Ditemukan 3981 data
11 — 1
denganpatut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohonpatut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
10 — 1
05 Juni 2014karena para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA PengadilanAgama Palangka Raya Tahun 2014, sesuai Pasal 60B ayat (2) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampudi Pengadilan;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
10 — 4
., tanggal 05 Maret 2015, maka biaya perkara dibebankan kepadaNegara;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan perkara nomor 98/Pdt.P/2015/PA.Cbd, gugur;2.
12 — 8
ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg. gugatanPenggugat harus digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 danperubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaaidah syar'iyyah
8 — 0
menganggap bahwa Penggugattidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 #HIR Gugatan Penggugat patutdigugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
10 — 11
perkara ini telah cukupalasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telan berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah
Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
20 — 17
sah, maka Majelis menganggapbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, olehkarenanya gugatan Penggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan hukum syar'iyyah
12 — 1
disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa paraPemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohondinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan gugur, makapermohonan para Pemohon untuk berperkara secara cumacuma (prodeo)tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga biaya dalam perkara ini nihil ;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
18 — 1
Pasal 116huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan hujjah syar'iyyah yang tertuang dalam ;1. Kitab Suci Al Qur'an surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi;Artinya: Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya ;2.
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasukdidalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
15 — 0
Saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya; Dengan demikian syarat taklik talak telahterpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapatbahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat denganhujjah syar'iyyah yang tertuang dalam ;1.
memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
16 — 18
denganpatut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwaPemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patutdigugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
11 — 5
perkara ini telah cukupalasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapatdengan Hujjah Syar'iyyah
perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu5Putusan Nomor 0781/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 11 hal.Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
15 — 1
bahwa Pemohon danPemohon Il tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon dan Pemohon II patut digugurkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon danPemohon Il mengajukan permohonan secara CumaCuma (prodeo), dengantidak hadirnya Pemohon dan Pemohon Il, maka permohonan prodeoPemohon dan Pemohon II tidak perlu dipertimbangkan dan biaya perkaranyaadalah nihil;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
26 — 14
tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg gugatanPenggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan hukum syar'iyyah
12 — 2
tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggapbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg gugatanPenggugat patut digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyyah
51 — 17
ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Putusan Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 11 hal.Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah
perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanPutusan Nomor 1520/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 11 hal.ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
11 — 0
Saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;Dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan MajelisHakim juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah yang tertuang dalam ;1.
salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai, yangselengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
11 — 5
perkara ini telah cukupalasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah
Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
16 — 5
ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 11 hal.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan alasanalasan tersebut, sebagai solusiatas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitudengan perceraian, telan berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi HukumIslam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyyah
perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahanPutusan Nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 11 hal.ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
9 — 1
Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam ; 2022202 2 2n nen nn nnn neeMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf (6) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islamdan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah yang tertuang dalamKitab Figh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut:IY OlSg To Wl Bpiclel Ae II dite WolKIbLIlgss cris IsleGl, Y loolagi 7 Mo VI ys wnio Ll jxcglog!
Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Banyumas,yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan diLWT GL ~~ mn iMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke duadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; 222222 nc ne nnn nono nnnMengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah