Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2013
Tanggal 20 Nopember 2014 — WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;
135 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • materiilberupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara RepublikIndonesia Th.2012 Nomor 1138) merupakan peraturan perundangundangan dibawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untukmengujinya;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah permohonana
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 69/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Penggugat : AHMAD JOHAN Diwakili Oleh : EDWARD L. TAMBUNAN, SH.MH, HARDINO, SH, DODI MICHAEL H DAMANIK, SH
Terbanding/Tergugat I : KOK KHIOK HIAN Alias SUHENDI WONGSO
Terbanding/Tergugat II : SUTIYEM
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Tergugat IV : KOK KHIOK HIAN Alias EDDY WONGSO
Terbanding/Tergugat V : SRI ROHANI WAHYUDI. SH
Terbanding/Tergugat VI : Camat Kecamatan Sungai Raya
174 — 48
  • Dan mengenai permohonanpendafftaran tanah penggugat memang tidak bisa dilanjutkan, atasdasar apa Tergugat III harus melanjutkan permohonana tersebut, bilasenyatanya pada proses plotting serta diketahui permohonan hak tanahPenggugat lebih terbit sengketa a quo?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA, DKK VS BUPATI BEKASI;
290 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan salah satu jenisperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) di atas, dan hierarkinya di bawah undangundang, sehingga termasukobjek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenangMahkamah Agung untuk mengujinya;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-09-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT. ERAMITRA AGROLESTARI VS MENTERI KEHUTANAN RI;
126 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 15/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon:
KURNIATI ARIEF
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOJA JAKARTA UTARA, Cq Penyidik Brigadir Kepala Eklis Suhada
31 — 10
  • imperative)penyidik in casu TERMOHON memberitahukan danmenyerahkan kepada terlapor in casu PEMOHONBahwa oleh karenaterbukti TERMOHON tidak pernahmemberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sementara berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor :130/PUUX111/2015 mewajibkan TERMOHON harus memberitahukan denmenyerahkannya, maka dapat dinyatakan tindakanTERMOHON bertentangan dengan hukum dan demi hukumpatut dan adil Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
167 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) danPasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, sehinggamemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiildiajukan oleh Pemohon yang mempunyai /ega/ standing maka permohonana
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 09-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 20-K/PM.II-11/AD/III/2018
Tanggal 28 Mei 2018 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Moch Sofzudin, SH
47 — 24
  • PERMOHONANa. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dariPenasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Moch Sofzudin, S.H.tersebut untuk seluruhnya;b. Menyatakan Pengadilan Militer IIl11 Yogyakarta tidakberwenang mengadili perkara Terdakwa An. Kapten Chk MochSofzudin, S.H.c. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I10Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL sebagaimanaditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) WHuruf b UU.
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Hj. AHO OPU BINTI TANREHA
2.Hj. ANDI LAWING, BA
3.R. MEGAWATI
4.ANDI SYUAIB
5.Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN.,SH.MH
Tergugat:
1.ASTINAH TAHIR
2.ANDI SUDARTO BIN ANDI PANANRANGI, S.S.
3.ANDI FATMA SARI Binti ANDI PANANRANGI, S.Pd
4.ANDI FATNI PERMATA SARI Binti ANDI PANANRANGI, S.Si
5.SYAIFUDDIN Bin ABD. KARIM
6.RADEN MUCHTAR Bin ABD. KARIM
7.ABD. RAHMAN Bin ABD. KARIM
8.LARI OPU Bin ABD. KARIM
9.Dra. ANDI RAHMATIA Binti ABD. KARIM, M.Pd
10.ANDI SUHRIAH Binti ABD. KARIM
11.ANDI AFRIADY Bin ABD. KARIM, SE, MM
12.ANDI SESILYANA DIANTILAH Binti ANDI WASIL
13.ANDI FERIAL SALSABILA Binti ANDI WASIL
14.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar
153 — 71
  • Permohonana quo tidak bersesuain dengan Pasal 180 HIR jo Pasal 191 Rbg joPasal 54 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta jo Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta dan Privisionil yang pada pokoknya menjelaskan bahwaputusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalamkeadaan khusus antara lain gugatan disertai buktibukti yang kuatdan autentik.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 38
  • No.446 /Pdt.G/2020 /PA.Tte101520253015.16.17.(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersamauntuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.Pasal 136 ayat (2) KHISelama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonana. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.b. menentukan halhal yang perlu untuk menjaminterpeliharanyabarangbarang yang menjadi hak bersama suami Istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau barangbarang yang menjadihak istr.Bahwa dalil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
208 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor05 P/HUM201 1mempunyai kualitas/kedudukan hukum (/ega/ standing) dan permohonandiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonana quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akanmempertimbangkan substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiilyaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa PeraturanDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20092029 (
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 22-11-2013 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/G/2012/PHI.PBR
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. BAKER HUGES INDONESIA, L A W A N DAVID, ELI SOPAR HUTAHEAN, JON FITRA, HENDRI HB, OMRIN HUTAGALUNG, RACHMAN, SARYUNI, YETRIZAL, SURYA DARMA, BADAR ALI, SYAMSUL BAHRI, HERMANTO, NURUL HUDA, SAMSUL, RUDI ADHARIS, SAHAT SIMANJUNTAK, RISMADI, ALHILAL, ANTONI SINAGA, HORAS PARSAORAN TARIHORAN, SYAFRIZAL IBRAHIM, HENDRY YANTO, JULY AGUS SIMANUNGKALIT, HENDRI, ABDUL WAHAB HARAHAP, BAMBANG IRAWAN, MARULI H SIMBOLON,
107 — 25
  • Bahwa terhadap Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja (65) orang sudahpernah dilakukan Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasiKabupaten Bengkalis atas dasar permohonana daripadaDENGG Ud at. nnnnnnnnennn enna nennnnennennennenneenennen4. Bahwa alasan Rasionalisasi dan kelebihan pekerja merupakan alasan yangdicaricari oleh penggugat.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 336/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
1.PERSEROAN TERBATAS "PT BATU DUA PUTRA"
2.ANDI SINARTO
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA TUNGGAL KONTRUKSI"
2.SUHARTONO
3.AGUS IMANSYAH
4.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA BETH JAYA ABADI"
5.IR SULAKSONO TJONDROHARSONO
Turut Tergugat:
1.NY. PUSPA
2.PERSEROAN TERBATAS "PT FARIS RACHMAN"
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
92 — 20
  • pribadiPenggugat Il atas 4 bidang tanah (SHM 0531/Desa Tlekung, SHM09/Desa Tlekung, SHM 24/Desa Junrejo, dan SHM 25/Desa Junrejo)oleh Pengadilan Negeri Malang bertalian dengan permohonan TergugatIll jo Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 44/ARB/BANISBY/X/2018tanggal 14 Januari 2019.Penggugat I, Il tidak mengetahui adanya permohonan di BANI Perwakilan Surabaya yang diajukan Tergugat dengan mendasarkanPerjanjian Pemborongan (Kontrak) tanggal 1 April 2017 No.001/KONT/ARNAVARESORT/IV/2017, dikarenakan dalam permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-12-2015 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2015
Tanggal 24 Nopember 2016 — ROY JINTO FERIANTO, SH VS PRESIDEN RI;
181 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • materiil Ke Mahkamah Agung yangdiajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya);Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunyamenguji objek permohonan hak wuji materiil a quo, maka permohonankeberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard).Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanyapermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 861/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Nopember 2021 —
162 — 71
  • dalamrangka melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya berdasarkan UU Parpoldan UU MD3, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ADRT) Partai GERINDRA.Partai GERINDRA secara hukum memiliki kewenangan untuk mengaturrumah tangganya sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf bUU Partai Politik yang berbunyi:Partai Politik berhak:i. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak adaurgensinya permohonana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
270 — 134
  • Jawaban Terhadap DalilDalil PermohonanA. Eksepsi1. Permohonan Praperadilan Gugur2. Penetapan Tersangka bukan Obyek PraperadilanA. Dalam Pokok Permohonan1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena Bertentangan denganKetentuan Hukum3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena dilakukan Tanpa Berdasaratas Hukum.4. Tentang Tindakan Isolasi yang dilakukan Terhadap Pemohon padaAwal Masa Penahanan.5.
    JAWABAN ATAS DALILDALIL PERMOHONANA. EKSEPSI1.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2871 — 1931
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Selanjutnya terkait dengan YosephSoenaryo sebagai pihak yang mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonana quo, berdasarkan Pasal 12 angka 1 Salinan Akta Nomor 7 tentang PernyataanKeputusan Rapat PT.
    Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonana quo.3.7 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan a quo dan Pemohon memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akanmempertimbangkan pokok permohonan.Dalam Provisi3.8 Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukanpermohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan
    KONKLUSIBerdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:4.1 Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;4.2 Pemohon memiliki kKedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo;4.3 Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.4.4 Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuksebagian.Berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VS PRESIDEN RI;
170 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pasal 3, dan Pasal 4), merupakan peraturanperundangundangan di bawah undangundang sebagaimana dimaksudPasal 7 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, sehinggaMahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon:Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 29-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 29-K/PM.I-05/AD/V/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Nawawi, Serka NRP 21040183670582
71 — 33
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Permohonana Terdakwa yang diajukan secara tertulis yangdibacakan oleh Terdakwa di persidangan tanggal pada 14 Agustus 2017pada pokoknya menyatakan :Hal 2 dari 52 halaman Putusan Nomor : 29K/PMI05/AD/V/2017Bahwa perkawinanTerdakwa dengan Saksi1 Sdri.
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 26 Maret 2019 — - Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
311 — 157
  • lima puluh ribuRupiah) dan Opini Nilai Indikasi Likuidasi sebesar Rp.214.935.000, (Dua ratus empatbelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), dan kemudian atas dasar BuktiSurat bertanda (BuktiT.I1 s/d BuktiT.I37) TergugatI mengajukan permohonanEksekusi Hak Tanggungan atas jaminan Hutang Penggugat kepada TergugatII untukmelaksanakan Lelang Hak Tanggungan tersebut karena pihak Penggugat telah melakukanHalaman 53 S/d Halama 56 PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2018/PN Sk.wan prestasi, dimana atas permohonana
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Bn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 14
  • Bahwa Termohon tidak menyangkal Pemohonpernah memberi nafkah, tidak pernah pula menyatakan jika pemohontidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon secara keseluruhanrentang waktu masa perkawinan (berumah tangga) hingga permohonana quo diajukan.