NESTLE INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

PT FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. HALYSAFE INDONESIA;

PUTUSANNomor 47/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Dea CukaiMadya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Putusan Nomor 47/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005554.45/2018/PP/M.IXA Tahun 2019, tanggal 10 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP4105/KPU.01/2018,tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan atas Keberatan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. POLYFILATEX;

PUTUSANNomor 221/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

Yani By Pass, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Santosa, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, padaDirektorat Keberatan, Banding dan Peraturan, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU440/BC.06/2019, tanggal22 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT POLYFILATEX, beralamat di Jalan Oto IskandardinataNomor 18, Pamoyanan Cicendo, Bandung 40171, yangdiwakili oleh Erly, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP5036/KPU.01/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan atasHalaman 1 dari 7 halaman.

dan Cukai Nomor 25/BC/2009;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 5 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.

FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di KampungBratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh AdiWinardi, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mauludin,kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat diLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor021/CPBPK/K/2019, tanggal 30 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI, berkedudukan diJenderal A.

Yani, Jakarta 13230;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Eddy Santosa,jabatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai AhliMadya, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU115/BC.06/2020, tanggal 7 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

gunakan untuk pembuatan pakan ikan.oleh karenanyamaka permohonan banding ini dapat dikabulkan demi hukum dan hutangpajak PPN import menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009182.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP110/WBC.06/2018 tanggal 21September 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP000078/WBC.06/KPP.MP.03/2018 tanggal 4 Juni 2018, atas nama: PTCentralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6326.000 yang beralamat diKampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung, dan menetapkan Pajak PertambahanNilai atas barang impor Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed), negaraasal Taiwan

CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di KampungBratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh AdiWinardi, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mauludin,kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor019/CPBPK/K/2019, tanggal 30 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI, beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Eddy Santosa,jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada DirektoratKeberatan Banding dan Peraturan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU120/BC.06/2020, tanggal 7 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

sesuai azas ex aequo et bono, agar dapatdipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa danatas perhatiannya diucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009180.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP100/WBC.06/2018 tanggal 7September 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP000074/WBC.06/KPP.MP.03/2018 tanggal 25 Mei 2018, atas nama: PTCentralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6326.000 yang beralamat diKampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung, dan menetapkan Pajak PertambahanHalaman 2 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT SANDVICK SMC;

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. ABDI RAHARJA;

PUTUSANNomor 4614/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa lwan Hermawan,S.H.

,LL.Mkewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub DirektoratUpaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU25/BC.06/2017 tanggal 13 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABDI RAHARJA, beralamat Jalan Panjang Nomor 11, DE, Arteri Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta,yang diwakili oleh Teguh Boentoro, jabatanDirektur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh KetuaMahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganH.

FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

INNI CERAGEM VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

., Advokat/Konsultan Hukumpada Kantor Hukum INDRIANI, ANWAR, JIMMY, beralamat di JalanDaan Mogot No. 28, Jakarta, 11470, saat ini sementara beralamat di Jl.Transyogi KM. 6, Kota Wisata, Madrid F 1 No. 63, Bogor, 16968,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/Sku/I/2012 tanggal 06Januari 2012.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di JI. JenderalA.

sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dan apabiladi dalam hal belum dilakukannya transaksi pembayaran itu berhubungandengan sistem pembayaran dengan pihak penjual di luar negeri yang diikatdengan perjanjian berupa purchase order dan sales contract;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 33938/PP/M.VIII/19/2011, Tanggal 03 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea

dan Cukai Nomor : KEP759/KPU.01/2010 tanggal 04 Februari2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP030383/NOTUL/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 08 Desember 2009, atas nama:PT.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. FREEPORT INDONESIA;

PUTUSANNomor 18/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubdirektoratBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU337/BC.06/2019 tanggal 11 Oktober2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT

banding yang diajukan Pemohon bandingsehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Bandingmenjadi sebesar Rp 874.884.000,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005202.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP53/WBC.20/2018 tanggal 09Mei 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000016 tanggal 31 Januari2018, atas nama : PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R.

Penentuan harga ekspor disebabkan perbedaan hasil pengujian kadarkandungan konsentrat tembaga;Terkait jumlah barang tidak terdapat selisih namun dalam kadarkandungan yang berbeda hal tersebut mengakibatkan tagihandikarenakan selisih tersebut masih dalam batas toleransi yang ditetapkanmelalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 134 tahun2012 dan dilakukan secara terukur berdasarkan 3 (tiga) pilar dalamhukum administrasi yang mencakup Kewenangan dan Prosedure sertasubstansi sudah benar.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005202.40/2018/PP/M.XIXA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT FREEPORTINDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.

MADUBARU VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

., jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

Yani, Jakarta, 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU225/BC.06/2020, tanggal 17 Juli 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP233/BC.8/2015, tanggal 7 September 2015, tentang KeputusanAtas Keberatan Penetapan Sanksi Administrasi berupa denda kepadaPT Madubaru, di Yogyakarta;3.

Mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79507/PP/M.IXA/20/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP233/BC.8/2015,tanggal 7 September 2015, tentang Keputusan Atas Keberatan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79507/PP/M.1XA/20/2016, pada tanggal 20 Desember 2016, juncto Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP233/BC.8/2015, tanggal 7September 2015, tentang Keputusan Atas Keberatan PenetapanPengenaan Sanksi Administrasi berupa denda kepada PT Madubaru DiYogyakarta, juncto Surat Tagihan Cukai Nomor 850/WBC.09/KPP.MP.08/2015, tanggal 1 Juli 2015, diterbitkan oleh Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;4.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT POLYFILATEX

PT FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di KampungBratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh AdiWinardi, jabatan Direktur;Selanjutnaya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa AgusMauludin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor013/CPBPK/K/2019 tanggal 30 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI, berkedudukan diJalan Jenderal A.

Yani, Jakarta 13230;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Eddy Santosajabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada DirektoratKeberatan, Banding dan Peraturan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU101/BC.06/2020, tanggal 7 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara/sengketa ini dapatmengabulkan permohonan Pemohon Banding, atas perhatiannya diucapkanterimakasih;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008257.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP87/WBC.06/2018 tanggal 13 Agustus2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanTarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP000063/WBC.06/KPP.MP.03/2018 tanggal 13 April 2018, atas nama: PT Centralpertiwi Bahari,NPWP 01.661.341.6326.000 yang beralamat di Kampung BratasenaAdiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, ProvinsiLampung, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang imporWheat Flour (Raw Material For Animal Feed), negara asal Ukraina

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. DIRGAPUTRA EKAPRATAMA;

PUTUSANNomor 808/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di JI. Jenderal A.

Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beralamat diJakarta dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU199/BC.06/2020, tanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA, beralamat di JI.

agar MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004091.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor KEP1549/KPU.01/2019tanggal 6 Maret 2019, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Beadan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor SPTNP024302/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 13 November2018, atas nama: PT Dirgaputra Ekapratama, NPWP 01.640.878.3007.000,beralamat di JI.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

PT FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;