Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90563/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00928/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar, Percut, Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara20371, alamat korespondensi

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2013, Nomor 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116943.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00122/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00122/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakDesember 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02511/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00122/107/13/057

Putusan Nomor 107/B/PK/Pjk/2019Jasa Nomor: 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakDesember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Putusan Nomor 650/B/PK/Pjk/20202012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 dengan nilai lebihbayar sebesar Rp2.841.982.566,00 seharusnya menjadi Rp3.895.374.361,00dengan rincian perhitunganberikut:berdasarkan permohonan banding sebagai Menurut Menurut SelisihNo Uraian Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 43.534 .887.336,00 43.534.887.336,00 0,00a.2.

uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085002.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2012 Nomor: 00121/407/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei2013, atas nama: PT Essentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP01.000.643.5057.000, beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor1620, Berbek Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00121/407/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2113/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor:00121/407/12/057

Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat danTergugat dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pelatihnan Training no.057/PPKLGR/05.2011 0)n2 ann nnn nnn nnn nnn nnn ann nn nennenenannnenannensnnnmenes"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) harikalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak akan menyelesaikansegala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbulmelalui Pengadilan Negeri

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitasSumber daya Manusia dan mengembangkan kompetensi Tergugatsebagai Pilot Areal Manuring maka Penggugat dan Tergugat sepakatuntuk mengadakan perjanjian pelatinan training yang pada tanggal 3 Mei2010, penggugat dan tergugat menyepakati Perjanjian Pelatinan Trainingno.057/PPKC1110) 970) 0 a7.

MENYATAKAN Perjanjian Pelatinan Training no.057/PPKLCR/05.2010, adalah sah menurutII. MENYATAKAN Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadapPenggugat; 2222222 252 222Il. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat sebesar Rp.Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.174/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.3.318.680.000. (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan BelasJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);IV.

Bahwa Tergugat mengalami Shock dan Trauma untuk kembaliterbang sebagai Agricultural Pilot untuk kegiatan pemupukan udara setelahterjadi kecelakaan yang menimpa almarhum.Capt.M.Adipura pada tanggal11saatMei hari Sabtu Pukul 11.30 WIB, di daerah Mesuji , Lampung , padamenjalankan tugas pemupukan udara ; (P3);5Bahwa pada saat disepakati nya Perjanjian Pelatihan Training tersebutNo 057/PPKLCR/05.2010.

Sinar Mas Super Air)dengan Tergugat (Muhammad Taufiq Dinansyah) yang dituangkan dalamperjanjian pelatinan training Nomor 057/PPKLCR/05.2010 tanggal 3 MeiBahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Aan Subrata dan BoediUtomo yang masingmasing bertindak sebagai direktur PT.

agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksaalatalat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkaraNomor: 057

No.057/Pdt.G/2012/PA.Mbl.Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasa/wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat(kode P) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 07Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, yang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.10

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Put.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dan memerintahkanTergugat untuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatanPenggugat atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun2011 Nomor 00001/207/11/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat

Tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87031/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS195/WPJ.07/2017 + tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00001/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Januari 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 9 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S195/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00001/207/11/057

Putusan Nomor 2501/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor S195/WPJ.07/2017tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2011 Nomor 00001/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji

Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 SuiteHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/202026.01, Jalan Jend.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057

PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat

;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057

SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2001Nomor : 00002/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.200/WPU.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2001 Nomor : 00002/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa April 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00002/227/01/057

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Surat Terbanding NomorS183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untukmenindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atasSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00004/207/1 1/057/16:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87034/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untukMasa Pajak Mei 2011, atas nama: PTI Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 123B,Denpasar (alamat korespondensi

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Mei 2011, atas nama:PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamat korespondensiJalan Raya Negara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor : 00004/207/11/057

dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S418/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor : 00004/207/11/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

memukul saksi korban Yasil Azmi sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi, kemudian saksi Marimenendang sebanyak (satu) kali kearah kaki saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi sempat lari ketengah lapangan, akan tetapi dikejar olehsaksi Mari, terdakwa dan saudara udin, kemudian secara bersamasama memukuldan menendang saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057

Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29Mei 2012 an. Yasil Azmi Bin Feriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanYasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit RatuZalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 an. Yasil Azmi BinFeriansyah yang ditandatangani oleh dr.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Nomor 00327/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 MasaPajak Januari 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116942.99/2013/PP, atas nama PT Cheil Jedang Superfeed,NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 38, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057

a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2014 Nomor 00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116841.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00326/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02402/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00326/107/14/057/16tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 116841.99/2014/PP, atas nama PT CheilJedang Superfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02402/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00326/107/14/057

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/2019Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00326/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak April 2014 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan