Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;n Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal

Negara yang berwenang yaitu :Rufina Indrawati Tenggono, SH, Notaris di Tangerang pada tanggal 15Oktober 2010.Bahwa pada saat PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmembuat dan menandatangani kedua akta tersebut yaitu Akta PJB No.4 dan Akta PJB No. 6 pada tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan PejabatNegara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT II telah dewasa.b.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak berada dalampengampuan/perwalian berdasarkan putusan/penetapan daripengadilan.3.3.

Bahwa pengikatan jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan ke dalam Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No. 6 tidakbertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan Akta PJBNo. 4 serta Akta PJB No. 6 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan danpersetujuan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan persetujuanTERGUGAT Il yang ditandatangani dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu. Rufina Indrawati Tenggono, SH., Notaris diTangerang.4.

Bahwa dengan Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No 6 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Illdihadapan Pejabat Negara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono,SH., Notaris di Tangerang, maka berakibat hukumnya Akta PJB No. 4 danAkta PJB No. 6 menjadi akta otentik, yaitu akta yang tandatangan dari parapihaknya tidak diragukan lagi keabsahannya, karena Akta PJB No. 4 dan AktaPJB No. 6 adalah akta otentik sehingga isi dan ketentuan yang tertuangdalam Akita PJB No. 4 dan

Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat KPU

Putusan Nomor 49 P/HUM/2018perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Halaman 36 dari 61 halaman.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangHal 2 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat

Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10 % bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan tarif baru.b.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan kepada PIHAK KEDUA;dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian perubahan SPT ataspajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telahdibayarkan oleh PEMDA sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002.B. Drs. H.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

Yasin &Rekan) dan Pihak IT menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaaandalam penyusunan dan pengumpulan perubahan SPT atas pajak penghasilanPasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telah dibayarkan oleh Pemdasebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiscal 2001 dan 2002 yang disesuaikan dengan tarif baruberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri SipilHalaman 11 dari 56 halaman.

atau jaminan hari tua, uangpesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja;e.Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehinggaPasal 7 menjadi sebagai berikut:Pasal 7:Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPhPasal 21 adalah:a Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan

tua atau jaminan haritua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungandengan Pemutusan Hubungan Kerja;Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Halaman 27 dari 56 halaman.

dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 danP3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon (bukan atau tidakmengenai data pelaksanaan perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 15Januari 2013 Pasal (1) angka (15): Dalam rangka memenuhi kaidahkaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap yaitu: a.

No. 2328 K/Pid.Sus/2015kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap yaitu: a.

Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 15 menyatakan bahwaDalam hal jumlah hari perjalanan ternyata kurang dari jumlah hari yangditetapbkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangbersangkutan wajib menyetorkan kembali uang harian, biaya penginapan,uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya;Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan surat perintah tugas yang dibuatdan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Bupati Donggala atau oleh WakilBupati Donggala

No. 2328 K/Pid.Sus/2015kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban dinaskhusus untuk halhal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang perjalanan dinasdalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai tdaktetap yaitu: a.

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah,membetulkan atau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam AktaNikah Nomor : XXX 1980, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawahini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalisyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lboygic ac ,JI se pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama ayahPemohon dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohondengan suaminya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon dan tahunlahir Pemohon (bukan atau tidak mengenai data

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau daerah; ataue Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, bahwayang dimaksud Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi:1) Pejabat Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;7) Pejabat lain

Negara atau masyarakat;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi danNepotisme, bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabatlain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraanNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang menurut pasal 2 dari undangundang itu meliputi :1) Pejabat

Negara pada Lembaga Teringgi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaanbernama

Pemohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon danadministrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan administrasiumum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patutdikabulkan

Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidakmelaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatantersebut. (Vide: Pasal 20 Ayat 1, 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2003Tentang Advokat).4. Bahwa Sdri. Reni Susilawati, SH dan Sdr. Amrirudin Rahman, SH.Seharusnya tidak menjalankan profesi Advokat sepanjang yangbersangkutan menjabat sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak menyesatkanmasyarakat yang sedang mencari keadilan di Kabupaten Sukabumi.5.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memintapengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokatatau. mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalammenjalankan tugas profesinya;2S: Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakantugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pasal 20 ayat 1 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan kedudukan KuasaPenggugat saat ini sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenmaka

Negara adalah :1.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undangundang;Menimbang, bahwa kedudukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen di dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai quasi yudisialakan tetapi di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidak menyebutkan anggota Badan PenyelesaianSengketa Konsumen adalah sebagai Pejabat Negara sehingga dalil Tergugatdan Turut Tergugat Il yang menyatakan Advokat yang merangkap sebagaiAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama Pemohon J) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus segala administrasi;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Permohon mengenai penetapan perubahan biodatatahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalankeluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk kelengkapan administrasi mencalonkan sebagai Kepala Desa;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara

Dengan tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2666/Desa Ciwaruga, maka dimana letak kejujuran dan iktikatbaik Pelawan;Demikian pula dalil Pelawan pada dalil perlawanan Nomor 3:melainkan dilaksanakan sendiri oleh Turut Terlawan sebagai Penjualberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang

Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan);Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga adalah merupakan hartalwan Setiawan (Terlawan) yang dibeli melalui lelang yang diadakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut TerlawanI) yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya dan atau dibalik keatas namaTerlawan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal25 April 2012 dengan Daftar Isian Nomor 4535;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Pejabat

Negara,sehingga Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula peralihanSertifikat kKeatas nama Terlawan oleh Badan Pertanahan juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksaperkara a quo mengingat: Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor2666/Desa Ciwaruga sejak dibalik namakan Sertifikat tersebut kepadaTerlawan oleh Badan Pertanahan; Perbuatan

;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanHal. 11 dari 27 Hal.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanaknya; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan