JOSKAR, M.Si;

., M.Si., dankawankawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Medan,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6087/2018tanggal 7 Juni 2018:Pemohon Kasasi;LawanDrs. JOSKAR, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan TD. Pardede Komp. MajuBersama, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Victor S.

Joskar, M.Si., tertanggal 17 April2017, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas namaDrs. Joskar, M.Si., NIP. 19640915 199003 1 006;3. Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untukMencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/1491/2017,tertanggal 17 April 2017, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) atas nama Drs.

Joskar, M.Si., NIP. 19640915 199003 1 006;4. Mewajibkan Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) untuk mengangkatkembali atau merehabilitasi kKedudukan Penggugat dalam keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

SUPRAPTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. SUPRAPTO, M.Si. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

SUPRAPTO, M.Si

Menetapkan agar Terdakwa Ir.SUPRAPTO, M.Si membayar biaya perkarasebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Hal. 15 dari 272 hal Putusan No. : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt.

Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si.2. Menyatakan Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan alternative pertama melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU TindakPidana Korupsi jo, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana atau dakwaan alternativekedua melanggar Pasal 138 UU Tndak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana.3.

Membebaskan Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si dari segala dakwaan.4. Memulihkan hakhak Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si dalam kKemampuan, kedudukan,harkat martabatnya.5. Melepaskan Terdakwa Ir.Suprapto, M.Si dari Rumah Tahanan Negara SalembaJakarta Pusat.6.

Suprapto, M.Si tidak dapatditerima.2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No. DAK43/24/09/2016 tanggal 06 September 2016 sebagai Surat Dakwaan yang sah.3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atasnama Terdakwa Ir. Suprapto, M.Si.4.

SUPRAPTO, M.Si, NIK :3174041912560010. 39.1 (Satu) lembar fotokopi KTP Jakarta Timur Prov.

M.Si

Membebaskan Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si dari dakwaanPrimair ;3. Menyatakan Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tetbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 ayat 9!

Bahwa Tanggal 17 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian,S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatandan Penyedia Barang melakukan serah terima barang yangdituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor3835/077.992 yang ditandatangani oleh Terdakwa ToguSiagian, S.ip, M.Si selaku PPK, saksi Suhartono SimamoraDirektur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujuioleh saksi Didi Sugandhi selaku KPA.

Menetapkan surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa TOGUSIAGIAN, S.IP, M.Si sebagaimana tercantum dalam regester perkaraNomor : 87/PID.SUS.TPK/2018/PN/JKT.PST sebagai surat dakwaan yangtidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan oleh karenanyasurat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.IP, M.Si daridakwaan tersebut ;3.

M.Si, tidak dapat diterima ;2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara atas nama Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip. M.Si dengan SuratDakwaan Nomor Reg. Perkara PDS10/0.1.14/Ft.1/09/2018 tanggal 10Oktober 2018, ;3.

Marcyan MoraMandiri,saksi Togu Siagian, S.lp, M.Si, selaku Pejabat PembuatKomitmen, dan mengetahui saksi selaku Kepala Sudin Pendidikan DasarKota Adm.

Menyatakan Terdakwa Fredrich C Kuen, M.Si telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan secara berlanjut.2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.3. Menentapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan. 5.

FREDRICH C KUEN, M.SI

Sunjaya Purwadisastra, M.Si.

BISMALINDA, M.Si Binti BAHTIAR;

Bismalinda, M.Si Binti Bahtiar tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanPenuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, dan untuk itumembebaskan terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si Binti Bahtiar dari segala dakwaan(vrijspraak);Memulihkan hak terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si.

KPA (lr.Bismalinda, M.Si), pada awalnya masalah perencanaan saksi diusulkan59melalui Sdr. Asih teman Sadr. Ir. Bismalinda, M.Si sehingga saksi disuruh untukmenjadi Konsultan Perencana dan mengenai penunjukkan saksi selakuKonsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Sdr. AbuHasan Azhari, S.Pi selaku PPK dan Fee dari Konsultan Pengawas saksiberikan kepada Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi langsung tidak kepada Ir.Bismalinda, M.Si.

Bismalinda, M.Si dan dihadiri oleh Sdr.

Bismalinda, M.Si (Terdakwa).5. Abu Hasan Azhari, S.Pi (PPK).6. Viveri Kosma.7. Muhardi Main (Kapolsek).8. M. Tarmizi.9. Munzeli.10. Toyeb;Bahwa Sadr.

Heri Siagian, M.Si Rp 570.000..e.

., M.Si. Bin Tawakal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Nazarudin T. S.Pd., M.Si. Bin Tawakal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;4.

(Asli);Dikembalikan kepada terdakwa Nazarudin, T., S.Pd, M.Si Bin Tawakal4) Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015. (fotocopy);5) Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana berserta lampirannya yang terdiri dari :a. SP2D Nomor : 09/SP2D/UP/2015 Tanggal 03 Februari 2015.b.

., M.Si. Bin Tawakal

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa Nazarudin, S.Pd, M.Si Bin Tawakal dariDakwaan Primair tersebut;Menyatakan terdakwa Nazarudin, S.Pd, M.Si Bin Tawakal terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2)Ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

(fotocopy);M.Si BinTawakal 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) 1.18.01 DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten BengkuluUtara Tahun Anggaran 2015. (Asli);Nazarudin,T., S.Pd,M.Si BinTawakal Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang PenunjukanBendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran padaSatuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2015.

S.Pd., M.Si.

S.Pd., M.Si. Bin Tawakal tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Hal 107 dari 110 Halaman Putusan Nomor.17/Pid.SusTPK/201 7/PN.Bgl3. Menyatakan terdakwa Nazarudin T. S.Pd., M.Si. Bin Tawakal telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dalam dakwaan Subsidair;4.

(Asli);Dikembalikan kepada terdakwa Nazarudin, T., S.Pd, M.Si Bin Tawakal4) Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan BendaharaPenerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan KabupatenBengkulu Utara Tahun Anggaran 2015.

,M.Si VS WALIKOTA PEKANBARU;

., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Permata Nomor 11 RT 001/RW 001.Kelurahan Banda Raya Payung Sekaki Kota PekanbaruProvinsi Riau, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum/Law Office Boy Gunawan, S.H.

Putusan Nomor 158 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 733 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Juarman, S.Sos., M.Si, selama perkara

Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 733Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Juarman,S.Sos., M.Si, sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.

,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, $.H., CN.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum HakimHakim Agung sebagai Anggota, danHalaman 5 dari 6 halaman.

BUPATI BERAU vs ADIEF MULYADI, M.Si;

,jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/321/ HK/2018, tanggal 8 Agustus 2018:Pemohon Kasasi;LawanADIEF MULYADI M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mangga III Gang Cempaka Merah,RT 01, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan TanjungRedeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,pekerjaan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Segah Kabupaten Berau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yotam Wijaya S.H.

Bahwa Bupati Berau selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasimenyadari dengan telah meninggalnya Adief Mulyadi, M.Si. yang dalamhal ini selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, makaberdasarkan rasa kemanusiaan yang dalam, menghendaki adanyapenyelesaian sengketa secara damai sebagaimana tertuang dalam AktaPerjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2019;2.

Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian sebagaimana di maksud poin 1 diatas, telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaituBupati Berau dan Ibu Sri Endang Lusianawati, S.Sos. yang merupakanistri/ahli waris dari Penggugat (Adief Mulyadi, M.Si.);3. Bahwa dengan adanya kesepakatan penyelesaian sengketa secaradamai, maka disepakati sengketa antara kedua belah pihak sudah tidakada lagi.

Menyatakan terdakwa ZAKARIA ZAINUL,SKM, M.SI Bin ZAINUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa ZAKARIA ZAINUL,SKM, M.SI Bin ZAINUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

TERDAKWA : ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL

Menyatakan perbuatan hukum yang terjadi dalam perkara ini bukanperbuatan pidana oleh karena itu terdakwa2. terdakwa ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL tidak dapatdipersalahkan dan tidak dijatuhi hukuman pidana;3. Melepaskan terdakwa ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL darisegala tuntutan hukum (Onstlg van rechtsvervolging);4.

kepada terdakwa ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si BIN ZAINUL.6.

ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA4. APRIZAL ASWARI, SIP : ANGGOTA5.

ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si : PPTK3. WIWIN SUPRIADI, SH : ANGGOTA4. APRIZAL ASWARI, SIP ANGGOTA5.

Menyatakan terdakwa ZAKARIA ZAINUL,SKM, M.SI Bin ZAINUL tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanKesatu primair;. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primairtersebut;. Menyatakan terdakwa ZAKARIA ZAINUL,SKM, M.SI Bin ZAINUL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;.

,M.Si;

., M.SI., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Tlogo RT.004RW.004, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Blitar:Dalam hal ini diwakili olen kuasa Sugeng Heri Santoso,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada SSP Law Firm, beralamat di Sidoarjo, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

Putusan Nomor 141 K/TUN/20202) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Blitar Nomor :862/183/409.205.3/SK/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBlitar Nomor 862/183/409.205.3/SK/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal31 Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.;4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabatdan kedudukan Penggugat sebagai Kasubag Pelayanan FungsiPengawasan dan Pengaduan Masyarakat, di Unit Kerja SekretariatDPRD Kabupaten Blitar, di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitardengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina (IV/a), atau jabatan yangsetara dengan itu;5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang

Ak, M.Si. CA Bin IDUAN

Ak, M.Si. CA Bin IDUANTempat lahir : Kedurang Bengkulu SelatanUmur/tahun lahir : 40 Tahun / 13 Juni 1976Jenis Kelamin : Laki LakiKebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Perumahan Citra Gading Blok C. Rt 30 Kel.Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota BengkuluAgama : IslamPekerjaan : Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu ;Terdakwa telah ditahan oleh :1. Penyidik : sejak tanggal 01102016 s/d tanggal 20102016 ;2. Perpanjangan PU : tanggal 21102016 s/d tanggal 29112016 ;3.

Menyatakan terdakwa IPRIANTO, SE, Ak, M.Si, CA Bin IDUAN,telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) joPasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami ;2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPRIANTO, SE, Ak, M.Si,CA Bin IDUAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) BulanHalaman 2 dari 95 halaman Putusan Pidana Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN Bgldikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dandengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

,M.Si,CA Bin Iduanoleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMAwonnn Bahwa ia terdakwa IPRIANTO, SE,Ak,M.Si,CA Bin IDUAN, padahari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Nopember 2015sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaktidaknya dalam Tahun2015, bertempat di KPUD Kab. Rejang Lebong, KPUD Kab. Lebong, KPUDKab. Kepahiang dan KPUD Kab.

MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;

MARKUS IEK, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Malanu Pasir, RT 002 RW 005,Kelurahan Klagete, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong,Papua Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA SORONG, tempat kedudukan di Jalan Kurana Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat

Markus lek, M.Si.;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota SorongNomor 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Drs. Markus lek, M.Si.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/20214. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.

Markus lek, M.Si.,tanggal 04 Oktober 2019;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabutKeputusan Walikota Sorong Nomor 888/03/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Markus lek, M.Si., tanggal 04 Oktober 2019;4.

MARKUS IEK,M.Si.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., M.Hum., danProf. Dr. H. M.

MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;

,M.Si VS BUPATI MERAUKE;

M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ternate Gang Haji Kasim,Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI MERAUKE, tempat kedudukan di Jalan BrawijayaNomor 22 Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Marauke;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Betsy R. Imkotta, S.H.,Pekerjaan Advokat, dan Drs.

M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan BupatiMerauke Nomor: 800 / 1255 tanggal O2 April 2019 TentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523200605 1 002;d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukanPenggugat seperti semula;e.

M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganIs Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.

., M.Si VS BUPATI KUTAI BARAT;

., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Balok Asa RT.005 Kelurahan Balok AsaKecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masdianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum Masdianto, SH dan Rekan, beralamat di KalimantanTimur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI

,M.Si. NIP: 197203172006041010;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 800.05.860/K.971/2018. Tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Hansen,SH.,M.Si. NIP: 197203172006041010;4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasihakhak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri SipilSeperti keadaan semula;5.

,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono,S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

., M.Si;

., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor HukumMF & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3233/II/2019, tanggal 19 Juni 2019;Pemohon Kasasi;LawanIKHWANUDDIN, S.Sos,.M.Si, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Komplek Pakjo Indah Blok C. Nomor $1Jalan Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan llirBarat , Palembang Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ruslan, S.H., M.H.

M.Si. yang ditandatangani oleh PJ. GubernurSumatera Selatan pada tanggal 27 September 2018;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukan harkat danmartabat Penggugat seperti semula atau yang setara;5.

Ikhwanuddin, S.Sos., M.Si., ditandatangani oleh Pj.

,M.Si

EFREDI DAMRI, M.Si VS BUPATI KEPAHANG;

EFREDI DAMRI, M.Si., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Melati Nomor 12 Rt.02 Rw.01Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, KotaBengkulu, Propinsi Bengkulu, pekerjaan Mantan AparaturSipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham Patahillah, S.H.

EFREDI DAMRI, M.Si.,tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor Nomor 173/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 21 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu, Nomor 3/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 20 Mei 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;Halaman 4 dari 6 halaman.

EFREDIDAMRI, M.Si;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor Nomor 173/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 21Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu, Nomor 3/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 20 Mei 2019;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat;2.

NURUL EDY, M.Si VS LURAH PALANGKA;

NURUL EDY, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Griya Harmony, Jalan Rajawali VI,Nomor 07, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wikarya F. Dirun, S.H.

NURUL EDY, M.Si.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr.