KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KUANTAN SINGINGI VSMUSTAFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN ; H. SETYA BOEDHI

Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

MUSTAFA MelawanKepala Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi

Il Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khususNomor : 034/SKAR/II/2012 tertanggal 21 Februari 2012; Selanjutnya disebut sebagai .................cscseeceeees PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,Berkedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : PUTUSAN Nomor: 12/G/2012/PTUNPbr. Halaman 1 dari 63halaman. Nama : WIM JEFRIZAL, S.Pd.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan KabupatenKuantan Singingji; Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah KabupatenTeluk Kuantan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai .............:::.

Bahwa keberadaan obyek sengketa (Surat Perintah Penugasan)yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKuantan Singingi Nomor : 820/DISDIKUM/071 tertanggal 18Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan yang Penggugatterima pada tanggal 19 Januari 2012 sehingga dengan demikianGugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Bahwa inti dari surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KuantanSingingi Nomor : 820/DISDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012disamping Penugasan Penggugat dari tempat yang lama ketempat yang baru kemudian Tergugat menjatuhkan hukumanpenurunan Pangkat kepada Penggugat yaitu dari Penata TK.

Pendidikan Kabupaten KuantanSingingi) untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut SuratPerintah Penugasan Nomor : 820/DISIDIKUM/071 tanggal 18 Januari2012 tentang Surat Perintah Penugasan, selama sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kKekuatan AUKUM Telap

AZIS Bin BAUS; lawan; KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA JAKARTA BARAT

,MH, yang berkantor di Taman Vila Meruya Blok C3 No. 14, MeruyaSelatan, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 November 2013, selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGAT ;KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTAKEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA JAKARTA BARAT, berdomisili di Gedung B Lantai 11, Kantor Walikota JakartaBarat, Jalan Kembangan Raya No.2, Jakarta Barat, selanjutnya di sebutsebagai TERGUGAT ;Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka

MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG;

Isak Lalang Sir, S.H;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat,beralamat di kantor Advokat Lorensius Mega Man, Jalan Cak Doko.No.16 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.08/LMM/II/2016, tanggal18 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG, Tempat KedudukanJalan S.K.

bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Obyek SengketaKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah SuratPenegasan status Ijazah Paket B dan Paket C atas nama saudara MUHIDINHAJI SYAMSUDIN Nomor: DISPPO.007/SEK/237/2016, tanggal 11 Februari2016 yang diterbitkan Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga KotaKupang;.

Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan blankoyang disiapkan oleh Direktorat Jenderal dan diterbitkan sertaditandatangani oleh kepala Dinas Kabupaten /Kota atau pejabat yangdi tunjuk;Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal ayat 3tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang memilikikewenangan untuk menandatangani serta menerbitkan ljazat paket Cterhadap peserta ujian yang telah dinyatakan lulus dalam

MUHIDIN HAJI SYAMSUDIN vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG

No.16 A, Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK.08/LMM/II/2016, tanggal 18Februari 2016 ; 2502 25 n2 ==Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG, Tempat Kedudukan Jalan S.K.Lerik , Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang ; 2=2222e nnn ene ene nen ne neeHal. 1 Putusan No. 213/B/2016/PT.TUN.SBYDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. M.

Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Dahulu Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang sekarang Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Dkk

Pemohon:
RASYID
Termohon:
DINAS PENDIDIKAN SUMENEP

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:1.Bahwa apa yang dialami oleh Pemohon terkait, upaya untukmendapatkan legalisir yang sah dari Dinas Pendidikan Sumenepmerupakan tindakan yang sah yang bertujuan untuk memenuhi syaratpendaftaran Calon Kepala Desa Cabbiya, akan tetapi padaperjalanannya, hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkanPemohon, karena Termohon dalam hal ini Dinas Pendidikan SumenepHalaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.Sby.tidak memberikan Legalisir ljasah sebagaimana

Bahwa, Pemohon selama menjadi siswa/pelajar pada Paket B tersebuttelah melaksanakan tugas dan kewajibannya denga baik dan benar,dan seluruh proses belajar mengajar, ujian, serta tugas dan kewajibanlainnya yang masuk dalam program Dinas Pendidikan Kab. Sumeneptelah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon (bukti terlampir);.

