dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Oleh karena itu, terdapat kepentingan hukumPemohon dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah sehingga dapatdipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohon aquo;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:aero ill criss S5tall 89 ole ain bel caged 1sVlyArtinya: Maka Jika telah

berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk berpoligami beralasan hukum dan telahmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagaidalil/hujjah syar'iyyah yang terdapat dalam Kitab iqna juz tl halaman 401 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagaiberikut :plasill; Saal g Ma ls (5 DualArtinya : Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalamperceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepadaPenggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan PenggugatRekonvensi

Bogor, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK TERGUGATPengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini berupa Hadist Nabiyang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang berbunyi :ole Ygolmole Lely> Jol ol Ye eyo Lxbo YI guoluoll gu pile cbL> Jal 9l Yb eye Us pw YI aglhs wwArtinya

Selanjutnya disebutsebagai: "PIHAK KESATU", ENDIN HASANUDIN alaias ENDIN HASANOEDIN Bin H,ABU BAKAR,Pengadilan Agama tersebut ;umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastatempat tinggal di Dusun kawali RT 004/004, DesaPancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;Selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA 51Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah

Sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yangberpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tanggayang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatifbagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenaitu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidahfiqh yang berbunyi sebagai berikut:ladle ole prio swlaodl LyArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan parapihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugatdan Tergugat apabila rumah tanggakeduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkansebagaimana kaidah fiqghiyah yang berbunyi sebagai berikut :Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.AGMJL wallArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

Pasal 33 ayat (4) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, makasemua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhuyah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tanggayang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatifbagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenaitu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidahfiqh yang berbunyi sebagai berikut:lad l ul> Wl prio awlaoll IoArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

pengakuan Termohon = yangmenyatakan bahwa ia telah kembali kepada agamanya semula yaitu agamaPutusan Nomor 050/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 14 dari 17Kristen Protestan maka majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telahkeluar dari agama Islam atau dalam istilah agama Islam di sebut murtad;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Pemohon denganTermohon patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

/PAMshMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar sertajumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yangsudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihakdan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyisebagai berikut:cell Gils (le aaie uuslicll yaArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripadamengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

dilangsungkan untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amarputusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitum permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagikedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masamasa yang akandatang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalamhal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dansulit dipertahankan.Menimbang, bahwa selain itu. juga Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah