Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelundupan manusia Perdagangan manusia Penyeludupan manusia.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-11-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
Junita Kartikasari
Tergugat:
PT Trimega Prima Nusantara
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
50 — 8
  • Penggugat:
    Junita Kartikasari
    Tergugat:
    PT Trimega Prima Nusantara
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-02-2009 — Putus : 06-05-2009 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 6 Mei 2009 — Accor;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Novotel Indonesia
155 — 57
  • Accor;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Novotel Indonesia
    NovotelSoechi Indonesia berkedudukan di Medan, antara lain menyatakan : permohonan agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadapPT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT.
    Interv.2) ;2 Bahwa selain itu juga Client kami telah mendapat pengesahan dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : W703011.HT.01.04TH.2006, tertanggal 27Nopember 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. Novotel Indonesia (vide bukti tertanda T.Interv.3) dan Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C22810.HT.01.01.
    Adapun Jawaban dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia RI. (Ic. Tergugat I) bahwa:Permohonan agar Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia mencabut/membatalkan Surat Keputusan atau suratpenerimaan laporan/pemberitahuan dari41Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiaterhadap PT.
    BuktiP3. : Tanda terima Surat Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor :AHU.
    (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — WARIDJAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SUGIHARTOYO, S.H., M.H.
181 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARIDJAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SUGIHARTOYO, S.H., M.H.
    AdvokasiKeperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat kantor diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 Jakarta 12940, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.0318 tanggal 18 April2016;ll.
    Objek Sengketa;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkaraa quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,tanggal 28 Januari 2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.TAHUN 2016,tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PerkumpulanGema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;Il.
    Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danHalaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 348 K/TUN/2017Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Pasal 13, Pasal15, Pasal 21, Pasal 22 ayat (4) e, dan Pasal 24;b.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaituSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 28 Januari2016, Nomor AHU0000101.AH.01.08.TAHUN 2016, Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gema PendidikanNasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Tergugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia, tanggal 28 #.Januari 2016
    Semuapakar/ahli hukum, akademisi dan praktisi hukum, jika ditanyapengadilan mana yang berwenang membatalkan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat konkrit,individual, dan final, maka jawabannya pasti sama yaitu PTUN. Akantetapi mengapa Majelis Hakim Banding dalam perkara a quo memilikipendapat yang berbeda?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-01-2024 — Putus : 04-06-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2024 — Penggugat:
Dana Pensiun Pertamina
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
30 — 0
  • Penggugat:
    Dana Pensiun Pertamina
    Tergugat:
    Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 215/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 10 Oktober 2017 — GUSHER TARAKAN; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; PT. GUSHER TARAKAN;
82 — 20
  • GUSHER TARAKAN; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA; PT. GUSHER TARAKAN;
    Dalam hal ini akili oleh Tuan StevenHakim, Warga Negara Indone kerjaan Direktur Utama PT.Gusher Tarakan, bertem inggal di Terusan Bandengan UtaraNo. 22 RT.10/RW Kelurahan Pejagalan, Kecamatanta Utara, berdasarkan Akta Perubahani Manusia R.I., Nomor : AHU26545.AH.01.02 Tahun 2013anggal 17 Mei 2013, yang dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 022/SHGT/SK/V/2017, tanggal 22 Mei2017, telah memberikan Kuasa kepada : 1.
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Sai1. Nama : DR. Freddy Harris, L.M., ACCS; Jabatan : dministrasi HukumDaulat Pandapotan Silitonga; Direktur Perdata, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum; 196205281989031001; Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c); 3. Nama : Maftuh; Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi HukumNIP : 196307071993031001; Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); 4.
    Advokasi~ Keperdataan, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, NIPat/Golongan : 1/a; muanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat danStaf pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67, Kuningan,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :M.HH.HM.07.0365, tanggal 13 Nopember 2016, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; 2. PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 29-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — MOHAMAD ARIS, S.H, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
79 — 228
  • MOHAMAD ARIS, S.H, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-11-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214K/PID/2003
Tanggal 21 Nopember 2007 — Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Kehakimandan Hak Azasi Manusia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Propinsi Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 28-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
TUAN BOYAMIN DAN ARIEF SAHUDI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH CQ.DIVISI PEMASYARAKATAN CQ. KEPALA RUTAN KELAS IA SURAKARTA
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.
166 — 21
  • Penggugat:
    TUAN BOYAMIN DAN ARIEF SAHUDI
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH CQ.DIVISI PEMASYARAKATAN CQ. KEPALA RUTAN KELAS IA SURAKARTA
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.
    KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH
    3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah cq. Divisi Pemasyarakatan cq.Kepala Rutan Kelas la Surakarta, tempat kedudukan JalanSlamet Riyadi No. 18 Kampung Baru Kecamatan PasarKliwon, Kota Surakarta, sebagai Tergugat I.2. Pemerintah Republik Indonesia cq.
    Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah, tempat kedudukan Jalan DokterCipto No. 64 Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur,Kota Semarang, sebagai Tergugat Il.Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 102/Pdt.G/2020/PN Skt.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, tempat kedudukan Jl.
    Kementrian Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala KantorWilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaProvinsi Jawa Tengah cq. Divisi Pemasyarakatan cq.Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, tempatkedudukan Jalan R. Mohammad Said No. 259 Manahan,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah 57139,sebagai Tergugat IV.Selanjutnya Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVdisebut sebagai Para Tergugat, dan Para Tergugat memberi kuasakepada: 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 30-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — BATUTAMA MANIKAM NUSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
81 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATUTAMA MANIKAM NUSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    ., Notaris di Jakarta,disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor: AHU64651.AH. 01.02.Tahun 2008, tanggal 17 September2008; serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RItanggal 6 Februari 2009, Nomor 11 ;Bahwa baik Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:C01422 HT.01.04TH.2007, tanggal 26 Oktober 2007, maupun KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C01422 HT.01.04TH.2007, tanggal 26 Oktober 2007, adalah Keputusan Tata Usaha Negarayang
    sah dan belum pernah dibatalkan ;Bahwa Tergugat sudah jelas melanggar ketentuan hukum, karenasekalipun Tergugat sudah tahu dan sangat paham bahwa PENGGUGATsudah pernah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU64651.AH. 01.02.
    , dan ;b) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tertanggal 2Oktober 2012 (i.c.
    Putusan Nomor 239/K/TUN/20143.3.3.4.Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun2012, Tertanggal 02 Oktober 2012 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, menurut dalil PENGGUGAT adalahtidak sah ;3.
    Pasal23 ayat (1) UUPT No. 40/2007, dapat disimpulkan bahwa denganlahirnya keputusan objek sengketa in casu "Surat KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU51475.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 2 Oktober2012 maka dengan sendirinya "Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU64651.AH.01.02. Tahun 2007, tanggal 17 September zoor:menjadi tidalk berlaku;4.5.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 9
  • Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
    Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK VS Drs. R. MOERDJOKO H.W., DK
426 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, DK VS Drs. R. MOERDJOKO H.W., DK
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2010 — TJITAJAM; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM , DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
156 — 60
  • TJITAJAM; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM , DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
    .; DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6 7Jakarta Selatan. Dalam hal ini. memberi kuasakepada : 1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA,S.H.,M.Si 5 e3.MAFTUH,4. NUR ALI, S.H.,Mig = = me = ni ie ie oe i ee ee a a5. MOHAMAD FAJAR,S.H.,MH. Kesemuanya warganegara Indonesia, PegawaiDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Departeman Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, beralamat di Jalan H.R.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-10-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 287/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2015 — Pembanding/Penggugat : ATIL FAUZI
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
110 — 9
  • Pembanding/Penggugat : ATIL FAUZI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 28-03-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 86/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 4 Oktober 2021 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;PT. Trisakti Artamas Sejahtera
590 — 220
  • NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;PT. Trisakti Artamas Sejahtera
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-04-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2008 — Yayasan Badan Perguruan Indonesia (BPI);Direktur Perdata Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
52 — 24
  • Yayasan Badan Perguruan Indonesia (BPI);Direktur Perdata Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
    Dewantoro &Partner, berkantor di Jalan Jenderal SudirmanKavling O02 Gedung Arthaloka Lantai 17 #C7 JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal15 Februari 2008, untuk selanjutnya disebut sebagaios ee sen PENGGUGAT ;MELAWANDREKTUR PERDATA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.
