Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Altur Junus Samuel Simanjuntak;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 65/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa putusan BPSK Kab.

Terlebihbaru kali ini dalam suatu putusan halhal dalam gugatan yangdisampaikan termohon keberatan ditulis sama persis dalampertimbangan putusan BPSK tersebut sehingga seolaholah dibuatorang yang sama.Dalam putusan BPSK tersebut pertimbangan hukum adalah sebagaiberikut :Menimbang bahwa :1.

BahwaMenimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 tahun 2010pada Pasal 2Sehingga Majelis BPSK Kab.Batu Bara berpendapat bahwa Konsumendan Pelaku Usaha adalah dapat disebut sebagai konsumen dan PelakuUsaha dan juga telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaikonsumen dan Pelaku Usaha maka dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat sengketa a quomaka Majelis BPSK Kab.

quo, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yangdiajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranahsengketa konsumen.

BPSK Batubara telah terbukti melampauikewenangannya sehingga Putusan BPSK batubara tersebut (objeksengketa) telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum samasekali, dan batal demi hukum.Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukangugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuatoleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuanPemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa danmemutus gugatan yang

738 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa apabila mendasarkan pada apa yang ditulis secara sadar olehMajelis BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, tentu dapat terlihatdengan jelas, bahwa Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas namaPengadu/KonsumenWaniat dimaksud, telah diputus melebihi jangkawaktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, yaitulebih dari 21 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan/gugatan/pengaduan konsumen, yakni dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan07 Desember 2016;3.5.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten

AlMurabahah, tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapanDesy Arisanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu;Keberatan Kelima:Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan memutus pengaduan Konsumen/Pengadu karenaBPSK Kabupaten Batu Bara bukan BPSK yang terdekat dari tempat tinggalKonsumen/Pengadu, melainkan BPSK yang terdekat seharusnya adalah BPSKPekanbaru;1.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden RepublikIndonesia

, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara PerkaraNomor 1243/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 07 Desember 2016 adalahHalaman 20 dari 39 hal.

Sengketa Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yangdiperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) UndangUndangNomor 8 Tahun 1999....

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:*Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmegajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;.

562 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkanketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan setiapkonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelakuusaha di BPSK tempat berdomisili konsumen atau pada BPSKterdekat;2. Bahwa domisili dari kKonsumen (ic.

dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangUndangan yang berlaku;Bahwa demikian juga mengenai amar putusan BPSK angka 3 yangmenyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil Majelis BPSK ...dst, mohon ditolak karenaputusan BPSK a quo tidak berdasarkan hukum dan keadilan akantetapi hanya berdasarkan uraian dalildali gugatan Tergugat(Termohon Keberatan) yang diambil alin secara keseluruhan menjadipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;

tidak pernah diperlinatkan akta perjanjiankredit dan tidak pernah dihadirkan saksi ahli untuk menilai danmemberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang klausula bakudalam perjanjian kredit yang dibatalkan tersebut sehingga amarputusan Majelis BPSK a quo adalah sesat dan menyesatkan;Bahwa secara hukum Majelis BPSK tidak berwenang membatalkanperjanjian kredit karena suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajibankepada para pihak.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara Penggugat / Teradu dan Tergugat / Pengadu; ----------------3.. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Tasikmalaya Nomor : : 15/A/BPSK-Kota.Tsm, tanggal 21 April 2014; ---------------------4.. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; --------------------------------------------------5..

Kota Tasikmalaya, perihal Penolakan/Keberatan atas Putusan BPSK No. 15/A/BPSKKota.Tsm/IV/2014 (terlampir);2 Bahwa, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 52 huruf a UURI No. 8/1999 tentangPerlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa :" Tugas dan wewenang BPSK meliputi:a.

hukum tetap" hal tersebut sebagaimana disebutkan pasal 15 ayat (2) UURI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto pasal 224 HIR, sehingga mempunyai kekuatanhukum "eksekutorial", akibatnya, jika harus kembali ke "penyelesaian BPSK" adalah"seolaholah BPSK bisa mementahkan "Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap" untuk itu putusan BPSK tersebut melanggar hukum, batal demi hukum, dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, aliastidak dapat

dilaksanakan, apalagi amar putusannya melulu hanya mengabulkan keinginansepihak PENGADU (TERGUGAT), terlebih lagi alasanalasan dalam pengaduan tersebutyang notabene telah dikabulkan bulatbulat seluruhnya dalam amar putusan BPSK tersebut(putusan perstek), padahal TERADU, sekarang PENGGUGAT telah hadir pada persidanganBPSK tersebut dengan telah mengajukan jawaban tertulis disampaikan di persidangan BPSKdan tertuang serta dikaui termuat dalam putusan BPSK No. 15/A/BPSK Kota.Tsm/IV/2014tanggal 21 April

2014, oleh karena itu seharusnya BPSK tidak memutus dengan perstekkarena TERADU (PENGGUGAT) telah pernah hadir dipersidangan BPSK tersebut danmenyampaikan jawaban sebagaimana termuat dalam putusan BPSK tersebut.

yang telah berkekuatan hukum tetap" untuk itu putusan BPSK tersebut melanggarhukum, batal demi hukum; bahwa oleh karenanya putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, alias tidak dapat dilaksanakan; bahwa disamping itu pula, Penggugat sebagai pihak Teadu telah hadir padapersidangan BPSK tersebut dengan telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dipersidangan BPSK dan tertuang serta diakui termuat dalam putusan BPSK No. 15/A/BPSKKota.Tsm/IV

- Membatalkan putusan BPSK No.19/A/BPSK/-Kota Tasik / V / 2014 Tanggal 02 Mei 2013 ,dengan segala akibat hukumnya ; - Menyatakan permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK tidak dapat diterima - Menyatakan permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK di tolak ;- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengingat surat perjanjian Kredit No.021113200646 tertanggal 23 Agustus 2013 dan surat penyerahan Fidusia tersebut, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut ;

Membatalkan putusan BPSK No.19/A/BPSK/Kota Tasik / V / 2014Tanggal 02 Mei 2013 ,dengan segala akibat hukumnya ;3. Menyatakan ,permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK tidakdapat diterima4. Menyatakan, permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK di tolak ;5. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi dan merugikanPENGGUGAT ;6.

konsumen ke BPSK Kota Tasikmal;aya telah memenuhisyarat :b.

Menolak Gugatan ( keberatan) Penggugat terhadap Putusan BPSK nomor19/A/BPSK/Kota.Tsm/V/2014/Tanggal O02 Mei 2014 UntukSeluruhnya;2. Menguatkan Putusan BPSK Nomor: 19/A/BPSKKota.Tsm/V/2014/Tanggal 02 Mei 2014;3.

tersebut hanya sebatas pada formalitas (ketentuan formil)putusan BPSK saja sesuai yang diajukan Penggugat keberatan hanyalah sebatas padaamar putusan BPSK Tsm No. 19 / A/ BPSK Kota TSM / V/2014 tertanggal 02Mei 2014.Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Ayat (3) Perma No.1 tahun 2006 tersebutditentukan bahwa syarat untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK adalahsebagaimana yang ditentukan juga dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang17Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: a.

Membatalkan putusan BPSK No.19/A/BPSK/Kota Tasik / V / 2014 Tanggal 02Mei 2013 ,dengan segala akibat hukumnya ; Menyatakan permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK tidak dapatditerima Menyatakan permohonan pengaduan PENGADU kepada BPSK di tolak ; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengingat surat perjanjianKredit No.021113200646 tertanggal 23 Agustus 2013 dan surat penyerahanFidusia tersebut, serta suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perjanjiankredit tersebut ; Menyatakan Pihak Ketiga

38 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 446/PGARBII/JSIV/BPSK/BB/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016, Perihal PanggilanPersidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Dipo Star FinanceCabang Pekanbaru, pada hari Rabu/tanggal 23 Maret 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dan bersesuaian

Pemohon Keberatan tidak pernah memilih Arbitor sebagai AnggotaMajelis BPSK;d.

/2001, sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolakHalaman 9 dari 30 hal.

Keberatan atas Penyimpulan Fakta Hukum, Pertimbangan Hukum yangkeliru oleh BPSK serta Amar Putusannya;1.Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan.

, karena BPSK hanya memilikikewenangan terhadap sengketa konsumen atas barang/jasa yang habisdikonsumsi.

49 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Secara Mutlak/Absolut Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara A quo.Alasan Hukum:1.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkanketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 TentangPembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan setiapKonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat;2. Bahwa domisili dari Konsumen (ic.

Tergugat/Termohon Keberatan)adalah di Huta Purwosari Atas, Desa Dolok Mainu, Kecamatan DolokBatu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,sehingga BPSK di tempat domisili Tergugat (Termohon Keberatan) atauBPSK yang terdekat adalah BPSK Pematang Siantar;3. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan 2 Keputusan Presiden Nomor18 tahun 2010 tersebut maka BPSK Kabupaten Batu Bara telahmelanggar kewenangan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkaraa quo;.

Keberatan KelimaTentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit Perkara a quo;Alasan Hukum:1.Bahwa pada angka 5 amar putusan BPSK Kabupaten Batu Baraberbunyi menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat danditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen/almarhum Masri dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dantidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK telah mengaitkan perjanjian kredit tersebut denganfungsi

MENGADILI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan/PENGGUGAT/dulunya Tergugat dengan Termohon Keberatan/TERGUGAT/dulunya Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2019, tertanggal 3 Januari 2019 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan

15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

545 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga Putusan BPSK Nomor 1645/Arbitrase/BPSK/BB/X1/2016 tanggal 25 November 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku maupun faktafakta hukum yang sebenarnyaterjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketaKonsumen atas nama Termohon Keberatan tersebut di BPSK hinggamenghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari PemohonKeberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Kisaranmerupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antaraTermohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf mdan

rugi sebesarbesarnya Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannya danHalaman 14 dari 42 hal.

yang disebabkan debitur tidakmembayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telahmenyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Arif Rahman ;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016,tanggal 20 Januari 2017, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 1015/Arbitrase/BPSKBB/TX/2016, tanggal 20 Januari2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.3.

(BPSK) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan lrahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini;TENTANG POKOK PERKARA Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalildalil

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Dalam Eksepsi.1.Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat (1), ayat (2),ayat (3) mengajukan keberatan atas putusan Majelis BPSK tersebutempat belas hari kerja dari tanggal putusan ditetapbkan sampai dengankami menyerahkan gugatan keberatan/menolak putusan BPSK danmengajukan gugatan rekonvensi;Bahwa pada prinsipnya

karena masalah perjanjian pembiayaan adalah masuk dalamkategori hukum perdata, dan untuk membuktikan kebenaran materil danformil atas ungkapan masingmasing pihak, maka pihak Tergugatmohon kepada Majelis BPSK untuk melimpahkan kasus ini kepadalembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru danBPSK Pekanbaru tidak memiliki kewenangan atas perkara ini;Dengan demikian kami mohon untuk tidak melanjutkan perkara tersebutatau menolak segala pertimbangan hukum Majelis BPSK KotaPekanbaru karena

Demi keadilan dimohon untuk dapat melaksanakan putusan seladengan membatalkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013;Dalam pokok perkara:2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;2.3.

Menetapkan serta menguatkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/PTS/BPSK/2013;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat mengembalikan uang Penggugat;Ill. Dalam Pokok Perkara (Rekonvensi):1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa uangTergugat Rekonvensi Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah)secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi;3.

)adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,jelas secara otomatis lembaga BPSK tersebut selalu mengedepankan logikahukum berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen.

787 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

konsumen oleh BPSK melaui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud daam Pasal 3 hurufa, dilakukan atas dasar pilihnan dan persetujuan para pihak yangHalaman 6 dari 25 hal Put.

Nomor 787 kK/Pdt.SusBPSK/2017a.Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), padaPasal 5 ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)*;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)diterima oleh Pemohon Keberatan

Menjatuhkan sanksi administratif kKepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat";d).

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batu Bara;e).

Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yangmelanggar ketentuan Undang Undang ini;Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";.

812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Keberatan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PengadilanNegeri Lubuklinggau Nomor 21/PDT.SUS/BPSK/2015/PN.LLG tanggal 21September 20151.

aturan hukum mengenai tata cara pengajuan Keberatan terhadapPutusan BPSK, baik yang ada dalam UU Nomor 8/1999, tentangperlindungan konsumen maupun peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2006 tentanog tata cara nengaiuan keberatan terhadan PutusanBPSK, walaupun pemberitahuan Putusan BPSK tersebut diterima olehpara pihak tertanggal 29 Juli 2015;Adapun alasan keberatan adalah sebagai berikut :a.

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak hadir pada saat MajelisPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15.PSK/BPSK/VI/2015, diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau,membacakan Putusannya pada tanggal 16 Februari 2015, PemohonKasasi/Pemohon Keberatan baru diberitahukan secara resmi perihalPutusan BPSK tersebut pada tanggal 29 Juli 2015 (bukti P7) danselanjutnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mendaftarkanpermohonannya melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau padatanggal 19 Agustus 2015

Bahwa sesuai dengan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2006 tentangtata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK jo.

Keberatan Terhadap Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa KonsumenNomor 15.PSK/BPSK/VI/2015, Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Lubuklinggau, tanggal 16 Februari 2015, adapun alasan keberatanadalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat sangat keberatan denganPertimbangan Hukum dan isi Putusan Majelis Penyelesaian SengketaKonsumen Nomor 15.PSK/BPSK LlIg/VI/2015, karena sama sekali tidaktepat dengan mempergunakan pertimbanganpertimbangan hukum yangsalah dan keliru serta mengabaikan

456 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbantah/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbantah/Terbanding telahmengajukan pengaduan/gugatan sengketa konsumen terhadap PemohonKasasi dahulu Tergugat/Pembantah/Pembanding, telah diputus oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor02/PTS.ARB/BPSK

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011, yang amarnya berbunyi:Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas:Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau jika iaberhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah, dengan disertai oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum, untuk melaksanakanPenyitaan Eksekusi terhadap; 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna putin, Nomor Polisi F 1346 CT,milik Rahmat Dangdanggula (Termohon Eksekusi), beralamat di JalanRasamala Nomor 58, Komplek

) Kota Bogor, Nomor 2/pts.ARB/BPSK/XII/2011 sampai denganBantahan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;Dalam Pokok Perkara:Primair:1.

Nomor02/PTS.ARB/BPSK/XII/201 1;4. Menghukum Terbantah untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;5. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara;Subisdair:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telahmemberikan putusan Nomor 137/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr tanggal 11 April 2016yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak Provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara:1.

Hukum BadanHukum yaitu PT Lantasindo Prima Wisata sebagai Pelaku Usaha, sesuaiUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pasal 1 ayat(1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal memiliki kKekayaan terpisah darianggotanya;Bahwa berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) kota Bogor) Nomor 02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011, mewajibkanTergugat membayar/mengembalikan.......... dst, dengan demikianseharusnya Pengadilan

379 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 yang amarnya sebagaiberikut:leMengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen) untuk seluruhnya;2.

Bahwa Amar Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Kota surakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tanggal 8 Maret 2013 sebagaiberikut:a. Mengabulkan Permohonan Pengadu (Konsumen)untuk seluruhnya;b.

Membatalkan Putusan BPSK kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8Maret 2013;2. Menerima dan mengabulkan daiildalilkeberatan Pemohon Keberatan/ Teradu;3. Menyatakan sah Surat Perjanjian membukakredit Nomor 302.863.A.12.08.12 antara KSPBintang dengan Sri Sukarni;4. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Teradu tidak mempunyai kewajiban hukumapapun terhadap Termohon Keberatan/Pengadu;5.

Sri SukarnibintiWiryosemitro sah sebagai barang jaminan;Subsidaire Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yangseadiladilnya;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telahmemberikan putusan Nomor 84/Pdt.G/BPSK/2013/PN Ska tanggal 8 Mei 2013yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIMenerima Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Kota SurakartaNomor 0303/JK/II/2013/BPSK Ska tertanggal 8 Maret 2013, dari PemohonKeberatan/Teradu Rudi Wijaya selaku Ketua Koperasi Simpan

Dengan memasukan Rudi Wijaya sebagaisubjek dalam Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri SurakartaNomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska. telah salah dalam menentukansubjek hukum dalam putusan. Oleh karena itu, Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/BPSK.2013/PN Ska harusdibatalkan;.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor: 011/PK/VI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Batal Demi Hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

90/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Smd

Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memilikikewenangan untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalahhanya berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa artinya;Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kKewenanganuntuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimanadalam perkara ini secara nyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Sumedang telah memaksakan diri tetap memeriksa danmengadili sengketa perkara

22 tahun 2013 yang menyebutkan setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat Domisilikonsumen atau BPSK terdekatMenimbang, bahwa BPSK Sumedang dalam menyelesaikan sengketaKonsumen mem;punyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalampasal 52 dan pasal 54 Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen..

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Sumedang Nomor : 11/PK/VV/2016,tanggal 28 Oktober 2016.3.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor: 011/PK/VI/2016tanggal 28 Oktober 2016 Batal Demi Hukum;3.

M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 449/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 6 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

146 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

, terlebin dahuluharus mempertimbangkan halhal sebagai berikut: Apakah BPSK DKIJakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumenselaku Penggugat?

Pemohon Keberatan menolakputusan BPSK DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidakmempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum.

Biaya Advokat Tidak Dapat Dibebankan oleh BPSK DKI Provinsi Jakartaterhadap Pemohon Keberatan;BPSK DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya Mengabulkan jasa HukumPengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Tuntutan Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan membayar biayaadvokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) yang dikabulkan oleh BPSK DKI Jakarta jelas sudah menyalahihukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;Dalam hukum acara

Brt, tanggal 23 Februari2016 juncto Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKIJakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

Brt, tanggal 23 Februari 2016 junctoPutusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor006/A/BPSKDKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

207/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Bgr

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBogor tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraaquo;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor No. 25/Pts. Aro/BPSK/XI/2020, Tgl 30 November2020 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bogor No. 25/Pts. Aro/BPSK/XI/2020, Tgl 30 November2020;5.

Bahwa betul bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan untukyang kedua kalinya ke BPSK dengan Nomor Register 25/P3K/BPSK/IX/2020yang berujung pada dikeluarkannya keputusan BPSK Kota Bogor No.25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020.

Menyatakan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;4. Menguatkan Putusan BPSK Kota Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020tanggal 30 November 2020;5. Menyatakan Putusan BPSK KOta Bogor Nomor 25/Pts.Arb/BPSK/X1I/2020tanggal 30 November 2020 dapat dieksekusi melalui Sidang PenetapanEksekusi pada Pengadilan Negeri Kota Bogor;6.

Kota Bogor No. 25/Pts.Arb/BPSK/XI/2020 tanggal30 November 2020, diberi tanda T10;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 23/BAP/BPSK/X/2020 tanggal28 Agustus 2020, diberi tanda T11.a;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 231/BAP/BPSK/X/2020 tanggal21 Oktober 2020, diberi tanda T11.b;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 233/BAP/BPSK/X/2020 tanggal2 November 2020, diberi tanda T11.c;Foto copy Berita Acara Pra Sidang BPSK No. 233/BAP/BPSK/X/2020 tanggal9 November 2020, diberi tanda T11

(BPSK) Kota Bogor No.25/Pts.

517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

., dan kawan, Para Advokat, beralamatdi Jalan Kodam Raya, Nomor 4, Kelurahan Sumur batu, KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (selakuPenggugat dalam Perkara BPSK);MelawanPT WAHANA AUTO EKAMARGA, yang diwakili oleh Direktur,Darwin Maspolim, berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 18, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D.

., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di JalanMartapura Nomor 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 21 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK) telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Penggugat(Mobil Jaguar Type X2.0 Nomor Mesin 309362425YC, Nomor RangkaSAJAGS1IN53YD17208, BPKB Nomor 8976817G dan STNK NomorB2222HF tanggal 21 Mei 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah);e Memerintahkan Penggugat menyerahkan mobil Jaguar tersebut kepadaTergugat beserta dengan suratsurat/dokumen kepemilikan atas mobiltersebut;Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan (selaku Penggugatdalam Perkara BPSK

diterima tidak sesuai denganperjanjian atau tidak sebagaimana (Ayat h);Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI adalah sangat tidak berdasarkarena Pemohon Keberatan sesuai fakta dan buktibukti sudah memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan;Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSKDKI haruslahditolak;Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSKDKI pada halaman 5 alinea 7, yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam proses persidangan di BPSK

DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSKDKI/I/2014;Bahwa hingga selesainya perbaikan mobil Termohon oleh Pemohon tidakmelakukan pembayaran biaya dan ongkos, oleh karena itu kewajiban Termohon belumdipenuhi, maka tidak tepat kewajiban Pemohon harus dipikulkan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.G/BPSK/ 2014/PN Jkt.