Ditemukan 375066 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-06-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/PID/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU MELAWAN H. JUFRI ZUBIR
366276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau tersebut
    KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU MELAWAN H. JUFRI ZUBIR
    PUTUSANNOMOR 29 PK/PID/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEPOLISIAN DAERAH RIAU, alamat di Jalan Jenderal SudirmanNomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya : Rusii,S.H., Nerwan, S.H., M.H. dan Robert Simatupang, berkantor diKepolisian Daerah Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235Pekanbaru
    No 29 PK/PID/2016Pasal 80 KUHAP : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatupenghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atauPenuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada KetuaPengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;Kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon dalam pengajuanpraperadilan terhadap Termohon berkaitan dengan penghentianpenyidikan, berupa dikeluarkannya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 15
    ditemukanbahwa Tommy Karya, S.H., M.H telah melampaui kewenangan ataskuasa yang diberikan dan diserahkan oleh Pemohon sesuai SuratKuasa tanggal 29 Agustus 2012 sehingga patut diduga telah terjaditindak pidana yang dilakukan oleh Tommy Karya, S.H., M.H.sebagaimana kronologis fakta yang telah Pemohon uraikan di atas.Mengingat tidak adanya kewenangan PERADI untuk menindaklanjutipada ruang lingkup masalah pidana, maka secara lisan pada sidangKOMWAS PERADI tersebut telah dianjurkan agar Pemohon membuatlaporan ke Kepolisian
    Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Pid/PK/2015/ PN.Pbr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada PengadilanNegeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2015Kepala Kepolisian Daerah Riau / Termohon Praperadilan, dalam hal ini diwakilioleh Nerwan, S.H., M.H., Advokat Bidang Hukum Polda Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015, mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan
    263 Ayat (1) juncto Pasal 83 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian
Register : 22-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Pml
Tanggal 6 Februari 2020 — Pemohon:
PRIYANTO Alias DASUKI Bin KASAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
577
  • Pemohon:
    PRIYANTO Alias DASUKI Bin KASAN
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
Register : 25-03-2022 — Putus : 08-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tbt
Tanggal 8 April 2022 — Pemohon:
Suriani Alias Suri
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Tebing Tinggi
3318
  • Pemohon:
    Suriani Alias Suri
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Tebing Tinggi
Register : 22-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PN KOTABARU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Ktb
Tanggal 23 Agustus 2022 —
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTABARU
3411

  • Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTABARU
Register : 10-07-2012 — Putus : 27-07-2012 — Upload : 16-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn
Tanggal 27 Juli 2012 — - SUPANGAT, KOTIJAH, NURHAYATI PONO, lawan - KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN Cq. KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
23153
  • -Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan anak kandung Pemohon I (TAUFIK HIDAYAT), anak kandung Pemohon II (JONI ISKANDAR) dan Suami Pemohon III (SANGKOT PANJAITAN) dari Tahanan (in casu Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) ;-Membebankan biaya perkara kepada Termohon I, II sejumlah Nihil ;
    - SUPANGAT, KOTIJAH, NURHAYATI PONO, lawan- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN Cq. KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat diJalan Sisingamangaraja Km. 10,5, Nomor 60 Medan, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON ;2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN Cq.
    KASATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN, beralamat diJalan Ujung Baru No. 1 Belawan, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat perkara yang bersangkutan ;Telah meneliti suratsurat bukti dan mendengar keterangan saksisaksi ;Telah mendengar para pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 09 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada tanggal
    Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap suami Pemohon Ill,Termohon Il juga tidak ada menunjukkan serta memberikan SuratPenangkapan baik kepada Suami Pemohon Ill maupun Kepada PemohonIll sendiri, dan surat perintah Penangkapan yang ditujukan kepada SuamiPemohon III dengan Nomor Sp.Kap/240/V1/2012/Reskrim tertanggal 18 Juni2012 baru diserahkan oleh Termohon Il kepada Pemohon Ill setelahPemohn Ill dan suami Pemohon Ill berada di kantor Kepolisian ResorPelabuhan Belawan ;Halaman 3 dari 43 halamanPutusan
    Bahwa Pasal 18 ayat Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan "Pelaksanaan tugaspenangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepadaTersanqka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitastersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkatperkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang
    Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan anak kandungPemohon (TAUFIK HIDAYAT), anak kandung Pemohon Il (JONIISKANDAR) dan Suami Pemohon Ill (SANGKOT PANJAITAN) dariTahanan (in casu Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) ;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon , sejumlah Nihil ;Demikian diputus pada hari : JUMAT, tanggal 27 JULI 2012, olehkami : M.
Register : 08-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 09-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 01/Pid.Pra/2012/PN SBB
Tanggal 15 Agustus 2012 — ., M.Si. lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa di Sumbawa
357
  • ., M.Si.lawanKepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa di Sumbawa
    ., tempat lahir Moyo, UMUR 35 Tahun/6 Januari 1977, lakilaki,kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT.001, RW.001, Kelurahan Dalam, KecamatanTaliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan S.2, untukselanjutnya disebut sebagai MELAWAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat,Cq.
    Sumbawa ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012 dalam hal ini bertindak untuk danatas nama:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIACq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARATCq.
    RepublikIndonesia .e Pasal 18 Ayat 1 dan 2 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesianomor 5 Tahun 2012 berbunyi sebagai berikut:Ayat 1 Pararegident sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan denganpenerbitan STCK dan TCKB untuk kepentingan:a.
    Mesin WIAT1342510, olehTermohon (Kepolisian Resort Sumbawa Besar) sesuai bukti Pelanggaran Lalulintas JalanTertentu atau Surat Tilang No. Reg. 1878330, tanggal 4 Agustus 2012, telah menyalahi aturanhukum yang berlaku (Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas danAngkutan Jalan).
    Mesin WIAT1342510, olehTermohon (Kepolisian Resort Sumbawa Besar) sesuai bukti Pelanggaran Lalulintas JalanTertentu atau Surat Tilang No. Reg. 1878330, tanggal 4 Agustus 2012, telah menyalahi aturanhukum yang berlaku (Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan AngkutanJalan).
Register : 27-03-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Lwk
Tanggal 1 Juli 2019 — Pemohon:
Netanel Djapalu
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
3.Kepolisian Resort Banggai
15260
  • Pemohon:
    Netanel Djapalu
    Termohon:
    1.Kepolisian Negara Republik Indonesia
    2.Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
    3.Kepolisian Resort Banggai
Putus : 25-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/Pdt/2019
Tanggal 25 Februari 2019 — NASIR VS KEPALA KEPOLISIAN RI di JAKARTA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT di PONTIANAK Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKAYANG, DK
4213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NASIR VS KEPALA KEPOLISIAN RI di JAKARTA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT di PONTIANAK Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKAYANG, DK
    :KEPALA KEPOLISIAN RI di JAKARTA, Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. diPONTIANAK Cq.
    KEPALA KEPOLISIAN RESORTBENGKAYANG, berkedudukan di Jalan Sanggau LedoNomor 53, Bengkayang, diwakili oleh AKBP PermadiSyahids Putra S.1.K., M.H., dalam hal ini memberi kuasakepada AKBP Hartono, S.H., dan kawankawan, anggotaPOLRI Bidang Hukum Polda Kalbar, berkantor di JalanJenderal Achmad Yani Nomor 1, Pontianak, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;ANDI MAX alias MOK FO TJIN, bertempat tinggal di JalanA.
Register : 06-06-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/TUN/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS MARDIYUS;
12145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS MARDIYUS;
    PUTUSANNomor 125 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan diJalan Jenderal Sudirman Nomor 235, Pekanbaru:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Denny Siahaan, S.H.
