1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2391 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2391 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 23 Januari 2017 — Rachmad SR Sampetoding
    Nomor 2391 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Wewenang BPKP dalam audit kerugian negara; melawan hukum; pengadaan barang dan jasa
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Rozi Yhond Roland
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 23 Januari 2017
    Tanggal Dibacakan 23 Januari 2017
    Kaidah Lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukkan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Mamuju menghukum Terdakwa karena sebagai Kuasa Konsorsium pemenang lelang telah menelantarkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Mamuju Utara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Penghitungan atas kerugian negara dilakukan oleh BPKP. Terhadap perbuatannya, PN Mamuju menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan denda Rp 200.000.000. Putusan tersebut diubah oleh Pengadilan Tinggi Makassar sekedar pidana tambahan. Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan tersebut. Dalam memori kasasinya, Terdakwa beralasan bahwa kewenangan untuk melakukan audit kerugian negara hanya boleh dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). MA menolak permohonan kasasi Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukkan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan.


586
226