Ditemukan 126119 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon:
YAP LING LI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
48 — 15
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Cms
Tanggal 23 Maret 2020 — Pemohon:
EM SOELAEMAN S.,SH, M.Hum Bin HASAN RO'I
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Banjarsari Polres Ciamis
2.Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis
34 — 8
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 29/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
55 — 32
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 113/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
1.RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA, SH
2.ENNI MARTALENA PASARIBU, SH, MH, MKn
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
66 — 194
  • TAP /73.b / XII/2019/Ditreskrim tertanggal 6 Desember 2019 Tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor RAJA ADIL JANNUS SINAMBELA, SH dan ENNI MARTALENA PASARIBU Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Termohon) adalah Sah;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Termohon sebesar NIHIL
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 06-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Stb
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
Irwansyah
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Kepala Kepolisian Sektor Padang Tualang
16 — 12
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Rap
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
ASLIAH RITONGA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU
27 — 6
  • Melakukan Gelar perkara terhadap hasil penyidikan Laporan PolisiNomor: LP/238/II/2017/SU/RESLBH tanggal 06 Februari 2017, atasnama Pelapor ASLIAH.Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan didapat faktafakta sebagaiberikut :1.
    negeri dengan menyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Hakimberpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai tidaksahnya penghentian Penyidikan merupakan materi dari Praperadilan;Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke1 dan ke2 KUHAP merumuskanpengertian Penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa Penyidikadalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan Penyidikan,Sedangkan Penyidikan
    Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak Pidana;Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapatapa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatanpelanggaran dan kejahatan, maka dalam hal ini penyidik berwenangmenghentikan penyidikan;2.
    2020,tentang penghentian penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/238/II/2017/SU/RESLBH tanggal 06 Februari 2017, an.
    menyebutkan Penghentian Penyidikan dilakukanmelalui Gelar Perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon IIsejak menerima Laporan dari Pemohon tentang dugaan tindak pidanaPemalsuan Tanda Tangan dalam Surat Ganti Rugi Tanah (bukti TI.T.II17)kemudian menerbitkan Surat perintanh Penyidikan (bukti TI.T.II2) lalumenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti suratbertanda TI.TII3) dan melakukan pemberkasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-10-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Pra/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Oktober 2017 — Pemohon:
DEDDY WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR SUMUR BANDUNG
100 — 79

  • 2. Menyatakan tidak sah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon (in casu Kapolsek Sumur Bandung).

    3. Menyatakan tidak sah tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/19.B/VII/2017/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan dan Surat perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/317.B/VII/2017/Reskrim, Tanggal 31 Juli 2017 .

    4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali perkara pidana dan melanjutkan penyidikan atas nama Tersangka DONNY SOPANDI, ST, MM dan dr. SANDY SOFIAN SOPANDI yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1954/B/X/2015, tanggal 23 Nopember 2015 ;

    5. Membebankan kepada Termohon seluruh biaya perkara permohonan yang hingga kini masih Nihil.

    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
    penyidikan.
    Apakah keputusan penghentian penyidikan telah melalui duatahapan gelar perkara luar biasa? Apabila tidak, maka patut diduga bahwapenghentian penyidikan belum dilakukan sesuai dengan prosedur ; Bahwa oleh karena itu, tindakan Termohon yang menerbitkan Surat perintahPenghentian Penyidikan (SP3) No.
    TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (DISINGKAT DENGANSP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANGDITERBITKAN OLEH TERMOHON (IC.
    dan Surat perintah71Penghentian Penyidikan Nomor: SP.
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Khusus
Register : 14-03-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN WATAMPONE Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wtp
Tanggal 1 April 2022 — Pemohon:
H.MAPPA
Termohon:
1.Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
2.KEJAKSAAN NEGERI BONE cq. KASI PIDUM
45 — 6
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2022 — Pemohon:
Adi Yusnida
Termohon:
Polsek Pontianak Kota
48 — 22
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 27-06-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 14 Juli 2023 — Pemohon:
YE XIAO YUN
Termohon:
KAPOLDA JATIM
14 — 11
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 12/Pid.Pra/2019/PN Tng
Tanggal 20 Mei 2019 — Pemohon:
SAHARA IMANUDDIN
Termohon:
KAPOLRES TANGERANG SELATAN
103 — 78
  • oleh karena pokok permasalahan didalam permohonanaquo adalah tentang Penghentian Penyelidikan , maka terlebin dahulu Hakim akanmengutip pengertian penyelidikan sebagaimana yang dicantumkan didalam UUNo.8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dalam Bab tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
    Penyelidikannya ,Termohon melakukan GelarPerkara dan masingmasing personil yang bertugas melaksanakan PenyelidikanSesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perintahn Penyelidikan , memberikanPendapat/Saran atas hasil Penyelidikannya (bukti T32 sampai T34), danberdasarkan hasil gelar perkara tersebut , dari Hasil penyelidikan yang telahdilakukan, disimpulkan terhadap tindak pidana Memasuki pekarangan orang laintanpa jjin yang berhak yang dilaporkan Sahara Imanuddin (i.c Pemohon ) tidakdapat dipakai ke tingkat penyidikan
    dalam salah satu babnya yaitu BAB X Bagian Kesatu mengaturmengenai Praperadilan, sebagaimana sudah diatur secara limitative dalam pasal77 huruf a KUHAP ;Bahwa dalam pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan :Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa danmemutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang :a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
    , sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu tentang :a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;b) Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Praperadilan berdasarkan penjelasan diatas hanyalah menguji dan menilaitentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukanpenyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatanpenangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
    Penyelidikan yang ditetapkan termohon telah disampaikan kepadaPemohon sesuai dengan bukti P6 dan sesuai juga denagn bukti T39 ;Menimbang bahwa oleh karena apa yang menjadi objek Pra Peradilantersebut sudah ditentukan secara terbatas sesuai denganPasal 77 KUHAP, makatidak ada alasan bagi Hakim untuk menafsirkannya karena sudah jelasaturannya ; Bahwa jika menurut Termohon tidak ditemukan adanya peristiwapidana berdasarkan hasil penyelidikannya, maka tidak ada alasan untukmelanjutkan pemeriksaan ketingkat penyidikan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 09-03-2022 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 30 Maret 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolian RI Kepoisian Daerah Nusa Tenggara Timur
37 — 10
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
AHMAD DIPODITIRO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, cq. KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
156 — 86
  • Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
    Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnyaTERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :20. Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnyaTERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :e SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor :SPPP /43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31Desember 2020 yang di tanda tangani oleh KEPALAKEPOLISIAN RESORT JAKSEL KOMISARIS BESAR POLISIBUDI SARTONO. S.I.K,.
    (Bukti T34) dan (BUKTI T35)Dengan demikian Proses Penyelidikan dan Penyidikan danpenghentian Penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadapkasus LP / 1583/ K/VIII/2018/PMJ/Res Jaksel tanggal 28Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAFY BYA.
    . maupun Pekap O06 Tahun2019 Tentang managemen Penyidikan Tindak Pidana danperaturan lainnya.ll.
    penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dantersangka atau penasihat hukumnya.(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusanpraperadilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkanpenyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutanpenghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 menyebutkan sebagaiberikut:(1) Penghentian penyidikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
HANDAJA DHARMAHUTAMA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KAPOLDA RI CQ KEPALA POLRES METRO JAKARTA PUSAT
2.PEMERINTAH R.I Cq KEJAKSAAN AGUNG R.I
165 — 185

