Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 525 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi PrajaAndonohu, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal. S,S.H. dan Abdul Rahman, S.H., pekerjaan Advokat/KonsultanHukum beralamat di JIn.
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M2?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201410.11.Bahwa perbuatan Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbuny!
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201412. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02243 Kel. Baruga, tanggal 2482011,Surat Ukur Nomor : 324 /Baruga/ 2011, tanggal 2282011, luas6.710 M2 atas nama Ali Nurudin ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — SURACHMIN, S.H., M.H., ; SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2009
    No.115 K/TUN/2009Jabatan Struktural Eselon Ill A atas nama Sdr. Surachmin, S.H., M.H.
    No.115 K/TUN/2009sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    No.115 K/TUN/20094. Bahwa Majelis Hakim judex facti juga mengabaikan faktadalam P9 : S.K.
    No.115 K/TUN/2009S.K. Sekjen BPKRI No.242/K/XXIlIL2/10/2007.
    No.115 K/TUN/2009bekerja serta berkurangnya penghasilan secara signifikan ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Prof. DR. Ir. SOENARNO Dipl.,HE vs. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
60 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 475 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 475 K/TUN/201310.11.c.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013jika musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka Tergugat hanyaboleh membawa persoalan ini melalui gugatan Perdata kePengadilan ;30.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013sebagai bertentangan dengan kewajiban Judex Facti untuk memutustentang Pokok Gugatan yang menjadi kewajiban Judex Facti..
    Putusan Nomor 475 K/TUN/20135.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Juni 2013 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/LH/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — INTAN TAKAREDAS, DKK vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 K/TUN/LH/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2010
    No. 22 K/TUN/2010.Plantation sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara ;8.
    No. 22 K/TUN/2010.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Pontianak dibenarkan Hakim Tingkat Banding dan diambil alin PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Prof. Mr. R. SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH.
    No. 22 K/TUN/2010.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Handri Anik Effendi, SH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — SUKARDI bin SASTROWARSITO, DKK VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
125 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2009
Tanggal 29 Desember 2011 — H. UNGI RAYES AAP, SH., vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2009
    No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
    No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
    No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
    No. 60 PK/TUN/2009.3636
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
96 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
    Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 374 K/TUN/2015
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
    Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
    Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
    Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
    ,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — GAWAT EKO WAHYONO, ; KEPALA DESA RAWAJAYA,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2010
    Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
    Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
    Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KIMBERLY - LEVER INDONESIA
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap