berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118344.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa untuk itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untukmengabulkan permohonan keberatan Penggugat dengan membatalkanSurat Tergugat Nomor S3297/WPJ.29

/2017 tanggal 25 Oktober 2017 danHalaman 1 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 25 Oktober 2017tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan,atas nama PT.

Membatalkan surat Tergugat Nomor: S3297/WPJ.29/2017 tanggal 25Oktober 2017, hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan; dan2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penelitianKeberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2015 Nomor: 00010/207/15/712/17, yang diajukan olehHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3678/B/PK/Pjk/20203297/WPJ.29/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama PTAditunggal Mahajaya, NPWP 01.696.391.0712.000, beralamat diJalan HM.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01028/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benaratas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak2013 Nomor 022/273/13/714/14, tanggal 21 Mei 2014, denganperhitungan sebagai berikut:Areal Produktif = 20.000.000 x 430 = Rp 8.600.000.000NJKP: 40% x Rp = Rp 3.440.000.000Utang PBB = 0,5% x Rp = Rp 17.200.000Atau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan

mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118006.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 13 November 2018juncto PUTP1118006.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 12 Februari2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01028/NKEB/WPJ.29

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01028/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal 18 Oktober2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunanyang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2013 Nomor 022/273/13/714/14, tanggal21 Mei 2014, atas nama PT Nusantara Alam Raya Sejahtera,NPWP. 01.133.166.2714.001, beralamat di Jalan Piere TandeanBlok A, RT 005 RW 111, Beriwit, Murung, Kabupaten MurungRaya, Kalimantan Tengah, (alamat korespondensi

Putusan Nomor 3693/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP01028/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal 18

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01028/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal18 Oktober 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi danBangunan yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor 022/273/13/714/14,tanggal 21 Mei 2014, tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali

Putusan Nomor 2761/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Yang Terhormatberkenan untuk: Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, tanggal 20November 2017 Nomor KEP01299/NKEB/WPJ.29/2017 dan Membatalkan surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00006/206/11/731/15 tanggal 28 September 2015 dan menetapkan PajakPenghasilan Badan tahun 2011 yang masih harus

dibayar adalah Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 5 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119210.99/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01299/NKEB/WP4J.29/2017 tanggal 20November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01299/NKEB/WPJ.29

/2017 tanggal 20 November 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00006/206/11/731/15 tanggal 28September 2015 Tahun Pajak 2011, atas nama Penggugat, NPWP01.534.368.4731.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01299/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal 20November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00006/206/11/731/15 tanggal 28 September 2015 Tahun Pajak 2011oleh

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111899.18/2015/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut: Pemohon Banding mohon kiranya terhadap Keputusan TerbandingNomorKEP00023/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 23 Januari 2017Halaman 1 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 23Januari 2017, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor62.10.130.016.9000013.2 tanggal 19 November 2015, alamat objek pajakDesa Rantau Pulut, Kec.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00023/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 23 Januari 2017,tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor62.10.130.016.9000013.2 Tanggal 19 November 2015, alamatobjek pajak Desa Rantau Pulut, Kec. Seruyan Tengah, Kab.Seruyan, atas nama PT. Sarmiento Parakantja Timber NPWP01.002.209.3712.000, beralamat di JI. Tanah Lapis, BaamangHulu, Baamang, Kab.

/2017 tanggal 23 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor62.10.130.016.9000013.2 tanggal 19 November 2015, alamat objek pajakDesa Rantau Pulut, Kec.

Putusan Nomor 3446/B/PK/Pjk/2019KEP00103/KEB/WPJ.29/2017 tanggal O6 November 2017, TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00013/207/12/711/16tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119004.16/2012/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00103/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/12/711/16 tanggal 14Desember 2016 Masa Pajak Maret 2012, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 119004.16/2012/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00013/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa PajakMaret 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:119004.16/2012/PP, atas nama PT.

Putusan Nomor 3446/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00103/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa Pajak Maret 2012,atas nama Pemohon Banding, NPWP

Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01029/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal 18 Oktober2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2014 yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi danBangunan Nomor 023/273/14/714/14 tanggal 21 Mei 2014, atas nama PTNusantara Alam Raya Sejahtera;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01029/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal 18 Oktober2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak 2014 yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakPajak Bumi dan Bangunan Nomor 023/273/14/714/14, tanggal21 Mei 2014, atas nama PT Nusantara Alam Raya Sejahtera, NPWP01.133.116.2714.001, beralamat di Jalan Piere Tandean Blok A, RT005 RW 111, Beriwit, Murung, Kabupaten Murung Raya, KalimantanTengah, (alamat korespondensi

Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP01029/NKEB/WPJ.29

/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan BangunanNomor 023/273/14/714/14, tanggal 21 Mei 2014 atas nama Penggugat,NPWP01.133.116.2714.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp1.201.860.750,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP01029/NKEB/WPJ.29/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Tidak BenarAtas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor023/273/13/714/14, tanggal 21 Mei 2014 tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori

Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00050/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 28 April 2017;2.

/2017,Halaman 2 dari 10 halaman.

Dengan mengadili sendiri:2.1.Dik2.3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00050/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 28 April 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00004/206/ 11/732/16, tanggal 28 Juni 2016, atas nama PD.Baramarta, NPWP 01.719.411.9732.000, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani Km.39 Nomor 1, RT 5, RW 2, Kelurahan Jawa,Kecamatan Martapura

Putusan Nomor 1928/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00050/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 28 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00004/206/1 1/732/16,tanggal 28 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.719.411.9732.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp614.760.569,00; adalah yang secara nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

/2017, tanggal 20 April 2017 dimana PemohonHalaman 7 dari 10 halaman.

bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111901.18/2015/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kiranya terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00022/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 23 Januari 2017 dikurangkanyang semula sebesar Rp602.811.966,00 menjadi sebesarRp335.436.284 00;Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4139/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111901.18/2015/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 23Januari 2017, tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00022/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 23 Januari 2017,tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor62.02.170.008.9000013.2 Tanggal 19 November 2015, alamatobjek pajak Desa Tumbak Payung, Kec. Bukit Santuai, Kab.Kotawaringin Timur, atas nama PT Sarmiento Parakantja TimberNPWP 01.002.209.3712.000, beralamat di JI. Tanah Lapis,Baamang Hulu, Baamang, Kab.

/2017 tanggal 23 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 Nomor62.02.170.008.9000013.2 tanggal 19 November 2015, alamat objek pajakDesa Tumbang Payang, Kec.

Bahwa diusulkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak untukmengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PemohonBanding dan membatalkan Keputusan Terbanding NomorKEP00061/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang KeberatanPajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB Tahun Pajak 2016 NomorObjek Pajak 62.10.130.712.1100120.1 tanggal 25 Juli 2016;2.

telah dilunasi sesuai dengan jumlah perhitungan menurutPemohon Banding yaitu sebesar Rp/71.465.800,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116182.18/2016/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 19Juni 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBBTahun Pajak 2016 Nomor Objek Pajak 62.10.130.712.1100120.1 tanggal 25Juli 2016atas nama PT Telaga Sari Persada, NPWP 02.111.257.8712.000,beralamat di Jalan Pinang IV No.14 RT.047 RW.07, Mentawai Baru Hilir,Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00061/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 19 Juni 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBBHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 19 Juni 2017mengenai Keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT PBB TahunPajak 2016 Nomor Objek Pajak 62.10.130.712.1100120.1 tanggal 25 Juli2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.111.257.8712.000,sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar menjadiRp34.478.200,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak KEP00016/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017;2.

Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukansesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112185.18/2012/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.29/2017

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00016/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00016/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi danBangunan Nomor 00002/274/11/711/15 tanggal 28 Oktober 2015 TahunPajak 2012 NOP 62.03.000.000.0000035.3, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.936.376.1711.001

ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000085.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00105/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 6 November 2017 tentang keberatanHalaman 1 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 6 November 2017 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00044/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 MasaPajak Januari 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:000085.16/2018/PP, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00105/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 Masa PajakJanuari 2013, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi IIINomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya KalimantanHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 6 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor: 00044/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.802.647.6.711000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00108/KEB/WP4J.29/2017, tanggal 6 November 2017, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00047/207/13/711/16, tanggal 2 Desember 2016 MasaPajak April 2013, dengan perhitungan sebagai berikut: URAIANzCfm. SKPKB00047/207/13/711/16Cfm. PengajuanKeberatan WajibPajakCfm.

/2017,KeputusantanggalDirektur6 NovemberJenderal2017,Pajak Nomortentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00047/207/13/711/16, tanggal 2 Desember2016, Masa Pajak April 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor000087.16/2018/PP, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana, NPWP01.802.647.6.711000, beralamat di Jalan Rajawali VII Srikandi II Nomor100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73112,sehingga jumlah Pajak Pertambahan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00108/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 6 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/13/711/16, tanggal 2 Desember 2016, Masa Pajak April2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor000087.16/2018/PP, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana,NPWP 01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VIISrikandi III Nomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, PalangkarayaKalimantan

PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00108/KEB/ WPJ.29

/2017 tanggal 6 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00047/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.802.647.6.711000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3550/B/PK/Pjk/2019KEP00104/KEB/WPJ.29/2017 tanggal O6 November 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00015/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 09 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119006.16/2012/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00104/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00015/207/12/711/16 tanggal14 Desember 2016 Masa Pajak Mei 2012, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor: 119006.16/2012/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00104/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06November 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00015/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa Pajak Mei2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:119006.16/2012/PP, atas nama PT. Borneo Makmur Lestari,NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat di JI. Tjilik Riwut Km.47,Halaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00104/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 06 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00015/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa Pajak Mei 2012,atas nama Pemohon Banding, NPWP 21.013.315.3711.001; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi Rp34.900.000,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesarRp54.491.559.529,00

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2019KEP00113/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 13 November 2017, TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00012/207/12/711/16tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119003.16/2012/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00113/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 13 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/12/711/16 tanggal 14Desember 2016 Masa Pajak Februari 2012, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 119003.16/2012/PP, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00113/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 13 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00012/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa PajakFebruari 2012, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:119003.16/2012/PP, atas nama PT.

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00113/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 13 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3549/B/PK/Pjk/2019KEP00102/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November 2017, TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 Nomor 00011/207/12/711/16tanggal 14 Desember 2016 Pembetulan denganKEP67/WPJ.29/KP.03/2016 tanggal 22 Desember 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119002.16/2012/PP/M.XIIB Tahun

2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00102/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0001 1/207/12/711/16 tanggal 14Desember 2016 Masa Pajak Januari 2012 yang telah dibetulkan secarajabatan dengan Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP668/WPJ.29/KP.03/2017

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00102/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 06 NovemberHalaman 3 dari 9 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00102/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 06 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:Halaman 4 dari 9 halaman.

Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak KEP00017/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017;2. Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukansesuai dengan perhitungan Pemohon Banding.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 4 Juli 2017:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112184.18/2011/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20Januari 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Nomor00001/274/11/711/15tanggal 28 Oktober 2015Tahun Pajak

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00017/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Nomor00001/274/11/711/15 tanggal 28 Oktober 2015 Tahun Pajak 2011NOP 62.03.000.000.0000035.3, atas nama PT Telen Orbit PrimaNPWP 01.936.376.1711.001, beralamat di Desa Barunang,Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah73555, dan alamatkorespondensi Jalan Rawa Gelam Nomor 9, Kawasan IndustriPulogadung

pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00017/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 20Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) PajakBumi dan Bangunan Nomor 00001/274/11/711/15 tanggal 28 Oktober 2015Tahun Pajak 2011 NOP 62.03.000.000.0000035.3, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.936.376.1711.001; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp5.003.523.670,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1 Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen PajakNomor KEP00051/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 28 April 2017;2 Mengabulkan selurunnya permohonan banding yang Pemohon Bandingajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon, yaitu: Uraian Menurut Pemohon BandingPeredaran Usaha (1) 2.573.873.467.137Harga Pokok Penjualan (2) 2.082.910.348.362Laba Bruto (3) =

Pengadilan Pajak berpendapat lain,Pemohon Banding mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114802.15/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 28April 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 NomorHalaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 28 April 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00005/206/12/732/16 Tanggal 29 September 2015, atas nama PDBaramarta, NPWP 01.719.411.9732.000, beralamat di Jl.

Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00051/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 28 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00005/206/12/732/16tanggal 29 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.719.411.9732.000; sehingga

Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak KEP00019/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 20 Januari 2017;2. Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukansesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut: No Uraian Menurut PemohonBanding1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.211.420.000.0002. NJOPTKP 3. NJOP untuk penghitungan PBB 4.211.420.000.0004. NJKP 1.684.568.000.0005. PBB yang terutang 8.422.840.0006. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 8.144.980.8007.

PBB yang masih harus dibayar 347 .325.000 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112187.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.29/2017,tanggal 20 Januari 2017, tentang Keberatan Bumi dan Bangunan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00019/KEB/WPJ.29/2017, tanggal 20 Januari 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak PajakBumi dan Bangunan Nomor 00004/274/14/711/15, tanggal 28Oktober 2015, Tahun Pajak 2014 Nomor Objek Pajak (NOP)62.03.000.711.3240035.3, atas nama PT Telen Orbit Prima NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) 01.936.376.1711.001 beralamat diDesa Barunang, Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah73555, dan alamat korespondensi Jalan Rawa Gelam

peninjauankembali pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00019/KEB/WPJ.29

/2017, tanggal 20 Januari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi danBangunan Nomor 00004/274/14/711/15, tanggal 28 Oktober 2015, TahunPajak 2014, Nomor Objek Pajak (NOP) 62.03.000.711.3240035.3, atasnama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.936.376.1711.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp5.489.174.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Pertambahan Nilai Masukan Yang DapatDiperhitungkan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000088.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00109/KEB/WP4J.29

/2017 tanggal 6 November 2017 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00048/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 MasaPajak Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:000088.16/2018/PP, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00109/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00048/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 Masa Pajak Juni2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:000088.16/2018/PP, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana,NPWP. 01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VIISrikandi Ill Nomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, PalangkarayaKalimantan

PeninjauanKembali pada tanggal 04 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00109/KEB/ WPJ.29

/2017 tanggal 6 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor: 00048/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016, atas namaHalaman 4 dari 8 halaman.

Pertambahan Nilai Masukan Yang DapatDiperhitungkan menjadi sebagai berikut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000091.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00112/KEB/WPJ.29

/2017 tanggal 6 November 2017 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00051/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 MasaPajak November 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:000091.16/2018/PP, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00112/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 6 November2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00051/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016 Masa PajakNovember 2013, atas nama PT Kalimantan Surya Kencana,NPWP. 01.802.647.6711.000, beralamat di Jalan Rajawali VIISrikandi II Nomor 100 Bukit Tunggal, Jekan Raya, PalangkarayaKalimantan Tengah 73112, adalah telah sesuai dengan

PeninjauanKembali pada tanggal 04 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00112/KEB/ WPJ.29

/2017 tanggal 6 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor: 00051/207/13/711/16 tanggal 2 Desember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.802.647.6711.000; sehingga pajak yangHalaman 4 dari 8 halaman.