Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e.

dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

API Indonesia Nomor 58, tanggal 17 Januari2011 dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan kewajibandan kewenangannya sebagai personifikasi perusahaan, Direktur ditunjuk oleh parapemegang saham dalam wadah RUPS, Bahwasannya Direktur diberi gaji dantunjangan berdasarkan keputusan RUPS sehingga RUPS menjadi bukti kesepakatanantarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 10 JUNI2013 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU1.PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II S/D Vill MENOLAKSELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PELAKSANAANRUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXIKARENA:a. RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI 2013 DANRUPS LUAR BIASA PT.

Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelPENCATATAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN MEMINTADIADAKANNYA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA.. Bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PT.Blue Bird Taxi juga menerima permintaan RUPS dari Para PemegangSaham lainnya dan untuk tujuan mengadakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa tersebut Dr. H.

Purnomo Prawiro Mangkusudjonomengirim surat nomor 157/Dir/lV/2013 tanggal 22 April 2013 PerihalPersiapan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa..

Bahwa sangat tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT yang awalnyamenggagas untuk dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,JUSTRU KEMUDIAN DENGAN LICIK INGIN MENGGAGALKAN DANMENGHALANGI DIADAKAN RUPS= YAITU DENGAN CARAMENGIRIMKAN SURAT RESMI MELALUI KUASA HUKUMNYA DENGANSURAT NOMOR 146/EXT/JDDSM/IV/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013YANG INTINYA MENOLAK MENGADAKAN RUPS..

BUKTI TT0O3 : UNDANGAN RUPS TAHUNAN 7 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.4. BUKTI TT04 : UNDANGAN RUPS LUAR BIASA 10 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa5. BUKTI TT05 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tertanggal 29 Juli 1971,di hadapan Djojo Muljadi,SH., notaris di Jakarta6. BUKTITTO6 : Akta Pendirian PT. Sewindu Taxi no. 45, tertanggal 13Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo,SH., notaris di Jakarta7.

80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

No.1041 K/Pid/2017.berkata Ibu... you can use those document including akta RUPS fosupport your argument for Nadine claim at the court to close PT. CastawayLife, yang artinya Ibu... kamu bisa pakai dokumendokumen termasukakta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine diPengadilan untuk menutup PT. Castaway Life.

CastawayLife berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT.Castaway Life dengan alasan hukum:a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79Ayat (1) sampai dengan (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007;b.

Queen tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014;Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017. Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dariTerdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuanTerdakwa;Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie McQueen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalukeberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPStidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadapHal.19 dari 26 hal. Put.

LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

sebagaiberikut:Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melaluimusyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu adalahperbuatan mengubah Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dankarena itu maka RUPS dengn acara perubahan anggaran dasarharus memenuhi syarat kuor'um RUPS menurut UndangUndang dananggaran dasar perseroan, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlahsaham yang telah dikeluarkan, sedang kuorum RUPS tanggal 6Oktober 2006 itu hanya sebesar 250 saham sehingga tidakmemenuhi syarat yang ditentukan

Karena itu maka penyelenggaraan RUPS ituHal. 9 dari 90 Hal.

Masalah keabsahan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6Oktober 2006;2. Masalah ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan RUPS PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;. Bahwaselanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda memberikanpertimbangan hukum mengenai poin 4.1 yaitu mengenai: Masalahkeabsahan RUPS PT.

Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat danatau dengan iklan dalam Surat Kabar;(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secaraCumacuma jika diminta;(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat;(4).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5);a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atauHalaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 k/Pdt/2015b.

Eco Environmental Energy Indonesia:Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan apabila kKuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam undang undang tentang perseroan terbatas telahdipenuhi;Ayat (4)"RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang undang;Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Ayat (1)"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari

President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu: Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suarapemegang saham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atauketiga sesuai Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (berlaku waktu itu). Namun demikian dengan hasilRUPS LB pertama tersebut yang hanya dihadiri sekitar 11,58%pemegang saham telah memilih pengurus PT.

Putusan No. 1473 K/Pdt/2015ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang berlakuwaktu itu/diperbarui dengan Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Oktober 2005 juga tidak sahkarena RUPS dilaksanakan kurang dari 14 hari sejak tanggal panggilandan juga tidak diketahui berapa peserta rapat yang hadir.Penyelenggaraan RUPS LB waktu itu dipaksakan karena sdr. ArnoldGultom selaku Dirut PT.

