dan Tergugat II namun selalu gagal, Penggugat merasakhawatir harta Waris peninggalan Mendiang orang tua telah dipindahkanhaknya oleh pihak lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai salahsatu ahli Waris dari XXXXX( Alm ) dengan XXXXX ( Almh ) untuk itu untukmencegah pemindahan alihan hak, dijual, disewa maupun digadai dan lain lain secara melawan hukum yang berpotensi dilakukan Tergugat danTergugat Il maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Hansindo Indonesia dan Hendra Basoeki;Telah membaca tanggapan Kuasa Hukum Penggugat terhadapPermohonan Pengambil alihan Perkara No. 263/Pdt.G/PN.Jkt. Utr;Telah memperhatikan putusan sela Nomor 263/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Fu Woo Mining Indonesia), P.4(kesepakatan Pengambil alihan saham), P. 5. ( Perjanjian PenggantianInvestasi dan Kompensasi Potensi Keuntungan), P.6 (Print out data PerkaraPerdata No. 36/Pdt.G/2016/PN.Mnd dari Website SIPP PN. Menado, BuktiP7 (Print Out Artikel Berita berjudul Bank Ekonomi dan Eks Pimpinan PT.BWBC digugat ke PN.

Menyatakan demi hukum bahwa penyelenggaraan kegiatan belajarmengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pancasila di atastanah bangunan sengketa oleh Para Penggugat Intervensi adalahsah karena telah mendapat ijin dan persetujuan dari TergugatIntervensi berkepentingan;10.11.12.Menyatakan demi hukum bahwa tanah dan bangunan sengketabukanlah merupakan asset Tergugat Intervensi;Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah dan bangunansengketa serta pengambil alihan pengelolaan Sekolah MenengahPertama (SMP

) Pancasila dan pengambil alihan penyelenggaraankegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut yang dilakukan olehTergugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan demi hukum bahwa pengelolaan dan penyelenggaraankegiatan belajar di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP)Pancasila yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi adalah tidaksah;Menghukum Tergugat Intervensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunansengketa serta pengelolaan

Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib BeracaraAtau Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan Oleh PeraturanPerundangUndangan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 79/Pdt/2013/PT DKI. tanggal 25April 2013 yang telah mengambil alin untuk dijadikan pertimbangannyasendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikandasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana

Nomor 529 K/Pdt/2015karena, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 79/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 25 April 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbanganPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Perkara Nomor02/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 16 Juni 2011 tanpa memberikan dasar danalasan pengambil alihan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;B.

(empat milyar tujuh puluh satu jutarupiah) khusus untuk pengambil alihan saham ;Bahwa faktanya sesuai Akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yangditerima oleh Para Pendiri adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,Halaman 32 dari 90 hal. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

(empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah)khusus untuk pengambil alihan saham ;BAHWA PETITUM ANGKA 4 YANG MENYATAKAN MENGHUKUMTERGUGAT UNTUK MEMBAYARKAN UANG KEPADA PENGGUGATSEBESAR RP. 6.050.000.000, (ENAM MILIAR LIMA PULUH JUTARUPIAH) ADALAH TIDAK BENAR DAN SANGAT MENYESATKAN .1.Bahwa permohonan demikian adalah tidak benar dimanaTERGUGAT hanya menerima uang sejumlah Rp. 465.200.000,(empat ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) denganjumlah saham sebanyak 50 % (lima puluh perseratus)

IV dan Vmengingat uang dengan jumlah tersebut dalam rangka penyelesaianhanyalah untuk mengelabui sedangkan pengambil alihan 80 % saham dariPT.

Fotocopy Rincian pembayaran Pengambil alihan saham kepada bapakSimon, Bukti P7 (Dipending) ;8. Fotocopy Rincian pengambilan uang dan mobil kepada Bapak Simon,Bukti P8 (Sesuai dengan asi) ;9. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Ria Soemardi Irijono, Bukti P9(Sesuai dengan asli) ;10.Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran Yuningsih, Bukti P10 (Sesuaidengan asll) ;11.Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran H.

Sel.Menimbang bahwa oleh karena PT.Adhi Kartiko belum mendapatpengesahan sebagai badan Hukum dari Menteri Hukum Dan HAM RepublikIndonesia maka peleburan dan pengambil alihan PT.Adhi Kartiko menjadiPT.Adhi Kartiko Pratama mengalami kendala sehingga untuk mengakhiriperselisinan dibuat Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni2015 maka sebagai kompensasi Penggugat membayar uang sebesar Rp2.326.000.000. (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) kepadapendiri dan ahli waris PT.

Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan, KompensasiPiutang, Atau Pemisahan ;(4) Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud

Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan,Kompensasi Piutang, Atau Pemisahan ;3.

ddenganpersetujuan RUPS; atau ;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Hal 57 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTFiYang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain penggabungan, peleburan, pengambil alihan

dikonfersikan menjadi saham, yang telah dikeluarkanddengan persetujuan RUPS atau ;c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan /atau restrukturisasi yangtelah disetujui oleh RUPS ;Yang dimaksud dengan saham yang ditujukan kepada karyawanPerseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP(Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hakdan kewajiban yang melekat padanya ;Yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antaralain penggabungan, peleburan, pengambil alihan

Bahwa selain itu pengambil alihan pertimbangan hukum Pengadilan NegeriKendal yang mengatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana ringan dengan cara meludahi muka saksi korban adalah tidak benar,karena berdasarkan faktafakta persidangan tidak satu alat buktipun yangmengatakan Terdakwa dengan sengaja meludahi muka saksi korban.

tidak adasedikitpun keinginan untuk memiliki sepeda motor yangtidak dilengkapi dengan surat surat alias bodongjustru) pada awalnya Terdakwa terkena bujuk rayu (kenatipu) dari Saksi 1 dengan modus operandi meminjamuang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000, denganpegangan motor pribadi milik Saksi 1 karena Terdakwamerasa satu kesatuan dan Terdakwa sebagai Saksi 1sehingga Terdakwa percaya dengan Praka Yuni akhirnyamemberikan pinjaman uang tersebut hal ini juga dapatdibuktikan dengan adanya pengambil alihan

Dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan NegeriTubei yang diperkuat olehPengadilan Tinggi Bengkulu Majelis Hakimjelas =mempertimbangkan kaedah Hukumadatmasyarakat setempat akan tetapi tidakmempertimbangkan aspek sosial dari PemohonKasasi (dahulu) Pembanding) yang merupakanOrang orang yang buta dan awam terhadapHukum, sehingga terkesan tidak mau pusingberurusan dengan Hukum, hal inimengakibatkan baik para Pemohon Kasasi(dahulu Pembanding) terkesan membiarkanproses pengambil alihan tanah persawahansecara

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita 5 dan Posita 7gugatannya mengenai penyerahan suratsurat tanah kepada PEMDA jyaituSurat Keterangan Hak Milik Adat No. 15/KetHMA/DJERORA 1/1974, SuratKeterangan Hak Milik Adat No. 16/KetHMA/DJERORA 1/1974 yang dikeluarkanoleh Kepala Kampung Djerora dan pengambil alihan hak warga adalah tidaksepenuhnya benar.

.; Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Terbanding /Tergugat pada Judex Facti (Pengadilan Tinggi Manado),sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terbanding /Tergugat uraikan diatas, sangat keberatan dan sangat tidak sependapat denganpertimbangan pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya,pertimbangan hukum yang mana telah membatalkan putusan PengadilanNegeri Kotamobagu, tanpa mempertimbangkan dalildalil Nukum sebagaidasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud.

