Ditemukan 4287 data
111 — 76
oleh Tergugat III yang mengakibatkan kerugian dari padaPenggugat, dan antara posita dan petitum saling kontradiksi, dalam positamendalilkan mengenai hak waris atas tanah sewa hak erfacht, sedangkan petitummenuntut ganti rugi, dengan demikian gugatan penggugat sangat kabur dan tidakjelas dasar hukum atau Recht grond sehingga mengakibatkan antara positum danpetitum saling kontradiktif, oleh karena itu sudah sepantasnya atau setidaktidaknya tidak diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarat Selatanyang
1.ANDREAS OKDI PRIANTORO
2.ISMAIL
3.3. PERKUMPULAN SUMSEL BUDGET CENTER (SBC)
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
495 — 2404
., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sumsel;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatanyang beralamat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan di jalan Kapten A.
Dra. SRI WAHYUNI, MM.
Tergugat:
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
307 — 333
ditunjukan kepadaBupati Lampung Selatan tanggal 26 Desember 2018(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Lembar Disposisi Bupati Lampung Selatanmenindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor : K.2630/V.100199 perihal tindak lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan KepalaBKN Tertanggal 14 Januari 2019 ( Fotocopy sesuaidengan aslinya ) ;Surat Bupati Lampung Selatan Nomor:800/607/V.05/2018, Perihal: Permohonan IzinPenetapan Keputusan Pemberhentian PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatanyang
120 — 40
mengajukangugatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikutdalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum SumateraSelatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukumlangsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakimberkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentinganmasyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan denganpengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatanyang
71 — 24
melaporkan kepada saksi, bahwa proses lelang telahdilaksanakan dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa PATTIMARASELLA,SE untuk menerbitkan SPMK, justru. terdakwa PATTI MARASELLA,SE sudah selesai membuat SPMK dan melaporkan kepada saksi bahwasemua persyaratan lelang sudah dipenuhi katanya ;Bahwa nilai proyek pengadaan (satu) unit mini Bus untuk sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 398.450.000,00 dan dana tersebut sesuaidengan yang tercantum dalam DPA sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatanyang
132 — 396
Bahwa objek perkara a qua berada di wilayah Kota jakarta Selatanyang secara yuridiksi kewenangannya di wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Selatan bukan pada wilayah hukum Pengadilan NegeriPalembang ; Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terhadappara Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang adalah menyalahiketentuan hukum acara sehingga sudah sepatutnya apabialPengadilan negeri Palembang menyatakan dirinya tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Bahwa Gugatan Obscur
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatanyang rinciannya sebagai berikut := Ketua DPRD : Rp. 1.250.000, pot PPh 15% =Rp.1.062.500, / bulan Wakil Ketua : Rp. 1.000.000, pot PPh 15% =Rp.850.000, / bulan Anggota : Rp. 500.000, pot PPh 15% =Rp.425.000, / bulanSetelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HSTNo. 04 Tahun 2002 tersebut, kKemudian Ketua dan WakilKetua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs.
Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatanyang rinciannya sebagai berikut := Ketua DPRD : Rp. 1.250.000, pot PPh 15% =Rp.1.062.500, / bulan= Wakil Ketua : Rp. 1.000.000, pot PPh 15% =Rp.850.000, / bulan Anggota : Rp. 500.000, pot PPh 15% =Rp.425.000, / bulanHal. 55 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HSTNo. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan WakilKetua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs.
72 — 13
Gunung, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatanyang berdiri di atas tanahNegara seluas 190 M2 tersebut;8.
178 — 91
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading.Bahwa karena Gugatan Rekonvensi didasarkan pada buktibukti yang kuatyang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi,sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dariTergugat Rekonvensi (Uitvoorbar Bij Voorrad).Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Tergugat/Para PenggugatRekonvensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
66 — 31
(BOMM) Tahun 2009 SMKN 02 Bengkulu Selatanyang berisi :8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TahunAnggaran 2009. 10 (Ssepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutauBengkulu Selatan. 10 (Sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBUKutau Manna Bengkulu Selatan.. 10 (sepuuh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesananahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU KutauBengkulu
703 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
. yang identitaslengkapnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana : " MENGANJURKANPEMBUNUHAN BERENCANA " ; Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan ; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang pada pengadilan tingkat banding sebanyak Rp2.000, (dua ribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan pemberianhak milik merupakan kewenangan atributif yang melekat pada KepalaKantor Wilayanh Baden Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatanyang diperoleh berdasarkan peraturan dasar (Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 6 Tahun 1972 juncto Peraturan Menteri NegaraHalaman 17 dari 66 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2015Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999).
1.Ny. SITI MARTINA
2.Tn. BAYU MOHAMMAD ANWARI
3.Ny. DANISSA PUTRI PARAMITA
Tergugat:
1.PT. INTI HEKSA INTERNASIONAL
2.PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PANCORAN
3.KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKLN JAKARTA II
4.BALAI LELANG PT. BALENUS PRIMA NUSANTARA
5.NY. AMBAR NILA SARI
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
200 — 116
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, mengingat gugatan ParaPenggugat terbukti tidak =jelas/kabur (obscuur libel) denganmencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, makaTergugat Ill mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatanPara Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Hal 48 dari 71 halaman putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel C.
279 — 182
Kertas Nusantara.Berdasarkan halhal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan iniTERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :e Mengabulkan dalildalil PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menghukum PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang
206 — 41
sebagai suaminya, secara hukumadalah tindakan yang tepat dan benar, karena Tergugat dan suaminya yaituAlmarhum Satria Rifai adalan beragama Islam, menikah secara Islam, danmeninggalnya Almarhum Satria Rifai di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita jugadalam keadaan Islam, serta dikebumikan dengan tata cara menurut Islam,karenanya pembagian waris harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaisuaminya juga harus dilaksanakan secara Hukum Waris Islam;Menimbang, bahwa demikian juga Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang
195 — 70
tindakanTergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi II/PenggugatRekonvensi Il, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I,Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, dan Turut Tergugat IV melakukanpengusiran / penggantian secara paksa terhadap Penggugat KonvensiI/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, danPenggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi Ill dari Kantor dan kepengurusanKoperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatanyang
Masteriawan, S.H.
Terdakwa:
1.Zafri Antoni Bin Burkisman Panggilan Anton
2.Novriadi Bin Ismail Panggilan Nop
101 — 8
Yopi lebih dahuludengan tujuan untuk mengambil Daun Kelapa di Panai sebelum menujuke Terminal Pasar Baru Muara Labuh;Bahwa + 30 (tiga puluh) Meter terdakwa mengendarai sepeda motormenuju ke Terminal Pasar Baru Muara Labuh tibatiba Terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok Selatanyang kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok Selatanjuga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zafri Antoni BinBurkisman Panggilan Anton sementara teman Sdr.
72 — 10
SARNO.Bahwa Setelah sampai dirumah ayah saksi, saksi melihat keadaanlampu listrik masih menyala dan pagar depan rumah terkunci dari dalamkemudian saksi menengok dari jendela kamar rumah sebelah selatanyang ditempati ayah saksi yang pada saat itu tidak terkunci tetapitertutup jaring nyamuk yang terbuat dari aluminium yang tidak terlihatdari luar rumah, selanjutnya saksi menuju utara rumah dan menyusutrirumah hingga ke bagian belakang sebelah utara mendapati pintubelakang terbuka sedikit tidak terkunci.Bahwa
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH PANE
3.ALI AKBAR Br PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMAIDAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA KUMALA Br. PANE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
Intervensi:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
2.H. KAMALUDDIN DALIMUNTHE
118 — 61
PTUNMDNKamaluddin Dalimunthe) tidak pernah menempatkan tandatanda batasterhadap sebahagian dari luas tanah yang disebut dalam objeksengketa yang menurut Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997 menempatkantandatanda batas tersebut merupakan kewajibannya;Bahwa karena itu, demi tegaknya hukum dan kebenaran mohonlah agarobjek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah khusus terhadap bidangtanah seluas + 317.2 M* dengan ukuran Lebar 5,20 M2 Panjang 61 M2terletak di Dusun Pekan II, Desa Sigambal, Kecamatan Rantau Selatanyang
142 — 56
Parman No. 34, RT. 1 RW.1 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat KotaBanjarmasin dari Komisi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,sesuai dengan Surat Putusan Nomor : 0004/II/KIKalselPS/2016 TentangPutusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatanyang menjelaskantentang pembangunan RUKO EMPAT TINGKAT 1 unit diatas sebidangTanah Hak Milik yang terletak di Jalan S.