Ditemukan 125808 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN LAHAT Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lht
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon:
PIPIN ARIANTI BINTI SOLAM .ALM.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Lahat,Kasat Reserse Kriminal Polres Lahat
40 — 8
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-12-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Januari 2024 — Pemohon:
Shinta Maulida Siregar
Termohon:
Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya
21 — 9
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 28-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blt
Tanggal 13 Juli 2021 — Pemohon:
SURYA TEJA WIJAYA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
106 — 36

  • M E N G A D I L I

    1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon;

    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/202/XI/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 1 November 2016 tentang

    penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 645.A/XI/2016/Ditreskrimum

    tanggal 1 November 2016 adalah sah menurut hukum;

    3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon Pra Peradilan sejumlah

    Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30
    serta didukung dengan administrasi penyidikan yangsah dan benar menurut peraturan perundangundangan;Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan, serangkaiantindakan Kepolisian yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara LaporanPolisi Nomor: LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 November 2014 s.d.terbitnya Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/202/X1I/2016/Ditreskrimum tanggal 1November 2016 tentang penghentian penyidikan dan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SPPP/645.A/X1I/2016/Ditreskrimum
    Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, makapemberitahuan penyidikan disampaikan pada:a) penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukankoordinasi atas penyidikan; danb) penuntut umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas,maka terhadap penghentian penyidikan harus berbentuk Surat danHalaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 02/ Pid. Prap / 2021 / PN.
    Mengadakan penghentian penyidikan ;j.
    Apabila ternyata dikemudianhari penyidik dapat mengumpulkan buktibukti yang cukup dan memadai untukmenuntut tersangka penyidikan dapat dilakukan kembali. Hal itu dikarenakanditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk ruanglingkup putusan pengadilan yanbg mana hal tersebut baru bertaraf kebijakanyang diambil dalam taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakanpenghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formalpenyidikan.
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PN ATAMBUA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Atb
Tanggal 29 Mei 2024 — Pemohon:
YOSEF SERAN TAEK
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLISI RESOR BELU
30 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (YOSEF SERAN TAEK) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Jo Surat Perintah Penyidikan dari Termohon terkait tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
    Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat;
  • Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya segala hasil penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  • Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
  • Menyatakan tidak sah segala putusan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 17 April 2023 — Pemohon:
1.Tn.BOYAMIN,dkk
2.H.ARIF SAHUDI,SH.MH.
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
11 — 7
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 29-01-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 28 Februari 2024 — Pemohon:
JUHANA
Termohon:
1.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
93 — 110