President Taksi dan melanggar Pasal 73 UndangUndang Nomor 1Tahun 1995 yang diperbarui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 86);Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena:Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

Putusan No. 1473 K/Pdt/20156.2.6.3.6.4. bahwa RUPS dibawah tanggal 28 Juni 2003 yang risalahnya dipakaisebagai dasar pembuatan Akte PKR tersebut merupakan RUPSpertama adalah tidak sah penyelenggaraannya karena jumlahpemegang saham yang hadir atau yang diwakili dengan sah hanya11,58% angka itu jauh dibawah kuorum (1/2 + 1); bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semuahasilkeputusannya termasuk perubahan direksi dan Dewan Komisarisadalah tidak sah;Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005:

bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengajauntuk disamarkan; bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 harisejak tanggal panggilan; bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasilkeputusannya termasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaristidak sah;Bahwa Akte BAR RUPS Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2005: bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

Hal iniditegaskan kembali oleh UU PT yang mengatur bahwa Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS apabila ada permintaan dari pemegang saham (videPasal 79 ayat (5) UU PT);IIPeranan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan RUPS Atasa Permintaan Pemegang SahamBerdasarkan UU Perseroan Terbatas1Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, organ PerseroanTerbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik ituRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya ("untuk selanjutnya disebut RUPS LuarBiasa") adalah

RUPS hanyaHal. 5 dari 49 hal. Put.

Beliau menjelaskan :"RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara

kepentingan yangwajar untuk diselenggarakan RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat pula ketentuanmengenai :a Bentuk RUPS, mata acara khusus RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS,kuorum kehadiran dan/atau. ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS serta penunjukan Ketua RapatHal. 7 dari 49 hal.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, Berta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar; dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;18 Sesuai

INDOSAN, perihalpermintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; yang padaintinya adalah meminta supaya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari,Direksi menyelenggarakan RUPS, dengan agenda RUPS tentang. 1) Laporan tahunan perseroan PT. INDOSAN;2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

INDOSAN;Akan tetapi, setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggalsurat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, Termohon sama sekallitidak melakukan panggilan RUPS ataupun tidak menyelenggarakan RUPSsebagaimana diminta. 2Bahwa, sehubungan karena Direktur PT. INDOSAN / TERMOHON tidakmenyelenggarakan RUPS tersebut; maka PEMOHON meminta kepadaKomisaris PT. INDOSAN untuk menyelenggarakan RUPS; dan ataspermintaan PEMOHON tersebut, Komisaris PT.

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt1) Mengadakan RUPS tahunan, serta menyampaikan dan menyerahkanlaporan dan dokumen tahunan Perseroan PT. INDOSAN; 2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. INDOSAN. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, PEMOHON telah hadirmemenuhi panggilan RUPS akan tetapi TERMOHON Ny. Siem Sien Lian /Lanny Setyawati selaku pemegang 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembarsaham atau pemegang 47% (empat puluh tujuh persen) saham PT.INDOSAN tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut.

INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila

INDOSAN, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Bahwa, sehubungan untuk menyelenggarakan RUPS PT. INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==

Bahwa Penetapan Kuorum No. 218 dan Penetapan Kuorum No. 85 hanyamerupakan ijin dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Bahwadalam Penetapan Kuorum RUPS dinyatakan RUPS harus dilaksanakandalam tenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

Sel.13.14.15.16.RUPS tahun 1997 dan 1999. Bahwa pada dasarnya RUPS perseroan dapatdlaksanakan sewaktuwaktu (misalnya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) kapanpun sesuai dengan kebutuhan perseroan sehinggadengan demikian kalaupun suatu RUPS tidak mencapai kuorum makaperseroan dapat melaksanakan RUPS berikutnya tanpa terikat kepada RUPSsebelumnya.

Sel.65.66.67.68.69.70.71.Bahwa segala Akta RUPS Tergugat merupakan Akta RUPS yang sah,sebab Putusan MA hanya membatalkan dan menyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat Penetapan jin Kuorum yang dikeluarkan olehPN.