    PermohonanPencabutan Gugatan, dengan Suratnya tertanggal O09 September 2008,melalui Kuasa Hukumnya; Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan PermohonanPencabutan Gugatan adalah karena telah telah tercapainyakesepakatan dan penyelesaian perselisihan diluar Persidangan,yaitu. dengan telah diterimanya surat dari Tergugat Nomor : AHUAH.01.08 505, perihal Yayasan Badan Perguruan Indonesia disingkatBPI, yang ditandatangani' oleh ODirektur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 17-10-2012 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 07-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2013 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. DODDY SUTANTO
172 — 355
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. DODDY SUTANTO
    Parman Kav 12, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 101/FINSK/X/2012, tanggal 15Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;0 2222222022222 22MelawanHalaman 1 dari 167 halaman Putusan No.187/G/201 2/PTUNJKT1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kav67, Kuningan, Jakarta, dalamhal ini memberi Kuasa Kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH.
    JabatanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia R., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember2012 dan memberi Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Desember 2012,kepada Lilik Sri Haryanto, Agus Riyanto, SH.MH., Nur Ali, SH.MH., RikeAmarita K, SH.M.Hum., Rahmad Riyanto, SH., MM., Laila Yunara, SH.MH.
    Parman Kav.67 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Idola Tunggal, Nomor 01, tanggal 11 April 2012, dan telah disahkan olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU39274.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012, Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, Dalam hal ini memberi kuasa kepadaDaniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., Bonifasius Gunung,SH. dan Kristian Masiku,,SH.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat: Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No. AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. IDOLATUNGGAL, yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untukmembatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No. AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 193.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU.AH.03.0416 tanggal 16 Juni 2011, perihal: PT. IDOLA TUNGGAL,yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 14-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 265/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Nopember 2016 — .; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
68 — 17
  • .;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
    YiYSY TENTANG DUDUKNYA PERKARA Nomor : AHU11989.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU44651.40.22.2014 Tanggal 03 Desember 2014 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta TelevisiPronelidlikeart Incloriessietis=2e2eraeeee neocon eam eneremme onaHal 7 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT. TUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-07-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 128/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 4 Februari 2014 — ., M.Pd;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
89 — 48
  • ., M.Pd;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    Berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 23 Juli 2013 untuk selanjutnya disebutSCDAQAL........ 0c ccc cc eee ee cece cece eee ee eee eeeee eee eaeeaeeees PENGGUGAT;LA WAN: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 67 KuninganJakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24September 2013 dalam perkara ini telah memberi kuasa kepadaDr.
    dan saksisaksi yang diajukan Para Pihak di persidangan ; TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 25 Juli 2013 dan telah diperbaiki pada PemeriksaanHalaman 3 dari74 Putusan No. 128/G/2013/PTUNJKTPersiapan tanggal 29 Agustus 2013, telah menggugat Tergugat denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Objek Sengketa:Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    Keputusan ini dibuat dan diterbitkan olehMenteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia; b. Bersifat Individual artinya Keputusan yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatIndividual, karena jelas dalam keputusan tersebut ditujukan kepadaBadan Hukum Perdata yaitu Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia(PPLPPT PGRI Malang) yang diajukan oleh Drs. H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — ., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
85 — 137
  • ., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
    (fotokopidari fotokopi) ;Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorSEK14.KP.03.03 Tahun 2012, tertanggal 9 Mei 2012, tentangPengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam DanDari Jabatan Struktural Eselon II, TV dan V di LingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
    (fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah SumateraUtara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, tertanggal 25 Februari 2013, Perihal : Penjelasanterhadap vonis tindak pidana narkoba yang direhabilitasi.
    Bukti T7PAGENota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.WILV.PW.04.02238/1/2013, tertanggal 22 Januari 2013, Perihal :Tindak lanjut atas surat Plt.
    Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W2.PK.01.04.015089, tertanggal 20 Desember 2012, Perihal :Resume Hasil Pemeriksaan Pengeluaran Napi a.n. Senianto als.Ahok untuk rehabilitasi.
    Daerah Khusus IbukotaJakarta dan kemudian diteruskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pengantar tanggal 2 April 2013 Nomor :W.10.KP.06.03411 berikut pendapat Kepala Kantor Wilayah dan surat dimaksud diterimaInspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatanggal 3 April 2013 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2013 dilaksanakannya rapat Baper HukdisKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
65 — 8
  • Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
    Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia