Ditemukan 1580 data
62 — 16
.-----17. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.----------18. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal 09 Agustus 2012 beserta lampirannya.----------19.
Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 2011.---------20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 1 Maret 2012 beserta lampirannya.---Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Buleleng. ------21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 37.A Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Buleleng.---------22.
8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 29722 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cree nn nnn nn nn nnn nnnnene16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS
SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O09 Agustus 2012 besertaTAIN IP ANN Ya). ===992 se em teeter eceenennteemi2018)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat Perintah
2012tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 272222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnne16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS
SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O9 Agustus 2012 besertalampiranny 2a. 22 nn nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nen neces nen nne18)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah sebagaimana telahdiubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007Bab huruf C angka 1 a 3, bahwa Pemilihan Langsung dapatdilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai denganRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Bahwa selanjutnya sebagai pedoman bagi PPTK dalam melaksanakanpendistribusian barang kepada Masyarakat Miskin dan PMKS, Terdakwaselaku pengguna anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1884DSTKT/05/BANSOS
Pengguna Anggaran dan para penyedia barangsebelumnya, para penyedia barang telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan jenis kegiatan yang ditentukan oleh saksi ALEN RUDI SARAGIH,SH (PPTK);Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan ataupun memerintahkan saksiALEN RUDI SARAGIH, SH (PPTK) untuk melakukan pengecekan dilapangan tentang pendistribusian barang di 10 (sepuluh) titik sasaransesuai kriteria yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1884DSTKT/05/BANSOS
antara Terdakwa denganpara penyedia barang, para penyedia barang telah melaksanakan kegiatansesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan oleh saksi ALEN RUDISARAGIH, SH;Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan ataupun memerintahkan saksiALEN RUDI SARAGIH, SH (PPTK) untuk melakukan pengecekan dilapangan tentang pendistribusian barang di 10 (sepuluh) titik sasaran telahsesuai kriteria yang ditetapbkan dalam Surat Keputusan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 188.4DSTKT/05/BANSOS
44 — 7
Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; 7. SK PPK (asli) ; 8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; 9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; b. SPM (asli) ; c. SPP (asli) ; d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan : - RUK ; - SPK ; - Rekening Kelompok ; - CPCL ; 10.
Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; SK PPK (asli) ; SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; 2222222 222 = =~b. SPM (asli) ; 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnc.
AZIS CHOIRUS menaungi ke 43Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman pengelolaan Bansos bidang PerkebunanKementrian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyipengembangan kelembagaan agar menjadi menjadi kelembagaan Formal berbadan Hukumlembaga Koperasi,lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrebisnis dengan manejemenProvisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersediadalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi.
Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; 14614710.11.12.13.14.15.16.17.18.SK PPK (asli) ; 222222 o nnn anna nnn nnn nnn nnn ennaSK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; 722222 $22 222 n nnnb. SPM (asli) ; 222 222 on nnn nnn nnn nnn nnnc. SPP (asli) ; 22222 22222 222 d.
Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; SK PPK (asli) ; 229222 20 n nn nena nnn nnn nn nnn nn ncn nn nnnSK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asl) ; b. SPM (asli) ; 27222 $222 2 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnc. SPP (asli) ; 2222222 2d.
I MADE PUJA ADNYANA
Terdakwa:
Ir. SYAMSURI HAMZAN
72 — 37
Lotim dan pelapor sendiriadalah orang pelit karena didasari pelapor memiliki kepentingan terkaitpencairan dana bansos yang membutuhkan tanda tangan Pjs.
SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan saat itu Pjs. Bupati Lombok Timur tidak maumenanda tangani dokumen tersebut sehingga bertempat di kantorDinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur dan di depan orangbanyak Ir.
SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan dan masih didalam proses saat itu Pjs. BupatiLombok Timur belum bisa menanda tangani dokumen tersebutsehingga bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten LombokTimur dan di depan orang banyak Ir.
39 — 20
TRIE IRIANYLAMAKAMPALI, M.M;Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani DesaSingura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutongtersebut berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2013 Satuan Kerja Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengahjumlah dana Bantuan Sosial (BANSOS) Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi untuk Kelompok Tani KalbuDesa Singura Kec.
520/0523/Distanak tentang Penetapan Kelompok TaniPenerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013tanggal 18 Maret 201 tersebut yakni sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untukbiaya perluasan areal sawah seluas 68 Ha (enam puluh delapanhektar) dengan harga satuan sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) per 1 ha (satu hektar), dimana danaBantuan Sosial (BANSOS
Terbanding/Terdakwa : endang juharya.s.an
115 — 31
Usulan Hibah Bansos sekurangkurangnya berisi :a. Latar belakang ;Maksud dan Tujuan ;Waktu Pelaksanaan ;Rencana Penggunaan hibah atau sasaran program / kegiatan ;e. Rencana Anggaran Biaya.3. Usulan hibah secara tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani.2.
dalamwilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ; Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohonbantuan sosial di Kab.
dalamwilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohonbantuan sosial di Kab.
62 — 20
kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha) Halaman 5dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR 5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos
ke rumahmakan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tanibertemu dengan saksi RICARD,saksi P.TAMBUNAN dan terdakwakemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh saksiRICARD dan saksi P.TAMBUNAN bahwa terdakwa ini lah orang yangakan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudiandibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013,tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan boronganpekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos
jawab mengatur ,mengkoordinasikan dan memberiarahan teknis serta admnistrastif dalam rangka pelaksanaan;Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui olehsaksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPHKecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan danabantuan sosial (Permohonan PencairanRp100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH KabupatenIndragiri Hulu melalui surat Nomor: 001/KTTH/X/2013 dengan dilampiriTahap 1) sebesardokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos
SusenoAdji(selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu),mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 522/SekrX1I/2013/753tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan +50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHk)
Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dariluasan keseluruhan + 50 Ha.;b.
Terbanding/Terdakwa : TENRI NUR IRMAWATI
66 — 29
tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama
1 (satu) bulan;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos
Nomor : 058/SP2D-LS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 sejumlah Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Nomor : 920/SP2D-UP/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007 sejumlah Rp.5.145.665.000,- (lima milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos
2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 2393/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos
Menyatakan barang bukti berupa :1. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 058/SP2DLS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 ~~ sejumlahRp.5.075.000.000, (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);2. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung Bantuan OrganisasiKemasyarakatan Nomor : 920/SP2DUP/VI/2007 Tanggal hal 12 dari Hal 48 Put.
No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS6 Juni 2007 sejumlah Rp.5.145.665.000, (lima milyar seratusempat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 1949/SP2DLS/VII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 sejumlahRp.2.050.000.000, (dua milyar lima puluh juta rupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung Bantuan OrganisasiKemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada PemerintahKabupaten
/Kecamatan Nomor : 2393/SP2DLS/IX/2007Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,(delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh duaribu lima ratus rupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2DLS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 sejumlahRp.1.950.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima puluh jutarupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung Bantuan OrganisasiKemasyarakatan dan
) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor :1949/SP2DLS/VII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 ~~ sejumlahRp. 2.050.000.000, (dua milyar lima puluh juta rupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung Bantuan Organisasi Kemasyarakatan hal 16 dari Hal 48 Put.
No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSdan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/KecamatanNomor : 2393/SP2DLS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007sejumlah Rp.835.332.500, (delapan ratus tiga puluh lima jutatiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2DLS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 = sejumlahRp.1.950.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima puluh jutarupiah);1(satu) eksemplar Surat Perintah
47 — 16
Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
224 — 72
Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XIX/GOR/08/2016tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasan dan klasifikasi LHPdengan tujuan tertentu dana bansos TA 20112012 Kab. BoneBolango (T.2), yang isinya antara lain:a.
