Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 April 2017 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan.3.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :- Uang pesangon = Rp. 18.575.532,-- Uang penghargaan masa kerja = Rp. 8.255.792,-- Uang penggantian hak = Rp. 4.024.698,-- Uang penggantian cuti = Rp. 990.695,-Total keseluruhan

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah PHK yang tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;3. Menghukum Tergugat dengan membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar :- Uang pesangon = 2 x 2 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-- Uang penggantian hak = 15 % x Rp. 6.000.000,- = Rp. 900.000,- + Jumlah = Rp. 6.900.000,-4.

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena PHK sejak tanggal 30 April 2016

Bahwa dikarenakan kesalahan Penggugat tersebut sudahberulang kali terjadi, maka pada tanggal 30 April 2016 tersebutTergugat memberikan surat peringatan (pertama) kepadaPenggugat sebagai bentuk pembinaan agar Penggugat bekerjalebih baik lagi, akan tetapi Penggugat justru menantangTergugat adan menantang Tergugat dan meminta Tergugatagar memberikan surat PHK kepada Penggugat;Halaman 7 dari 18Putusan PH! Nomor :23/Pdt.SusPHI/2017/PN. Mdn3.4.

Bahwa Tergugat telah berupaya untuk berunding danmnejelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat sama sekalitidak berkeinginan untuk memphk Penggugat, namundikarenakan Penggugat terus mendesak agar di PHK danbahkan sampai membuat keributan dengan Tergugat, makaTergugat pada tanggal 30 April 2016 memberikan suratperingatan terakhir dan surat pemutusan hubungan kerjakepada Penggugat;4.

Hotel Wisata Indah);Bahwa Penggugat bermain hp saat sedang bekerja;Bahwa Penggugat telah menerima surat panggilan karena kesalahannya;Bahwa saat diberikan surat peringatan, Penggugat menyatakan kepadaTergugat agar di PHK saja;Bahwa gaji terakhir Penggugat yakni untuk bulan Januari 2016 telahdibayarkan pada Februari 2016;Bahwa ada surat PHK yang diberikan kepada Penggugat;Saksi T2, Sutrisno menerangkan:Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena bekerja di tempat yang samaBahwa saat Penggugat masuk bekerja

pada tanggal 30 April2016 akibat kesalahannya tersebut; Bahwa pemberian surat peringatan dan surat PHK pada tanggal 30April 2016 menurut Tergugat diberikan oleh karena Penggugatmeminta untuk di PHK saja setelah diberikan surat peringatan Bahwa Penggugat menolak memberikan pesangon sebesar dua kaliketentuan seperti yang tertera di dalam Anjuran DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara oleh karena menurutTergugat Penggugat telah melakukan kesalahan dengan berulang kalibermainmain hp (handphone

Mdnyang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalamperkara ini adalah mengenai apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dengan segala implikasi hukumnya?

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum ; 3. Menyatakan masih terjadi Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp. 10.210.000,- (Sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; 5.

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Jabatan / Posisi semula dan mendapatkan hak serta kewajiban seperti sebelum diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini ; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Penggugat telah bekerja pada pihak lain saat dilakukan skorsing.Atas halhal tersebut diatas yaitu Penggugat telah melakukan 5 (lima) pelanggaran berlapismaka patutlah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengandikualifikasikan mengundurkan diri.Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan mendasar antara kedua belah pihakadalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dikualifikasikan mengundurkan dirikarena kesalahan berlapis yang dilakukan Penggugat sesuai hukum ketenagakerjaan yangberlaku

Agar surat Permohonan Ijin PHK (PIPHK) no. 28.2/PTBH/X/PIPHK/2011 tanggal 28Oktober 2011 an. Sdr. Ucok Sianturi untuk dapat ditinjau kembali ;2.

Adanya tuduhan tentang keterangan palsu yang disampaikan Penggugat mengenai beritabahwa Pin Emas untuk Penghargaan Masa Kerja Karyawan adalah Emas Sepuhan / Palsu,sehingga akibatnya Penggugat diberikan skorsing (PHK Sementara) pada tanggal 28 Oktober2011, serta2.

Sehingga atas penemuan ini, akibatnya Penggugat di PHK dengan kualifikasimengundurkan diri.Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi 2 Tergugat (Sdr. Untung Suparjo) yanglangsung sebagai Purchasing Manager, bahwa dalam keterangannya saksi mendapat informasimelalui telpon dari Sdr.

