Penggugat:
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Star Energy Geothermal (WAYANG WINDU) Ltd;Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., MM (Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) ;3. Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH(Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.Apada Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;4. Rizal Alpiani, SH (Kepala Sub BagianBantuan Hukum I.C pada Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;5. Setya Pramusinta, SH., LL.M (KepalaSub Bagian Bantuan Hukum, DirektoratJenderal Anggaran Kementerian Keuangan) ;6. Sahat B. H. J.

Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, SH(Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan) ;11. Hermin Wakhyudi, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;12. Rudi Purnomo, SH (Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan) ;Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 105/G/2012/PTUNJKT13.

Devyanti Intan Perwita, SH (Pelaksanapada Sub Bagian Bantuan Hukum,Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan) ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pegawai pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 105/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 4 Juli 2012tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;.

Penggugat: PT DAYA SAKTI; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AYUN JAYA MOTOR.;

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :RANTO SUPRAPTO, SH., Pelaksana pada KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungLANDO A SIRINGO RINGO, SE., Pelaksana padaKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok ; ELITA MARIANT P, SH, Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; CHRISTIAN, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksanapada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum Kementerian

RUDI PURNOMO, SH., Pelaksana pada BagianBantuan Hukum JI, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Jalan Ahmad Yani 13230, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU81/BC/2012, tertanggal 6Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ PEMBANDING;MELAWANPT.

Penggugat:PT Nikkoindo Cemerlang;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA;

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku) Pemohon Keberatan) Nomor B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016telah menindaklanjuti surat Termohon Keberatan yang pada intinyamenyampaikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memilikidan menguasai informasi dimaksud;3.

teknis dan administrasi kepada Presiden atashasil tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian SekretariatNegara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005 tentang Kementerian Sekretariat Negara;5.

Segala tindakan Presiden menjalankankekuasaan dan pemerintahan negara dilakukan administrasinyaterlebih dahulu melalui Kementerian Sekretariat Negara. Denganbegitu, Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara secaraadministratif merupakan kesatuan sebagai Badan Publik;b.

adanya bukti/catatansurat masuk penerimaan Dokumen TPF Munir di Kementerian SekretariatNegara.

Hal ini menunjukkanMajelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara a quo telah salahmenerapkan aturan mengenai kewajiban Kementerian SekretariatNegara;Halaman 24 dari 32 halaman.

CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Jabatan Staf pada Bagian Hukum danKerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok ILantai 5 dan 6, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/VISET/2014, tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesteceesteeeenaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

Untuk itu mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objeksengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.285/VIBIKPHH/2014, Tanggal 09Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketa tersebut.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian KehutananPasal 7 yaitu : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai~ berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;17.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanDirektur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printahbayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : 8.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JendralBina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayar iuran izinusaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPITUPH ) Nomor : 8.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ; 4.

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK

;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, diwakilioleh Khofifah Indar Parawansa, selaku Menteri SosialRepublik Indonesia, dalam hal memberi kuasa kepadaBhakti Nusantoro dan kawankawan, kesemuanya Pegawaipada Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2015;2.

sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1997 Desa/Kelurahan RanononcuKecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atas nama pemegang hakDepartemen Sosial RI merupakan aset milik Kementerian Sosial RI(dahulu Departemen Sosial RI) yang telah diserahkan kepada PemerintahProvinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor KEP57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/KekayaanNegara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialinkan KepadaPemerintah Daerah, sebagaimana

Nomor 683 K/Pdt/2017Kabupaten Poso atas nama pemegang hak Departemen Sosial RI telahdiserahkan oleh Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tengah, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatankepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik obyeksengketa pada saat ini dan bukan kepada Menteri Sosial RI, hal inidikarenakan obyek sengketa sudah dimiliki oleh pihak lain berdasarkansurat tersebut di atas:2.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ; ----------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.5/912/SK/2014, Tertanggal 9 September 2014, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, atas nama Ika Irawan Tambunan, S.Pd. ;-------------------------------------------4.

IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd VS Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara

Tengku Kamaluddin, SE ; Masingmasing Pegawai Negeri Sipil pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera,Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di JalanJend. Gatot Subroto No. 261 Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

gugatan penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa: SURATKEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERISIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA, Tertanggal 9September 2014, atas nama IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSISUMATERA

Dengan demikian kekurangan jam pelajaran Penggugatpada MTsS Ar Rasyid seharusnya dapat dipenuhi oleh Penggugat melaluisatuan pendidikan lain dilingkungan Kantor Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; .

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan berlakunyaKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor: Kw.02/1b/Kp.07.5/912/SK/2014 tanggal 9September 2014 tentang mutasi tugas Sdr.lka Irawan Tambunan, SPd,NIP.197905222005011008 dari Guru Muda Penjaskes MAN KisaranKabupaten Asahan menjadi Guru Muda Penjaskes MTsS ArRasyid SeiRenggas Kecamatan Kisaran Barat di lingkungan Kementerian AgamaKabupaten Asahan ; b.

Kantor Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara, (Bukti P12) ;.

Ayun Jaya Motor;Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;RANDHIKA YOGA PERDATA, SH, Pelaksana padaBagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; DINA ASSRIANA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;ASTRID MONIKA, SH., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;19.

., Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilihdomisili hukum pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia JalanAhmad Yani 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU81/BC/2012, tertanggal 6 Nopember 2012, selanjutnyadisebut sebagai ............. ccc ccee eee e eee eea cece TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, vs PT KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,

Bahwa mengenai pihak yang berperkara di pengadilan pajak dan pihakdalam perkara a quo adalah sama, sebagai berikut: Dipengadilan pajak, sebagai berikut:e Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak; Dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut:e Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries;e Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa gugatanyang

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitasTergugat sebagai berikut:IL Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalPajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4042, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Hal. 22 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/20142. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru karenaTergugat yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak bukanmerupakan pihak yang menerbitkan:a.

Subjek atau pihak yang berperkara sama:di Pengadilan Pajak, sebagai berikut: Pembanding yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak;di dalam perkara gugatan a quo, sebagai berikut: Penggugat yaitu PT Kalimanis Plywood Industries; Tergugat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Pajak;Hal. 36 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014d.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku JudexFacti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan samasekali tidak mempertimbangkan eksepsi error in persona yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan menguraikan kembali faktafakta hukum dandalildalil yang telah terbukti di depan persidangan;(2) Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannyamenyatakan identitas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaiberikut:IL Kementerian

absolut untukmengadili perkara a quo karena perkara a quo terkait Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB), sesuai Pasal 23 (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa gugatanpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

N A J I B ; DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Rnnys Provimatcon,beralamat di Jalan Cilungup IV/Kenanga No.3 RT.02 RW.02Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Terhadap :DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara IlLantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat,dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada:1. IDA NOVIANTI, S.H.,M.H. (Pit.

OBJEK PERMOHONAN1 Surat tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan ditujukan kepada MenteriKeuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.12 Surat tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutan ditujukan kepadaMenteri Keuangan Republik Indonesia dan tembusan kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.13 Surat tertanggal 9 Maret 2017 perihal upaya administrasi ditujukan kepadaDirektur Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RepublikIndonesiaIl.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa obyekpermohonan adalah1) Surat Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 perihal aduan yangditulukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;2) Surat Pemohon tertanggal 12 Januari 2017 perihal aduan lanjutanyang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepadaDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;3) Surat Pemohon tertanggal 9 Maret 2017 perihal

Bukti P6 : Surat Najib (Pemohon) kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan, tanggal 9Maret 2017, Hal : Upaya Administrasi. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/201 7/PTUNJKTPe8.10.11.12.13.14.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Surat PT. Bank DKI Nomor : 919/GPA/IV/2015, tertanggal10 April 2015 Perihal : Pemberitahuan Lelang Agunan.

., M.ID
Terbanding/Tergugat : Kementerian PUPR RI

RICO WIDJAYA VS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF cq SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga tinggi milik pemerintah yangdahulu dikenal dengan nama NHI (baca: enhali) yaitu sebuah PerguruanTinggi yang bemaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(dahulu: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) telah mengklaim tanahdan bangunan yang nyata telah dibeli oleh Penggugat di atas sebagai hakmiliknya/aset negara;.

Sekolah Tinggi Pariwisata BandungIndonesia (selaku Tergugat), dimana penarikan pihak sebagai Tergugattersebut menurut pendapat kami Tergugat adalah keliru, karena seharusnyaPungki Bambang Purwadi ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat /itis finiri oppertet;Dengan demikian penarikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifcq. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah tidak tepat;Halaman 9 dari 23 Hal.

Tuti Lestari danPembanding Il: Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, cq. BalaiPendidikan dan Latihan, cg.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA VS PT Bina Usaha Cipta Prima

KEMENTERIAN KEUANGAN;

Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.SYAFRIZAL
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/2/AS.00.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa

Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PT AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI, VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
HARDI MISTANI

., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Tentang Perumahan Rakyat Nomor300/KPTS/M/2020, tertanggal 30 Maret 2020 tentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPembendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah JalanTol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan DirektoratJenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, berkantor di Jalan Langsat No. 17,Kelurahan Rambung, Kecamatan