  • - Menolak eksepsi Termohon II;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/S.7/II/2018/Restro JP tanggal 5 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan
    Alexis Soesty Astoeti Soedibjo, OSU adalah tidak sah secara hukum;
  • Memerintahkan Termohon I untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor S.Tap/60/S.7/II/2018/Restro JP tanggal 5 Februari 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas Tersangka Sr.
    Alexis Soesty Astoeti Soedibjo, OSU;
  • Memerintahkan Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan terhadap Laporan Polisi No. 025/K/I/2012/Res.JP tertanggal 07 Januari 2012 dan Laporan Polisi No. 161.A/A/V/2013/Restro.JP tertanggal 28 Mei 2013;
  • Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
  • Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
    • Bahwa berdasarkan Laporan polisi tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan administrasi penyelidikan dan Penyidikan (vide pasal 1butir 2 dan butir 5 KOHAP) sebagai berikut:2.1 Surat Perintah Tugas;2.2 Surat Perintah Penyidikan;.
    Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Pendapatan tersebut selanjutnyaTermohon menerbitkan administrasi Penyidikan (vide pasal 1 butir 2dan butir 5 KUHAP) sebagai berikut:5.1 Surat Perintah Tugas;5.2 Surat Perintah Penyidikan;5.3 Surat perintah dimulainya Penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi DKI Jakarta;6.
    Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/3231/C.12/VIII/2017/Res JP,tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda T 8 d; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/227/S.6/II/2015/Res JPtanggal 4 Februari 2015, diberi tanda T 9 a; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/609/S.6/IV/2015/Res JPtanggal 20 April 2015, diberi tanda T 9 b; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/1370/S.6/VII/2015/Res JPtanggal 27 Juli 2015, diberi tanda T 9c; Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P Sidik/1509/S.6/VIII/2015
    , diberi tanda T 36;Surat Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda T 37;Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T 38;Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala KejaksaanNegeri Jakpus, diberi tanda T 39;Perjanjian Kerjasama antara Perkumpulan Strada dengan PT.
    Hasil Penyidikan No.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Pra/2017/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon:
JULINA
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDASU
2.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN
4.KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTABES MEDAN cq KASAT RESKRIM POLRESTA MEDAN cq KAPOLSEK MEDAN BARU
5.KANIT RESKRIM POLSEK MEDAN BARU
6.PENYIDIK PEMBANTU PADA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU an BRIPKA SRI STINA DEWI SH
1 — 0
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 13-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juni 2022 — Pemohon:
MARIA CHRISTIANTY
Termohon:
SUBNIT III RESKRIM POLSEK METRO PENJARINGAN
23 — 12

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Dik.34/IV/RES 1.11./2022/ Sek.Penj, Tanggal 16 April 2022 terhadap Laporan Polisi No: 396/180/K/IV/2021/Sek.Penj Tanggal 26 April 2021 atas Nama PELAPOR MARIA CHRISTIANTY dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No: B/1169/IV/ RES.1.11/ 2022/Sek.penj tanggal 16 April 2022 Rujukan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tpg
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
1.BOYAMIN Bin SAIMAN
2.KOMARYONO, SH
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
3.Kepala Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Kepulauan Riau
4.Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Prov. Kepri
185 — 731
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 153/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
Desyana,SH.MH,dkk
Termohon:
Bareskrim Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Korupsi
132 — 83
  • bidang penyelidikan dan penyidikan tindakpidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundangundangan lainnya.
    SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/II/2016/Dit.Reskrim Um,tanggal 5 Februari 2016, TERMOHON PRAPERADILAN telahmelakukan tindakan penyidikan terhadap berdasarkan Laporan PolisiNo.: LP/226/II/2015/Bareskrim, tanggal 24 Februari 2015 atas atasdugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atauPasal 3 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
    Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya SuratPerintah Penyidikan meliputi:a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sullit.b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit.c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang.d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah10.11.Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Denny Indrayana adalahterlapor atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatanimplementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada KemenkumhamRI T.A 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
    , karenafaktanya proses penyidikan atas perkara aquo masih berjalan.2.
    Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohontelah melakukan penghentian penyidikan karena tidak dilimpahkannyaperkara aquo ke Pengadilan adalah dalil yang sama sekali tidakberalasan. Perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini bahwapenyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum olehkarenanya proses penyidikan tidaklah bisa dianggap remeh dan mudahserta tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 09-05-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 33/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Juni 2022 — Pemohon:
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA
Termohon:
1.Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
2.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
51 — 24
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-12-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 2 Januari 2023 — Pemohon:
HJ. KASMAWATI BINTI H. MUHAMMADIAH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
46 — 17
  • Muhammad Amir Jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/73/XII/ RES.1.24/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2022 adalah sah menurut hukum;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Nihil;