Tertanggal 1 Februari 2017;3) Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;4) Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak )Halaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAPHalaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAP5) atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( Ontslag vanalle rechtsvelvolging );6) Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan inidibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama

Banding dari Penasihat Hukum Terdakwadimana isinya kontradiksi karena disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak dinilai sudah MemenuhiAsas Et Alteram Partem sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangankarena antara Terdakwa dan Korban adalah keluarga tapi di akhir memorinyamemohon agar Majelis Hakim memutus antara lain :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

pertama bahwa TerdakwaRamlah Rauf dinyatakan telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ramlah Rauf telah dinyatakantelah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwasepanjang berkaitan dengan :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

Telah dilepaskan ke alam (kawasan hutanbakau/mangrove) berdasarkan Berita Acara Pelepasan KepitingBertelur ke Alam Nomor 232/KM300/III/2017 tanggal 26 Maret 2017; 10 (sepuluh) ekor kepiting bertelur yang disisinkan;Dirampas untuk dimusnahkan;Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1925 K/Pid. Sus/20184.

Telah dilepaskan ke alam (kawasan hutanbakau/mangrove) berdasarkan Berita Acara Pelepasan KepitingBertelur ke Alam Nomor 232/KM300/III/2017 tanggal 26 Maret 2017;10 (sepuluh) ekor kepiting bertelur yang disisinkan;Dirampas untuk dimusnahkan.5.

Telah dilepaskan ke alam(kawasan hutan bakau/mangrove) berdasarkan Berita AcaraPelepasan Kepiting Bertelur ke Alam Nomor 232/KM300/III/2017 tanggal 26 Maret 2017; 10 (sepuluh) ekor kepiting bertelur yang disisihkan;Dirampas untuk dimusnahkan,5.

Moh Ichwan, M.M.selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telahbertentangan dengan :Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyiPanitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan Penelitian mengenai status hukumtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;Pasal 17 angka 2 huruf

Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanahkembali dikuasai Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwamengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untukpembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLNJakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya, Terdakwa menemui pakMudayat dan pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT.

Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanahHal. 55 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/201356kembali dikuasai Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwamengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untukpembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLNJakarta tanpa ada undangan dari PLN, Selanjutnya, Terdakwa menemui pakMudayat dan Pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT.

atau diserahkan ;Poin 2 berbunyi :*Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;Poin 3 berbunyi :*Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;2.

Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum sebagaimana diubah Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, berbunyi :*Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenaistatus hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen yang mendukungnya ;3.

terdakwa dengan pelapor dalam bentuk perjanjian jualbeli barang dengan cara kredit ;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatasapa yang didakwakan pada terdakwa terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapatdijatuhi pidana karena perbuatan yang didakwakan pada terdakwa masuk danberada dalam ranah hukum perdata ;Menimbang, bahwa karena itu adalah beralasan hukum untukmembatalkan putusan hakim tingkat pertama tanggal 7 Oktober 2009 No.457/Pid.B/2009/PN.Blt. dan memerintahkan terdakwa harus dilepaskan

dari segalatuntutan hukum serta memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan /dibebaskan dari tahanan ;Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang telah disita dandiajukan oleh penuntut Umum kepersidangan maupun barang bukti yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa syarat dan tanpa kecualiharus dikembalikan pada Terdakwa ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka perlu memerintahkan pemulihan kembali hak terdakwa baikdalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta

putusan yang menyatakan mengenai hak kepemilikan, dan denganadanya suratsurat berupa Surat Keterangan Pinjam Meminjam dan Surat dariKerapatan Adat Nagari (KAN) Saning Baka Nomor : 05/KANSB/IX/2005,menurut hakim suratsurat tersebut juga bukanlah sebagai bukti mutlak untukmenyatakan mengenai hak kepemilikkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Halaman 5 Daftar Catatan Perkara Nomor 7/Pid.C/2015/PN Sik.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 191 ayat (2)Undangundang

berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Negeri menyatakan pula Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanHalaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 220 kK/PID/2018kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,oleh karena itu Terdakwa dilepaskan

atau apakah benar caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan cKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

sebidang tanah memang ada tetapi Hakimmenilai bahwa hal ini masih perlu di buktikan lebih lanjut mengenai sengketaKepemilikan melalui pemeriksaan perkara perdata karena adanya saling klaim terhadaptanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakimmenilai bahwa perbuatan yang didakwakan/ di sangkakan kepada para terdakwabukanlah perbuatan yang di kategorikan telah melanggar suatu perbuatan pidana olehkarena itu para terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka hak, kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti surat berupa : 1 (Satu) lembar kwitansijual beli dari Thamrin Hasibuan kepada H.Leman Sir, 1 (Satu) lembar Surat PerjanjianJual Beli antara H.

