Ditemukan 31847 data
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
346 K/TUN/2015
Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 K/TUN/2009.-
PU T U S A NNo. 48 K/TUN/2009. DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara1. SOEDJONQ Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanIkan Sumbal No. 9 Surabaya ;2.
No. 48K/TUN/2009.Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Siprianus Mahudiyono, S.ST,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Andika Putranto Hadi, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Surabaya ;Abdul Latief Zairin, SE..
No. 48K/TUN/2009.10.11.12.13.nomor 570.35.1.9547, tanggal 07 Desember 2006 yangditujukan kepada PENGGUGAT perihal realisasi permohonanKAPOLWILTABES Surabaya No. Pol B/2945/VII/2006, tanggal07 Juli 2006. Perihal : Realisasi permohonanKapolwiltabes Surabaya No.
No. 48K/TUN/2009.10surat Tergugat tanggal 10082007 No.600.35.1 6696.
No. 48K/TUN/2009.16Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk memenuhiketentuan tentang biayabiaya pengembalian batas yangmasuk ke kas negara sesual ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang harus diajukansecara pribadi pribadi, sedangkan permohonan pengukuranulang yang diajukan oleh Sdr.
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
400 K/TUN/2010
PUTUSANNo. 400 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di JalanMerdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan KepalaBagian Hukum dan Perundangundangan Setda KotaPematangsiantar;2. Betty N.T.
No. 400 K/TUN/2010Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah ;12.
No. 400 K/TUN/2010dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagaiPengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas PendidikanKota Pematangsiantar dan ;Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VIVWWK Tahun 2009Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenaiPengangkatan Drs.
No. 400 K/TUN/2010Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 400 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 PK/TUN/2015
Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013tanggal 31 Desember 2013, karena berpendapat dan merasakan bahwaputusan perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata.
Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tangaal 20 Agustus 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA BADANPERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:32/G/2012/PT.TUNJKT, tanggal 10 Juni 2013;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut
Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405K/TUN/2013 tanggal 31 Desember 2013 karena dengan jelasmemperlinatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaknisebagai berikut:a.
Putusan Nomor 121 PK/TUN/20152012/PT.TUNJKT tanggal 10 Juni 2013, terhadap perkara/pelanggaranyang sama, sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda dimatahukum, Diskriminatif tidak terjaminnya kepastian hukum, sehinggamencederai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat;e.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015
76 — 79
RICKY WULLUR,SH ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, berkantor pada JAMESKARINDA, SH dan Rekan, beralamat di JalanSam Ratulangi 29 No. 1 = Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Juni 2005, yangKepaniteraan PengadilanManado, dengantelahregisterdidaftarkan diTata Usaha NegaraNomor43/SK/TUN/2005/PTUN.Mdo, tanggal 19 Juli2005;Selanjutnya disebut sebagai............ PARAPENGGUGAT ;MELAWA N:1.
TERGUGATINTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tertanggal O01 Agustus 2005, Nomor20/Pen.MH/TUN/2005/ PTUN.Mdo. tentang Penunjukan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal O1 Agustus 2005, Nomor20/Pen.PP/2005/PTUN.Mdo, tentang Penetapan Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 K/TUN/2016
Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
Putusan Nomor 156 K/TUN/2016
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 K/TUN/2009
No. 54 K/TUN/2009Direktur berwenang mewakili Direksi serta bertindakuntuk dan atas nama Perseroan, dengan alamatkorespondensi di Kantor Cabang Perseroan Jalan RayaJuanda 8 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H. Hariyanto, SH.,M.Hum., 2. Yohanes Hery Susanto, SH.,dan 3.
No. 54 K/TUN/2009Menara Suci Sejahtera, Sebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) Danpenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September 2007(obyek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat mengandung cacat hukumdari segi Prosedural karena telah mencampuradukan pencabutan IzinOperasional PT.
No. 54 K/TUN/2009a.
No. 54 K/TUN/2009berkekuatan hukum tetap, ternyata tetap mempertahankan berlakunyaobyek sengketa, maka sudah barang tentu akan banyak kerugian, baikmaterial maupun immateriil yang akan diderita oleh para calon jamaahhaji Knusus yang tidak berdosa tersebut.
No. 54 K/TUN/2009
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
540 K/TUN/2015
Putusan Nomor 540 K/TUN/2015yang juga masih keluarga Marsinah dibongkar denganmempergunakan alat Belko, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)lalu dibakar:8.
Putusan Nomor 540 K/TUN/20157.
Putusan Nomor 540 K/TUN/20154.
Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Dan Keamanan Cq.
Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Pemohon Kasasi: 1. RUMANTA, 2. IMUR, 3. MARSINAH binti MARKAM,4. ABDULLATIF, 5. M.
86 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 K/TUN/2016
Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat, yaitu Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam No. 2930 Tahun 2015 tentang PencabutanHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukumsudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkanputusan PT TUN Jakarta a quo yang dimohonkan Kasasi;4.
TUN Jakarta yangdimohonkan Kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Bahwa pertimbangan putusan PT.
TUN Jakarta yang menguatkanpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang salah sebagaimanatersebut pada halaman 64 alenia 1 s/d 3, adalah : terbukti Judex FactiSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/201611.a. sanksi sedang yang diberikan pada tahun 2013 kepada Pemohon Kasasi,menurut hukum sanksi tersebut sudah TIDAK BERLAKU LAGI dengantelah terbitnya Surat Pernyataan KOPERTAIS Wilayah DKI JAKARTANo.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016
92 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 PK/TUN/2010
No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
No. 101PK/TUN/20102.
No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
542 K/TUN/2014
Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014PT. Alam Sutera Realty Tbk kepada PT.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/20145.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/201410.11.PT. Alam Sutera Realty, Tbk., dan hingga saat ini masih dalamproses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/20144.
Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014
108 — 83
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 K/TUN/2014
Putusan Nomor 41 K/TUN/201412perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objeksengketa tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukangugatan terhadap objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, demi hukumtelah gugur.
Putusan Nomor 41 K/TUN/2014163.23.0berdasarkan suatu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.
Putusan Nomor 41 K/TUN/20141818De,5.3yang berlaku di Republik Indonesia khususnya dibidang pertanahan untukmenyatakan tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secarahukum.
Putusan Nomor 41 K/TUN/20142626tertanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa(PT CPN) seluas dan sebatas 40.500 M?
Putusan Nomor 41 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
396 K/TUN/2015
Putusan Nomor 396 K/TUN/20155.
Putusan Nomor 396 K/TUN/20152.
Putusan Nomor 396 K/TUN/20156.
Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Marumah.
Putusan Nomor 396 K/TUN/2015
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 K/TUN/2015
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 298 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAMILA binti JAMAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Buran RT. 05, RW. 01, KelurahanBabat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan: Advokat, beralamat kantor di Jalan Tenggilis
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014e Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan TambakosoWilangun tanggal 4 Juni 1988, Seluas 11.770 m?
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014tanggal 4 Juni 1988, Seluas: 11.770 m?
Putusan Nomor 298 K/TUN/20142004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mengenai Eksepsi :IIBahwa, setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya dalamputusannya Nomor 16/B/2014/PT.TUN.SBY.
Putusan Nomor 298 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 09 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH.dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 K/TUN/2016
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putusan Nomor 19 K/TUN/2016
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
559 K/TUN/2014
Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014