Hanifa Halim SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 7 tanggal 16 Juni1999dibuat di hadapan Notaris Theodora Titi Sri AmiretnoDiah Wasiati;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 17 Mei 2001dibuat di hadapan Notaris Emy Hikmawati SH PenggantiNotaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 2 tanggal 6 Agustus2002 dibuat di hadapan Notaris Tita Ariyani SH ;Akta RUPS PT Sac Nusantam No. 01 tanggal 4 Desember2006 dibuat di hadapan Notaris Arman Lanny SH;Akta RUPS PT Sac Nusantara No. 17 tanggal 12

, sebagai berikut :1.2.T.ALIVEVILVII1a =: Akta RUPS No. 16 tanggal 6 Oktober 1997 yangdibuat dihadapan Notaris Hanifa Halim SH;T.LILVLVILVIIF1b =: Akta RUPS No. 17 tanggal 6 Oktober L997 yangHal 91 dari 116 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

HIA menggelar RUPS pada tanggal 27Februari 2008 dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuatoleh Notaris Henry Sinaga, S.H(BT.8)Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sahkarena Pengurus PT. HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetapmenggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setujudigelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr.Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir.

HIA, dengan tidak dipenuhinya pasalpasal hukum yangdiatur dalam UndangUndang PT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27 Februari 2007 tidak diperbolehkan melaksanakanRUPS selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, AktaNomor 5 Tanggal 6 Maret 2008 tentang penyelenggaraan RUPS 27Februari 2008 #sesuai klarifikasi Direktur Perdata NomorAHU.2/AHA.01.09.213 862 Tanggal 22 Februari 2011 tidak ada dilaporkanke

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak cermat dan teliti di dalammemahami RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh PengurusPT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukumserta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambildalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalan RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UndangUndang

HIA otomatis tidakdapat menggelar RUPS.

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 dan 2/7 Februari 2008 apalagi membenarkannya dandikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebutsama sekali tidak mau mematuhi dan mentaati segala peraturan hukumyang berlaku terutama AD PT.

memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

, bukan meminta Direksi Tergugat II untuk melakukanpemanggilan RUPS; yang selengkapnya Penggugat kutip sebagai berikut:Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 6 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.Bahwa perbuatan Tergugat I yang = =mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPS dengan alasan perlu ada penyegaran dalamsusunan Direksi dan Komisaris, Tergugat Il, jelas tidak Ssesuai

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Sudah jelas bahwa permintaan dari Tergugat untukdiadakan RUPS bisa dilakukan sewaktu waktu tanpa perlu menunggumasa jabatan Komisaris di Tergugat II (in casu Penggugat) berakhir;11.Bahwa telah jelas RUPS harus dilaksanakan terlebih dahulu sehinggaDireksi dan Dewan Komisaris/Komisaris Tergugat II (in casu Penggugat)dapat melakukan pembelaan dirinya di dalam RUPS, sebagaimana diaturdalam Pasal 105 ayat 2 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 7Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya

untuk melakukanpemanggilan RUPS, BUKAN meminta Direksi Pembanding (in casu: Mitra Rahardja) untuk melakukan pemanggilan RUPS.17.

IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan

kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang

Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.

Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.

Bahwa Penggugat faktanya telah menandatangani dokumen notulensi(minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinya secara hukumPengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPS tersebut, Pemberiantanda tangan dan cap jempol adalah merupakan bukti yang kuat dancukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujui dokumen RUPS dan hasilRUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kKemukakan dalam eksepsidan dalam pokok perkara di atas,

secara lengkap sebagai berikut;RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

., LLM.) yang memberi pendapatnya di bawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut : RUPS diatur dalam rezim undangundang perseroan/perusahaan. Organ perseroan adalah Direksi, Komisari dan RUPS, dimana RUPS adalahOrgan Tertinggi dalam perseroan/perusahaan. Komisaris dapat (memiliki kKewenangan) memberhentikan sementara Direksi(jangka waktu 30 hari) dan harus dilaksanakan RUPS untuk memastikanapakah pemberhentiannya tetap atau dibatalkan.

Tidak ada hubungan hukum antara Direksi yang telah diberhentikan denganNotaris dalam pembuatan Akta RUPS. Yang wajib mendaftarkan Hasil RUPS pada Kementerian Hukum dan HAM RIadalah Perusahaan, Notaris adalah sebagai Kuasa saja.

Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.