Ditemukan 3588 data
690 — 176
Maret 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)c. April 2018 sebesar Rp. 50.000.000, (TELAH DIAKUI OLEHPEMOHON II DALAM BUTIR 4 HALAMAN 92 PERMOHONANA QUO)d. Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,7.
749 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila Yang MuliaMajelis Hakim Agung menyatakan bahwa Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonana quo;Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum Perpajakan karena bunyi Pasal 9 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengharuskan bahwa setiapsubjek pajak dalam hal ini Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orangpribadi untuk menyelenggarakan
Putusan Nomor 34 P/HUM/2020Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing):Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehinggaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor
245 — 161
DALAM POKOK PERMOHONANa. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUSTERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERAPENGGANTI;Hal. 37 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel.b. KEWENANGAN TERMOHON DALAM UU PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI, TERKAIT PENAFSIRAN PEMOHONATAS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKANTERHADAP TERSANGKA ROHADI MERUPAKAN BENTUKGRATIFIKASI;c. PENYADAPAN;PENANGKAPAN DENGAN CARA OPERASI TANGKAPTANGAN (0TT);e. PENETAPAN TERSANGKA;f. PENGGELEDAHAN;g. PENYITAAN;h.
DALAM POKOK PERMOHONANa. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUSTERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERAPENGGANTIBahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya: Bahwa dengan meneliti ke2 materi dalam Berita AcaraPemeriksaan maka dapat ditemukan kekeliruan dari Termohonyang telah melampaui kewenangannya akibat Tersangka (RohadiSH MH sebagai ayah Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangkaselaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
124 — 55
Pasal 2 ayat (2) dan (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa dalam permohonana quo memuat Posita dan Petitum Pemohon yang bukan merupakanlingkup kKewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 21/PUUXII/2014Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2016 dan telah masuk materi perkara.
Bahwa berdasarkan uraian yang sangat jelas tersebut di atas,terbukti permohonana quo adalah permohonan yang diajukandengan niat licik sehingga menjadi sangat beralasan bagi YangMulia Hakim Praperadilan a quo pada Pengadilan NegeriSurakarta menyatakan menolak permohonan a quo untukHalaman 23 dari 90 Putusan No.04/Pid.Pra/2017/PN Sktseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan a quotidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).D.
255 — 52
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonana quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini, dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat(1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yangtidak memenuhi persyaratan
1.I GUSTI NGURAH SUAMBA
2.MEKEL PURIAGA
3.I GUSTI BAGUS NGURAH SURYAWAN
Tergugat:
1.I Wayan Feri Kencana Alias Wayan Fery Kencana
2.Ida Ayu Adi Dwipayanti, SH.MKn. Notaris dan selaku PPAT
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ashi
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
74 — 44
Fotokopi dari fotokopi Permohonana Kredit tanggal 19 Januari 2015, atas namaPemohon yaitu Wayan Fery Kencana yang ditujukan kepada PT. BankHalaman 33 dari 46 Putusan Perdata Nomor 165/Pdt.G/2019/PN TabPerkreditan Rakyat Ashi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T Ill 2;. Fotokopi Analisa Permohonan Kredit Konsumtif, atas nama : Wayan FeryoOKencana, Reg No : 12000022, Tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T Ill 3;4.
PT UNGGUL MAKMUR UTAMA
Termohon:
1.VEERAS LIMITED HONGKONG
2.PT INTI OMAR MANDIRI
3.PT MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
218 — 220
Oleh karenanya,terhadap Permohonan yang demikian, mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan a quomerupakan Permohonan yang belum waktunya untuk diajukanmenurut hukum (premature), sehingga sepatutnya Permohonana quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).C.
80 — 15
Dalam Permohonana. Memohon adanya putusan sela atas Gugatan Intervensi ini;b. Menetapkan Penggugat Intervensi untuk masuk dan bergabung kedalamperkara No. 24/Pdt.G/2016/PN.Cjr. tanggal 29 Juni 2016 untuk membelakepentingan sendin;. Dalam Pokok Perkaraa. Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;b. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal/TergugatIntervensi Il untuk membayar biaya perkara;. Dalam Permohonan Sita Jaminana.
510 — 226
Satriodalam literatur hukum yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Cessie,penerbit PT Gramedia, 2010, halaman 6970 yang menyatakan jika Cessietidak memerlukan persetujuan, namun hanya perlu diberitahukan kepadaCessus (Debitur), Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonana quo, bahwa dalil Para Pemohon yang mengutip doktrin hukum RachmadSetiawan dan J.
