Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untukmenikah, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram maupunsepersusuan, pada waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugatberstatus perawan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berceraidan tetap beragama Islam;Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 0115/Pdt.G/2019/PA.PmkMenimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pernikahannya denganTergugat haruslah dianggap sebagai pengakuan murni dan dapat diterimasebagai bukti sesuai dengan hujjah syar'iyyah

O) agells 18 slyArtinya : Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya:Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkandalil/nujjah syar'iyyah dari Kitab Syarqowi Ala atTahrir halaman 302 untukselanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagaiberikut :Artinya : Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, makajatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai denganbunyi lafadznya;Menimbang, bahwa selanjutnya

PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajosetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah

Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tanggaa quo;Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri olehPenggugat dan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannyayang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untukbercerai dengan Tergugat, sehinggga telah menjadi fakta tersendiri yangsemakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranitu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihhujjah syar'iyyah

Agama Kecamatan Air Batu untuk dicatat perceraianPenggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan AgamaKisaran Nomor WAA11/233/HK.05/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA PengadilanAgama Kisaran Tahun 2016, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amarputusan ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :6wYlyO Wg eo Hlolhiclglarg Ul dw wold lis J blot > wii 15 L7login 7 Moo VI YS wi Li Ijadyg log) lic Ew & pits olgd avo (5 Ley Y leo slWai lb aslb galbHal. 13 dari 16 halaman Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Mtp89

/TUADA.MA/X/2002 tanggal 2 Oktober2002 maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timuruntuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan SerpongTangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

PA.AGMMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :xed SI 5gArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz sollArtinya: Kemudharatan harus disingkirkaMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Hal. 13 dari 16 halaman Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.MtpIg to Hl is lLiclglarmg Jl aw wo lal lis oJ la Ig do is 5 198ve uve La Lacy log) Lio I Qu dps I lao aro Us, VlLoosl x VioBas L aalle lgalle gin z Meo i910

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

urusan tersebut menyangkutdiri dan harta kekayaan anak a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana terteradalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Putusan No. 0311/Pdt.G/2013/PA.LKsedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi:Jlin prodMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:ade gll erg arg Jl at, prt ris!

Penetapan No.252/Pdt.P/2021/PA.Kagpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:ayy arg JlArtinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah

Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan SiantarBarat dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatatperceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor242/Pdt.G/2017/PA.Pst tanggal 19 Desember 2017, Penggugat dibebaskan darimembayar biaya perkara;Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/201 7/PA.PstMengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah