berlaku sesuai dengan buktibukti pendukung yang ada;Bahwa jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan
    Angkasa Blok B9 Kav 6, KotaBaru, Jakarta Pusat 10610, dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 436.726.205,00Kompensasi Kerugian Rp 81.479.004,00Penghasilan Kena Pajak Rp 355.247.201,00PPh Terutang Rp 89.074.100,00Kredit Pajak Rp 107.498.410.00PPh Kurang (Lebih) Bayar (Rp 18.424.310,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44664/PP/M.II/ 15/2013, tanggal 23April 2013
    pembelianbahanbahan dalam HPP Proyek Pematangan dan Pengerasan Lahan.e Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU KUP, Wajib Pajak yang diperiksawajib memperlihatkan dokumen atau data yang menjadi dasar pencatatandalam kegiatan usahanya, akan tetapi faktanya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memperlihatkan data/dokumenyang menjadi dasar pencatatan biaya dalam HPPnya.f Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap HPP dalam SPT Tahunan PPh Badan
    ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP777/WPJ.06/2011 tanggal 19 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI
80 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
87 — 37
  • Bahwa terhadap pengesahan badan Hukum Perkumpulan PerusahaanAsosiasiBongkar Muat Indonesia (disahkan dengan objek sengketa), tidak dalamrangka ....... memunculkan dualisme kepengurusan dalam bidang usahabongkarmuat~ is...
    ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;Bahwa permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalamPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dimana prosespermohonan diajukan melalui Layanan AHU Online, permohonanPengesahan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia diajukanoleh Notaris Suparno, SH., secara online melalui website: ahu.web.id.
    Perusahaan Bongkar MuatIndonesia adalahsudah sesuai dengan aturan, dijamin dengan UU No. 17 tahun 2013 Pasal14;Dibentuknya Badan Hukum tersebut adalah memenuhi ketentuan UU No. 17Tahun 2013 tentang Organisasi Masa.
    di pengadilan;Ayat (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum danhak asasi manusia.
    ;Ayat (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansiterkait.Pasal 59:1) Ormas dilarang:e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2808/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS Drs SANTOSO HARSOKUSUMO
411 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
198 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap