Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H, Diwakili Oleh : Muhammad Sidik, SH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025
60 — 22
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-02-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh MUHAMMAD LUTFI SETIABUDI, S.T sebagai Ketua Umum Diwakili Oleh : Muhammad Junaidi, SH.,Mk.n
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Assosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) diwakili oleh Dr. Sidik Pramono, M.H.,
137 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — PT. MINERINDO LESTARI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
226 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81970/PP/MXIV.B/15/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18September 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Biaya Usaha (3.633.081.402.776)Penghasilan Netto Dalam Negeri (882.166.244.427)Penghasilan dari Luar Usaha 852.929.645.367Penyesuaian Fiskal Positif 538.234.694.431Penyesuaian Fiskal Negatif (97.235.012.496)Penghasilan Kena Pajak 411.763.082.874PPh Badan Terutang 115.293.662.960Kredit Pajak 91.033.862.600Pajak Kurang Dibayar 24.259.800.360Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 11.644.704.173PPh Badan yang masih harus di bayar 35.904.504.533 2.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPh Badan yang telah dibayar sehubungandengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor 00007/206/09/091/13 tanggal 16 Agustus 2013 Tahun Pajak2009 sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai dengan Pasal 27A UndangUndang tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1859/WPJ.19/2014 tanggal 18 September 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00007/206/09/091/13 tanggal16 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.309.323.2091.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
    Putusan Nomor 1372/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Netto Dalam NegeriPenghasilan dari Luar UsahaPenyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerutangKredit PajakPajak Kurang DibayarBunga Pasal 13 ayat (2) KUPPPh Badan yang masih harus di bayarDvovoD7aw7nen7nawosewaewoenawoenaoehwnaeoeoeHnWaeoOewWTOUOUCUDWDOTCU OULU DHWUCOOUCUWDDp(882.166.244.427)852.929.645.367538.234.694.431(97.235.012.496)411.763.082.874115.293.662.96091.033.862.60024.259.800.36011.644.704.17335.904.504.533Menimbang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 218/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ZEFINA BARA ENERGI Diwakili Oleh : Muhammad Satrio Prawiro, SH
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
145 — 36
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANZ PANIN BANK
154 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP670/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 (selanjutnya disebutKeputusan Keberatan) tanggal 15 Desember 2008 yang Pemohon Banding terima padatanggal 26 Desember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan
    Tahun Pajak 2004 Nomor 00043/206/04/058/07 tanggal 11Oktober 2007 (selanjutnya disebut SKPKB PPh Badan);PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING;Bahwa Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagaiberikut:"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilanpajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
    dan mengajukan banding atas koreksipositif sehubungan dengan biaya Loss, FR & Frog (Card Loss) sebesarRp4.086.936.381,00 dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa biaya kerugian atas penyalahgunaan kartu kerdit (Loss, FR & Frog Card Loss) merupakan biaya yang nyatanyata berhubungan dengan kegiatan usahaPemohon Banding;Bahwa pada proses pemeriksaan, pemeriksa tidak mengakui biaya atas Loss, FR& Frog (Card Loss) sebesar Rp4.086.936.381,00 sebagai pengurang penghasilan brutountuk penghitungan PPh Badan
    Penghasilan yang kurang dibayar 19.611.900Bunga Pasal 13 (2) KUP 9.413.712Jumlah yang harus dibayar 29.025.612 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put28301/ PP/M.XV/15/2011, Tanggal 5 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP670/PJ.07/2008 tanggal 15Desember 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.28301/PP/M.X V/15/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP670/PJ.07/2008 tanggal 15Desember 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00043/206/04/058/07tanggal 11 Oktober 2007 atas nama: PT ANZ Panin Bank, NPWP:01.353.126.4058.000, Alamat: Panin Bank
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1436 — 2448
  • Badan Hukum yang diterbitkan oleh KemenkumhamRI denganpengesahan Nomor: AHU0025249.AH.01.07.Tahun 2016Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersaudaraan Setia Hati Terateadalah diperoleh melaluiHal. 60 dari 278 Hal.