Leman Sir dan Thamrin Hasibuan, 1 (satu) lembar Surat KeteranganDomisili dari Kepala Desa Kampung Dalam yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari2013, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 145/071/I/KD/2013 yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Kampung Dalam pada tanggal 25 Januari 2013, Sertifikat Tanda BuktiHak Nomor 1002 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tanjungpandan, 06 Agustus 1994, Umur 27 tahun;

3. Menetapkan harta PEMOHON sebagai harta bersama Pemohon dengan TERMOHON;

3. 1.Harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan atas Nama:TERMOHON, Dengan nomor akta tanah: XXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan luas tanah tanah yang dilepaskan

persegi),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatasan dengan jalan;Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Adat Malibela Klawalu;Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Adat MalibelaKlawalu;Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kaveling Nomor55/KLS/04:Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038dengan Gambar Situasi Nomor 138/2006 tanggal 14 September2006, atas nama Penggugat;Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hakatas tanah adat Malibela Klawalu yang dilepaskan

batasbatas sebagaiberikut:Sebelah utara berbatasan dengan jalan;Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Malibela Klawalu;Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Malibela Klawalu:Sebelah barat berbatasan dengan tanah kaveling Nomor 55/KLS/04:3.Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038 denganGambar Situasi Nomor 138/2006, tanggal 14 September 2006, atasnama Penggugat;4.Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atasa 00 Tanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan

Nomor 1139 K/Pdt/2020a 0c Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 3038 denganGambar Situasi Nomor 138/2006, tanggal 14 September 2006, atasnama Terbanding/semula Penggugat:Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Adat Malibela Klawalu yang dilepaskan oleh Barend Malibela,Alfons Malibela, S.E. dan Jonas Malibela kepada Terbanding/semulaPenggugat pada tanggal 14 Juli 2005, yang terletak dahulu KelurahanKlasaman sekarang Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong

Bahwa pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusantenaga ahli kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dandalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yangmempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang atau dilepaskan

Zenith dariTerdakwa ;Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dandalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yangmempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang atau dilepaskan

Pid.Sus/2017/PN MrhBahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dandalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yangmempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang atau dilepaskan

Carnophen /Zenith ;Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijinedarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dandalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yangmempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang atau dilepaskan

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan judexfacti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang secaratepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukum yang relevansecara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidanganberdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuai denganketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan Penuntut Umum, tetapi hal tersebut bukan tindak pidanasehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum

Bahwa putusan judex facti tersebut tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan danpada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (2) UndangUndang

bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, karena putusan judex facti Pengadilan Negeri menyatakanTerdakwa terbukti melakukan perouatan yang didakwakan tetapi bukanmerupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa dilepaskan

sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

Menyatakan Terdakwa HUSEN SALAMA, SP dilepaskan dari Dakwaan Keatu Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa HUSEN SALAMA, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Keatu Subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa HUSEN SALAMA, SP dilepaskan dari DakwaanKeatu Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa HUSEN SALAMA, SP telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Keatu Subsidair ;4.

Ponggok, Kab.Blitar dan pada saat ditangkap mereka berdua sedang mengadakan judi Cap Jie Kiebersamasama, adapun cara judi Cap Jie Kie tersebut adalah sebagai berikut :penombok memilih gambar yang ada didalarn kotak judi Cap Jie Kie kKemudian bolayang dipegang terdakwa oleh terdakwa dilepaskan disenar yang berada didalamkotak judi Cap Jie Kie setelah bola tersbut berhenti digambar yang dipilin olehpenombok maka penombok dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayarandengan kelipatan : bila tombokannya

Benar bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara penombok memilihgambar yang ada didalam kotak judi Cap Jie Kie kemudian bola yangdipegang Bandar (terdakwa) dilepaskan disenar yang berada di dalam kotakjudi Cap Jie Kie yang dibawahnya terdapat gambar gambar, setelah bolatersebut berhenti digambar yang dipilin oleh penombok maka penombokdinyatakan menang.

Benar bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan acara penombok memilihgambar yang ada didalam kotak Judi Cap Jie Kie kKemudian bola yang dipegangterdakwa sebagai Bandar dilepaskan disenar yang berada di dalam kotak judiCap Jie Kie yang dibawahnya terdapat gambat gambar, setelah bola tersebutberhenti digambar yang dipilin oleh penombok maka penombok dinyatakanMenang. 2 22 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnn neeBenar bahwa pembayaran kepada penombok yang menang bila tombokannyasebesar Rp. 1.000,

SHOLIKIN sebesarRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan cara penombok memilih gambar yangHal. 9 dari 13 HalamanPengadilan Negeri Blitar Perkara No. 111/Pid.B/2014/PN.Blt.ada didalam kotak judi Cap Jie Kie kemudian bola yang dipegang terdakwa sebagaiBandar dilepaskan disenar yang berada di dalam kotak judi Cap Re Kie yangdibawahnya terdapat gambar gambar, setelah bola tersebut berhenti digambar yangdipilin oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan akan mendapatkanbayaran dengan kelipatan

papanmilik saksi Tatang.kemudian pada selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekirajam 01.45 WIB datanglah EDI menghampiri terdakwa dan melakukanpencurian papan tersebut, lalu sekira pukul 01.55 WIB terdakwa bersamaEDI langsung menuju kebelakang rumah saksi Tatang sembarimengamati situassi disekitar rumah Tatang tersebut setelah melepaskansatu persatu paku yang mengikat papan meranti tersebut denganmenggunakan alat berupa linggis yang telah disiapkan oleh EDI ,setelahpaku pengikat papan tesrebut berhasil dilepaskan

papan milik saksi Tatang.kemudianpada selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 01.45 WIB datanglah EDImenghampiri terdakwa dan melakukan pencurian papan tersebut, lalu sekirapukul 01.55 WIB terdakwa bersama EDI langsung menuju kebelakang rumahsaksi Tatang sembari mengamati situassi disekitar rumah Tatang tersebutsetelah melepaskan satu persatu paku yang mengikat papan meranti tersebutdengan menggunakan alat berupa linggis yang telah disiapkan oleh EDI ,setelahpaku pengikat papan tesrebut berhasil dilepaskan

tindak pidana tidak berwenangmemutuskan perihal sengketa kepemilikan tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapiperbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rechtvervolging);Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakanperbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepasdari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanyaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPanitia Pengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah,mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan

Iswan selaku SekretarisPanitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitia tersebutsebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai statushukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen

Iswan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaSingkawangselaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaandengan tidak melakukan atau tidak memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidangtanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengantanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakanpenelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah, mempunyaitugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan hasil

Iswan selakuSekretaris Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitiatersebut sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2007 yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah,yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitianmengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon;3,465 ton CO2; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0,0044ton NH3; 0,37 ton O03 dan 0,64 ton CO serta 0,77 tonpartikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berarti gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkanlingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya , selainitu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak..

Selain itu selama pembakaran berlangsungtelah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yang telahmelewati batas yang diperkenankan sehingga mencemarilingkungan paling tidak di kawasan yang terbakartersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UndangUndang RI No. 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPATAUKEDUABahwa ia terdakwa JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONESbersamasama dengan Sdr.Widodo Als Dodo Bin Enuh

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon;3,465 ton CO2; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0O,0044ton NH3; 0,37 ton O3 dan 0,64 ton CO serta 0,77 tonpartikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berarti gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkanlingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya , selain1516itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak.5.

Selain itu selama pembakaran berlangsungtelah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yang telahmelewati batas yang diperkenankan sehingga mencemarilingkungan paling tidak di kawasan yang terbakartersebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 26 UndangUndang RINo. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akanmengajukan ekepsi;Menimbang, bahwa

Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon; 3,465ton C02; 0,036 ton CH4; 0,016 ton NOx; 0,0044 ton NH3;0,37 ton O3 dan 0,64 ton CO serta 0,77 ton partikel Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung telah melewati batas ambang' terjadinyapencemaran yang berarti gasgas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar34dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidakmungkin kembali lagi karena telah rusak.5.

;- Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waaktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;- Menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;- Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan

per lima) dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, bilamanaTerdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut, disebabkan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim dalam masa percobaanyang ditetapkan kepadanya;Hal 17 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Slik.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhnkan pidanabersyarat/percobaan dan juga pemeriksaan atas diri Terdakwa telah selesai diPengadilan Negeri ini, maka cukup alasan agar Terdakwa dilepaskan

enam) bulan; Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecualidikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasanbahwa terpidana sebelum waaktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telahbersalah melakukan suatu tindak pidana; Menjatunkan juga pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M. Muryadi, S, kemudiantanggal 20 April 1995 sebagian lagi dari tanah tersebut dilepaskan olehPenggugat kepada Sdr. David Effendi seluas + 4.415 m*, selanjutnyaHalaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017tanggal 21 April 1998 sebagian lagi dilepaskan oleh Penggugat kepadaYayat Supriatna (PU Kaitim) seluas + 1.000 m, serta 700 m? dilepaskankepada Kadmidi.

Yamin di tahun 1980, berdasarkan SuratPenunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarangWalikota Samarinda di tahun 1980, setelah dilepaskan sebagian kepadaSdr. M. Muryadi, S seluas 8.432 m, kepada Sdr. David Effendi seluas4.415 m, kepada Yayat Supriatna (PU Kaltim) seluas 1.000 m7, sertakepada Sdr. Kadmini seluas 700 m?, masih menyisakan tanah seluas +7.483 m? termasuk di dalamnya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 1134/Kel.

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M Muryadi S, lalutanggal 20 April 1995 seluas 4.415 m? dilepaskan oleh Penggugat kepadaSdr. Effendi, tanggal 21 April 1998 seluas 1.000 m? dilepaskan olehPenggugat Yayat Supriatna (PU Kaltim) serta 700 m? dilepaskan kepadaKadmidi, sehingga tersisa 7.483 m? sedangkan tanah sengketa seluas1.174 m?