Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2008.-
Tanggal 3 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, vs PT. RIA STAR INDONESIA
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 290 K/TUN/2008.-
    No. 290K/TUN/2008.dan Temuannya terhadap PT. Ria Star Indonesia,telah mengajukan permohonan penelitian ulang atasAudit Kepabeanan dan temuannya karena adanya temuanbaru (NOVUM) yang diajukan oleh Penggugat' yaituyang menyangkut mengenai prosedur, subtansi danpenerapan hukum dalam UndangUndang No. 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;18.
    No. 290K/TUN/2008.16(mohon diperiksa), Ketua Auditor, Pengendali TeknisAudit dan Pengawas Mutu Audit ketiga tiganya samamembubuhkan tanda tangan, sedangkan PT. Ria StarIndonesia tidak ada yang tanda tangan, hal ini tidakada bantahan dari Pihak Tergugat/Terbanding ;. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakartatersebut telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku.
    No. 290K/TUN/2008.22Factie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo. Sehingga sangat berdasar hukum dansesuai dengan Ketentuan Perundang undangan bagiMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung menyatakan batalPutusan PTTUN Jakarta Nomor : 235/B/2007/PT.TUN.JKT.tanggal 18 Maret 2008 ;28.
    No. 290K/TUN/2008.2436. Bahwa Termohon' Kasasi tidak pernah dan tidakmempunyai bukti baru yang berkaitan dengan hasil TimAudit. Bahkan Judex Factie pada PTTUN Jakartapuntidak dapat menunjukkan adanya bukti baru tersebut ;37.
    No. 290K/TUN/2008.3. Administrasi28Kasasi......Rp.489.000 , Jumlah ..... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — MASRAN bin SATAR, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, SITI ZUBAIDAH binti HAJI ASERI,
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2009
    No. 121 K/ TUN / 20092 b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986) ;c. Bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;d.
    No. 121 K/ TUN / 2009gambar situasi Nomor : 184/1996 dengan luas 1.180 m? yang terletak di JalanSudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat HakMilik No.108/Hamlau a.n.
    No. 121 K/ TUN / 2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usah NegaraBanjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/G/2008/PTUN.BJM.tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.
    No. 121K / TUN / 2009PHP.
    No. 121K /TUN / 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — BUPATI RAJA AMPAT, DK vs. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — ANDREAS TAN SIAUW AN, ; WALIKOTA BANDUNG
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SANDRAFINE GARMENT VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN,
148 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2008 — PT. BANGUN MAYA INDAH, ;vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/TUN/2008
    No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
    No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
    No. 140 K/TUN/200820.
    No. 140 K/TUN/200822.
    No. 140 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2007
Tanggal 23 Juli 2009 — YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA), ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT, Drs. H. YUDA MASYUDI,
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 /B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 September 2012 —
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
112 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR vs BASTIAN PRABOWO
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 358 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf padaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di JalanBratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Sudiro Husodo, SH.;2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;3 Erry Meta, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
93 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96K/TUN/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
    TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
    ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,DK. VS.1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2010.-
Tanggal 27 September 2010 — NURHAYATI, vs BUPATI SUMBAWA, dkk
29 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2010.-
    No. 250 K/TUN/2010.Pembangunan UPT.
    No. 250 K/TUN/2010.Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 11.1/Pan.Dikes/P1.U/V/2009tanggal 25 Mei 2009 ;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 Surat No. 870/Dikes/V/2009 PPK DinasKesehatan Kab. Sumbawa menjawab sanggahan dari PT. PinalulaDadirhea yang intinya menyatakan bahwa sanggahan PT.
    No. 250 K/TUN/2010.4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.
    MARI hari Senin tanggal 5November 2007, angka Il substansi/hukum materiil TUN, huruf B ObyekGugatan, dirumuskan bahwa Keputusankeputusan TUN dalam proses lelangpengadaan dan jasa bukan kewenangan Pengadilan TUN karena Keputusankeputusan yang diterbitkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa,jangkauannya adalah untuk melahirkan Perbuatan Hukum Perdata yaituPerjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Kontrak PelaksanaanPekerjaan atau Jasa, sehingga tindakan hukum publik berupa penerbitankeputusankeputusan
    No. 250 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Dra. LASMIAN NAINGGOLAN, MUHAMAD SATRIA, dkk. ;. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG,
73 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — RINI DWI HARJANTI, ; KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 446 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :RINI DWI HARJANTI, bertempat tinggal di JalanSindoro No.15, Manahan, Surakarta ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan :KEPALA BADAN PERTIMBANGANKEPEGAWAIAN (BAPEK), dahulu berkedudukan diJalan Letjen.
    No.446 K/TUN/2009Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2009,sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisesuai dengan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun 2004 ;bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan BandingAdministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang No.9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus
    No.446 K/TUN/2009Polisi Pamong Praja Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksasehubungan dengan kejadian sekira bulan Mei 2008 tentangPemalsuan Tandatangan Kepala Kantor dan Bendahara Kantor SatpolSurakarta tidak pernah terjadi jika Penggugat diberitahu alasan yangsesungguhnya kredit tidak disetujui yang sebenarnya adalahPenggugat telah mengajukan kredir di BPD Surakarta sesuai prosedur,tapi oleh Bendahara Gaji dan Kepala Kantor Satpol Pamong PrajaSurakarta
    No.446 K/TUN/2009Penggugat, serta kredit tidak cair/tidak terealisasi ;.
    No.446 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meterai.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. RedakSl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi ............. Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.11 dari 11 hal. Put. No.446 K/TUN/2009