    Penggugat selakuanggota Polri Riau telah melalui proses atau tahapantahapan yangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan sanksiadministratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dikenakan melaluiSidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Penggugatmelalui Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUTKKEP/0O5/VIII/2016/KKEP, tanggal 25 Agustus 2016 yakni karena telahmelakukan Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan i dan Pasal 10huruf a dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian
    NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 13 ayat 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia olehPenggugat dikarenakan tindak pidana penculikan dan pemerkosaansehingga Penggugat dinilai tidak patut dipertahankan statusnya sebagaianggota Polri;Bahwa penegakan hukum formil harusnya sejalan dengan hukummateriilnya karena tujuan hukum formil
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 161/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 30 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 15-03-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 31 Maret 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kepolisian Resor Kupang Kota Kepala Reserse Kriminal Umum
489
  • Pemohon:
    Erna Agustina Paulina Fanggidae
    Termohon:
    Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kepolisian Resor Kupang Kota Kepala Reserse Kriminal Umum
Putus : 11-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Pms
Tanggal 11 September 2017 — MAZMUR SEPTA ULI MANURUNG Sebagai Pemohon ; Lawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANG SIANTAR, Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIANTAR TIMUR Sebagai Termohon ;
22457
  • MAZMUR SEPTA ULI MANURUNG Sebagai Pemohon ;Lawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANG SIANTAR, Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIANTAR TIMUR Sebagai Termohon ;
    Siantar Timur, Pematangsiantarberdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 03 September 2017, selanjutnyaCisebut SCDAGAI ............. eee eeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaees Pemohon;melawanKepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara, Cq Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar, CqKapala Kepolisisn Sektor Siantartimur selaku penyidik, beralamat diJalan kertas No.01, Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagaives lermohon ;Pengadilan Negeri
Register : 27-01-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kbr
Tanggal 21 Februari 2023 — Pemohon:
KURNIAWANSYAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Solok
221
  • Pemohon:
    KURNIAWANSYAH
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Solok
Register : 17-03-2022 — Putus : 08-04-2022 — Upload : 25-09-2023
Putusan PN IDI Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Idi
Tanggal 8 April 2022 — Pemohon:
BAKHTIAR BIN IBRAHIM
Termohon:
Kepolisian Negara R.I cq Kepala kepolisian Daerah Aceh cq Kepala kepolisian Resor Aceh Timur
440
  • Pemohon:
    BAKHTIAR BIN IBRAHIM
    Termohon:
    Kepolisian Negara R.I cq Kepala kepolisian Daerah Aceh cq Kepala kepolisian Resor Aceh Timur
Register : 13-06-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Lwk
Tanggal 4 Juli 2024 — Pemohon:
LALU SA I
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Banggai
74
  • Pemohon:
    LALU SA I
    Termohon:
    Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Banggai
Register : 03-04-2023 — Putus : 12-05-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bks
Tanggal 12 Mei 2023 — YUSNI B
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Bekasi Kota
260
  • YUSNI B
    Termohon:
    Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepala Kepolisian Resort Bekasi Kota
Register : 14-09-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 6 Oktober 2021 — Pemohon:
NURAEN BIN MASUNI
Termohon:
Kepolisian Negara RI Daerah Banten c.q. Kepolisian Resort Serang Kota c.q. Kepolisian Sektor Serang
424
  • Pemohon:
    NURAEN BIN MASUNI
    Termohon:
    Kepolisian Negara RI Daerah Banten c.q. Kepolisian Resort Serang Kota c.q. Kepolisian Sektor Serang
Register : 30-05-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 26 Oktober 2017 — ZULBAKRI ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
10660
  • ZULBAKRI ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Register : 29-08-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Tjb
Tanggal 7 September 2017 — Pemohon:
DEVI KURNIAWAN Alias DEVI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan
707
  • Pemohon:
    DEVI KURNIAWAN Alias DEVI
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan
Register : 14-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
FAISAL S
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat
2.KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
8625
  • Pemohon:
    FAISAL S
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah DKI Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat
    2.KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
Register : 03-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Sky
Tanggal 27 Desember 2018 — Pemohon:
Sutonik Bin Suharsono
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan cq Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin cq Kepala Kepolisian Sektor Sungai Lilin
6114
  • Pemohon:
    Sutonik Bin Suharsono
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan cq Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin cq Kepala Kepolisian Sektor Sungai Lilin