BerdasarkanBerita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alamdari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor:BA.01/MenhutIV/2009BA.108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009, kawasanHal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN TulKonservasi kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut disekitarnya selanjutnyadikelola oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

;Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan ataumelepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harustetap dipertahankan;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebin dahuludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan satwa yang dilindungi menjadisemakin mendekati kepunahannya, dan hal tersebut tidak mencerminkan sikapterdakwa mendukung program pemerintah terkait pelestarian

Asli Surat dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)Nomor Kk. 26.01/04/BP4/03/2012 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, tertanggal 18 Januari 2012, laluKetua Majelis memberi kode (P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan,masingmasing sebagai berikut:1.

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringberkatakata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidakpernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathinhingga sekarang;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili (bukti P.1), asli bukukutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2) dan Asli Surat dari BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Foto copy KEPUTUSAN KEPALA ADAT BESAR DAYAK KALIMANTANTIMUR NOMOR : 16/LADKT/VII/2012 TERTANGGAL 30 JULI 2012,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P12; 13.Foto copy FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda14.Foto copy PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGANPELESTARIAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAHKABUPATEN KUTAI BARAT, bermeterai cukup namun

,S.Sos jabatanSekretaris Adat Kampung Dingin, JONIUS JOTUNG jabatan Staff / PembantuKepala Adat, MULAI jabatan Staff / Pembantu Kepala Adat, SAMIN jabatanStaff / Pembantu Kepala Adat hal tersebut terdapat pada bukti surat P12; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 4 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan,Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan LembagaHalaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2014/PN SdwAdat Dalam Wilayah

12 (dua belas) tahun dan Saksi OBY menyatakan Tergugat telahmenjabat sebagai Kepala Adat Kampung Dingin selama lebih dari 10 (sepuluh)tahun dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammelaksanakan tugasnya sebagai Kepala Adat Kampung Dingin telah melanggarketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah KabupatenKutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan,Pelestarian

, Perlindungan, dan Pengembangan Adat Istiadat dan LembagaAdat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam buktisurat P14 menyatakan guna menunjang keberhasilan pemberdayaan,pelestarian, perlindungan dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga AdatBupati berkewajiban menganggarkan Dana yang memadai melalui APBDMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan danPembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten

RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

• Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.

MUH RIDWAN NUR.Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui di Bidang Fispra danEkonomi terdapat kegiatan Study Banding Pelestarian kota Pusakayang dilaksanakan di Yogyakarta dengan pagu anggaran saksi tidakketahui jumlah rilnya namun sekitar Seratus dua puluh jutaan yangdimana selaku Pelaksana yaitu Sdr.

B selaku PPTK BidangFispra mengatakan Bahwa benar tidak pernah menandatangani danmenyiapkan dokumen apapun untuk pembayaran kegiatan Studybanding pelestarian kota pusaka sehingga Terdakwa juga heran kenapaanggaran pekerjaan Study banding tersebut bisa cair ke rekening pihakketiga AZMAN TRAVEL.Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Sdr.

ANSAR selaku KepalaBidang Fispra dan Ekonomi mendatanginya dirumahnya sekitra jam14.00 wita dan menyampaikan Bahwa benar dana kegiatan kegiatanStudy Banding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudah cair dan masukke rekening Azman Travel dimana saat itu Suaminya juga ada dirumahkemudian sdr.

Azman Travel tidakmelaksanakan kegiatan Study Banding Pelestarian Kota Pusakatersebut setelah dana pembayaran tersebut sudah diambil oleh sdr.ANSAR selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana dan EkonomiBapelitbang Kab.

Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barangsebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaranSPPLS atas kegiatan study banding pelestarian kota pusaka secaraproforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidakdilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN TIk(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal inisebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Menata Nusa Raya;6.

Surat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KantorUrusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT, yang bermeterai cukup, yangoleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 dan dibubuhi paraf;Hal. 6 dari 15 halaman4. Tanda terima surat tanggal 13 April 2016, yang bermeterai cukup, yang olehKetua Majelis diberi tanda bukti T.4 dan dibubuhi paraf;5.

maksud Pasal 309 RBg;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksisaksi tetapi untukmenguatkan dalil bantahannya tersebut dalam persidangan Tergugat mengajukanbukti surat berupa T,1 sampai T.5;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat PengaduanTergugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, bukti T.2 berupaBerita Acara Penasehatan Perselisihnan yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATENHal. 9 dari 15 halamanTANAH LAUT dan bukti T.3 berupa Surat dari Badan Penasehatan Pembinaandan Pelestarian

Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa ada izindari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/kpts/IVSek/84 tanggal11 Desember 1984 wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkanmeliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan300.040 ha dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 687/kptsII/96tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan Taman

Selanjutnya pasir zirkon (puya) tersebutdijual seharga Rp.6000, (enam ribu Rupiah) per kilo gram, sedangkanemasnya dijual seharga Rp.530.000, (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4 /PID.LH/2019/PT.PLK Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/kpts/IVSek/84 tanggal11 Desember 1984 wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkanmeliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan300.040

Hanya saja Penggugat bingung hasil usaha Tergugat tersebut digunakanuntuk apa;Bahwa, sebab yang lain adalah sikap Tergugat dengan keluarga besar Penggugattidak baik;Bahwa, pada saat ini Tergugat sudah kembali lagi memeluk keyakinan/agamanyayaitu agama Kristen;7.10.Bahwa, pada tanggal 23 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat meminta nasihatkepada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KotaPontianak namun tidak tercapai kesepakatan dan sepakat untuk menyelesaikanpermasalahan melalui

bahwa anak tersebut adalahanak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materilberupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P DAN T 2, lahir diPontianak, tanggal 3 Maret 2010 yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anakke dua dari Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa bukti (P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materilyang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian padaBadan Penasehatan Pelestarian

Kawasan pelestarian Alam ;1. Taman Nasional berdasarkan Undang undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentankenservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alam yang mengenaiekosistem / asli dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budi daya pariwisata danrekreasi2. taman wisata alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan3. taman hutan rayaC. Taman buruD.

YkPenggugat sudah datang dan meminta nasehat dari BadanPenasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUAKecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, namun tidak membuahkanhasil sebagaimana Penggugat harapkan;7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmerasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat,oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;8.

Hutan Produksi dibagi menjadi 3 fungsi yaitu :a) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasingdikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125,diluar kawasan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam dantaman buru.b) Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah dikalikandengan angka penimbang mempunyai

nilai antara 125 174, diluarkawasan lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam dan tamanburu.c) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) merupakan kawasan hutanproduksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapatdicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan atau dapatdijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.2.

Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyanggakehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya.3.

karena pada tanggal 28 Juli 2010Putusan Nomor : 18/G/2011/PTUNBL hal. 11juga telah dikeluarkannya surat izin untuk mengajukan perceraian, dansetelah Tergugat pertanyakan kepada Sulaiman mengenai keadaan rumahtangganya begitu juga dengan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugatdan Sulaiman,S.Ag telah lama berpisah dan tidak satu tempat tinggal lagisejak Januari 2010, dan juga proses perceraian tetap berjalan, sehinggaatas dasar tersebut Tergugat membuat surat rekomendasi BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Badan Penasehat PembinaandanPelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung, Nomor.019/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011,(Fotocopy darifOLOCOPY ) 3 ...eeeceesceesseceeccesececscecsceceseeeseeecseecsaecsseeeseeeeaeessaeeeseeesneeeseeenee Bukti P5: Surat Pemberitahuan Sakit yang diterangkan melaluiSuratKeterangan Dokter dari Rumah Sakit Kanker DHARMAIStertanggal 8 Juni 2011 (Fotocopy dari fotocopy) ; ......... essere Bukti P6 : Surat Panggilan Konsultasi Kedua, Badan PenasihatanPembinaandan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Nomor :020/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 20 Juni 2011 (fotocopy dariTOLCGCODY ) F cscs ses mcrmemmes 2 so emamensm 2 +9 mevanamnes 2 #2 elmmemaa oo sx amrenarnae He Bukti P7: Surat Panggilan Konsultasi Ketiga, Badan PenasihatanPembinaandan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Bandar Lampung Nomor,021/K.5/BP.4/VI/2011, tertanggal 6 Juli 2011 (fotocopy dari foto Bukti P8 : Surat Pemberitahuan Sakit, yang diterangkan melaluiSuratKeterangan Dokter dari Rumah Sakit Kanker