    TARMADJI BOEDI HARSONO,SE, sedangkan khususnya badan hukum dengan nomor : AHU0080515.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia HatiTerate Cabang Bangkalan yang dipegang oleh TergugatIVintervensi4 sejatinya adalah badan hukum yang sengajadibuat atas dasar baik hak Otonomi Cabang PSHT maupunHal. 113 dari 278 Hal.
    Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTPeristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat IVintervensi5 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :@ Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham Rldengan pengesahan Nomor :AHU0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan SetiaHati Terate Cabang Trenggalek adalah badan hukumdiperoleh melalui proses yang benar dan sah menuruthukum, oleh karena pembuatan badan hukum = yangdimaksud dibuat oleh Tergugat IVintervensi5
    ini adalah sebagai berikut :@ Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham Rldengan pengesahan Nomor : AHU0003368.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan SetiaHati Terate Pusat Madiun adalah badan hukum diperolehmelalui proses yang benar dan sah menurut hukum, olehkarena pembuatan badan hukum yang dimaksud dibuat olehTergugat IVintervensi8 dilakukan melalui proses yang benar,Hal. 166 dari 278 Hal.
    Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKT117, yang dimaksud badan hukum perdata dalam rumusan itu adalahmurni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatussebagai badan hukum seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan,Persekutuan Perdata (maatchap) dan lainlain sepanjang berstatusbadan hukum perdata ;5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
306 — 314
  • Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKTtentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;5.
    Tugas danfungsiTERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulanpada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam halini Notaris Siva Rosida) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHUOnlinebeserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonanperubahan badan hukum yayasan dan diketahui bahwa maksud dantujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, makatidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud.7.
    Tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Serta Penyampaian PemberitahuanHalaman 102 dari 152 halaman.
    Subyek ini bisa perorangan bisa badan hukum.Final itu tidak perlu penetapan atau tindakan hukum yang lain atau sudahlangsung berakibat hukum.Bahwa didalam tata kelola pemerintahan yang namanya penetapan itubentuknya berkembang sangat pesat.
    ,M.S, Warga Negara Indonesia,Lahir di Boyolali 18 Juli 1954, Jenis Kelamin Lakilaki, Alamat Jalan WarungbotoNo. 10 RI 12 RW 03, Wirobrajan Yogyakarta, Agama Kristen Protestan,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Besar di Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada;yang di bawah sumpah telah memberi keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Badan Hukum yang saudara tanyakan yang kaitannya badan hukumprivat yang satu diantaranya adalah Yayasan maka akta pendiriannya wajibdbuat oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
213 — 132
  • Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat;c.
    diri dalam wadahorganisasi yang dinamakan dengan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)non badan hukum.
    ;Bahwa TERGUGAT sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009adalah Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanyayang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
    Lebih jelasnya lagi bahwa syarat produk keputusan yang dapat dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara diuraikan sebagai berikut:*a) Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yangbersifat eksekutif;Objek berupa surat resmi Nomor 220/6273/Polpum Tanggal 11 September2019, Hal: Tanggapan Surat, dikeluarkan oleh badan atau institusipemerintahan (eksekutif) yakni: Direktur Jenderal Politik dan PemerintahanUmum, Sekretaris Ditjen, pada
    Putusan Nomor 69/G/2020/PTUN.JKTtersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
439 — 304
  • BFI padahal jelasPasal 318 ayat (4) Permenkumham Nomor : 29/2015, telah mengatur hukumpositif bahwa data profil suatu badan hukum yang diadakan oleh DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum wajib mencatat akta perubahan kepemilikansaham badan hukum dari sejak didirikannya badan hukum tersebut.Permohonan Jaminan Kepastian Hukum Penggugat Dijawab DenganTindakan Tergugat Mengeluarkan Objek Sengketa PertamaBahwa : (i) dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia
    menteri, akta perubahan anggarandasar perseroan dan badan hukum sosial beserta keputusan menteri,Halaman 20 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.D.4.akta perubahan anggaran dasar perseroan dan badan hukum sosialyang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri serta pengumumanpembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan berakhirnyastatus badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.Karenanya, jelas dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai kewajibanhukum
    Surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawabsepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum.b. Surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggungjawabsepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum.c. Salinan akta pengesahan pendiran atau akta perubahan badan hukum, dan ;d.
    suatu keputusan badan ataupejabat tata usaha negara menurut undangundang ini apabilasudah jelas :a.
    Profil badan hukum Perseroan sudah tidak sesuai lagi berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, agar PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 172/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Penggugat : PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA Diwakili Oleh : Muhamad Ali Hasan, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BARITO BARA DIPA,
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
56 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ITOCHU INDONESIA
183 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Uraian USD)Peredaran Usaha 284.409.297 64Harga Pokok Penjualan 259.896.503,73Laba Bruto 24.512.793,91Biaya Usaha 14.067.090,30Laba dari Kegiatan Usaha 10.445.703,61Penghasilan/(Biaya) dari Kegiatan di Luar Usaha 370.776,73Laba Komersial Neto 10.816.480,34Penyesuaian Fiskal Positif 3.220.512,56Penyesuaian Fiskal Negatif 1.914.856,77Net Foreign Income 4.927,27Penghasilan Fiskal Neto 12.127.063,40Penghasilan Kena Pajak 12.127.063,40PPh Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
59 — 8
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 33/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Maret 2022 — Pembanding/Penggugat : Dr. H. Dasrizal, MP. Diwakili Oleh : Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Terbanding/ Intervensi I : YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT
62 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
192 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan HukumTetap (BHT Vide PUT58590/PP/M.IVB/15/2014 yang telah diucapdalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember2014) dan secara substansi berasal dari kompensasi kerugian tahun2008 yang seharusnya dapat diperhitungkan pada tahun 2009 dan tidakterdapat utang pajak yang seharusnya dibayar, karena hak Penggugatsekarang Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAUTAN LUAS Tbk
231 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019KEP01569/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 16 November 2016, tentangKeberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00095/406/13/054/15,tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT Lautan Luas, Tbk;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT110735.15/2013/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2018
    ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01569/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16November 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00095/406/13/054/15, tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PTLautan Luas Tbk.
    Tubun Raya Nomor 77, JakartaBarat, dan menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yangterutang menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto mP (8.484.498.651 ,00)Kompensasi Kerugian Rp 0.00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00PPh Terutang *P 0,00Kredit Palak Rp SoeetatieresPPh yang kurang/(lebih) dibayar FP a; 80217 878Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
    Dengan mengadili sendiri:1.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali, terkaitsengketa a quo;1.2.Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 01569/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 November2016, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00095/406/13/054/15, tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/2019Lautan Luas Tok.
    Koreksi Penghasilan Neto PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang terdiri dari:1. Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam BentukNatura dan Kenikmatan sebesar Rp405.291.650,00;2. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya, Beban Bunga Pinjaman sebesarRp17.258.751.529,00;Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3885/B/PK/Pjk/20193. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya Laba (Rugi) Selisin Kurs sebesarRp33.695.097.297 ,00;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat : ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) diwakili oleh SURYO SUSILO Diwakili Oleh : Harold Nimrod Muda Lubis, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/ Intervensi I : Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia masa diwakili oleh H. DONY IMAM PRIAMBODO., S.T., M.M
168 — 13
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 27-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) diwakili Oleh : Mayjen (Purn) HARIS SUDARNO dan SEMUEL SAMSON VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA diwakili Oleh : Prof. Dr. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan IMAM ANSHORI SALEH, SH.,MH;
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-09-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 220/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2022 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
95 — 29