kompetensi auditor, semuayang memiliki sertifikat audit dan mempunyai kemampuan dibidangkeuangan Negara, yakni auditor BPK, BPKP, auditor pemda atauinspektorat, yang paling penting tidak ada konflik intern;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan = ahlisebagaimana disebutkan diatas serta adanya Surat Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XX/GOR/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klasifikasi LHP dengan tujuan tertentu dana bansos
yang diberikan oleh Bupati;Bahwa saksi tahu mengenai bansos saat itu karena kami penerimabansos 2012 yang saat itu kami membentuk panitia dan saksi diangkatHal 34 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.sebagai bendahara dan Ketua Takmir membuat proposal lalu kamidiberikan dana sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun mesjid Nur Arkham,dengan ketua takmir adalah Yusrin Hulopi dan mesjid tersebut sangatbermanfaat bagi masyarakat;Bahwa
saksi tidak tahu tentang perkumpulan Jamper;Bahwa saksi dengar ada masalah praperadilan, LSM yang menggugattetapi nama LSM tersebut saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahu Hamim Pou sebagai tersangka karena Bansos tahun20112012 dan kedua tersangka lain setahu saksi adalah Pak Slametdan Ibu Yuliawati dan itu saksi hanya baca dikoran saja;Bahwa saksi tahu tentang kasus Hamim Pou yang di SP3kan tetapi itujuga saksi hanya baca dikoran dan hanya sekilas saja;Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa SP3 tersebut
Berdasarkan Surat BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi GorontaloNomor:107/S/XIX/GOR/08/ 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klarifikasi LHP Dengan Tujuan Tertentu Dana Bansos TA 20112012 Kab.Hal 52 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Bone Bolango, 2).
HERAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
SIRAJUDDIN ALIAS LATO BIN H.RAJAB
39 — 23
- 1 (satu) Bundel Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Rastra 2018.
- 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bansos Rastra 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Januari tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Februari tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Maret tahun 2018.
- 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan April tahun 2018.
- 1(satu) Rangkap Keputusan Menteri Sosial RI nomor :9/HUK/2018, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahu 2018 oleh perusahaan umum badan urusan logistic.
- 1(satu) Rangkap rekening Koran Bank BRI bukti pembayaran Raskin periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1(satu) Rangkap Laporan Subdivre Makassar nomor :R.061/21500/06/2018 tentang Kronologis indikasi penyelewengan Bansos Rastra Kab.Gowa.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 7(tujuh) lembar Karung beras bulog berat 15 Kg, 1(satu) lembar Karung beras bulog berat 10 Kg, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna hitam grey, Dirampas untuk dimusnahkan.
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;Hal. 63 dari 130 hal. Put.
, tahap Pencairan BANSOS, Terdakwa melakukanperbuatan dan tindakannya sudah sesuai dengan apa yang seharusnyadilakukan, melaksanakan permintaan Bendahara Pengeluaran SetdakotBandung untuk di membagikan uang bantuan/THR kepada masyarakat,Ormas/OKP.
Demikian ternyata berdasarkan buktibutki dan SaksiSaksiyang telah terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukanperbuatan yang berupa menyuruh memintakan tandatangan kuitansi tandapenerimaan uang para pemohon BANSOS, penandatanganan surat kuasauntuk pencairan BANSOS, membuat atau merekap atas permohonan parapenerima BANSOS, serta pemberian bantuan/ THR tidak didasarkan ataskesadaran dan inisiatif sendiri tetapi karena adanya permintaan darimasyarakat yang langsung kepada Terdakwa secara
Kota Bandung Tahun anggaran 2009 danTahun 2010, dalam 3 tahapan proses yaitu Tahapan PengadministrasianPermohonan BANSOS, Tahapan Pencairan Permohonan BANSOS,Tahapan Pembuatan Rekap Untuk LHP BPK, dan karena itu oleh kamitidak akan menguraikan kembali ke3 tahapan tersebut sebagaimana apayang telah diuraikan di atas dalam Dakwaan Primair;Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas dalam TahapPencairan Permohonan BANSOS, bahwa semua pencairan yang dilakukanoleh Sdr.
Dalam persidangan terbukti pencantuman namanama tersebut di atas, masuk dalam SPP, SPM dan SP2D adalah ataskemauan dan perintah Bendahara Pengeluaran Setdakot Bandung yaitu Sdr.Rochman;Bahwa demikian juga dalam Tahap Pencairan Dana BANSOS, benar faktayang terungkap di persidangan dalam proses penerbitan SPP, SPM danSP2D BANSOS Tahun 2009 dan 2010, Sdr.
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyelidikan & Penyidikan Pada Tipikor Polres Asahan20Saat Penyelidikan & Penyidikan pada Tipikor Polres Asahan Sumatera Utara sayainformasikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Hibah/Bansos dalamperkara ini semuanya diatur oleh para CALO yang terdiri dari :1. Rahmad Aminsyah, SHi (terdakwa dengan berkas terpisah) adalah CALO yangberdomisil di Kisaran, Kab. Asahan Sumatera Utara2.
Pemberkasan Oleh Pidsus Kejari Kisaran :Saat proses kelengkapan berkas di Kejari Kisaran saya sampaikan kembali kepada KasiPidsus Kejari Kisaran Robertson Pakpahan, SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum(JPU) bahwa proses pengajuan, pencairan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LP)bantuan hibah/bansos dalam perkara ini semuanya diatur dan dikerjakan oleh paraCALO tersebut, yaitu Rahmad Aminsyah, SHi, Rinaldi Amri, SIP, Adil Sirait dan Adi.JPU (Robertson Pakpahan, SH.MH) mengatakan akan mendesak pihak Tipikor
Bahkan Jaksa/PenuntutUmum Robertson Pakpahan, SH.MH mengajak dan beberapa kali menawarkan kepadasaya untuk menjadi JUSTICE COLLABORATOR pada kasus Hibah/Bansos dariHal. 21 dari 30 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/201422Pemprov.
FaktaFakta PersidanganPada proses persidangan beberapa kali saya kemukakan kepada Majelis Hakim TipikorPengadilan Negeri Medan mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada JaksaPenuntut Umum untuk menghadirkan para CALO yang DPO tersebut untuk didengarketerangannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena merekalah sebenarnya yanglebih banyak menikmati uang Bantuan Hibah/Bansos terse but.
Khusus TA. 2009 Bantuan Hibah/Bansos Pemprov. Sumut kepadaLembaga penerima di Kab./Kota se Sumatera Utara diakui secara lisan oleh Saksi AhliDarwin Napitupulu dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara pada saat memintapenjelasan saya diruangan Tipikor Polres Asahan, mengatakan bahwa Hasil InvestigasiBPKP terhadap lembaga penerima Bantuan Hibah/Bansos Pemprov.
77 — 18
Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA; 6.
Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;13.
Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator buldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;17.
Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010; Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;18.
Printout Surat No. 331/DSBT//2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang PermohonanBantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan SawahPola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari olehCamat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;.
Tojo TentangPermohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok TaniPercetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;Printout Surat Perjanjian antara EFRAIM MUKUAN (Kabak PeralatanCV.
Printout Surat No. 331/DSBT/V2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang PermohonanBantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan SawahPola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari olehCamat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;6.
RASYID PALAKANA;Printout Surat No. 331/DSBT//2010 tanggal 13 Januari 2010 TentangPercetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada CamatTojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec.
57 — 15
ratus ribu rupiah)Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.
/2016/PN.Smg.Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.
ratus ribu rupiah)e Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakanuntuk kegiatan :1.
Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTIpada waktu ada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, danbulan lupa tahun 2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.Waktu itu saksi TUGIYARTI mengatakan : Dana bantuan untuk ternaksudah turun sebesar Rp. 322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua jutalima ratus ribu rupiah)Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian
Nama programnya adalah UPPO ( Unit pengolah PupukOrganik) dan semua yang mengurusi pengaajuan proposal tersebut adalah(ALM) pak RONI yang waktu itu dinas di BAPEDA.Bahwa sebelum dana bansos turun Terdakwa diam saja, kKemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.
405 — 166
agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos
ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos
Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi
), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah
Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan
83 — 27
APBD TA. 2011, berikut besaran JumlahBantuan Hibah dan Bansos Pada Bulan November 201 1Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 66Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab menghubungi calon penerima BantuanHibah dan Bansos agar mengambil Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Danahibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
APBD TA. 2011 berikutbesaran Jumlah Bantuan Hibah dan BansosBahwa bendahara pengeluaran pembantu Hibah dan Bansos Biro Binkemsostidak berkewajiban menghubungi calon penerima hibah dan bansos untukmemberitahukan adanya Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Dana hibah danBansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
ABDD TA. 2011 berikut besaranJumlah Bantuan Hibah dan Bansos tapi jika calon penerima Bantuan Sosial danHibah datang, saksi memberikan surat pemberitahuan kepada calon penerima.Bahwa yang bertanggung jawab menyerahkan Surat Pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
ABDDTA. 2011 berikut besaran Jumlah Bantuan Hibah dan Bansos kepada calonpenerima Bantuan Hibah dan Bansos adalah saksi selaku BendaharaPengeluaran Pembantu Dana Hibah dan Bansos pada Biro Binkemsos.Bahwa yang menjadi syarat pada saat pengambilan Surat pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.
Binkemsos, Bendahara Pengeluaran Hibah dan bansos pada Biro Binkemsosdan calon penerima Bantuan Bantuan Hibah dan Bansos yang seolah olah danabantuan tersebut telah diterima oleh si penerima Bantuan Hibah dan Bansos, akantetapi di dalam berkas yang saksi terima dari bagian di Biro Binkemsos, adaterdapat Kwitansi (Tanda Pembayaran), yang telah ditandatangani oleh calonpenerima Bantuan, selanjutnya Kepala Biro menandatangani terlebih dahulusebagai bentuk persetujuan untuk dibayar, kKemudian baru saksi
239 — 112
merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos
merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmdidaftarkan sebagai penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai)yang karena korban pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dilingkunganpelaku.
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmtersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerimaBansos, akan tetapi setelah uang tersebut terkumpul dan oleh Korban Sadr.HARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisinan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat
Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KbmHARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisihan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat besar, Rasa dendam terdakwa tidak bisa terbendung olehterdakwa sendiri hingga kemudian terdakwa berniat menghabisi KorbanSdr.HARJOWINTONO agar
Terbanding/Terdakwa : A B D U L L A H, SP
54 — 27
: 67/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 66/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 71/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 69/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 63/SPK-PS/X/2012;
- Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 64/SPK-PS/X/2012;
- Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Prasarana dan Sarana Pertanian BANSOS
Indra Development Sultra;
- Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;
- Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh) Ha. Desa Lambandia Kec.
Konawe Selatan;
- Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;
- Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012.
Indra DevelopmentSultra;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) KementrianPrasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok TaniSamaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Prov. SultraTA. 2012;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) KementrianPrasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok TaniSamaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh) Ha. Desa Lambandia Kec.Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab.
Konawe Selatan;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani AnggaloLulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA.2012;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewaliDesa Langgowala Kec. Kolono Kab.
Indra Development Sultra;58 Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan SawahBaru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. KolonoKab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;Hal. 46 dari 60 hal. Putusan No. 09/Tipikor/2015/PT.KDI59 Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan SawahBaru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh)Ha.
Konawe Selatan;73 Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. KonaweSelatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;74 Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab.Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012.Dikembalikan Ke Dinas Pertanian Kab.
79 — 22
dengan total jumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);(5) 1 (satu) bendel bukti Pengeluaran Bendahara untuk Transport, Konsumsi dan Administrasi dengan total jumlah Rp. 2.027.000,- (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);(6) 1 (satu) bendel bukti pengembalian sisa anggaran Pengadaan Barang yaitu : Baju Sekhe Gong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Kain Kamben Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Udeng Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas Bantuan Hibah (Bansos
, huruf , Pelaksana angka 4 RBNPenerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkanmelaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.Bab Ill Alur Bantuan dan Pelaksanaan kegiatan , huruf c,Penyalurandan Pencairan Dana Bantuan butir d, Larangan Penggunaan Danaangka 1) menyatakan Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untukkepentingan di luar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis,misalnya memberikan sumbangan, hadiah, uang terimakasih, uangbalas jasa, uang konsumsi, atau yang sejenisnya kepada
Bab Il, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria PersyaratanAdministrati dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhikriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakankegiatankegiatan perlidungan, pengembangan dan pemanfaatan nilaisejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.2). Bab ll, Rumah Budaya Nusantara , huruf , Pelaksana angka 4 RBNPenerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkanmelaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.3).
Bahwa saksi menerangkan dari laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tahun 2013 oleh Yayaysan RumahBudaya Banda Sawitra Desa Kedis, Kecamatan Busngbiu KabupatenBuleleng tidak dibentuk Tim pelaksana pemanfaatan Bansos. Bahwa saksi menerangkan Dalam melakukan pengawasan terhadappelaksanaan pekerjaan atas Bansos RBN ini, kami meminta bantuankepada UPT.
Dana Bansos untuk Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra DesaKedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng disetujui sebesarRp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).1.16.Drs. MADE PURNA.
Rumah Budaya Nusantara sesuai PetunjukTeknis Bab Il Huruf angka 4 ditegaskan Penerima Bansos yaitu :a.Membuat dan menyampaikan surat pernyataan minat/proposalpermohonan bansos kepada Menteri Pendidikan danKebudayaan Up.