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/135/XII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
    3. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Moh.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN .KSP
Tanggal 23 Januari 2018 — Pemohon:
H T MAIMUN
Termohon:
1.MAHRAM
2.AHMAD ABRAR
35 — 19
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psp
Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon:
H. Muhammad Saleh Harahap
Termohon:
1.Presiden RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kapolda Sumatera Utara di Medan
2.Presiden RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kapolda Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kapolres Tapanuli Selatan
46 — 13
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 86/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, SH Alias DENNY AK
Termohon:
1.KAPOLRES METRO JAKSEL Cq UNIT KRIMUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
2.INDAR ATMANTO
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REBUPLIK INDONESIA
143 — 79
  • Pidana, yaitu :a) Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Dalam halpenyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukanmerupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demihukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepadapenuntut umum, tersangka atau keluarganya;b) Bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui GelarPerkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1)Perkap No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana;c) Bahwa dalam
    rangka melakukan penghentian penyidikan,Penyidik menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan danSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepadaPenuntut Umum, Pelapor dan Terlapor atau Tersangka (jikaada).Bahwa sebagaimana fakta yang telah Termohon jelaskansebelumnya, adalah hingga saat ini Laporan Polisi NomorHalaman 14 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 86/Pid.Pra/2021/PN Jkt.SelLP/7553/X1/2019/Dit.
    kepada Pemohon dengan SuratPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang terakhir dikirimkanpada tanggal 9 Februari 2021 dengan menjelaskan upayaupayaHalaman 26 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 86/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Selyang telah dilakukan dan tindak lanjut proses penyidikan yangakan Termohon lakukan;Dengan demikian pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwaTermohon telah melakukan penghentian penyidikan secara diam diamadalah keliru dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;.
    Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Ckr
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Mumin Natih Sadiah, S. Pdi.
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q KEPOLISIAN NEGARA R.I C.q Kepolisian Resort Metro Bekasi
121 — 149
  • Bahwa berdasarkan Laporan polisi tersebut selanjutnya TERMOHONmenerbitkan administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaiberikut:2.1 Surat Perintah Tugas;2.2 Surat Perintah Penyelidikan;2.3 Surat Perintah Penyidikan;2.4 Surat perintah dimulainya penyidikan kepada KepalaKejaksaan Negeri Cikarang;3.
    Penyidikan kepada Terlapor(Sdr.
    Kalau alat buktitidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.
    Narom, diberitanda bukti T26;Foto copy Gelar Perkara Penghentian Penyidikan diberi tanda bukti T27;Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan diberi tanda bukti T28Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, diberi tanda bukti T29Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada KejaksaanNegeri Cikarang, diberi tanda bukti T30;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeI, diberi tandabukti T31;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kell, diberitanda
    bukti T32;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeIll, diberitanda bukti T33;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeIV, diberitanda bukti T34;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeV, diberitanda bukti T35;Foto copy Petikan Putusan Nomor : 302/Pid.B/2016/Bks dengan Terdakwa anDr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pemohon:
1.Amik Atmiati
2.Sri Hartatik
Termohon:
Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketengakerjaan
100 — 102
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blb
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon:
Nana Robinson
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
27 — 1
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 07-07-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN Mnd
Tanggal 2 Agustus 2022 — Pemohon:
CLIFT PITOY, SH
Termohon:
DIREKTUR RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLDA SULUT
25 — 18
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 28-11-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Krs
Tanggal 5 Desember 2022 — Pemohon:
ASMAD alias MAD MEGA bin PENDI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KEJAGUNG RI cq KAJATI cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN
59 — 20
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2022/PN Sby
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
RIQI MULYADI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
93 — 29

  • Mengadili:

    1. Menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) dengan No. S-TAP/58/V/RES.1.9./2022/Satreskrim tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara Laporan Polisi No.
    Pasal 55, 56 KUHP, yang diduga dilakukan oleh MIZAN TAMIMY SULTHON, Dkk. tidak sah ;
  • Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan atas Laporan Polisi No. LP-B/277/III/RES.1.9./2021/RESKRIM SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 27 Maret 2021, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik Jo. Turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo.
  • Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, berdasarkan Putusan a quo, Termohon melanjutkan kembali Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP-B/277/III/RES.1.9./2021/RESKRIM SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 27 Maret 2021, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik Jo. turut serta melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 25-09-2023
Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Lbo
Tanggal 25 September 2023 — Pemohon:
Ican Nento, S.H., CLA
Termohon:
Kapolres Gorontalo cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Gorontalo
78 — 0
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 26-06-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Smn
Tanggal 15 Juli 2024 — Pemohon:
Nand Kumar
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA
25 — 18

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan surat yang diterbitkan Termohon tentang Penghentian Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Laporan Palsu dan/atau Keterangan Palsu dan/atau Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan Para Terlapor Benny Iswahyudi dan Albertus Otty Diano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP atau Pasal 242 KUHP atau Pasal 266 KUHP dengan alasan Tidak Cukup Bukti sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan
    tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.
    Tap/ 114.c/ V/2024/ Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/114.bN/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: B/114.d/V/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/143/lll/2023/SPKT/POLDA Dl. Yogyakarta tanggal 6 Maret 2023, Pelapor an. Nand Kumar (Pemohon), adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan.
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara pidana atas nama Terlapor Sdr. Benny Iswahyudi dan Sdr. Albertus Otty Diano dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/143/lll/2023/SPKT/POLDA D.I. Yogyakarta tanggal 6 Maret 2023 Pelapor an. Nand Kumar (Pemohon).
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Bdg
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
KAMARUDDIN, SE
Termohon:
Kepala Ditreskrimum, cq.Satuan Reserse Kriminal, Subdit II Unit V Polda Jabar.
165 — 48
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
MAYSARAH, SH, MH.
Termohon:
1.KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
57 — 16
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-11-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 30 Nopember 2018 — Pemohon:
ISHAK MUHAMMAD GURNING
Termohon:
1.KEPALA SUBDIT II HARDA BANGTAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
2.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN SELAKU PENYIDIK
3.KEPALA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
8 — 6