Ditemukan 2297 data
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAUR Diwakili Oleh : DASRUL IMRAN, S.H.
161 — 47
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.
35 — 9
Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
PT. BINTANG TAMBANG NUSANTARA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH Cq. DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH
93 — 42
ROHANA JUSUF DJAFARA, SH, Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum Pada Biro Hukum SetdaProv Sulawesi Tengah ;3. IRWANTO, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan danBantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda ProvSulawesi Tengah ;4. ERWIN, SH., Jabatan Staf Bagian Pelayanan danBantuan Hukum Pada Biro Hukum Setda ProvSulawesi Tengah ;5. AMIR PAKUDE, SH., Pekerjaan Advokat ;6.
RADEN MAS RATNAM ANINDYA
Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
73 — 24
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanKeputusan Tergugat Nomor: Kpts.109/I/2013 tertanggal 28 Januari2013 dengan Pangkat Penata Muda Tingkat sebagai Auditor diInspektorat Provinsi Riau hingga;Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dipindahtugaskan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau di bagian SubbidangPemeliharaan Aset hingga tanggal 29 Juni 2014;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat dipindah tugaskan lagi diBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau di SubBagian
;Bahwa setelah dikeluarkannya LHP oleh Inspektorat Daerah ProvinsiRiau. tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Riaumengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Riau NomorKpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pemindahan pegawaiNegeri Sipil Atas Nama Suwarno, S.Sos., M.Si. dan Kawankawan diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menetapkan Penggugatditempatkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau sebagai Penyusun Laporan Keuangan Subbagian Verifikasi
setelah dikeluarkannya LHP tertanggal 31 Desember 2018tersebut, Penggugat kemudian dipindahkan dari BPBD Provinsi Riau keSekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Keputusan SekretarisDaerah Propinsi Riau Nomor Kpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019Tentang Pemindahan pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suwarno,S.Sos., M.Si. dan Kawankawan di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau, yang menetapkan Penggugat ditempatkan di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai Penyusun LaporanKeuangan Subbagian
126 — 54
gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian
SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.
Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian
63 — 21
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL
47 — 8
FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
64 — 23
Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.
110 — 62
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.
45 — 16
,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan5 Nama: Muhamad Kurniawan,Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit BantuanHukum, ODirektorat Peraturan Perpajakan6 Nama: Lestari,Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan :Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8 Nama: Rinaldi Turnip,Jabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangJabatan :Penilai PBB Muda, KPP Pratama Cikarang10
24 — 19
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumHal. 1 dari 8 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
Terbanding/Penggugat : DOMINGGUS WATTILETE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Mata Rumah de Soysa
Turut Terbanding/Tergugat IV : Walikota Ambon
149 — 103
Luhulima, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SHjabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, M.
Irwan Syah, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, sebagai Turut Terbanding semula TergugatIV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 79/PDT/2021/PT AMB26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara
SURYADINATA LBN GAOL, SH
Terdakwa:
CARLO EKO WIDOYOKO H.P PGL CARLO
64 — 14
pasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukanupdate bayar pada SIM (System Informasi Menajemen) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANG PGLDONATUS (terdakwa) bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab Terdakwa CARLO EKOWIDOYOKO H.P bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANGPGL DONATUS bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
76 — 7
Struktur Organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa : 1 (satu)lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 Berkop Kementrian Sekretariat Negera RISekretarian Presiden, tertera Jakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumenbukti tersebut terdapat
Struktur Organisasi Staf Khusus Kepresidenan belum terbentuk danjabatan Kepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak adadalam organisasi Sekretariat Presiden, Kementriabn SekretarianNegara RI.e Selanjutnya Dokumen Bukti Nomor : BB0526/2015/DCF berupa :1 (satu) lembar Surat Tugas Monitoring Perjalanan DinasKepresidenan RI No.003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 BerkopKementrian Sekretariat Negera RI Sekretarian Presiden, terteraJakarta 24 Januari 2015, dimana pada dokumen bukti tersebut capstempel
Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalamstruktur organisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Demikian klarifikasi kami, dan atas perhatian Bapak Gubernur, kamiucapkan terima kasih. surat ditanda tangani oleh Plt. Kepala Sekretariat21Presiden oleh Djarot Sri Sulistyo. Dari penjelasan tersebut saksi meyakinibahwa Ir.
Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belum terbentuk, dan jabatanKepala Subbagian Sekretaris Pribadi Kepresidenan tidak ada dalam strukturorganisasi Sekretariat Presiden, Kementrian Sekretariat Negara RI.Surat ditanda tangan oleh Plt. Kepala Sekretariat Presiden oleh DJAROT SRISULISTYO.Berdasarkan keterangan Saksi Ir. SUPARDI menerangkan yangmembuat surat adalah terdakwa SANDI ARIONO, SE JabatanKasubag Sekretariat Kepresidenan, dan yang menyerahkan suratkepada saksi Ir.
Veteran no 16Jakarta10110 telepon (021) 23545001.Surat Monitoring Perjalanan Dinas Kepresidenan RI no. 003/KASETPRES/D1/ADM/01/2015 di keluarkan di Jakarta 24 Januari2015 terdakwa SANDI ARIONO SE 030248731 untukmelaksanakan pengawasan pejabat aparatur Negara danPengguna Anggaran Dana Negara bahwa surat tersebut tidakhanya mengubah isinya tetapi tidak pernah ada, tidak pernahterjadi serta Strukur organisasi Staf Knusus Kepresidenan belumterbentuk, jabatan Kepala Subbagian Sekretaris PribadiHal. 61
55 — 22
Surat Pernyataan Penggugat,tanggal 25 Juni 2007 (sesuaidengan aslinya) ; T35.Photo copy Berita Acara PengambilanSumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor2592.28/K8.R/KP/2010, tanggal 3November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; T36.Photo copy Surat Tugas Penempatan KerjaNomor 0362/PL1.R2/KP/2015, tanggal 8April 2015 (sesuai dengan photoCOPYIYA) 5 nesennn nao eee n nen eene eens T37.Photo copy Surat Nomor 292/PL1.EL/KP/2015, tanggal 21 April 2015(sesuai dengan aslinya) ; T38.Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian
Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 254/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 27 Mei 2015(sesuai dengan photo copynya);T44. Photo copy Surat Nomor 482/PL1.EL/KP/2015, tanggal 24 Juni 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T45. Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 320.1/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T46. Photo copy Rekapitulasi KehadiranPenggugat (Bulan Januari s.d.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPAHIANG Diwakili Oleh : EKO SYAPUTRA, S.H.
34 — 15
., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenKePaNiaing jress2snssscceeses ern cceeeee re nccemeenncceeseens4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ; dan5.
Terbanding/Tergugat III : FORUM KOMUNIKASI PENGEMUDI TAXI PELABUHAN BARELANG (FKPTPB) yang diwakili oleh Joni Efrianto
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : FORUM PEDULI NASIB TAXI (FPNT) yang diwakili oleh OMO MARETTRALITTA
62 — 27
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan HukumSetdako Batam;3. SITI JUAHIR, SH., Jabatan Kepala Sub BagianJaringan Dokumentasi Hukum Bagian HukumSetdako Batam;4. ASRIL, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam;5. AGUS PERDANA, SH., Staf Bagian HukumSetdako Batam;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK3/HK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015;YUSRON, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam(Jaksa Pengacara Negara), berkedudukan di JI.
56 — 14
;Indonesia;Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;SURYO HADI WINARNO, S.H., M.H. ;Indonesia;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;ZRPTJ MULYONO, S.H.,M.H. ;Indonesia;Kepala Sub Bidang Disiplin dan Perundangundangan pada Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Tengah ;Jalan Stadion Nomor 1 Semarang ;ILHAM PRIBADI, S.H.
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
201 — 97
;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangUndanganSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;4. Nama : Arif Rahman, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;5. Nama : Lita Restuwati, S.H.
64 — 25
., Jabatan Kepdla SubBagian Pertimbangan dan Advokasi Hukuim DitjenPlanologi Kehutanan dan Tata Ling kurjan: co10. M.ZAENURI, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum peace11. FRANSISKA BUDIVANTISSAMH, Jabatan Staf Biro12.