Ditemukan 3505 data
30 — 1
LUTHFI SUYUTHI denganSITI NURHASANAH, diberi tanda P15;. Fotocopy KTP a/n Dra. RENO GADIS SOFYAN, M. LUTHFISUYUTHI, MARI dan SITI NURHASANAH, diberi tanda P16;. Fotocopy Keterangan Serba Guna, tanggal 17 Nopember 2003,No. 474.4/117/ Ds.2007/K/X1/2003, Desa Tanimulya, KecamatanNgamprah, diberi tanda P17;
24 — 12
lahir daripernikahan tersebut, namun mempertahankan pernikahan yang selalu diwarnaiperselisinan, pertengkaran dan permusuhan justru akan menimbulkan bahayadan kerusakan yang lebih berat karena dampak negatif yang timbul tidak hanyamenimpa sepasang suami dan isiri tetapi juga akan dirasakan oleh anak dansemua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga bahaya dan kerusakan yanglebih berat itu. harus dijauhi, sebagaimana petunjuk kaidah figih yangdisebutkan dalam Kitab Al Asybah wan Nadhaiir li AS Suyuthi
38 — 30
As Suyuthi : alAsybahWa alNazhair, halaman 62/176.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan PemohonKonvensi dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo.
25 — 15
Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KH);Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangansuami Istri, juStru Sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihanyang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatantersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalamsatu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi
PT. INDO RAYA ENERGI
Tergugat:
1.ICT COTTON LIMITED
2.PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL dahulu PT. ROYAL COTTON INDONESIA
308 — 198
Wildan Suyuthi, S.H., M.H., cetakanPT Tatanus, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tandadengan Bukti P10;Fotokopi Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang PerdataEdisi Kedua, oleh M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika,setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda denganBukti P11;Fotokopi Buku Penyitaan dan Eksekusi, penulis Dr. H. Zulkarnaen, S.H.
Magdial, S.H.
Terdakwa:
SERDA TAUFIK PARLINDAH
105 — 30
moral)atau yang biasa disebut pertimbangan Total Justice ataupertimbangan hukum prismatik yang antara lain meliputipertimbangan latar belakang sehingga Terdakwamelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspekkeadilan Terdakwa, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa,aspek lingkungan, kepentingan militer dan lainlain.Apabila pandangan Gustav Radbruch dengan ajaranprioritas bakunya dihadapkan dengan sudut pandang parafilsuf dalam memberikan arti keadilan hukum prismatikatau Total Justice, maka Wildhan Suyuthi
37 — 2
LUTHFI SUYUTHI denganSITI NURHASANAH, diberi tanda P15;. Fotocopy KTP a/n Dra. RENO GADIS SOFYAN, M. LUTHFISUYUTHI, MARI dan SITI NURHASANAH, diberi tanda P16;. Fotocopy Keterangan Serba Guna, tanggal 17 Nopember 2003,No. 474.4/117/ Ds.2007/K/X1/2003, Desa Tanimulya, KecamatanNgamprah, diberi tanda P17;
43 — 5
As Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
24 — 19
As Suyuthi , alAsybah WaalNazhair, hal; 62/17Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzu/m),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumahHal. 42 dari 47 Hal.
77 — 26
As Suyuthi , alAsybah Wa alNazhair, hal; 62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan 2 (dua) orang yang salingmembenci.
23 — 8
As Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzu/m), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
50 — 4
AS Suyuthi, alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.
65 — 5
ituPenggugat berhak mendapatkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, kiswah,maskan dan mutah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat) hal manasejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai istriyang nusyuz dan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan belanjakepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ,oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah madhiyah hal manasejalan dengan pendapat Suyuthi
178 — 41
ataukeadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri, telah menandakan bahwa telah terjadisuatu tindak pidana dan para Terdakwa adalah pelakunya;Bahwa penggunaan gambar rekonstruksi, sebagaiamanaterdapatdalam bundel berkas perkara penyidikan, untuk pembuktian perkara pidanadapat dikategorikan ke dalam alat bukti surat, kategori petunjuk, tambahanketerangan terdakwa, dan/atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutusperkara pidana (Wildan Suyuthi
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
85 — 300
Wildan Suyuthi, S.H. yang diterbitkan oleh Puslitobang DiklatMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2001, pada halaman 14dijelaskan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dan atau keteranganSaksi dipersidangan hanya dapat dibenarkan apabila pencabutan didasarkanpada alasan yang logis.
Terbanding/Penggugat I : HENY FITRIYANI
Terbanding/Penggugat II : TUNGGUL SETYA BUDHI
Terbanding/Penggugat III : DRA. DIYAH KRISTANTY R
Terbanding/Penggugat IV : RONI CHANDRA, S.SI, M.BIOMED
Terbanding/Penggugat V : MUHAMMAD NAJIB
Terbanding/Penggugat VI : KHO BIAUW IN
Terbanding/Turut Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK BTN PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BUMN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat V : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PT. TRIDAYA MANDIRI
90 — 65
diatas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT danmengingat pula kerugian Para PENGGUGAT yang tidak sedikit, makakiranya cukup beralasan hukum bagi Para PENGGUGAT untuk memohonkepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukumyang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupunkasasi.Bahwa Wildan Suyuthi
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
216 — 907
lingkungan terhadaplahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektardengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (duaHalaman 46 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 2/Pat.Bth/2019/PN Skmratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluhlima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehinggalahan dapat difungsikan kembali sebagaimanamestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus sesuai denganamar putusan (DR Drs H Wildan Suyuthi
kontradiksi itu yaitu perhitungankoordinat yang didalilkan Pembanding/Menteri Lingkungan Hidupluasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalilPembanding/Menteri Lingkungan Hidup adalah 1000 ha, sehinggamustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat 96 32 0 98 3221 BT dan 3 47 8 3 51 22 LU dan itulah sebabnya PutusanMahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidakdapat di eksekusi;5) Tentang adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentanganBahwa DR Drs H Wildan Suyuthi
106 — 36
Wildan Suyuthi,SH., M.H dalam bukunya Sita dan Eksekusi Praktek Kejurisitaan Pengadilan,Cetakan ke10, halaman 47 menegaskan bahwa sita revindikasi mempunyalciriciri, salah satunya dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh Tergugatsecara tidak sah atau melawan hukum atau juga Tergugat tidak berhakALASNY GL; smear eens cnimenn nnn cmmanen nnn sinnasin ene ns eR R MRR NAHE REAR RRSBahwa dalam hal ini, dan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat sebelunya,Gugatan aquo ternyata sama sekali tidak berdasar
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
183 — 108
berikut :Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakanpemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kuranglebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000.00 (duaratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembalisebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa salah satu asas eksekusi adalah eksekusi harus sesuai denganamar putusan (DR Drs H Wildan Suyuthi
kontradiksi itu yaitu perhitungankoordinat yang didalilkan Pembanding/Menteri Lingkungan Hidupluasnya 175350,9 ha tetapi luas areal yang terbakar menurut dalilPembanding/Menteri Lingkungan Hidup adalah 1000 ha, sehinggamustahil mereboisasi 1000 ha tetapi dengan koordinat 96 320 98 3221 BT dan 3 47 8 3 51 22 LU dan itulah sebabnya PutusanMahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 tidak dapatdi eksekusi;Tentang adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentanganBahwa DR Drs H Wildan Suyuthi
49 — 7
AS Suyuthi , alAsybah Wa alNazhair, hal;62/17.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satupihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), makahal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebutdihilangkan.