permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

,majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alin dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtaddari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan

PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, KabupatenWajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah

adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah

Penetapan Nomor 0342 /Pdt.P/2017/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:awSsS aidrv0 yl dl ro TIS dle!

rupiah) kepadaTergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikianMajelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harusdinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu. mengetengahkan Firman AllahSWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :we Y sgase IS agall Oo) agell 14 I,Artinya :Dantepatilan janjimu, sesungguhnya janji itu. kelak akandimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkanhujjah syar'iyyah

Pasal 57 dan 58 KompilasiHukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami patutdikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah yang berkaitan

Nomor 0494/Pdt.G/201 7/PA.Probmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak di depan sidang PengadilanAgama Pandan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

kaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumahtangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari ketentuan peraturan perundangundangan dan dalildalil syar'iyyah

rumah tangga sudah tidak ada rasa kasihsayang di antara kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak ada saling pengertianmaka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang lebih fatal yangakan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 huruf ( b) Undang Undang Nomor1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis jugasependapat dengan hujjah syar'iyyah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusanini dinyatakan dikesampingkan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar'iyyah

seluruhnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkanuntuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

masingmasing pihak tidak melaksanakankewajiban sebagai suami isteri justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, olehkarenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadliaratan(resiko) lebih ringan, Sesuai dengan qgaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat (resiko),maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebihringan;Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat majelis hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Putusan No. 180/Pdt.G/2021/PA.KIkMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1