Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

NENO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Kupangberalamat di Jl. Sk Lerik Nomor 1,Kecamatan Kelapa Lima, KotaKUP ANG ; nnn nn nnn nn nnn nn nn nee nn ee nnn ee ne nn cee ne ee nnn cnnYANDRIS D. RADJA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagianhukum Setda Kota Kupang beralamat di JI.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 4. SUHENDRO, S.E., Jabatan Kepala Sub BagianPelanggaran Transaksi I, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 5. TENGKU BAYU NASRUL SJAH, S.H.LL.M.,jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum DepartemenPerdagangan. 0n nn nnnnn aneHim. 1 dari 7 him. Put. No.219/B/2009/PT.TUN.JKT.6. NAUFI AHMAD NAUFAL, S.H.M.H., Staf BiroHukum Departemen Perdagangan.7.

gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.

Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian

Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur;3. ZAKARIA AHMAD EDI,S.H.M.H. JabatanKepala Sub Bidang Hukum dan Tata NaskahKepegawaian pada Bidang BadanKepegawaian dan PengembanganSumberdaya Manusia Kabupaten LombokSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut j....Telah membaca ;Putusan Perkara Nomor : 270/B/2019/PT TUN SBYHalaman 2 dari 9 Halaman1.

SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.

Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Hendrykris (Drs.Hendrykris, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan danPerlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Edy Nugroho (EdiNugroho, S.Sos. Kepala Subbagian Pemanfaatan dan PenghapusanKementerian Pertanian Republik Indonesia), Posman (A. Posman Sianturi,S.H.

Luhulima, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SHjabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, M.

Irwan Syah, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, sebagai Turut Terbanding semula TergugatIV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 79/PDT/2021/PT AMB26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara

., Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DEWI SRI, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIICBiro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KOGSOSPOL SIREGAR, SH., MH., Kepala Subbagian Bantuan HukumIID Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;KURDI, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informal

., NIP.196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulaiAKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentinganPenggugat ; 22222 222222 nn nnnBerdasarkan uraianuraian tersebut

;NIP : 1964092019903 1002;Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d; Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakatBAUK Universitas Negeri Manado; Unit kerja : Universitas Negeri Manado; Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;3 Lampau Waktu : a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : bahwa pada tanggal 14 Mei 2014Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UniversitasNegeri Manado

I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUKUniversitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 yangterakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya

asli, Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30Agustus 1990 Pengankatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;2 Bukti P p) : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan danIImu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; 3 Bukti P a3 Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri ManadoNo. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian

Surat Pernyataan Penggugat,tanggal 25 Juni 2007 (sesuaidengan aslinya) ; T35.Photo copy Berita Acara PengambilanSumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor2592.28/K8.R/KP/2010, tanggal 3November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; T36.Photo copy Surat Tugas Penempatan KerjaNomor 0362/PL1.R2/KP/2015, tanggal 8April 2015 (sesuai dengan photoCOPYIYA) 5 nesennn nao eee n nen eene eens T37.Photo copy Surat Nomor 292/PL1.EL/KP/2015, tanggal 21 April 2015(sesuai dengan aslinya) ; T38.Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian

Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 254/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 27 Mei 2015(sesuai dengan photo copynya);T44. Photo copy Surat Nomor 482/PL1.EL/KP/2015, tanggal 24 Juni 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T45. Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 320.1/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T46. Photo copy Rekapitulasi KehadiranPenggugat (Bulan Januari s.d.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.

., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya

,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal:;6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.

., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk

Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak; Hal 2 dari 56 hal Putusan No.69/PDT/2021/PT PTKBerdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 68 Putusan Arbitrase, menyatakan bahwaTERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, dalamkenyataannya TIDAK PERNAH diberi kesempatan oleh Sdri. Viradan Sdri.

Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (2) Putusan Arbitrase, halaman 91,TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, telahmenyetorkan dana ke rekening terpisah (segregated account)PEMOHON KEBERATAN, Termohon Arbitrase, terlebin dahulusebelum

Amser lrawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (5) Putusan Arbitrase, halaman 91,menyatakan bahwa semua transaksi atas akun TERMOHONKEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, tanpa ada instruksi dar!TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase.

Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 91 Putusan Arbitrase, berdasarkan hasilpemeriksaan Bappepti terhadap PEMOHON KEBERATANditemukan kejanggalan berupa adanya perubahan password danSiapa yang membuat email Nasabah, namun yang pasti telahterbukti bahwa semua

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenKePaNiaing jress2snssscceeses ern cceeeee re nccemeenncceeseens4. ARI AFRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ; dan5.

., Kepala Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;9. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Keberatandan Banding I Kanwil DJP Jakarta Khusus; Hal. dari 21 hal. Put.

,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; VINNA DIEN ASMADY PUTRI, S.H., Pelaksana SubdirektoratBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;WIDYA MAYA KARTIKA, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;HERY SUTRISNO, S.E., M.M., Account Representative padaSeksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Penanaman ModalAsing Empat; Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr. Sutomo 68, Jakarta, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RepublikIndonesia, bertempat tinggal Town House TanjungHim.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kalasuge Kec. TabukanUtara Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kaluwatu Kec. ManganituSelatan Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kalasuge Kec. TabukanUtara Kab. Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBKampung Kampung Sesiwung, Kec.Manganitu Kab.Kepl.

ALEXIUS MARTHIN LANDENG (sebagaitersangka dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala SubBagian Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pendapatan danKekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa SekretariatDaerah Kabupaten Kepuluan Sangihe di Kantor BagianPemerintanan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten KepuluanSangihe, saksi Alm. ALEXIUS MARTHIN LANDENGmemerintahkan saksi untuk memasukan kegiatan pengadaanlaptop SISKEUDES pada APBK Kampung Sesiwung Kec.Manganitu Kab. Kepl.