TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ditentukan bahwa Contoh permohonan yang dapatdiajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah..dst...nuruf hPermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 danpasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Catatan Sipil adalah surat ataucatatan resmi yang dibuat oleh pejabat

Negara, yakni pejabat catatan sipilHalaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PN.Wsbmengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dandidaftarkan pada kantor catatan sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,pengakuan dan pengesahan anak;Menimbang, bahwa mengacu pada dasardasar peraturan tersebut, makaHakim menilai Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Fajar Annisa yangtercantum dalam dokumen

penetapan perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangat merugikan hak keperdataan bagipara Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanansebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebuthams diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warganegara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan nama dan nama orang tua para Pemohon untuk kelengkapanadministrasi pengurusan akta kelahiran anakanak para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, para Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar). sehingga permohonan

Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan Aktakelahiran anaka Para Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga

Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat NegaraDari ketentuan yang disebutkan diatas, bahwa Rumah Negara GolonganII dapat dialinkan haknya hanya kepada Penghuni bukan kepada oranglain. Penghuni Rumah Dinas dimaksud mencakup Pegawai Negeri,Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, PejabatNegara/Duda Pejabat Negara;7. Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugatadalah penghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Pegawai Negeri, Pensiunan PegawaiNegeri, Janda/Duda Pegawai NegeriJanda/Duda, Pahlawan, Pejabat Negaraatau janda/duda pejabat Negara. Dalamhal penghuni telah meninggal dunia, suratizin penghunian diberikan kepada anak sahyang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Pasal 17 ayat(1) : Persyaratan Penghuni yang dapatmengajukan permohonan pengalihan hakHalaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2016rumah Negara Golongan Ill sebagaiberikut :b.

Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara atau Daerah;28.Bahwa Para Penggugat juga sudah membuat surat pernyataan kesediaanmembeli rumah dan tanah yang dibuat di hadapan Kepala kantor UrusanPerumahan Kotamadya Daerah TingkatIl Malang pada sekitar tahun 1980;29.Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan sebagai obyeksengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Desember 2014, maka dari itugugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan 30(tiga puluh) hari seperti

Penghunian yang sah;e Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;Pasal 11 huruf A Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalinan Hak AtasTanah, berbunyi : Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan IIlsebagai berikut: Pegawai Negeri; Pensiunan Pegawai Negeri; Janda/Duda Pegawai Negeri; Janda/Duda Pahlawan, Pejabat

Negara atau Janda/Duda PejabatNegara;Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikankepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundanganyang berlaku;Dari ketiga pasal tersebut di atas, pasal 7 yang dijadikan landasan JudexJuris untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali telahternilai tidak tepat mengartikan dasar penolakan tersebut tanpa melihatperaturan perundangan yang secara komprehensif, sehingga terlihat JudexJuris memihak;Kenyataannya

hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Halaman 7 dari 19 Nomor 44/Pid.Sus /2016/PN Str.Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

rizki hermawan sebagai upah karena saksi rizki hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

bukti apapun.Sebaliknya Pemohon Kasasi dihadapan sidang telah menyampaikan dalildalil(didalam Memori Banding Pembanding) dan buktibukti yang sama sekali tidakmendapat pertimbangan dari Judex Facti, yaitu :1.Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 372/61/1990 tertanggal 5Agustus 1990 (T1), Bahwa dari bukti ini dapat dilinat banwa Tergugatadalah benar sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah objek perkara,dan telah dikuasai secara turun temurun dari orang tua Tergugat, Bukti iniditerbitkan oleh Pejabat

Negara yang terendah, yaitu Kepala Desa NageriKec.

Nomor 1656 K/Pdt/2014dengan Tergugat, dan Bukti ini diterbitkan oleh Pejabat Negara yangterendah, yaitu Kepala Desa Nageri Kecamatan Juhar PemerintahKabupaten Karo yaitu Bawar Ginting Oleh karena itu bukti ini sah secarahukum.3.

Pengertian penyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahmeliputi :a Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara ;bPejabat Negara pada lembaga tinggi Negara ;c Menteri ;d Gubernur ;e Hakim;f Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dang Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang bahwa

unit HP Nokia 105warna hitam berikut simcard dari Saksi YULI RAHAYU, setelah ditanyakanTerdakwa dan Saksi YULI RAHAYU mengakui memiliki semua barangbarangtersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi YULI RAHAYU dan barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotikajenis Methamfetamin (shabu) milik Saksi YULI RAHAYU adalah untukmemperoleh keuntungan berupa uang dan narkotika gratis.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli,menerima atau menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna beningyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.05.0462.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 4 dari 16 halaman Put.

SUS/2020/PT PTKmengakui memiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RINomor : LP20.107.99.20.05.0462.

negara dalam hal iniKantor Kepala xxxx XXXXXXXxX XXxXxx yang secara hukum dipandang sahkarena teregister dan terdapat pengesahan dari kepala desa xxxxxxxxHalaman 12Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GMBarat.Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagaiberikut:a.

Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwasurat keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkanoleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat denganregister nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan haltersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebutmemiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jualbeli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua daripenggugat

negara mengeluarkansurat keterangan hibah yang teregister di pbembukuan kantor desa.Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa teLah terjadikesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akanmemberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari AmaqRuminep dan kemudian tanggal 20 juni kKesepakatan dirubah menjadiRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yangdipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan ataupermintaan dari para penggugat yang

negara yang diberikan wewenangoleh undangundang untuk melakukan hal tersebut, untukpertanyaan penggugat yang menanyakan bukti autentik dan ijabkabul tersebut pada dasarnya telah terjawab dan diakui secarabersamasama keberadaannya oleh penggugat dan tergugatadalah surat keterangan No:21/7/1981.

