- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiJawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara JuandaNo.38 Sidoarjo, Jawa Timur ;.

IRAWAN AMIN NUGROHO, S.HKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) , berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan JalanMT.

Selanjutnya, Surat Tugas tersebut diperpanjang melaluiSurat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No.

EGI PRIMAYOGA VS BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP);

., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang beralamatdi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juli 2020:Pemohon Kasasi;LawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP), tempat kedudukan di JalanPramuka Nomor 33 Jakarta 13120, yang diwakili olehErnadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., jabatan SekretarisUtama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal,S.H., CLA., jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan kawankawan,berdasarkan

JAROT BUDI PRABOWO VS KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP);

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga BesarKORPRI, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP), tempat kedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Lantai 7, Jakarta, 13120;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaifudin Tagamal, S.H.

Perbuatan Terdakwa tidak sesuaidengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPKENG/P2IPDep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa demi memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menelantarkan proyekpembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten MamujuUtara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidakdapat dipenuhi oleh Pemerintah;Bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR vs Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si

PUTUSANNOMOR : 130 /PDT /2012 /PTK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,beralamat di JI.

., Dkk(16 orang), kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilpada Kantor BPKP Perwaklian Provinsi NTT;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK307/$U04/2/2012 tanggal 21 Maret 2012, yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawahregister Nomor : 111/Pdt/LGS/K/2012/PN.KPG tanggal22 Maret 2012, semula disebut sebagai TERGUGATsekarang PEMBANDING ; MELAWAN:Ir.

investigasi kerugian negara sebagaimanatertuang dalam Notisi dan Laporan Hasil Audit Investigatifatas dugaan penyimpangan atas pekerjaan / pengadaanpembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 Gt Dan 6 UnitKapal Penangkap Ikan 5 Gt Pada Dinas Kelautan Dan PerikananKota Kupang Tahun Anggaran 2008 ; non Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,dalam Pasal 52 menyatakan : BPKP

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku. i ADalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52,BPKP menyelenggarakan fungSI : a.

Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas BPKP ;10d.Pemantauan., ..... d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan danpembangunan ;e.

novum berupa suratsuratbukti yang diberi tanda PK1 sampai dengan PK4, tidak dapat dibenarkan,sebab tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya fakta baru yang dapatmengalahkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusanJudex Juris bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa RenahPanjang Desa Napal Jungur, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten SelumaPasca Bencana Alam Tahun 2010 hanya rekayasa, akibatnya sesuai hasilaudit BPKP

M ROZALI DJAFRI LAWAN BPKP PERWAKILAN PROV.BENGKULU

Pasal 187 huruf c KUHAP.Bahwa BPKP (Tergugat) merupakan pihak yang mempunyaikeahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga denganadanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat(BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhipermintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugiankeuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hal. 13 dari 87 halaman, Pts.

No. 21/PDT/2017/PT BGL.antara Tergugat dalam hal ini BPKP selaku pelaksana audit(atas permintaan Kejaksaan Negeri Banjarnegara) danKejaksaan Negeri Banjarnegara selaku peminta/penggunaterhadap hasil audit tersebut apabila kemudian terhadap hasilaudit tersebut, ada pihak yang mempermasalahkan maka baikBPKP maupun Kejaksaan Negeri Banjarnegara haruslahdijadikan pihak oleh karena dalam perkara a quo yang digugatoleh pihak Penggugat hanyalah BPKP,maka dalam hal inimenjadikan gugatan Penggugat adalah

Rozali Djafari bin Djafri(Penggugat a quo);Bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah auditdalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negara yangdilakukan atas permintaan penyidik dan dilakukan dalamkerangka proses penyidikan (pro justitia), sehingga dalampelaksanaan audit tersebut, Tergugat telah mengacu padaPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI);Hal. 34 dari 87 halaman, Pts.

bahwa Laporan Hasil Audit dari BPKP berupa (Surat No.

No. 21/PDT/2017/PT BGL.10.11.12.4.040.290.000,00; (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilanpuluh ribu rupiah) tersebut yang akhirnya menjadi inti bahanpertimbangan dalam putusannya;Terhadap keterangan ahli dan hasil audit BPKP tersebut terdakwadan kami penasihat hukum menolak keras atau sangat keberatanatas Hasil Audit BPKP dan keterangan ahli dari BPKP yang diwakilioleh FX EDDI HARJANTA, namun Majelis Hakim PN TipikorBengkulu tidak mau peduli;Selain itu Pasal 200 jo. 226 KUHAP pun tidak

AZZAM RIZAL, M.Eng VS BPKP PERWAKILAN PROPSU, DKK

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Cq.KEPALA PERWAKILAN BPKP SUMUT yang beralamat di Jln.Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Kel. Simpang Tanjung, Kec. MedanSunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang disebutTERBANDING semula sebagai TERGUGAT I;2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAHSUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAHSUMATERA UTARA, beralamat di Jin. Sisingamangaraja Km. 10,5No. 60, Kel. Timbang Deli, Kec.

Bahwa Tergugat (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo adalah untukmemenuhi permintaan Penyidik Polda Sumatera Utara dengankronologis sebagai berikut:a.

Bahwa guna kepentingan penyidikan tersebut, Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Sumut selanjutnya meminta bantuankepada Tergugat (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugiankeuangan negara dalam perkara dugaan tipikor tersebut;Permintaan bantuan dari Penyidik Kepolisian Daerah SumateraUtara (Polda Sumut) kepada Tergugat (BPKP) tersebutsebagaimana dalam surat Direktur Reserse Kriminal Khusus PoldaSumut Nomor: K/344/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 6 Maret 2013perihal Permintaan Bantuan Perhitungan

Pasal187 huruf c KUHAP;Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khususdi bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanyapermintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP)mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhipermintaan penyidik yaitu. melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsitersebut.

Bahwa mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Tergugat (BPKP) adalah untuk memenuhipermintaan dari Penyidik juga telah diakui oleh Penggugat dalamposita gugatan angka 5;.

PRIYANTONO JAROT NUGROHO Melawan BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH

Karena itupertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakansebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan TingkatBanding dalam menjatuhkan putusan perkara ini denganmemberikan penegasanpenegasan dan tambahan pertimbanganhukum sebagai berikut:1 Bahwa tindakan institusi BPKP untuk meng audit itu hanyalahbersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanyaindikasi kerugian keuangan Negara;2 Bahwa persoalan tentang Laporan Hasil Audit dipergunakansepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan

Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangunatas Sertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono Kecamatan UngaranBarat Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa KalonganKecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.Permintaan tersebut melalui Surat Kepala Kejaksaan TinggiJawa Tengah Nomor B3725/0.3.5/Fd.1/08/2012 tanggal 15Agustus 2012.Hal tersebut telah diakui juga oleh Penggugatdalam posita gugatan angka 10 halaman 7.Bahwa atas Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut,Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Tengah menerbitkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST6745/PW 11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang menugaskan TimAuditor untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Bahwa dalam pelaksanaan audit dalam perkara a quo, Tergugatberpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI).Bahwa dalam PPBI tersebut diatur:Dalam

lain pengumpulan data, dan konfirmasiantara lain kepada Haryanto pada tanggal 30 Oktober 2012.Bahwa karena datadata telah disita dan telah ada pihakpihakyang diperiksa oleh Penyidik, maka Tergugat dapatmengunakan datadata tersebut sebagai bahan audit, danapabila datadata tersebut dirasa belum cukup maka TimAuditor meminta datadata tersebut untuk dilengkapi.Bahwa prosedur audit yang dilakukan Tergugat tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,termasuk Peraturan Kepala BPKP

(sembilan ratus juta rupiah) yang akan disetor keKas Negara.b Kerugian MateriilUntuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata a quo, BPKP harusmengeluarkan biaya Bantuan Hukum dalam penanganan perkaragugatan a quo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yangakan disetor ke Kas Negara.1 Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalamRekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugatdalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasanhukum dan sesuai

MELAWANBPKP PERWAKILAN PROPINSI RIAU

Haniah Binti Salim;Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP),berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta13120. Dalam sengketa inimemberikan kuasa khusus kepada MomockHalaman 1 dari 78 halaman Putusan No.58/G/2011/PTUN JKTPAGEBambang Sumiarso, S.H, Idham Kholig, S.H,Tanusi, S.E., M.M, Gusti Made Mandita,S.H., M.H, Mufti Marga Santoso, S.H, BimaSujatmiko, S.H, Wahyu Wibawa, S.H, Tri EndangMudiastuti, S.H, Yani Nurapriyani Mulyani,S.H.

sebagaimana ditetapkan dalam obyek gugatanBahwa dengan terbitnya obyek gugatan, Penggugat' tidakmendapatkan hakhak nya sebagai bekas isteri saudara Drs.Hadi Bin Obed Salmin yaitu tunjangan nafkah bulanan sebesarsetengah dari gajinya, sejak dilakukannya perceraian padabulan Desember sampai dengan gugatan iniGCIQJUKGA je wes ne er en ee eneBahwa Penggugat sebelumnya juga telah meminta kepadaTergugat melalui surat No : A190/Srt/SU/Jkt/11 10tertanggal 8 November 2010 yang pada pokoknya menintakepada Kepala BPKP

JAROT BUDI PRABOWO ; KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan objek sengketaberupa:> Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP197/K/SU/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiltanggal 6 September 2018;3.

DeputiBidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, DirekturPeraturan Perundangundangan kepada Kepala BiroKepegawaian dan Organisasi BPKP, Nomor : Cl.2630/V.609/74, tanggal 3 Mei 2018, Perihal : Pendapat Hukum atas 3(Tiga) PNS BPKP Yang Menjadi Terdakwa dan TerpidanaDalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. (Fotokopi sesuai denganasli);Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUNJKT.9. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112.

) ;Menimbang, bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Pasal 34 BPKP terdiri dari :a.

Sekretariat Utama;Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundangundangan tersebutdiatas dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat berpangkat golongan ruangIV/o pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu BPKP, maka PejabatPembina Kepegawaian Pusat adalah Kepala BPKP karenanya Tergugat memilikikewenangan yang sah dalam menerbitkan objek sengketa /n casu ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahanpenerbitan

pada tanggal 11 April 2018telah membuat pendapat hukum atas 3 (tiga) PNS BPKP yang menjadi Terdakwadan Terpidana Dalam Kasus Tipikor dimana salah satunya adalah Penggugat (videbukti T7).

BADAN PENGAWASAN KEUNGAN DAN PEMBANGANAN (BPKP); HI. SANTONO, SH. SP.

Koordinasi kegiatan fungsional dalampelaksanaan tugas BPKP;d. Pemantauan, pemberian bimbingan danpembinaan terhadap kegiatan pengawasankeuangan dan pembangunan;e.

No 946K/PDT/2011Bahwa dari aspek kewenangan, BPKP bolehmelakukan pemeriksaan untuk menilai kerugiannegara dalam perkara tindak pidana korupsi biladiminta penyidik untuk kepentingan proseshukum. Seperti diketahui Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentukberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) yang mengubah KeputusanPresiden Nomor 26 tahun 1968.

Martinus Swasono, Ak (vide Putusan PengadilanNegeri Tanjung Karang hlm. 118), yaitu"Bahwa BPKP ada 2 (dua) macam kegiatan yangmenyangkut menentukan perhitungan kerugianKeuangan Negara, yaitu(1) Audit Investigasi. Seluruh kegiatan untukmendapatkan bukti dilakukan oleh BPKP sendiri.(2) Audit Perhitungan Kerugian Negara. Seluruhbukti bukti diperoleh dari pihak yang memintadalam hal ini Penyidik, akan tetapi standaraudit itu) sama".d) Theodorus M.

Di dalam Keppres Nomor 110Tahun 2001 ini mengatur jumlah unit organisasi dantugas eselon dan Lembaga Pemerintah Non Departemenyang bersangkutan, temnasuk unit organisasi dantugas eselon di BPKP.

BPK dapatmemanfaatkan hasi pemeriksaan aparat pengawasanintern pemerintah.Bahwa kaitannya BPKP dengan PeraturanHal. 64 dari 58 hal.

,;BADAN PENGAWAS KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN JAKARTA

LembagaPemerintah Non Departemen termasuk didalamnya BPKP, makadengan demikian BPKP termasuk didalamnya BPKP Perwakilan Jakarta adalah Organ Pemerintaah oleh karena itu ketentuanPasal 1 point 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;Hal 13 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKT2A.25.26.27.Bahwa Laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Jakarta, Nomor : SR.876PW.09/5/2014

Selanjutnyadengan berlakunya Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang LembagaPemerintah Non Departemen, BPKP hanya mempunyai tugas, fungsi dankewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54yaitu :Pasal 52:BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 53:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,BPKP menyelenggarakan fungsi :a.

BPKP;b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dand.

Sehingga terbukti BPKP mempunyaikewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugiankeuangan negara;Hal 105 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUN5)6)Bahwa pada saat ini, kewenangan Tergugat (BPKP) untukmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negaradiatur dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP);Bahwa mengenai Kewenangan Tergugat (BPKP) UntukMelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraTelah Diuji Dan Dikuatkan Oleh

bahwa BPKP berwenangmelakukan audit kerugian keuangan negara.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH tersebut;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt/2015, tanggal 13 Mei 2015;

BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH VS M. THORIQ, SH., S.SOS., M.Kn., M.Si.

Kerugian Materiil:Untuk keperluan pembelaan dalam perkara perdata a quo, BPKP harusmengeluarkan biaya bantuan hukum dalam penanganan perkara gugatan aquo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetorke Kas Negara;5.

Nomor 453 PK/Pdt/2016Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (tanggal 19 Juli 2012)sebelum Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP)menerbitkan LHPKKN (18 Desember 2012), sehingga penetapantersangka tersebut tidak ada kaitannya dengan LHPKKN yangditerbitkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP);Bahwa dalam Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP)adalah AHLI Akunting dan Auditing yang secara resmi diminta olehPenyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan auditpenghitungan

Thoriq) yang mengajukan gugatan terhadap Pemohon PeninjauanKembali semula Tergugat (BPKP) adalah gugatan yang salah sasaran(error in persona/error in subjectum) dan gugatan tidak memiliki dasarhukum karena BPKP adalah pihak yang memenuhi kewajiban hukumsebagai Ahli, dan BPKP juga bukan pihak yang menetapkan TermohonPeninjauan Kembali semula Penggugat (M.

Thoriq) telah merugikankeuangan Negara;Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP) tidakmemiliki hubungan hukum apapun dengan Termohon PeninjauanKembali semula Penggugat (M. Thoriq) karena Pemohon PeninjauanKembali semula Tergugat (BPKP) tidak pernah menyebutkan namaTermohon Peninjauan Kembali semula Penggugat (M. Thoriq) dalamLHPKKN;Halaman 62 dari 89 hal. Put.

19 Juli 2012) sebelumPemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP) menerbitkanLHPKKN (18 Desember 2012), dengan demikian penetapan tersangkatersebut tidak ada kaitannya dengan LHPKKN yang diterbitkanPemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP);Bahwa dalam Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat (BPKP)adalah Ahli Akunting dan Auditing yang secara resmi diminta olehPenyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tipikortersebut

Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004perihal Penyampaian Peraturan Daerah, Surat Sekretariat Nomor903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman BukuAPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2004, Surat Gubernur JawaTengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang HasilEvaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun2004 tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004,Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

No. 638 K/Pid.Sus/2018f.Bahwa perhitungan Laporan Pemeriksaan Hasil Audit KerugianKeuangan Negara/Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan AnggaranDPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran2004 adalah sebesar Rp3.235.711.158,00 (tiga miliar dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah);.

Putusan MahkamahKonstitusi tersebut menunjukkan bahwa BPKP, BPK, APIP,Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaanHal. 18 dari 21 hal. Put.

DASTUA GULTOM; DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI;

MOHAMMAD BAHALWAN;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI

Surat Deputi Kepala BPKP bidang investigasi Nomor S949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara ; 22223.

Pasal 53 Keppres 103/2001 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,BPKP menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ; c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP ;d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatanpengawasan keuangan dan pembangunan ; e. penyelenggaraan pembinaan dan

) Bidang Investigasi selaku Tergugat I dan Tim BPKP Penerbit LaporanHasil Penghitungan Kerugian Kuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012, yangmenyatakan bahwabahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukanpengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannya pengawasan terhadapbadan hukum diluar pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut,BPKP tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT IndosatTbk maupun PT Indosat Mega Media yang keduaduanya adalah badan hukumswasta

Halaman 43Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2013) ;Bahwa, nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahliyaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidaksempurna dan tidak menentukan.

Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER1314/K/D6/2013) ; Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik kejaksaan AgungRI tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S949/D6/02/2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Audit dalam rangka7474Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

EDUARD TAMBUNAN;KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

EDUARD TAMBUNAN Warganegara Indonesia, pekerjaan PNS di BPKP,beralamat di Jalan Medis No.46B, RT.7/ RW.5, KelurahanSrengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan(12640), bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,selanjutnya disebut sebagai ...................65 PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka No.33 Jakarta 13120, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK17/$U04/2/2013, tanggal 2 September 2013, memberikan

IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta(13120), selanjutnya disebut sebagai .......

TENGKU AZMUN JAAFAR, SH MELAWANKEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU