Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-03-2011 — Upload : 13-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2011
Tanggal 24 Maret 2011 — TJONDRO INDRIA LIEMONTA,DKK VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,DKK
445 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 K/TUN/2011
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
147 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
215 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20155.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — H. MINGGU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba, pekerjaan PNS:HERMAN A.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014 Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada oranglain atau pihak lain;Bahwa sebelum Drs.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014sertifikat tersebut diajukan pada tahun 2007 Tergugat tetap memproses danmenerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan tetap melakukanpemecahan sertifikat tersebut, tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan UndangUndang.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Untuk itu berdasarkan segala uraian di atas sangat beralasan oleh MajelisHakim yang terhormat mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi1:1.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010
Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2010
    No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
    No. 281/K/TUN/20104.
    No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
    No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
    No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Putus : 28-04-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 03/G/2005/PTUN-PBR
Tanggal 28 April 2005 — PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL
123 — 79
  • Simanungkalit berkeberatan denganputusan Mahkamah Agung R.I, tersebut diatas danmengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung R.I. dan kemudian Mahamah Agung R.I.menjatuhkan putusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29September 2003 dengan amar putusanMengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon : L,Simanungkalit, SH. tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal26 = Juli 2000 Nomor : 219 K/TUN/1999tersebut ;Mengadili Kembali1.
    PK.13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dandisertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHIDepnakertrans melaluikeputusan No.
    No.13PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;Bukti P4 : Memori Peninjauan Kembali L. Simanungkalit tertanggal 15Januari 2002 atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P6 ................Bukti P6 : Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK Migas/199746tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. CaltexPacific Indonesia dengan L.
    No.13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September2003;: Surat PT. Caltex Pacific IndonesiaNo.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentangPembicaraan Bipartit antara PT. Caltex PacificIndonesia dengan L. Simanungkalit mengenai Hak hakNormatif ;: Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.II.IntT.II.IntT.II.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.Int121314151617181950tanggal 29 September 2003 ;: Putusan Mahkamah Agung R.I.
    No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;: Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas (PTKMIGAS)No.Pts.08/BW/PTK MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia dengan L.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
93 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 231 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 231 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/201410111213141516ONIE SETYAWAN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;MOHAMAD NURHEDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;ENNY YULIANASARI, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah SPPT PBB Tahun 2012, Nomor Objek Pajak32181300120120037.0, atas nama Ibu Ida Cholida yang terletak di Desa KarangSegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa SPPT
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur danTidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugatbertentangan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor 153/WPJ.07/KB.08/1995tentang pembatalan SPPT PBB tahun 2012 dengan Nomor Obyek Pajak32.18.130.012.012.0030 atas nama Ibu Ida Cholida;Adalah dalil gugatan yang Kabur dan tidak jelas.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi..... Rp 489.000.00Jumlah .............0.00.. Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
55 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — MUHAMMAD YAMIL, AP vs. WALIKOTA BATU
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 160 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung SebagaiTurut Terlawan I..
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Termohon Kasasi II (semula Tergugat II Intervensi/ dahulu TerbandingIl) dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo;5.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Surat Ukur Nomor 00904/ Sukagalih/2008, tanggal 25/06/2008, luas3.032 m?, NIB. 10.15.07.04.03955, atas nama Dr.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES (PT. EPS), ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — Drs. MARAMONANG SIREGAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2010
    Nomor 32 K/TUN/2010sertipikat pada obyek tanah milik orang lain (ic.
    Nomor 32 K/TUN/20101988 yang diperbuat dihadapan Erwin N, Camat Patumbak dengan saksisaksi Kepala Dusun Ill dan Kepala Desa Marindal dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara dengan Syamsu Harmi ; Sebelah Selatan dengan Jalan ; Sebelah Timur dengan Arbain Nasution ; Sebelah Barat dengan Jalan ;Luas tanah seluruhnya kurang lebih 420 M?
    Nomor 32 K/TUN/2010berdasar hukum seperti yang sebelumnya sudah didalilkan dalamJawaban Tergugat karena jika diteliti persil tersebut pada Peta Kaplingdan Daftar Namanama Pemilik Tanah Tapak Perumahan Pegawai DinasPendapatan Daerah Provinsi Tingkat Sumatera Utara, maka batasbatas tanah yang diperoleh Penggugat dari T.
    Nomor 32 K/TUN/2010merupakan tanah Pemohon Kasasi bukan tanah milik saudara Drs. HerbinHutabarat (Termohon Kasasi Il) a quo sebab tanah milik Drs.
    Nomor 32 K/TUN/2010Hal. 18 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS., MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH.,
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 K/TUN/2011
    No. 108 K/TUN/2011.B.
    No. 108 K/TUN/2011.4.
    No. 108 K/TUN/2011.3.
    No. 108 K/TUN/2011.