SUMBER TENAGA LESTARI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, tanggal 26 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA VS DIDIK HARIANTO

CIPTA KARYA PERDANA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Permenakertrans) No.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan ketentuantersebut di atas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksiadministratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Penggugat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2014 tentang Pencabutan SuratIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

Bukti P 1011.38Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 11Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 200Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Surat lIzin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

Bukti T3: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara(Skorsing) Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI PT. CiptaKarya Perdana tanggal 3 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi) ;: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 290 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

PT BANK PACIFIC VS PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero);dkk

SADIN MULTIAGRO SENTOSA vs TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, dkk

TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, suatu perusahaan yangdidirikan menurut hukum negara Malaysia, berkedudukan diKuala Lumpur, Malaysia, 22nd Floor, Wisma Zelan, Nomor 1,Jalan Tasik Permaisuri 2, Bandar Tun Razak, 56000, Cheras,Kuala Lumpur, Malaysia;2. PT.

Tenaga Lestari (M)Sendirian Berhad, suatu Perusahaan Badan Hukum yang berkedudukan diMalaysia) untuk mendirikan perusahaan baru berbentuk Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA), yang bergerak dalam bidang usahaPerkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan PMA tersebut, dikenal dengannama PT.

Putusan Nomor 80 PK/Pdit/201210.11.adalah berdomisili di Gajahn Mada Tower sementara keberadaan dariTergugat Il dari sejak diangkat menjabat sebagai Presiden Direkturperseroan hanya beberapa kali berada di Kantor Pusat Perseroan diGajah Mada Tower, dan juga bagaimana mungkin Tergugat Ilberdomisili tetap di Gajan Mada Tower sementara Kartu Izin Kerjasebagai Tenaga Kerja Asing saja tidak pernah dimiliki oleh Terugat II;Bahwa tidak benar dan adalah merupakan rekayasa bukti P2a, Bukti P2b, Bukti P3a,

AULA GRAHA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Maruli Apul Hasoloan, M.A, Ph.D (Sekretaris Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;Roostiawati, SH, M.Sc (Direktur Penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja Kemnakertrans) ;Budiman, SH (Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BiroHukum Kemnakertrans) ;Reni Mursidayanti, SH, MH (Kabag Perancangan PeraturanPerundangUndangan Il, Biro Hukum Kemnakertrans) ;Diar Riga, SH (Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,Direktorat Jenderal

Pembinaan dan Penempatan Tenaga KerjaKemmnakertrans) j ono nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn on nenRaden Soes Hindharno, SH (Kasubdit Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja Kemnakertrans) ;Umar Kasim, SH, MH (Kasubbag Pembelaan, Biro HukumKGITIMAKETIFANS): jennn nnn nnn mn nnn ncn nnn nnn nennnnnennnesOscar Abdurachman, S.Sos (Kasi Advokat dan Kepulangan,Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga KerjaKemnakertrans) 5 222222 nnn nnnn

nn nnn nnn nen nee ene nne =Hendry Wijaya, SH (Kasubbag Penempatan Tenaga KerjaIndonesia, Biro Hukum Kemnakertrans) ;Rima Pratiwi, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, BiroHukum Kemnakertrans) 5Ridhanto Saksono, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum,Biro Hukum Kemnakertrans) ;2200 oo nn nnn nenHalaman 2 dari 45 Halaman.

,dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Juli 2013,yang pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : GUGATAN PENGGUGAT jeessescsce ea emeanes un nnamenenssmarmmanannnonanmsnnaionOBJEK SENGKE TI, panama nanan ann ne re cece cence ceeeeeeceeeereeeeeeBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 TentangPencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPT Aula Graha,

AILASANSALASAN GUIGATIAN prenncccenernrecccee serene neceneenerennemeeenrenns1.Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013 telah menerbitkanKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat lIzin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT AULA GRAHA, tertanggal 25Maret 2013, dengan diktum berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN:Menetap kai t=

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI VS 1. TONI LAYITNO, dkk.

Ltd hanya menetapkanupah lembur dengan perhitungan: gaji pokok perjam x 1,33 (Bukti P11)dan hanya upah lembur hari Imlek yang dihitung sesuai dengan UndangUndang Tenaga Kerja Taiwan yaitu: gaji pokok perjam x 2 (Bukti P7);56. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh adanya pengupahan upahlembur yang tidak sesuai dengan Undang Undang Tenaga Kerja Taiwan(Bukti P21);57. Bahwa Penggugat baru bisa mangetahaui alasanpengguna/Uniplus Electronic Co.

Bahwa pada tanggal 25 dan 26 Maret 2010 Penggugat menguduhdari situs milik Bureau of Employment and Vacational Training/BEVTTaiwan atau Departemen tenaga kerja dan perlatihnan kejuruan Taiwanyang memuat ringkasan Undang Undang Tenaga Kerja Taiwan (BuktiP30) yang diantaranya memuat batas maksimal jam lembur pekerja asingdalam sebulan untuk menjaga kesehatan para pekerja asing;62.

Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumpemberangkatan, masa penempatan dan masa puma penempatan;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan RI) sesuai tugasdan fungsinya adalah sebagai regulator atau pembuat kebijakan,sedangkan pelaksana tehnis berada pada BNP2TKI (Tergugat III) dalamPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)disebutkan bahwa

KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Indonesia NomorKEP.158/D.P2TKLN/III/2005 dan Keputusan Direktur JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja DanHalaman 31 dari 38 hal. Put.

Alasanalasan hukum (penerapan hukum) yang mengaturpenempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeriantara lain Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeridan peraturan pelaksanaannya seyogyanya menjadi titik tolak bagiYang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk bersikapyang adil;b.

ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA ; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Basuki Rachmat No. 21, Jakarta Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2002,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Sunarno, SH, Kabag, Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi Depnakertrans ;Sabeni Endik, SH, Kabag Penelaahan Hukum dan KonvensiInternational, Biro Hukum dan Organisasi Depnekertrans ;Suherman, SH

KEP.395/MEN/LN/BP/2000 tertanggal30 Juni 2000 ;Bahwa Tergugat pada tanggal 26 April 2002 mengeluarkan keputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI (Kepmenakertrans Rl) Nomor : KEP76/MEN/2002 tentang Pembatalan SIUPPJTKI No. KEP.395/MEN/LN/BP/2000PT. Abunimah Sejahtera Utama/Penggugat ;Bahwa pertimbangan Tergugat mengeluarkan keputuSan a quo,sebagaimana diuraikan pada konsideran bagian Menimbang danMemperhatikan hanya surat dari PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang JakartaHasanuddin Nomor 4/927/001 tanggal 27 Maret 2002 tentang dana jaminanyang berbentuk Deposito Bank atas nama Menteri Tenaga Kerja qq PT.Abunimah Sejahtera dengan Bilyet No. D009348 telah dibatalkan ;Bahwa timbulnya permasalahan dalam perkara ini diawali denganperubahan Kepmenaker RI No. KEP44/MEN/1994 tanggal 17 Pebruari 1994menjadi Kepmenaker RI No.

Dalam Permohonan Penundaan :Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP76/MEN/2002tanggal 26 April 2002 hingga ada putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;I. Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 541 K/TUN/20032.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigarsi Rl Nomor : KEP76/MEN/2002 tanggal 26 April2002 tentang Pembatalan Surat ljin Usaha Penempatan PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia (SIUPPJTKI) PT. Abunimah SejahteraUtama ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : KEP76/MEN/2002 tanggal 26 April2002 tentang Pembatalan Surat ljin Usaha Penempatan PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia (SIUPPJTKI) PT.

;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

PetaLingkar Selatan),Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal13 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING ; LAWAN:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA,sekarang berganti nama menjadi MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JI. Jend. Gatot SubrotoKav.51, Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa1. DR. Dra. REYNA USMAN, M.M., Direktur JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ; 2. BUDIMAN, S.H, Kepala Biro Hukum ; 3. Ir.

,Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinan danPenempatan Tenaga Kerja ; 4. Ir. GUNTUR WITJAKSONO, M.Agric., DirekturPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja7.10.11.12.5. BAMBANG ADI IB, S.H.,M.Pd., Kabag Penyuluhandan Bantuan Hukum, Biro Hukum ; 6. DIAR RIGA, S.H., Kabag Hukum dan Kerjasama LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja ; R.

., Kasubdit PerlindunganTenaga Kerja Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan Tenaga Kerja ; =

Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri DesaPembangunan Daerah Tetinggal & Transmigrasi Republik Indonesia, Cq. GubernurSulawesi Utara, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara,berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara :wane nn nnn nn anna untuk selanjutnya disebut TERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Elric R.

Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, berkedudukan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondowwane nenen anna an untuk selanjutnya disebut TURUTTERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Tulus E.

Departemen Tenaga Kerjadan Trasmigrasi pada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asalpulau Jawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.

Kementerian Tenaga Kerjadan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiRepublik Indonesia, Cq. Gubernur Sulut Cq Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiSulawesi Utara, sesuai permintaan tergugat ;3.

Mokoagowtanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 itu ternyata bermasalah secara hukummaka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah kabupatenBolmong dan bukan Pemerintah Provinsi sulawesi Utara cq Dinas Tenaga kerjaProvinsi Sulawesi Utara apalagi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi,sebab sekali lagi tergugat tekankan tanpa disediakan areal transmgrasi olehpemerintah setempat pemerintah kabupaten bolmong tidak akan mungkin adaHalaman 111 dari 172 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pat.G

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BENGKULU; 2.MEDIATOR PADA DINAS TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BENGKULU

GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Udin;

GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Titin;

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI VS PT. AULIA GRAHA;

:Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans.: Direktur Penempatan Tenaga kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan TenagaKerja Kemnakertrans.: Kabag. Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro HukumKemnakertrans.:Kabag. Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga KerjaKemnakertrans.:Kabag. Perancangan Peraturan Perundangundanganll, Biro Hukum Kemnakertrans.Halaman 1 dari 15 halaman.

Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tertanggal 25 Maret2013, khususnya terhadap PT.

Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 75 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang PencabutanSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha,tertanggal 25 Maret 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentangPencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPT. Aula Graha, tertanggal 25 Maret 2013;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, tanggal 25 Maret2013, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia PT. Aula Graha;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013,tanggal 25 Maret 2013, tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Aula Graha;4.

KOMPINDO WIRATAMA. vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

;Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantorAdvokat Rumadhono & Partners beralamat di Jalan TelukTomini Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Mei 2014.Selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT/ PEMBANDING;; MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK : berkedudukandi Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik ;Hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBYDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. NamaNIPJabatan2. NamaNIPJabatanMinimum3.

SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan TMP, Kalibata 17 Jakarta Selatan12750,2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 121103. BUPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN' TANAH LAUT,berkedudukan di Jalan H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas.Pelaihari,4.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend A.Yani Km. 6 No. 23. Banjarmasin 70249,6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAHLAUT, berkedudukan di di Jalan A. Syairani, Komplek PerkantoranGagas, Pelaihari, 70814,Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat sampai dengan VI/para Terbanding ;dan:1. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Sudirman No. 4 Banjarmasin 70114,2.

Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat; Dengan demikian Penggugat yangmenjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat adalahsalah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat Il :Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalildalil parapenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui dengan tegas ;Kompetensi Absolut :a.

Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat ;Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai Tergugat V adalah salah alamat, sehingga sudahsepatutnya harus di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima (nietonvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat VI :Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas ;Bahwa dalam gugatan Penggugat subyek

SINERGI BINA KARYA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta Selatan ; RADEN SOES ~ HINDHARNO, SH., = KasubditPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja,Kemnakertrans, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatatit ss2esessenseseeseessseeeeeeeeeeeaeeeeeeaeOSCAR ABDURACHMAN, S.Sos., Kepala SeksiAdvokasi dan Kepulangan Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans, JalanJend.

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 70 tahun2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT.

KEP.180/MEN/VIII/2008 tanggal 26Agustus 2008 tentang Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia an. PT.

GEMA GELGANA BETE ; 22722n2nnnnnn nnnBahwa setelah Penggugat mencari nama Tenaga Kerja Indonesiatersebut ternyata Tenaga Kerja Indonesia tidak ditempatkan Penggugattetapi oleh pihak lain sesuai Pernyataan Tenaga Kerja Indonesiadisaksikan orang tuanya tanggal 7 Maret 2012. Hal ini sesuai denganSurat Pernyataan Kepala Cabang PT.

PER.10/MEN/V/2009tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ; Bahwa peraturan yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa olehTergugat adalah Permenakertrans No. PER.10/MEN/V/2009 tentangTatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.;DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.;

Nomor : 145/B/2014/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, Tempat KedudukanDi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaSelatan, 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya Burhanuddin, warganegara Indonesia,jabatan Jaksa Agung Muda Perdata

GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Kristin;

Penggugat:
ALIANI
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA SINGKAWANG

GCL INDO TENAGA, berkedudukan di Gedung Soho Capital Lantai 23 Unit05, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Grogol,Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ke Zhan,sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta PendirianNomor 11 Tanggal 25 Februari 2016, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimumpada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi, dan Saluran Udara Tengangan Tinggi Arus Searahuntuk Penyaluran Tenaga Listrik. sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturam Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 2 Tahun 2019;Bahwa adapun Pelaksanaan Pengadaan Tanah PT GCL Indo Tenaga(Tergugat) untuk Pembangunan SUTT 150 kV yang melintasi duawilayah kotamadya/kabupaten

ini diadakan secara langsung oleh timPT GCL Indo Tenaga dengan para pemilik tanah, sesuai denganamanat Pasal 121A Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yangmenyebutkan bahwa, Pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta,dilakukan langsung dengan cara jualbeli, tukar menukar, atau caralain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usahaswasta;Ketentuan mengenai pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari5 (lima) hektar juga diberlakukan, dimana

GCL Indo Tenaga untuk Firma Hukum Kusuma Dilaga Nomor:025/LTR/SAM/GCLIT/2019 tanggal 25 September 2019 yang juga ditujukankepada Aliani dan Adriansyah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P4;. Fotokopi Surat Perjanjian Kompensasi atas Lahan ROW Nomor:52/CD/TL/GCLIT/2019 tertanggal 12 Februari 2019 antara PT. GCL IndoTenaga dan Adriansyah, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P5;.