Akibat dari kondisi ini,Penggugat telah mendapat warning (bukti T 3c), tetapi Penggugat hadir dalam perundinganPerjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 08 September 2011 (bukti T 3h, Rp 8 dan Rp 9), sehingga dalam hal ini terjadi salah presepsi (miscommunication) yang haruslah dibangundengan baik, sehingga Pengurus SPSI merupakan contoh terhadap anggotanya ;Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang Majelis sampaikan diatas, bahwa jelaslahSkorsing (PHK Sementara) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan

Manfaat PHK (sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 & 2 PB) Rp954.449.200,00b. Dikurangi Manfaat DPLK Kontribusi Perusahaan Rp180.170.892,00c. Ditambah Manfaat Pensiun DPLK Bumiputera Rp199.912.497,00Total Manfaat PHK Rp974.190.805,00Kewajiban Penggugat:a. Pajak PPh Pasal 21 Rp131.069.577,00b.

Kewajiban (Pinjaman Hipotik) Rp 29.108.669.00 (+) Total Kewajiban Penggugat Rp160.178.246,00Manfaat PHK yang diterima (Total Manfaat - Kewajiban): Rp814.012.559,00Dikurangi pembayaran I Rp157.796.255,00 (-)Dikurangi Pembayaran II Rp 14.485.530,00 (-)Total kekurangan Manfaat PHK yang masih harus diterima Rp641.728.774,004.

(sebagaimana Pasal 1 ayat1&2PB) 954.449.200 Manfaat DPLK Kontribusi Perusahaan 180.170.892 ()Selisih manfaat PHK 774.278.308 Manfaat DPLK Bumiputera yang diterima 199.912.497 (+)974.190.805Kewajiban Pekerja: Pajak PPh 21 131.069.577 Kewajiban/hutang di perusahaan 685.322.973 ()Manfaat yang diterima 157.798.2554.

Manfaat PHK (sebagaimana Pasal 1 ayat 2 & 2 PB) Rp954.449.200,00b. Dikurangi Manfaat DPLK Kontribusi Perusahaan Rp180.170.892,00c. Ditambah Manfaat Pensiun DPLK Bumiputera Rp199.912.497,00Total Manfaat PHK Rp974.190.805,00Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 897 K/Pdt.SusPHI/2019Kewajiban Penggugat:a. Pajak PPh Pasal 21 Rp131.069.577,00b.

Kewajiban (Pinjaman Hipotik) Rp 29.108.669,00 (+)Total Kewajiban Penggugat Rp 160.178.246,00Manfaat PHK yang diterima (Total ManfaatKewajiban) Rp814.012.559,00Dikurangi pembayaran Rp157.796.255,00 ()Dikurangi Pembayaran II Rp14.485.530,00 ()Total kekurangan Manfaat PHK yang masih harus diterimaRp641.728.774,004.

Manfaat PHK (sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 & 2 PB) Rp954.449.200,00b. Dikurangi Manfaat DPLK Kontribusi Perusahaan Rp180.170.892,00c. Ditambah Manfaat Pensiun DPLK Bumiputera Rp199.912.497,00Total Manfaat PHK Rp974.190.805,00Kewajiban Penggugat:a. Pajak PPh Pasal 21 Rp131.069.577,00b.

Kewajiban (Pinjaman Hipotik) Rp 29.108.669.00 (+)Total Kewajiban Penggugat Rp160.178.246,00Manfaat PHK yang diterima (Total Manfaat Kewajiban): Rp814.012.559,00Dikurangi pembayaran Rp157.796.255,00 ()Dikurangi Pembayaran II Rp 14.485.530,00 ()Total kekurangan Manfaat PHK yang masih harus diterima Rp641.728.774,004.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;3.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 301.302.900,- (Terbilang : Tiga ratus satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);4.

Menyatakan berakhir dan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGATdengan TERGUGAT, mengingat pelanggaran yang dilakukan olehTERGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hakhak PENGGUGAT, berupadengan rincian sebagai berikut :Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 18/Pat.SusPHI/2018/PN.Jmba. Masa Kerja PENGGUGAT ( 2007 s/d 2018) = 11 tahun.1.

LismanSoemardjani (Direktur Operasional) agar di PHK, akan tetapi Bpk.Lisman Soemardjani (Direktur Operasional) menolak untuk mePHKPenggugat, oleh karnanya Penggugat selalu mencaricari cara agar diPHK oleh Tergugat dan hal ini akan Penggugat buktikan padapersidangan;18.

Bahwa ada beberapa alasan diterbitkannya surat pembebasan tugastersebut yakni : Permohonan PHK yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanatertuang dalam Risalah Bipartit tanggal 3 Nomber 2017; Pengakuan Penggugat yang tertuang dalam Surat PengacaraPenggugat atas nama SAPTA KEADILAN tanggal 23 NovemberHalaman 21 dari 55 Putusan Nomor 18/Pat.SusPHI/2018/PN.Jmb2017 yang ditujukan ke Disnakertrans Prov.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi denganTergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan dan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensiadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan PenggugatKonvensi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;3.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hakhak PenggugatKonvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 (8) UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungankerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi,secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 301.302.900, (Terbilang : Tiga ratussatu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;4.

- Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika pada tanggal 19 Nopember 2015 secaralisan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat,padahal Penggugat sebelumnya tidak pernah diberikan surat peringatan secaratertulis ataupun teguran lisan dari Tergugat, sehingga Penggugat terhitung mulaitanggal 20 Nopember 2015 tidak lagi bekerja pada Tergugat hingga saat ini;6.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat bertentangan dengan Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus hakhak Penggugat yaitu,pesangon Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Undangundang No. 13 tahun2003 pasal 156 ayat (1);4.

Bahwa Tergugat pada tanggal 19 November 2015 secara lisan melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tanpa sebelumnyaTergugat memberikan Surat Peringatan;3.

tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No.2 Tahun 2004 dan pasalpasal dari undangundang No.13 Tahun 2003 serta ketentuan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij verstek); Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja (PHK

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak putusan ini diucapkan

TENTANG HUKUMNYA1.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah perbuatan yangsewenangwenang terhadap PENGGUGAT, dengan melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai ketentuan peraturanyang berlaku (ic.

Bahwa apapun alasan yang dikemukan TERGUGAT terhadapPENGGUGAT yang dianggap telah melakukan pelanggaran danmenyebabkan kerugian, bukan berarti TERGUGAT dapat begitu sajamemberhentikan/ PHK PENGGUGAT, ada mekanisme ketentuan hukumyang harus menjadi pedoman TERGUGAT yaitu Pasal 161 Ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangttberbunyi dalam hal pekerja/ burun melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama,

Bahwa dengan demikian cukup jelas tindakan TERGUGAT adalahperbuatan sewenangwenang (tidak prosedural) dalam melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, karena sampaidengan gugatan ini diajukan ke PPH PENGGUGAT tidak pernahmendapatkan Surat Peringatan , Il dan Peringatan Ill , langsungTERGUGAT memberhentikan / PHK PENGGUGAT ;5.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGATterhadap PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yakni Pasal 151Halaman 5 dari 16Putusan PHI Nomor :209/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Bahwa PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang bersidangdalam perkara aquo untuk menetapkan dan menguatkan anjuran dariDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang denganNomor : 560/9923/DTKTR/2016 tertanggal 08 Septemberi 2016, karenaPENGGUGAT di PHK tidak ada kesalahan, maka besarnya hakhakPenggugat sebesar Rp. 34.569.000, (tiga puluh empat juta lima ratusenam puluh sembilan ribu rupiah), diperincikan sebagai berikut :Masa Kerja : 5 Tahuna.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak putusan ini diucapkan;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK)/hak-hak Penggugat sejumlah Rp94.617.922,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:No Hak-hak Penggugat: Total1 Uang pesangon 1 x7xRp6.701.438,00 Rp46.910.066,002 Uang penghargaan masa kerja 1 x3xRp6,701.438,00 Rp20.104.314,003 Uang penggantian hak 15%xRp67.014.380,00 Rp10.052.157,004 Upah selama proses PHK 2xRp6.701.438,00 Rp13.402.876,00

Bank Danamon Indonesia, Tbk. danSerikat Pekerja Danamon Periode 1 Agustus 2011 31 Juli 2013juncto Perjanjian Kerja Bersama Periode 1 Agustus 2018 31 Juli2020, Pasal 46 ayat (1) huruf b tentang Pelanggaran yang dapatdikenakan PHK: b. Mengambil barang, data dan atau informasi milikPerusahaan atau rekan kerja tanpa ijin untuk kepentingan pribadiPekerja dan atau kepentingan/keuntungan orang lain secara melawanhukum;Menyatakan Tergugat telah melanggar Kode Etik PT.

) tersebut Tergugat berhak memperolehuang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangHalaman 6 dari 9 hal.

