Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemoh00 722 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn nnn ncn nnn nnn nnn e neeMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Probpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah yang tersebutdalam Kitab Minhajut Thullab Juz.6 halaman 346 yang berbunyi sebagaiberikut :Ail o lilllgle Sle lea 5 Pda 5 MW aue ) pre wii MN!

kaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumahtangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

1983 di wilayah hukum Kecamatan Metro yang saat itu masih diwilayah Kabupaten Lampung Tengah;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkanketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah oleh Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhujjah syar'iyyah

masingmasing pihak tidak melaksanakankewajiban sebagai suami isteri justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, olehkarenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan(resiko) lebih ringan, Sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat (resiko),maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebihringan;Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat majelis hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah untuk menetapkanahli waris dari almarhumah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan,maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan dan mempedomani segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hujjah syar'iyyah

bahkan bagi keluarga untuk masamasa yang akan datang,sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal telahterjadinya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus dan tidak adahalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0130/Pat.G/2018/PA.Klaharapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut, melainkanditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulitdipertahankan.Menimbang, bahwa selain itu. juga Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah

atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkanuntuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya:;; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatReKONDPeENSI; 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nen nn nnn nnn cen cn cence nce neeMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkansikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehinggarumah tangganya telah pecah; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf (b) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam danMajelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018 /PA.LPKArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Sg to Hl is liclglarmg JI ain wo lal ls J la Ig o wi 5 198ve uve LA Lacy logs Lio I yw dps I lao aro 9 Us, Vio sl as VlWau L aalb leall Lgin ce Mo VI910 Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti bukti

rupiah) kepadaTergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikianMajelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harusdinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWTdalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :DW Vogmo VIS rgxJl ol rgdl I95 glyArtinya :Dan tepatilan janjimu, Sesungguhnya janji itu. kelak akandimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkanhujjah syar'iyyah

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:aisxuo yl dl, ol cLSe Lalo! SLI! jl 5!

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:auS2S aidrxuo vl dl yo! c1Sy Jalal! alll jl.)

Penetapan Nomor 43 /Pdt.P/2019/PA.LK.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:aidxuo yl

adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

Islam serta firman Allah SWT. dalam suratArRum ayat 21 ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah