.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan ditambah dengan uang per jam dari alatberat digunakan sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu) rupiah sedangkan SlametMulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapat upah/gaji dari terdakwa minimalRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan jutarupiah) per bulan ;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS DepartemenKehutananDirektorat Planologi BPKH

.1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan ditambah dengan uang per jam dari alatberat digunakan sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu) rupiah sedangkan SlametMulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapat upah/gaji dari terdakwa minimalRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan jutarupiah) per bulan ; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggai 14 Desember 2012 sekira jam 10.30WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS DepartemenKehutanan Direktorat Planologi BPKH

Pihak Perhutani RPH Besole, dan menurut pihakperhutani yaitu PRAMUDIONO (selaku KRPH Besole) bahwa kayukayu jatitersebut Identik dengan kayu Hutan di Petak 87 i RPH Besole, namun untukmemastikan secara pasti harus dilakukan Pemeriksaan Tunggak / Lacak Balakdalam kawasan hutan 87 1 tersebut.Bahwa kemudian pada esok harinya Gabungan dari Polsek Besuki, PolresTulungagung dan Pihak Perhutani RPH Besole, melakukan lacak balak(Pemeriksaan Tunggak) di dalam kawasan hutan tepatnya di Petak 87 i, RPHBesole, BPKH

Sebagaimanadiatur dalam P.39/ menhutIl/ 2013, masyarakat dapat bermitra denganpemegang jjin harus memenuhi persyaratan tersebut, kemudianmembentuk kelompok tani, mengajukan kemitraan kehutanan kepadapemegang izin, verifikasi kelengkapan persyaratan (oleh Dishutkab,KPH, UPT BPHP/BPKH), fasilitasi sampai ditetapbkan kesepakatanyang dituangkan dalam naskah kemitraan kehutanan (yang dituangkandalam naskah perjanjian, ditandatangani oleh masyarakat, pemegangizin, KPH, yang diketahui oleh kades atau camat

mempunyai mata pencaharian pokok bergantung padaHalaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.BLH/2018/PN Bbu.lahan garapan/ pungutan hasil hutan non kayu, dan mempunyaipotensi untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan.Sebagaimana diatur dalam P.39/ menhutlI/ 2013, masyarakat dapatbermitra dengan pemegang ijin harus memenuhi persyaratan tersebut,kemudian membentuk kelompok tani, mengajukan kemitraankehutanan kepada pemegang izin, verifikasi kKelengkapan persyaratan(oleh Dishutkab, KPH, UPT BPHP/BPKh

Ahli ADL PRASETYA NUGRAHA, S.Hut Alias ADI Anak dari SUTARJOdibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli Ady Prasetya Nugraha, S.Hut Als Adi Sutarjo Ahli merupakanPNS di BPKH Wilayah V Banjarbaru sebagai Pengendali Ekosistem Hutan(PEH) yang Tugas dan tanggung jawab adalah menyusun rencana kerja danpengecekan pal batas dan melakukan evaluasi lapangan.Bahwa Ahli pernah diminta oleh pihak Dit Reskrimsus Polda Kalsel untukmelakukan pengambilan titik koordinat sesuai dengan

Bukaan Tambang 4 (PIT 4) 376949 9693722 Bahwa ahli menerangkan titik koordinat yang telah diambil tersebut sudahdioverlay dengan lampiran Peta Kepmenhut No 435 tahun 2009 denganmenggunakan Komputer Peta SIG yang ada di Kantor BPKH Wilayah VBanjarbaru dengan hasil bahwa seluruhnya berada dalam Kawasan HutanProduksi Tetap (HP), dan menurut data serta informasi pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan,Bahwa areal yang dilakukan pengambilan titik koordinat seluruhnya beradadi dalam areal IUPHHKHA PT.

ADIPRASETYA NUGRAHA di kantor BPKH Wilayah V Banjarbaru terhadaplampiran Peta KepMenHut 435 tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentangPeta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalsel di ketahui bahwa ke 4(empat) titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan ProduksiTetap (HP) dan berada di arel IUPHHKHA PT.

Kodeco Timber tidakpernah memberikan izin untuk penambangan di dalam areal Konsesi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ady Prasetya Nugraha,S.Hut Als Adi Sutarjo Ahli merupakan PNS di BPKH Wilayah V Banjarbaru sebagaiPengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang Tugas dan tanggung jawab adalahmenyusun rencana kerja dan pengecekan pal batas dan melakukan evaluasilapangan.

Bukaan Tambang 2 (PIT 2) 377587 96953914 Bukaan Tambang 3 (PIT 3) 376993 96937845 Bukaan Tambang 4 (PIT 4) 376949 9693722 Bahwa ahli menerangkan titik koordinat yang telah diambil tersebut sudahdioverlay dengan lampiran Peta Kepmenhut No 435 tahun 2009 denganmenggunakan Komputer Peta SIG yang ada di Kantor BPKH Wilayah V Banjarbarudengan hasil bahwa seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(HP), dan menurut data serta informasi pemanfaatan dan penggunaan kawasanhutan, areal yang dilakukan

., semuanya Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No.23Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2011,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Fhoto Copy Menjual Tanah Dan Bangunan atas Sertifikat HakMilik No. 523 dan No Jual Beli 1355/2014 yang dibuat oleh BpkH. BAMBANG SUWONDO. SH Pada atanggal 19 Juni 2014Atas Nama Pemegang Hak LESTARI ( Almh )8. Fhoto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi danBangunan tahun 20199.

perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan buruh sebagaimanadimaksud dalam lampiran surat No 090/SK/LBHSMG/IX/2009;Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut, melalui surat No 107/SK/LBHSMG/XI/2009 tertanggal 1 Nopember 2009, pihak SBAN kembali mengajukantuntutan sebesar Rp. 2.337.600.875, (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh jutaenam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 107 buruh;Bahwa atas tuntutan tersebut pihak perusahaan melalui kuasa hukumnyamenanggapi dengan surat No : 0O1/Sekr/BPKH

15% dari total uang pesangon dan uang jasa dengan catatan bahwa dataperhitungannya berdasarkan data pegawaian yang ada di PT.AquafarmNusantara (Tergugat);Bahwa atas tanggapan atau tawaran pihak perusahaan tersebut, 78 buruhtermasuk Para penggugat menolak dan melalui surat No : 003/SK/IBHSMG/1/201.0 tertanggal 14 Januari 2010 mengajukan tuntutan terakhir kepada pihakperusahaan;46.47.48.49.50.Bahwa atas tuntutan tersebut pihak perusahaan melalui kuasa hukumnyamenanggapi melalui surat No : 05/Sekr/BPKH

tersebutjumlah uang pesangon yang harus dibayar perusahaan. adalah samadengan kulifikasi buruh mengundurkan diri ;Bahwa benar yang tertulis dalam gugatan penggugat angka 41 sampaiangka 47 sejak bulan September 2009 hingga Januari 2010 terjadi tawarmenawar tentang besarnya uang pesangon antara, buruh yang di PHKtennasuk para Penggugat karena pada prinsipnya Penggugat sudah bisamenerima adanya Pemutusan Hubungan Kerja , dan Tergugat sudahmemberi jawaban tentang besaran pesangon melalui surat No : 05/Sktr/BPKH

Bahwa Tergugat menolak tuntutan para Penggugat yang tertulis padagugatan Penggugat pada angka 50 dimana Penggugat mendalilkan dasarperhitungan besarnya uang pesangon berdasarkan 2 (dua) kali ketentuanpasal 156 ayat 2, uang Penghargaan kerja (PMK) dan uang Penggantianhak (PH) sesuai UndangUndang no 13 tahun 2003, yang benar Tergugatmenyanggupi besarnya pesangon seperti pada jawaban Tergugat melaluisurat No : 05/Sktr/BPKH/JT/1/2010. tertanggal 20 Januari 2010;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka

Banyuasin ;Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinatberdasarkan surat tugas Nomor PT.143/BPKH Il.2/2015 ;Bahwa Ahli sebagai ahli dari BPKH Il Sumatera Selatan;Bahwa setlah dilakukan pengukuran lahan yang terbakar seluas 85(delapan puluh lima) hektar;Bahwa hutan kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugian Kec. MuaraPadang Kab.

Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa I. Hasan Gea danterdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (Satu) batang pohong dan mengambiltitik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global PositionSystem (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titikkoordinat yakni N.03 0833,5, E98 0447,5. Selanjutnya Ahli M.

., tempat tanggal lahir Bandung, 10 Mei 1983, umur 37tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di d.a Kontrakan BpkH.

lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau

Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu.Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasipenebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang danmengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten PosoProvinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Timkemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalamKawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH

sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasipenebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang danmengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten PosoProvinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Timkemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalamHalaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 553/PID.SUSLH/2021/PT MKSKawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH

., AceWahyudin, S.H. dan Ahmad Rudi Firdaus, S.H. kesemuanyaAdvokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KantorAdvokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah yang beralamat di jalan HOSCokroaminoto No.23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasatanggal 7 November 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah NomorW12.U10/7/Hk.01/XV/2016 pada tanggal 7 November 2016.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan1.

AHU.2AH.04.017390 tertanggal 20 Oktober 2015perihal surat keterangan wasiat atas nama Tanto Oentoeng dahulu TanOen Toeng alias UNTUNG;: Fotokopi surat No. 112/Sekr/BPKH/JT/XI/2016 tertanggal 11 November2016 perihal permohonan pengukuran;: Fotokopi surat pernyataan pemasangan Tanda Batas dan Luas Tanah;: Fotokopi dari foto Batu Nisan Tanto Oentoeng (Tan Kong Liang) lahir 8November 1941 wafat 10 November 2009;: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/084, tanggal 20 Februari2017, yang dibuat oleh Kelurahan

atas nama Untung, diterbitkan pada tanggal 5Agustus 1972 oleh Badan Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa dari bukti P7 yang berupa fotokopi surat No.112/Sekr/BPKH/JT/XV2016 tertanggal 11 November 2016 perihal permohonanpengukuran, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berupaya mengajukanpengukuran terhadap tanah yang disebutkan dalam bukti P3, namun tidak adasatupun bukti yang disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional telahmelakukan pengukuran sehingga dapat ditentukan letak maupun batasbatastanah

Rahman Taufiq Nur Insan, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiapketerangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi; Bahwa saksi pernah memberikan keterangan mengenai koordinat lokasitambang; Bahwa saksi bekerja di Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH XIIIPangkalpinang sejak tahun 2010; Bahwa saksi menjalankan tugas pengecekan lokasi berdasarkan SuratPerintah Tugas oleh Kepala Balai BPKH XIIl Pangkalpinang

;Semuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultast Hukum BPKH MKGR Jawa Tengah,Jalan Hos Cokroaminoto 23 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 010/Suku/BPKH/JT/II/2013, tertanggal 18 Pebruari2013, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;MelawanTERMOHON REKONPENSI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

., dan kawan, Para Advokat pada KantorBadan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH) DewanKoperasi Indonesia Kabupaten Banyuwangi, beralamat di JalanBrigadir Jenderal Katamso Nomor 3, Banyuwangi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;Pemohon Kasasi:LawanSYAUGI, S.E., M.

., pekerjaanAdvokat/Pengacara dari BPKH MKGR Lampung, beralamat KabupatenLampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2011;MELAWANTERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta,tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur,sekarang tidak diketauialamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RepublikIndonesia; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi

Fajar Indah Anindya) mengajukan permohonan kepadaBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Medan untukmelakukan pengecekan keadaan faktual Lahan Perkebunan Pemohonberdasarkan Peta lzin Lokasi dan Peta lIzin Budidaya Perkebunan.Selanjutnya BPKH Wilayah Medan menerbitkan Peta HasilPengecekan lapangan dalam surat BPKH Wilayah Medan Nomor : S.225/VIVBPKH2/2007 tanggal 13 Maret 2007.

Padahal sebagaimana telah diuraikan di ataskebenaran letak, batasbatas dan bentuk lahan perkebunan pemohon,telah diuji beberapa kali oleh instansi/jabatan yang kompeten, ternyatasemua hasil pengujian atau pengecekan menentukan bahwa keadaanfakatual (di lapangan) Lahan Perkebunan Pemohon sesuai dengan PetaIzin Lokasi dan Peta Budidaya Perekebunan.Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 503/2515/2015 tentu tidak dapatmembatalkan Peta Bidang, Peta Hasil Pengecekan Lapangan yangditerbitkan oleh BPKH Wilayah

dilokasii Perkebunan PT FIA;Bahwa izin lokasi PT FIA terbit tahun 2005;Bahwa PT FIA mempunyai izin budidaya perkebunan tahun 2007;Bahwa PT FIA mempunyai peta bidang ;Bahwa FIA mempunyai peta pembebasan lahan yang ditandatanganioleh Kecamatan Sibabangun dan Lurah Lumut, peta tersebut terbitsetelah PT FIA melakukan ganti rugi kepada masyarakat;Bahwa batasbatas lahan PT FIIA pada semua peta adalah sama ;Bahwa PT FIA juga mempunyai peta izin Pemanfaatan Kayu (IPK) petaBalai Pemantapan Kawasan utan (BPKH

) dan peta yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa Petapeta tersebut semuanya sama bentuknya dan juga samabatasbatas lahan perkebunan PT FIA yang terdapat dalam semua petatersebut adalah sama ;Bahwa Peta IPK diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi SumateraUtara dan sebelum diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kelokasi oleh Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa pegawai BPKH juga melakukan pengecekan langsungkelapangan sebelum menerbitkan

pelaksanaan tata batas kawasan hutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara untuk Desa Aek Natolu Jaya, Saksi selaku panitia TataBatas ada menandatangani peta hasil tata batas kawasan hutannya.Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat dimana lokasipengambilan kayu eucalyptus yang dilakukan oleh Terdakwa, Namunsetelah Saksi diperlinatkan peta yang dikeluarkan oleh ahli perpetaandari BPKH

980 59 50,8, N. 20 36 18,8, setelah di overleikan denganpeta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan PetaLampiran SK. 579 / Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL) dan telahdilaksanakan tata batas devenitif sesuai laporan Hasil Pengukuran danPemasangan TandaBatas Devenitif Kawasan Hutan Lindung (HL) SibisaDi wilayah Kecamatan Ajibata dan Kecamatan Lumban Julu, kabupatenTobasa, Provinsi Sumatera Utara Nomor : LP. 293 / VIl / BPKH

berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung(HL).4) Dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579 / Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang KawasanHalaman 31 dari 57 Putusan Nomor 111/Pid.Sus.LH/2016/PN BigHutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengukuran dan pemasangan tandabatas defenitif kKawasan hutan lindung (HL) Sibisa Nomor : LP. 293 / VII /BPKH

BANGUN SIAGIAN,Bahwa bahwa Ahli memiliki kwalifikasi sebagai Pengukuran KawasanHutan pada Kantor Balai Pemantapan KAwasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan berupa sertifikat yang Ahli peroleh, yaitu :Sertifikat Pengukuran dan Perpetaan Kawasan Hutan, yaitu ilmu yangmempelajari tentang pengukuran dan Pemetaan Kawasan Hutan.

Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayahl Medan Nomor : ST / 132 / Ill /BPKH 11 / 2016, tanggal 25 April 2016.Bahwa untuk penerapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK 579 / Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan tatabatas kawasan hutannya, Adapun tata batas kawasan hutan di wilayahKabupaten Tobasa tersebut dilaksanakan pada Nopember 2014.Bahwa memang benar untuk tata batas kawasan

,dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum(BPKH) MKGR, Jawa Tengah, Jalan HOS. CokroaminotoNomor 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2016;Para Termohon Kasasi;Dan1. Notaris TUTY WARDHANY, S.H., bertempat tinggal diJalan Mojopahit Nomor 122 Semarang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. H.D. Djunaedi, S.H. Sp.N., dankawan kawan, Para Advokat dan Pengacara pada KantorHukum D.

Akad nikahnya dilangsungkanantara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnyadilakukan oleh seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama BpkH Asyhari;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia22 tahun dalam usia 22 Tahun. Orang tua kandung Pemohon I, Ayah bernamaXxxxx, bu bernama Xxxxx, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatusPerawan dalam usial5 tahun Orang tua kandung Pemohon II, Ayah bernamaXxxxx, Ibu bernama xxxxxxx, ;4.