SusPHI/2021penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selamaproses pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa berdasarkan pertinbangan 7embi tersebut di atas makamenurut Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti Nomor 3 harusdiperbaiki sepanjang mengenai besarnya uang kompensasi pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan perhitungan sebagai berikut: No HakHak Penggugat Total1 Uang pesangon 1 x7xRp6.701.438,00 46.910.066,002 Uang penghargaan masa kerja 1 x3xRp6,701.438,00 20.104.314,003 Uang

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak putusan inidiucapkan;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusanhubungan kerja (PHK)/hakhak Penggugat sejumlahRp94.617.922,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belasribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:No Hakhak Penggugat: Total1 Uang pesangon 1 x7xRp6.701.438,00 Rp46.910.066,002 Uang penghargaan masa 1 x3xRp6,701.438,00 Rp20.104.314,00kerja3 Uang penggantian hak 15%xRp67.014.380,00 Rp10.052.157,004 Upah selama proses PHK 2xRp6.701.438,00 Rp13.402.876,005

Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan hanya secara lisan melalui HRD adalah PHK yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kontrak 3 (tiga) bulan gaji sebesar : 3 x Rp. 2.435.300,- = Rp. 7.305.900,- (tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Masindo Terang Perkasa, yangbekerja sejak tanggal 3 Februari 2009 dengan jabatan sebagai KoordinatorSPG;Bahwa Penggugat diberikan gaji sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratusribu rupiah) setiap bulan sudah termasuk uang makan, bonus, tunjangan;Bahwa selama bekerja, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dantidak diberikan tunjangan kesehatan;Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015 HRD pada kantor Tergugat tiba tibamemanggil Penggugat dan mem PHK Penggugat dengan alasan habis masakontrak dan penjualan

Bahwa oleh karena belum ada keputusan yang resmi dari PengadilanHubungan Industrial mengenai sah atau tidaknya PHK yang dilakukan secarasewenang wenang oleh Tergugat, maka penggugat masih berstatus karyawandan berhak menerima upah PROSES selama perkara ini masih diperiksa olehpengadilan dan upah proses dihitung sebesar Rp. 1.000.000, (Satu JutaRupiah)/bulan untuk waktu selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah), sehingga total hakhak Penggugat adalah Rp. 54.081.000+ Rp. 6.000.000

Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan hanya secara lisan melalui HRDadalah PHK yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar UU No.13 tahun 2008 ;3. Menyatakan bahwa alasan PHK adalah karena Penggugat habis masakontraknya adalah melanggar pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;4.

Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan hanya secara lisan melalui HRDadalah PHK yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar UU No.13 tahun 2003.3. Menyatakan bahwa alasan PHK adalah karena Penggugat habis masakontraknya adalah melanggar Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003.4.

Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan hanya secara lisan melalui HRDadalah PHK yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kontrak 3(tiga) bulan gaji sebesar : 3 x Rp. 2.435.300, = Rp. 7.305.900, (tujuh jutatiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat tanggal 2 September 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon, Upah Proses dan upah Penggugat pada masa percobaan periode Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp47.493.671,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tanggal 15 April 2016

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini

ayat (4).Bahwa sebagai sebuah perusahaan yang melayani kepentingan umumTERGUGAT/ SPBU 14.208.178 Karang Rejo seharusnya menjaminkelangsungan pekerjaan dan hidup pekerja/ buruhnyaBahwa Para PENGGUGAT selama bekerja telah melakukan pekerjaandengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdipada TERGUGAT/ SPBU 14.208.178 Karang RejoBahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadapPenggugat dengan alasan kontrak kerja berakhirBahwa Para Penggugat tidak dapat Menerima Alasan PHK

Mdn13.14.15.16.17.Bahwa Para PENGGUGAT sejak di PHK oleh TERGUGAT/ SPBU14.208.178 Karang Rejo Para PENGGUGAT tidak mendapat upah sesuaidengan pasal 155 Ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan

Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan 12 februari 2016sejak di PHK secara sepihak, Para PENGGUGAT tidak pernah menerima gajiselama menunggu proses dengan perhitungan sebagai berikut :1. Nama Pekerja : SukarianaSejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 yakni 6 (enam) bulan;6 Bulan x Rp.1. 965.200, Sebesar = Rp. 11.791.20,2.

Pasal 155 ayat (2),ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 jo Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinastenaga kerja dan trasmigrasi Kab Langkat untuk membayar seluruh gaji yangbelum diterima Para PENGGUGAT secara tunai yakni sebagai berikut :Gaji Yang Belum Dibayar /upah selama proses sejak bulan sejak Juni2016 Para Penggugat di PHK secara Sepihak oleh TERGUGAT sampaidengan Pengajuan Gugatan Ini yaitu sebesar Rp 23.582.400 (Dua puluh tigajuta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).Menetapkan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini ;4. Menghukum Tergugat (SPBU 14.208.178) untuk membayar hak ParaPenggugat, akibat pemutusan hubungan kerja ;1.