Bahwa ..............15.Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka PENGGUGATmengambil alin Pekerjaan Konstruksi Spherical Tank ( BUKTI P. 15 ) , terlepasadanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , Pembangunannyaharuslah didahulukan, diutamakan dan diprioritaskan pelaksanaanpenyelesaiannya, karena kalau sampai dihentikan dan atau dihambatpekerjaannya , maka akan semakin merugikan PENGGUGAT ;16.Bahwa dengan adanya pengambil alihan Pekerjaan tersebut, TERGUGATberusaha untuk mengambil secara

Badan PengurusYayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dengan suara bulat memutuskandan menyetujui pembubaran yayasan dan menetapkan pengelolaan RumahSakit Haji Medan yang pengelolaannya carut marut tersebut diserahkankepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus memberikankuasa kepada Para Penggugat dalam rekonvensi untuk melakukan segalatindakan yang dipandang perlu untuk segera mengambil langkahlangkahstrategis terhadap managemen Rumah Sakit Haji Medan tersebut, dan olehkarenanya pengambil alihan

telahmembuat tuduhantuduhan yang tidak berdasar yang bila diartikan seolaholah Para Penggugat dalam rekonvensi telah dengan sengaja dan dengancara paksa mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan dan yanglebih ironis lagi menuduh Para Penggugat dalam rekonvensi telahmenempatkan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagai asset PemerintahProvinsi Sumatera Utara;Bahwa padahal Para Penggugat dalam rekonvensi sama sekali tidak adadan tidak pernah dengan sengaja apalagi dengan upaya paksa melakukanpengambil alihan

Dan seketika itu jugaIDA BAGUS PREMANA membuang cangkul gigi empat milik saksi GUSTIKETUT KARYA ke parit sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter daritempatnya semula sambil menginjakinjak bibit padi Sampai rusak ;Bahwa sejak dari pengambil alihan secara paksa tanah tersebut oleh paraTerdakwa, baik saksi NYOMAN KANDEL dan saksi GUSTI KETUTKARYA merasa takut, tidak bisa bekerja apaapa dan terpaksa tidak lagiHal.4 dari 13 hal. Put.

lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membaca danmempelajari pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding di PengadilanTinggi DKI Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukan adanyapengambil alihan

No. 2368 K/Pdt/201 1.Bahwa dari pengambil alihan Majelis Hakim Bandingmenyangkut sertifikat sangatlah suatu pertimbanganyang sangat tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang jelas, akan hanya didasarkan ataspertimbangan secara sepihak sebab dengan adanyasertifikat atas Objek Sengketa tersebut, jelas dilakukanoleh Lembaga yang berwewenang untuk itu dan telahdiatur oleh UndangUndang, sehingga pantas dan wajarsesuai hukum bahwa sertifikat yang dinyatakan aktaautentik dan mengikat oleh Majelis

petunjuk orang tua ini berakibatfatal karena ternyata setelah ada putusan Pengadilan Tinggi AgamaPalembang, Termohon Kasasi/Tergugat berusaha mengambil alih SPBUmilik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan pada tahun 2001 SPBU tersebutdikuasai dengan paksa tanpa hak oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakanpengelolaan Pom Bensin (SPBU) telah diambil alin oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi danpengambil alihan

tidakmempertimbangkan memori banding dari Para Tergugat/Pemohon Kasasidan telah jelas Pengadilan Tinggi Gorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah salah melaksanakanhukum acara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalotidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkanputusannya menjadi keliru dan harus dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya telahmengambil alih pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, namunpengambil alihan

Hal inidikarenakan kesulitan dalam keuangan dan pengambil alihan perseroanoleh BPPN, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasikan sepertisemula ;Bahwa eks karyawan PT. Hasil Deliberty dan eks karyawan PT.

Calon Bupati dancalon Wakil Bupati (vide Putusan PT.TUN Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS tanggal 8 Desember 2015 halaman 48 alinea kempat);Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah bertentangan denganpertimbangan hukumnya sendiri, dimana satu sisi Judex Factie mengakui bahwaKPU Kabupaten Fakfak merupakan bagian dan/atau hirarki dari KPU ProvinsiPapua Barat juga KPU RI, namun disisi lain Judex Factie menafikkan peran danfungsi KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI;20 Bahwa pengambil alihan