Jenis Kayu tanah tanah sebanyak 6 kpng (enam keping)dengan Volume 0,1496 M3 (nol koma satu empat sembilanenam meter kubik).e Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan nomor : P.85/ MenLHK/ SEKJEN /KUM.1/11/2016tanggal 04 Nopember 2016 tentang penatausahaan hasil hutanyang berasal dari hutan hak untuk dokumen yang berasal darihutan hak sejak tanggal 04 Nopember 2016 adalah NotaAngkutan atau Nota Angkutan Lanjutan dan kayu milik terdakwatersebut tidak Ssesuai dengan dokumen

Jenis Kayu tanah tanah sebanyak 6 kpng (enam keping) denganVolume 0,1496 M3 (nol koma satu empat sembilan enam meterkubik).Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan nomor : P.85/ MenLHK/ SEKJEN /KUM.1/11/2016tanggal 04 Nopember 2016 tentang penatausahaan hasil hutanyang berasal dari hutan hak untuk dokumen yang berasal darihutan hak sejak tanggal 04 Nopember 2016 adalah NotaAngkutan atau Nota Angkutan Lanjutan dan kayu milik terdakwatersebut tidak sesuai dengan dokumen berupa

Saksi menerangkan benar truck dan kayu olahan sebanyakkurang lebih 29 M3 ( dua puluh sembilan meter kubik) terdiri dariberbagai macam ukuran dan sekarang diamankan dan di sita sebagaibarang bukti serta di simpan di Gudang Jaya makmur / sampingrumah makan Cianjur Km 1,5 jln.Jendral Sudirman,Sampit.Bahwa Saksi menerangkan dokumen berupa SKAU kayu jenis akasiadan kayu galam yang mana sejak tanggal 04 Nopember 2016 sesuaidengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor :P.85/MenLHK/SEKJEN/KUM

sebagai pemilik kayu yang mana kayu yang dimuat ke atastruck tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanannomor : P.85/MenLHK/ SEKJEN/ KUM.1/ 11/2016 tanggal 04Nopember 2016 dan Undangundang RI No.18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan setelah Ahli diberitahu oleh pemeriksa (Penyidik dari Unit V Sat Reskrim PolresKotim).Bahwa Ahli menerangkan Hasil Total penghitungan sesuaidengan fakta jumlahnya sebanyak

a Jo Pasal12 huruf k atau Pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf Undangundang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan kerusakan hutan dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun danpidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp.2.500.000.000 ( dua milyar lima ratus jutarupiah).Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor : P.85/MenLHK/SEKJEN/KUM

Nomor:P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Cheloniamydas) tercantum pada nomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelysimbricata) tercantum pada nomor urut 702;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang

Nomor: P.106 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, jenis penyu hijau (Chelonia mydas) tercantum pada nomorurut 701 dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) tercantum pada nomorurut 702;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang

Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Balai Besar KSDAsetempat melakukan pemeriksaan, sesuai hasil pemeriksaan maka suratpermohonan dapat ditolak atau dikeluarkan yang akan dituangkan dalamBerta Acara Pemeriksaan; Bahwa Jjenis penyu yang berada keramba milik Terdakwa berjenis penyuhijau dan penyu sisik yang merupakan Satwa dilindungi tercantum dalamdaftar Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.Nomor: P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember2018 tentang

Nomor:P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Cheloniamydas) tercantum pada nomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelysimbricata) tercantum pada nomor urut 702;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Nomor: P.106 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, jenis penyu hijau (Chelonia mydas) tercantum padanomor urut 701 dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata) tercantum pada nomorurut 702 dan jika ingin dipelihara dan nantinya dilepaskan harus memiliki izinterlebih dahulu.

APL Pelepasan adalah Kawasan Hutan yang di Lepaskan olehmenteri menjadi areal Penggunaan lain untuk tujuan penggunaantertentuBahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan hutan haktersebut dapat berasal dari APL Murni dan PelepasanBahwa yang

budidaya adalah kayu yang dalampertumbuhanya ada campur tangan manusia dalam hal Penanamanperawatan dan pemeliharaan seperti Jenis Kayu Jati, Mahoni, Nyawai,Gmelia, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap,Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, mangga, Manggis,Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trumbesi,Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai (Pasal 5 Ayat (1) Huruf bPeraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM

kayu ulin tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alamdikarenakan kayu olahan tersebut tumbuh secara alami dan tidak adacampur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan danpemeliharaan.Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM

melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harusmematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM

kayu ulin tersebut merupakan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alamdikarenakan kayu olahan tersebut tumbuh secara alami dan tidak adaCcampur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan danpemeliharaan.Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan untuk jenis satwa dantumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018tentang perubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi bahwa Kukang jawa (NycticebusJavanicus) tersebut termasuk kedalam daftar

.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteriHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN.Mjllingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan mengangkutdan meniagakan satwa yang dilindungi Bahwa 79 (tuujun puluh sembilan) ekor tersebut adalah satwa Jjenistermasuk jenis kukang Jawa (Nycticebus javanicus) diatur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK /SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

.1 / 8 / 2018 tentangperubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI NomorP.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.

Nomor P.85 / MenLHK /Setjen / Kum.1 /11 /2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017tanggal 9 Agustus 2017> Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H.

Nomor P.85 / MenLHK /Setjen / Kum.1 /11 /2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PALtanggal 9 Agustus 2017> Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H.

Bahtera Abadi ( vide keterangan saksi OKTO CRISYANTO dan saksiHERMAN ) ; Bahwa kayu dimaksud adalah jenis kayu berasal dari hutan masyarakat,dan telah menunjukkan kepada pihak kepolisian fotocopy dari dokumen dimaksud, serta nota angkutan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ( 2 )Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P. 85/MenLHkK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari hutan Hak, disebutkan bahwa setiap pengangkutan

m (diukur tegak lurus dari arahlaut ke garis pantai) merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yangwajid memiliki Amdal dan apabila luas area, volumen material urug danpanjang reklamasi belum memenuhi ketentuan Amdal sesuai denganyang tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RIHalaman 10 dari 41 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN TdnNomor 05 Tahun 2012 dan saat ini Peraturan tersebut telah diubahmenjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM

jenisusaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL sesuaidengan Pasal 34 Ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkanjenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPLmaka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap melaksanakankewajiban UKL/UPL untuk kegiatan yang wajib dilengkapi denganUKL/UPL dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun2012 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM

Namun apabila PT Belitung Mandiri MuliaIndah tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang diatur Pasal 3 Ayat1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.102 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016, makaterhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasiuntuk menyusun dokumen DELH/DPLH.

Suatu usahareklamasi sebelum melakaukan kegiatannya harus memiliki dulu izinlingkungan;Bahwa apabila kegiatan reklamasi yang sudah berjalan dan tidak memilikidokumen lingkungan maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 /12 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Bagi Usahadan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetap!

pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaandi bawah koordinasi Menteri; Bahwa Terdakwa PT Belitung Mandiri Mulia Indah tidak dapat memenuhisalah satu kriteria yang diatur Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN/ KUM.1 / 12 / 2016, maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakansanksi administrasi untuk menyusun dokumen DELH/DPLH.

hal ini diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpenangkutan hasil hutan kayu budidaya dan tidak diperbolehkan untukdiangkut tanpa dilengkapi dengan dokuen yang sah terkait penangkutankayu;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian

hal ini diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang penangkutan hasil hutan kayubudidaya dan tidak diperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengandokuen yang sah terkait penangkutan kayuBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian

keping (11,1460 M%) termasukkelompok dengan rincian,Jenis meranti sebanyak 63 (enam puluh tiga) keping(7,6452 M3),Jenis pulai sebanyak 11 (sebelas) keping (1,2352 Mj%),Rengastembaga sebanyak 20 (dua puluh) keping (2,2956 M), penataan usahaan hasilhutan untuk kayu jenis kelompok meranti sebanyak 74 (tujuh puluh empat) keping(8,85044 M), kelompok rimba campuran sebanyak 20 (dua puluh) keping (2,2956Ms) hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum

.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari Hutan Alam dan kayu tersebut belum dibudidayakansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang penangkutan hasil hutankayu budidaya dan tidak diperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengandokuen yang sah terkait penangkutan kayu, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah, Total PSDH = Rp.1.400.412,00

tersebutdengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system Barteryaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok .Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster) adalahmerupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Ekosistemnya) ;Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yangdilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung)) ;Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan satwadan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari teluryang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontroldan atau dari anakan yang diambil dari alam (PERMENLHKRI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Hut. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindimgi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHKJSETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindimgi, serta Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahtm 1990 tentang

tumbuhan dan satwa liaryang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung));> Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakansatwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakandari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalamlingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alamHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr(PERMENLHKRI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindimgi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, serta Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, yang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dan Hutan Alam.c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2016Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal dariHutan Hak.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dan Pasal 11, surat keterangan sahnya hasil hutanatau dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh setiap orangyang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang berasaldari hutan Alam dari satu tempat ketempat lain adalah:a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).b.

Nota Angkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya YangBerasal dari Hutan Hak, Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapiadalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan, jika berasal dan kawasan hutanberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil

Dapat ahli jelaskan juga, jika hasil hutanberasal dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85 = /MENLHK/SETJEN / KUM.1 /11/2016 Pasal 4 (1) Pengangkutan hasilhutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi denganNota Angkutan dan (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayuHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Dumbudidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atauolahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan

Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUSPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggarPasal 40 Ayat (2) Jo.

tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak dibenarkanseseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup termasuk daging hewan kukang;Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat)dengan nama ilmiah NICTYCEBUS JAVANICUS;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2020/PN MIgBahwa benar keterangan sdr Joko;Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperjual

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi pada nomor urut 74 (tujuh

Bin ZAKARIAAGAN, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebut merupakanjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P. 92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2018 TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.SusLH/2019/PN KsnSatwa Yang dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua Sulphurea danNama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.Bahwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MenIhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi. BahwaAhli menjelaskan halhal sebagai berikut:a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo:Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies:Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil danTimor.b.

Bahwa Kakaktua jambul kuning adalah jenis Satwa yang dilindungiberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setien/Kum.1/8/ 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MenIhk/Setien/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 NamaIlmiah Cacatua sulphurea dan Nama Indonesia Kakatua JambulKuning.c.

Bin ZAKARIAAGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis KakaktuaJambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.

Pemanenan Hutantahun 2009, Pengawas Penguji Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia tahun2012, Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan tahun 2012,Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan tahun 2015, SistemInformasi Geografis Operator tahun 2013, Sistem Informasi Geografis Analistahun 2014, Operator UAV/Drone tahun 2015, SIPUHH Online (Operator) tahun2016 dan Resolusi Konflik tahun 2017;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

Masingmasing dokumen dipergunakan menyesuaikan dengan sortimen danperuntukan tersendiri serta tatacara penerbitan yang berbeda;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

Dengan catatan kayu olahan tersebut berasaldari perijinan yang sah;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHKsesuai kompetensinya secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 1 (Satu) angka 24 (Dua PuluhEmpat), Yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutanyang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutantertentu;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal

Apabila yang bersangkutan tidakmemiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak menerbitkan dokumenangkutan/melakukan pengangkutan kayu olahan;Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada pasal 11 ayat (2) huruf (b) yaituSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertaipengangkutan: (b).

tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian bawah matakucing hutan tersebut kemudian Terdakwa menembakkan lagi sebanyak 1 (satu)kali dan mengenai bagian dada kucing hutan sehingga menyebabkan kucinghutan tersebut terjatuh dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian mati;Bahwa kucing hutan yang ditembak oleh Terdakwa hingga matimerupakan satwa liar jenis Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) yangmerupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Lampiran Permenhut NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Hurufa Jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2019/PN SntRahmat

yang berukuran sepertikucing domestik tetapi lebih ramping dengan kaki panjang dan selaput yangjelas antara jari kaki;Bahwa satwa liar jenis kucing kuwuk termasuk jenis satwa yang ditetapkansebagai satwa yang dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk dilakukanperburuan, ditangkap, dipelinara ataupun dibunuh;Bahwa mengenai dasar hukum diatur dalam UndangUndang Nomor 5tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekositemnyadan peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) ekor Kucing hutan / Kucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) dalamkeadaan mati; 1 (satu) pucuk senapan angin dengan merk Sharp beserta 13 (tiga belas)butir peluru; 1 (satu) buah senter warna hitam kuning dengan merk Dony;Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barangbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenhut NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa kucinghutan yang ditembak oleh Terdakwa hingga mati merupakan satwa liar jenisKucing Kuwuk (Prionailurus Bengalensis) yang merupakan satwa liar yangdilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB

Sortimen kayu gergaji adalah sebanyak 70 Keping sama dengan 5,6130M3 dengan jenis Durian (termasuk kelompok jenis Meranti) Bahwa kayu durian merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu durian yang berasal dari hutan hak dengan mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.48/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentang pengangkutan

Bahwa kayu pulai merupakan jenis kayu yang untuk penatausahaan kayujenis kayu pulai baik dari hutan hak maupun hutan alam mengacu padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.60/Menlhk/Sekjen/Kum.1/2016 tentang perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.

P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 4Ayat (3)) disebutkan bahwa penggunaan nota angkutan hanya untuk kayubudidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupasertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan tataHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus /2018/PN.Mrbruang.

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/PID.SUSLH/2021/PT DPSLampiran No.

PP Nomor 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

PP Nomor 7 Tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi PadaLampiran No.

Objek Sengketa: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAH BARANGMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGANCARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 ;B.

Bahwa kemudian KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 TentangPENGHAPUSAN TANAH BARANG MILIK PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN CARADIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Prosedur, Subtantifdan/atau Kewenangan yang akan dijelaskan Penggugat dalamposita selanjutnya; 10.Bahwa ditinjau. dari prosedur, penerbitan KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR188.44/0114/KUM

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. so Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang PENGHAPUSAN TANAHBARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANDENGAN CARA DIHIBAHKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI ANTASARI BANJARMASIN TERTANGGAL 14 MARET 2014;3. so MewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANNOMOR : 188.44/0114/KUM/2014 Tentang

BuktiP19 : Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0114 / KUM /2014 tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengancara dihibahkan Kepada Institut Agama Islam NegeriHalaman 79 Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.BJM.Antasari Banjarmasin, tanggal 14 Maret 2014(Fotokopi Sesuai fotokopi).20.

Bukti T Il Int. : Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0114/KUM/2014 tanggal 14 Maret 2014tentang Penghapusan Tanah Barang MilikPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan DenganCara Dihibahkan Kepada Institut Agama IslamNegeri Antasari Banjarmasin (fotokopi sesuai asl).2.

KUM / / 2002 tanggal 31Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Proyek PengembanganUsaha Kecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur KeuanganKSP/ USP Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBMtahun 2002 ;.

KUM / II / 2003 tanggal 23Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana BergulirPengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui PerkuatanStruktur Keuangan KSP / USP Koperasi ;. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23/ KEP/ M.

KUM / II / 2003 tanggal 23 Januari 2003tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan UsahaKecil Dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USPKoperasi ;Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / II / 2004 tanggal 3 Februari 2003tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP / M.

KUM / II / 2003 tentangTeknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil Dan MikroMelalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP / USPKoperas'i ;Surat dari Koperasi Karya Bersama Nomor : 03 / KopKrb / PomXI!

KUM / Il / 2003 tanggal 23Januari 2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana BergulirPengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui PerkuatanStruktur Keuangan KSP / USP Koperasi ;Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI Nomor : 08 / KEP / M. KUM / Il / 2004 tanggal 3Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 23 / KEP /M.

disebut UKLUPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatandan Ahli menjelaskan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 27 tahun2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa: Setiap Usaha dan/atauKegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki IzinLingkungan. dan disebutkan pada Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib MemilikiAMDAL menyebutkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinyaberada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN SnbSelama persyaratan sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan terpenuhi yaitu rencana usaha dan/atau kegiatanmasih

baru (PIPIB).Untuk pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakanselama pemrakarsa kegiatan dapat memenuhi segala persyaratan yangdiatur dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa Ahli menjelaskan syaratsyarat sebelum izin lingkungan dikeluarkan,Pemrakarsa atau Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusundokumen lingkungan (AMDAL atau UKLUPL) sesuai dengan besaranrencana usaha dan kegiatan sebagaimana diatur pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa dalam hal kewajiban penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPLterhadap CV HORIZONTAL tidak dapat ditentukan karena ahli tidakdiberikan informasi Skala/Besaran Kegiatan sebagaimana disebutkan padaPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, Lampiran angka IV, Lampiran II dan Lampiran Ill.

Abhi menerangkan bahwa dalam Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Lampiran I.

MUHAMMADALI SIBUA Alias ELI, MUZAKIR SIBUA Alias KUM lalu istri Saksikemudian bertanya siapa yang telah melakukan persetubuhanterhadap korban, lalu korban mengatakan bahwa yang telahmelakukan persetubuhan terhadap korban adalah Sdra.MUHAMMAD ALI SIBUA Alias ELI, korban mengatakan bahwasaat itu korban dan tersangka Sdra.

MUZAKIR SIBUA Alias KUM; Poin 9: bahwa kejadian Terjadi pada hari dan tanggal sudah lupasekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukulHalaman 14 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tob20.00 wit didalam kamar mandi (MCK) di Desa Sangowo BaratKec. Morotai Timur Kab.

MUZAKIR SIBUA Alias KUM; Poin 11 : bahwa pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2019Sekitar Pukul 22.00 Wit saksi dan suami saksi datang ke kantorPolres Pulau Morotai untuk melaporkan perihal persetubuhanHalaman 15 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tobyang dilakukan oleh Sdra.

adalah merupakan perbuatan melawanhokum karena tidak ada sesuatupun yang dilakukan Pemohon haltersebut tidak benar dan tidak berdasar karena termohon menetapkanpemohon MUZAKIR SIBUA alias KUM karena termohon telah memiliki buktiyang cukup berupa keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk sertaketerangan tersangka MUZAKIR SIBUA alias KUMsebagaimana termohonuraikan di atas, alat bukti tersebut adalah merupakan faktafakta atauperistiwa hukum bahwa pemohon sdr MUZAKIR SIBUA alias KUM telahmelakukan

Bukti P2 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/36/X/2019tanggal 16 Oktober 2019 dan Surat Perintah PenangkapanNomor SPKap/44/X/2019/Reskrim tanggal 16 Oktober 2019,atas nama Muzakir Sibua Alias Kum;3.

hutan kayu berupa kayu olahan; Bahwa selain itu. menurut Permen LH dan Kehutanan NomorP.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LH dan Kehutanan Nomor :P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Pasal 4 ayat (1)menyebutkan : Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak dilengkapi dengan nota angkutan.

Permen LH dan Kehutanan Nomor :P.60/MenlhkSetjen/Kum.1/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan PermenLH dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 10ayat (1) menyebutkan : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Permen LH dan Kehutanan Nomor : P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LH dan Kehutanan Nomor : P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan nota angkutan.