3225 — 2339 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negarabertentangan dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 70/PUUXVII/2019, tanggal 4 Mei 2021;Menyatakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemerantasan KorupsiNomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KomisiPemerantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Agung atas Permohonana
16 — 7
pertengkaran dan sejak itu jugaPemohon meninggalkan Termohon yang disebabkan karena Termohon kasarterhadap Pemohon dan Termohon terlalu banyak menuntut masalah keuangan;Selain itu kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohondan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2020;Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, maka dapatditarik fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retakdan tidak dapat lagi dirukunkan;Bahwa oleh karena itu, dalildalil pada permohonana
1.RATNA WILIS
2.JONI OKTA PANDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG
Intervensi:
1.JONI ZULHENDRA
2.ZULFI
3.ZAMZAMI
4.REZA HIDAYAH AMRIVI
5.NOVRI
6.AHMAD KARIM
260 — 140
& PenolakanHalaman 36Putusan Perkara Nomor: 32/G/2021/PTUN.PDG3..4.5,6,7.8.9.Bukti T.Il.Intv3Bukti T.1I.Intv4Bukti T.1l.Intv5Bukti T.1I.Intv6Bukti T.II.Intv7Bukti T.Il.Intv8Bukti T.1I.Intv9Pelantikan Nomor : O2/JMjd Alhuda/JKPJRG/V/2021;Fotokopi Undangan Rapat dari Jamaah Masjid AlHuda, Masyarakat Jati Koto Panjang Jati rumahGadang, Kelurahan Jati, Kecamatan PadangTimur, Nomor : Ist/JMjd Alhuda/JKP.JRG/V/2021,Tanggal 21 Mei 2021, kepada Bapak/Ibu/NinikMamak/Bundo Kandung/Pemuda/Jamaah;Fotokopi Permohonana
12 — 0
Analisis YuridisTerkait dengan dalildalil yuridis yang disampaikan oleh Termohon terkaitmasalah pengasuhan anak dan harta gonogini, maka disini Pemohon danTermohon sudah membuat Surat Perjanjian Bersama tanggal 23 Desember2013 dan Pemohon meminta Termohon untuk menepati Surat PerjanjianBersama tersebut.KESIMPULAN DAN PERMOHONANa.
15 — 4
dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izindari atasannya sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko, sebagai syarat bagi sorang Pegawai Negen Sipilyang akan melakukan proses perceraian ;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukanjawaban secara tertulis sebagai berikut:DALAM KONVENSI;Dalam Eksepsi;Bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonana
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.
Termohon:
1.LUKMAN TEDJASUKMANA
2.NG LIE ING
87 — 31
Berdasarkan seluruh fakta yang didukung dengan alat bukti yang turutkami lampirkan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PemohonPKPU, maka seluruh syarat untuk dapat ditetapkannya status PKPU terhadapTermohon PKPU sebagaimana ditentukan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi di dalam permohonana quo.26.
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Samsul Hilal
69 — 20
Tentang Permohonana. Menerima pembelaan (pleidoi) dari tim Penasihat Hukum secarakeseluruhan;b. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militerterhadap Terdakwa batal demi hukum;c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penipuan.d.
1.CARLES SITUMORANG Alias AMA HENDRA
2.HORAS TAMBA Alias AMA LUSTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
84 — 27
Keputusan yangtidak sah; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusanyang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yangtidak benar, maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yangmemeriksa dan mengadili permohonanA
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
217 — 131
2020, yang manasurat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohonpada tanggal 17 September 2020, dan pada pokoknyaberisi Permohonan registrasi IUP Operasi Produksi milikPemohon;Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yangdiajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun faktahukum yang menunjukkan jika Termohon telah menindaklanjuti Permohonanyang diajukan Pemohon dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana
Terbanding/Tergugat I : HIKMAH ABDULLAH BAJENED,
Terbanding/Tergugat II : HISYAM OMAR BAJENED
Terbanding/Tergugat III : HAYKEL OMAR BAJENED
Terbanding/Turut Tergugat III : IBRAHIM AHMAD BAJENED
Terbanding/Turut Tergugat IV : NASIR AHMAD BAJENED
126 — 81
Bahwa Penggugat mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadi perkara ini berkenan memutus sebagai berikutMengadili :Menerima dan mengabulkan permohonana banding dari Pembanding ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor156/Pdt.G/2020/PN Bor tanggal 13 Januari 2021;Mengadili sendiri: Menolak eksepsi Tergugat ,IIl Turut Tergugat I,Il tentang kompetensiabsolut;Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memriksa danmengadili gugatan Penggugat; Memerintahkan Pengadilan Negeri
253 — 153
keuangan kepada saksi MARWAN selaku Kepala Cabangdi Malang, sehingga saksi MARUAN melaporkan perbuatan Terdakwa kepadasaksi Korban ARIZAL AZIZ selaku pemilik PT INDAH CARGO;Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 759/Pid.B/2015/PN MlgBahwa setelah korban mendapatkan laporan dari Saudara MARUANtentang perbuatan Terdakwa , akhirnya saksi korban ARIZAL AZIZ tidakmenjadikan Terdakwa sebagai Agen Otonom PT INDAH CARGO di MalangKemudian pada tanggal 27 Nopember 2012 saksi korban ARIZAL AZIZmengajukan permohonana