No.0257/Pdt.G/2015/PA.YkPembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)/KUA Kec. Gondomanan KotaYogyakarta, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana Penggugatharapkan;7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga denganTergugat;8.

untukkerukunan dan mempertahankan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.Dan disamping itu PEMOHON dan TERMOHON juga telah melakukankonseling perkawinan untuk mempertahanankan rumah tangga mereka tapi tetaptidak berhasil dengan baik, yaitu :a Pada tanggal 14 Agustus 2014 PEMOHON dan TERMOHONmelakukan konseling psikologis di Pekanbaru, dimana hasilobservasinya perdebatan diantara pasangan suami istri (PEMOHON danTERMOHON) ini juga tidak terelakkan;bukti P5b Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Bukti P6c Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diPekanbaru Nomor XX tanggal 21 Agustus 2014 membatalkan surat yangterdahulu (huruf b), intinya surat terseubt tidak berhasil mendamaikanPEMOHON dan TERMOHON serta menyerahkan para pihak untukmenyelesaikannya.

Perilaku nusyuztersebut diatas antara lain sebagai berikut:= Termohon sebagai istri tidak patuh terhadap Pemohon ketika diajakuntuk menghadiri mediasi terakhir dengan mediator Badan PenasihatanPembinaan dan pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, namunTermohon menghindar dan mencaricari alasan untuk tidak hadirmenemui Pemohon dan melakukan mediasi terakhir. Termohon bahkanpergi meninggalkan kediaman bersama di Pekanbaru menuju rumahorang tuanya di Jakarta tanpa seizin Pemohon.

Foto kopi Rekomendasi Penasehatan kasus rumah tangga atas nama Febri RazaqurRahim dan Aprinda Komeliantari Nomor : XX tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)Kota Pekanbaru, diberi tanda P7;8. Foto kopi Surat Keterangan Mediasi Nomor : XX tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)Kota Pekanbaru, diberi tanda P8;9.

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di PekanbaruNomor XX tanggal 15 Agustus 2014 mengeluarkan rekomendasi kepadaPengadilan Agama Jakarta Barat melakukan perceraian;c Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di PekanbaruNomor XX tanggal 21 Agustus 2014 membatalkan surat yang terdahulu (hurufb), intinya surat terseubt tidak berhasil mendamaikan PEMOHON danTERMOHON serta menyerahkan para pihak untuk menyelesaikannya.

alam terdiriatas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, sehinggataman wisata alam termasuk ke dalam kawasan hutan negara;Bahwa menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan TamanWisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkanuntuk pariwisata dan rekreasi alam, sedangkan fungsi Taman Wisata Alamadalah untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan

Taman Wisata Alam tidak diperbolehkan untuk dijadikan lokasiperkebunan ataupun bercocok tanam dan berdasarkan fungsinya TamanWisata Alam adalah merupakan kawasan hutan dengan fungsi perlindunganHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kphsistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhandan satwa serta pemanfaatan secara kelestarian Sumber daya alam hayatidan ekosistemnya;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

ZA berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Taman Wisata Alamadalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untukpariwisata dan rekreasi alam, sedangkan fungsi Taman Wisata Alam adalahuntuk perlindungan = sistem penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secaralestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;Bahwa menurut ahli MARDIANSYAH, SP Bin USMAN.

gunakepentingan pariwisata dan/atau wisata buru, yaitu hutan wisata yang memilikikeindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahanalamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentinganrekreasi dan kebudayaan, disebut Taman Wisata.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Jo angka 13 Jo Pasal 29 Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Tawan Wisataalam ialah kawasan pelestarian

Taman Wisata Alam termasuk dalam kawasan pelestarian alamyang memiliki ciri knas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyaifungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragamanHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kphjenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alamhayati dan ekosistemnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Undangundang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di dalamTaman

gugatan;10.Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/ataukedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujukpada Pasal 53 ayat Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian

fungsilingkungan hidup;2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biayaatau pengeluaran rill. ;3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danHalaman 8 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLGc. telah melaksanakan kegiatan nyata

Bahwa Anggaran Dasar Penggugat Ill, Pasal 5, Pasal 6,menyatakan bahwa Penggugat Ill selaku organisasi ataulembaga, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatanyang meliputi advokasi pemberdayaan masyarakat melaluibeberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber dayaalam;c.

;DALAM EKSEPSI : BAHWA PENGGUGAT Ill TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGDALAM PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAIBERIKUT:1.11.2Bahwa Penggugat Ill (Perkumpulan Sumsel Budget Center)mengklaim sebagai organisasi atau lembaga yang memilikiperhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi,pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat gunaseperti pelestarian sumber daya alam.

Berbentuk Badan Hukum;b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup, dan;c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 91 UndangUndang lingkungan hidup jika diuraikan unsurunsur masyarakat memilikihak gugat harus: memiliki kepentingan untuk diri sendiri dan/atau kepentinganmasyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran an/atau

kegiatan.d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan tahapan PNPMMPD dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM MPD.Halaman 17 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMemberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyrakatpelaku PNPM MPD di desa dan kecamatan.Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah lokal baik didesa dan antar desa.Memfasilitasi pembentukan pengembangan Badan Kerja sama AntarDesa.Melakukan

KalimantanTengah sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2014 yangmembawahi 13 Kabupaten dan 130 Kecamatan;Bahwa menurut ahli sesuai buku PTO salah satu tugas saksi adalahmelakukan pemantauan dan supervisi serta mengkoordinasikan upayadan tindak lanjut pelestarian kegiatan;Halaman 85 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkProsedur yang ahli ketahui adalah adanya laporan dari masyarakat padabulan Agustus 2014, bahwa kelompok pemanfaat kegiatan SPP di Kec.Timpah sudah mengajukan proposal

kegiatand Memastikan dan memfasilitasi terlaksananyatahapan tahapan PNPM MPD dari tahapanperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsipPNPMMPe Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingankepada masyrakat pelaku PNPMMP di desa dankecamatanf Memberikan pelatihan peningkatan kapasitaspemerintah lokal baik di desa dan antar desag Memfasilitasi pembentukan pengembangan BadanKerja sama Antar Desah Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadapproses pencairan

kegiatand Memastikan dan memfasilitasi terlaksananyatahapan tahapan PNPM MPD dari tahapanperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsipPNPMMPHalaman 167 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMemberikan pelatihanpelatihan dan bimbingankepada masyrakat pelaku PNPMMP di desa dankecamatanMemberikan pelatihan peningkatan kapasitaspemerintah lokal baik di desa dan antar desaMemfasilitasi pembentukan pengembangan BadanKerja sama Antar DesaMelakukan

Termohonberpisah tempat tinggal dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah abangkandung Pemohon dan Termohon masih dikediaman pribadi Pemohonyang beralamat Termohon diatas;Bahwa dengan sebabsebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidaksanggup lagi hidup bersama Termohon dan berkesimpulan menceraikanTermohon di depan Majlis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berupaya mediasi akantetapi tidak berhasil berdasarkan Surat Keterangan Badan PenasehatPembinaan dan Pelestarian

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) :Pasal 73(1).Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan ;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a.Berbentuk badan hukum ;b.Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan

Akses Pit Dalam Tahura5 117 06' 49.03" BP 47'56.70"S Akses Pit Dalam Tahura6 117 06' 36.30" BP 47'59.87"S Akses Pit Dalam Tahura7 117 06' 33.87" BP 48' 12.49"S Pit Dalam Tahura8 117 06' 07.63" BP 48' 44.96" S Simpang jalan hauling Dalam Tahura9 117 09' 09.07" By 49' 46.17"S Jetty Dalam Tahura Sesuai titik titik koordinat di atas, Penggugat menemukan pelanggaran yaitu : PT.Kaltim Batumanunggal telah melakukan kegiatan pertambangan pada Taman HutanRaya Bukit Soeharto yang berfungsi sebagai Kawasan Pelestarian

pada pasal 6 dan pasal 38 ayat (1)berbunyi :Pasal 61) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:a. fungsi konservasi,b. fungsi lindung, danc. fungsi produksi.2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:a. hutan konservasi,b. hutan lindung, danc. hutan produksi.Pasal 38I) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutanproduksi dan kawasan hutan lindung.Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah Kawasan Pelestarian

EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)PENGGUGAT, DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan juga tidak mempunyai LegalStanding/Kedudukan Hukum terhadap Pengajuan Gugatan dalam Perkara A Quoatas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK)yang bertujuan antara lain untuk kepentingan pelestarian Hutan dibidangKehutanan dan Lingkungan Hidup.Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undangundang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanandiatur :Ayat (1).

Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan apabilamemenuhi persyaratan :a.Berbentuk Badan Hukum;b.Menegaskan didalam Anggaran dasarnya bahwa Organisasi tersebutdidirkan untuk kepentingan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan ;c.Telah melaksanakan Kegiatan nyata sesuai dengan Kegiatan AnggaranDasarnya Paling SINGKAT 2 (dua) TAHUN.Bahwa dalam Perkara A Quo walaupun Penggugat didirikan Pada tanggal 9 Agustus2007 dengan Akta No. 23 dan Perubahannya No. 25 tanggal 9 Nopember 2007 akantetapi

Menyatakan Barang bukti berupa: 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian; 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup;(Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud KabupatenSiak Provinsi Riau pada titik koordinat N.004030,51E.102"1645,41 sesuai dengan Berita Acara Pelestarian Trenggiling(Manis Javanica) Nomor: BA.305/BBKSDARiau/BIDTEK/2/2017tanggal 14 Pebruari 2017) 9(Sembilan) ekor hewan Trenggiling dalam keadaan mati.

yangdiperlinatkan kepadanya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan danmemperlinatkan barang bukti didalam perkara in casu berupa:Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.id 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian; 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup;(Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud KabupatenSiak Provinsi Riau pada titik koordinat N.004030,51E.1021645,41 sesuai dengan Berita Acara Pelestarian

orangyang mengendarai Mobil Innova BM 2543 HD dengan tujuaan membawaTeknisi (Saksi FASCO BUANA).Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengenali foto barang bukti yangdiperlihatkan kepada mereka secara masingmasing yaitu:e 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;e 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup;(Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud KabupatenSiak Provinsi Riau pada titik koordinat N.004030,51E.1021645,41 sesuai dengan Berita Acara Pelestarian

bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan supaya Para terdakwa tetap dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa: 89 (Delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian; 80 (Delapan puluh) ekor Hewan Trenggiling Dalam Keadaan Hidup;(Dilepasliarkan ke habitatnya dikawasan TN.Zamrud KabupatenSiak Provinsi Riau pada titik koordinat N.004030,51E.1021645,41 sesuai dengan Berita Acara Pelestarian