Bahwa uraian pada replik penggugat pada poin 5 merupakanuraian yang tidak benar dan keliru. terkait dengan surat keteranganNo.21 tahun 1981 tersebut merupakan surat yang disusun dandisahkan oleh kantor desa/kepala desa sekotong barat sebagaipejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan sangatlahtidak mungkin seorang pejabat negara/aparatur negara melakukantindakan membuat surat keterangan yang bertentangan denganaturan hukum dan dengan adanya surat keterangan itu menimbulkanHalaman 39Putusan

mengenai penetapan perbaikan biodatatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kandat(setempat) sangat merugikan hak keperdataan bagiPemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperbaikan biodatanya untuk pengurusan pendaftaran pergi haji Pemohon bersama istrinya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

. ; Bahwa dari bukti bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat sangat kuatdan telah melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku yangditandatangani secara sah oleh saksi saksi, Pejabat Negara (KepalaDesa) Penfui Timur, Camat Kupang Tengah dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan tugastugas pemerintahan yang bersifat atributif.Putusan Nomor 156/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 7 dari 28Oleh karena, Penggugat meminta agar membatalkan PERNYATAANPELEPASAN

Mukri bin Nurindengan dibantu oleh TERGUGAT IV yang menerbitkan Akta Jual Beli danTERGUGAT V yang membuat surat keterangan untuk diterbitkan SPPT; Bahwa perbuatan TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill,TERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan khusus yang dilakukan oleh TERGUGAT III danTERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawanhukum oleh pejabat negara (onrechtmatige overhed daad) ; Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya PENGGUGAT mohonagar

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2020/PT PTKdan Terdakwa hanya menjual narkotika jenis shabu kepada orang yangTerdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal

Satu) buahkorek api gas warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui 1(satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

generalis KUHDdan KUH Perdata samasama termasuk lingkungan hukumkeperdataan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas judex factie dalamputusannya tidak bisa menafsirkan makna Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini jugaterjadi ketika menjelaskan tentang kedudukan dari KPU Gunungkidul danargumentasi hukum yang dipergunakan oleh judex factie adalah tidakHalaman 49 dari 57 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT YYKtepat, dan KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dansampai saat ini tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)adalah pejabat negara, karena kedudukan KPU dalam hal ini termasukTerbanding (KPU Kabupaten Gunungkidul) adalah lembaga independenyang diamanahi' oleh Konstitusi Republik Indonesia untukmenyelenggarakan pemilihan umum;Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Penggugatmohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusan sebagaiberikut:1.

Majelis Hakimtingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, denganmenambahkan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memoribandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama bersifatambigu dengan mengatakan dalam pertimbangannya telah menafsirkanmakna Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan dan argumentasi yang dipergunakan juga tidak tepat, olehkarena KPU Kabupaten Gunungkidul bukanlah pejabat

negara, dan sampaisaat ini tidak ada satupun ketentuan Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pejabat negara,karena kedudukan KPU dalam hal ini termasuk Terbanding (KPU KabupatenGunungkidul) adalah Lembaga independen yang diamanahi oleh KonstitusiRepublik Indonesia, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan Pembanding semula

Negara dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang oleh UndangUndang Dasar1945 diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan umum di KabupatenGunungkidul, berwenang melakukan verifikasi mengenai calon Bupati atauWakil Bupati yang akan maju dalam pemilihan umum, untuk menentukanapakah calon tersebut in casu calon independent cq Penggugat memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam undangundang maupun peraturan yangsudah ditetapkan oleh Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia;Menimbang, bahwa

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus administrasi umum para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

yang sama dan untuk kepentingan Pemohon mengejarpendidikan Ijazah Paket B agar nama Ayahnya selaras dan / sesuai dengannama yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar (SD) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,dalil permohonanPemohon mengenai perubahan nama Ayah Pemohon di Akta PerkawinanPemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itupatut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Catatan Sipiladalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh Pejabat

Negara yakniPejabat Catatan Sipil mengenai peristiwaperistwa yang menyangkutkedudukan hukum seseorang seperti : Kelahiran, Kematian, Perkawinan,Peceraian, Kematian Pengakuan, Pengesahan anak dan Pergantian nama;Menimbang, bahwa hal yang dapat di mintakan penetapan diPengadilan adalah halhal yang menyangkut tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama Ayah Pemohon diKartu Keluarga dapat dibetulkan berdasarkan nama di ljazah serta tidakperlu penetapan dari pengadilan, akan tetapi cukup

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangHal 2 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat

Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10 % bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan tarif baru.b.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan kepada PIHAK KEDUA;dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian perubahan SPT ataspajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telahdibayarkan oleh PEMDA sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002.B. Drs. H.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

Yasin &Rekan) dan Pihak IT menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaaandalam penyusunan dan pengumpulan perubahan SPT atas pajak penghasilanPasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telah dibayarkan oleh Pemdasebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiscal 2001 dan 2002 yang disesuaikan dengan tarif baruberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.

berdasarkan penjelasan tersebut, Penggugat menyerahkanberkasberkas kepemilikan tanah untuk didaftarkan pengukuran sertapenyertipikatan hak kepemilikan tanah ;Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat denganmengemukakan azas formal pemilik harus menguasai fisik sebagai syaratpenyertipikatan tanpa menyebutkan dan menjelaskan azas formal tersebutberdasarkan ketentuanketentuan/peraturanperaturan yang mana tentangpertanahan kepada Penggugat adalah tindakan sewenangwenang Tergugatselaku Pejabat

Negara ;Bahwa Tergugat secara yuridis mengakui tanah tersebut adalah milikPenggugat ;Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat denganusalan tanah tersebut telah dikuasai pihak lain adalah bertentangan denganketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 ;Hal. 2 dari hal. 7 Put.