Bahwa nama Rasyid pada Blangko ljasah dan SKHUN (Surat KeteranganHasil Ujian Nasional) setelah dicek di daftar Nominasi Kelulusan yang adadi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tidak ada;2. Nomor Induk 087 yang ada di Blangko ljasah Pemohon ternyata dicek diNominasi Kelulusan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenepternyata milik orang lain yakni Idris;3.

P5 : Surat tanda terima dari Dinas Pendidikan Sumenep No:990 tanggal 26 April 2021, Perihal: PermohonanLegailisir ljazah (Sesuai dengan asli);6. P6 : Surat Pernyataan atas nama Miswar, tanggal 13 April2021 (sesuai dengan asli);7.

JOBSON ARITONANG, S.Pd;KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

PENGGUGAT.Melawan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKIJAKARTA: 2702022 222 220222202Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 4041,Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili olehBahtiar Hutahaean, Kepala Seksi Sumber DayaManusia Tenaga Pendidik , berdasarkan surat tugasnomor 5815/082.74 tanggal 26 Agustus 2015, danR.R.Woeri Vive Khananda,S.H.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

KADIR, S.H.2 EDRIANTO, S.H.Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/AdvokatMagang (Edrianto,S.H.) pada Kantor Advokat A.KADIR, S.H & Rekan,1.32beralamat di Jalan Melati Nomor 25 RT. 18, Kelurahan Legok, KecamatanDanau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Untuk Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI, Berkedudukan DI JALANZainir Haviz, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Dalam permohonannya Pemohon juga memohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk membebankan kewajiban kepada Termohon untukmelakukan pembayaran uang duka dan gaji terusan sehubungan dengan telah wafatnyaNELYATI THAHAR selaku isteri dari Pemohon yang semasa hidupnya berkedudukansebagai seorang Guru/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Jambi;2.2 Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016, Pengadilan TataUsaha Negara Jambi (untuk selanjutnya dalam penetapan ini disebut

Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., vs PT. Internet Pratama Indonesia,

Dinas Pendidikan KotaSurabaya, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasPendidikan Kota Surabaya., dalam Paket PekerjaanPengadaan Laboratorium Multi Education SMA, yang diwakilioleh Drs. Ruddy Winarko, MBA.,MM, sebagaimana tertuangdalam Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan No.028/9075/436.6.4/2010 tertanggal 1 Juli 2010, berkedudukandi Jalan Jagir Wonokromo No. 354356 Surabaya, dalam halini memberi kuasa dengan Hak Subsitusi kepada MT.

Menyatakan PenggugatPembanding berhak atas pembayaran berdasarkanKontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Nomor: 028/9075/436.6.4/Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1182 K/Pdt/20122010 tertanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp. 6.149.187.000,(enam milyarseratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);4.

Pendidikan Nomor:028/9075/436.6.4/2010, tanggal 1 Juli 2010.Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Nomor: 028/Hal. 20 dari 35 hal.

Dinas Pendidikan KotaSurabaya, Cq.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jum/at, tanggal 2 Agustus 2013, oleh Dr. H. MohammadSaleh.,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis. Prof., Dr.,H. Abdul Manan, SH.,S.IP.

MATHEUS HERU SUMARYANTO,M.Pd. vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

Nomor 2356 K/Pdt/2013yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah Bupati Situbondo karenaKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo hanya kepanjangantangan dari Bupati Situbondo, sedangkan Penggugat dengan TergugatTunggal yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan tidakmenjadikan Bupati Situbondo selaku Tergugat;.

pendidikan tingkat kabupaten adalahmembantu menetapkan peserta sertifikasi berdasarkan prioritas.

Kesalahan tersebut juga menyebabkan peserta sertifikasiyang ditetapkan, tidak sesuai dengan kriteria Dirjen PMPTK menetapkan sangsiberupa diskualifikasi bagi peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteriadan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas PendidikanKabupaten/Kota, dan tidak boleh digantikan oleh peserta lain.

Karena yangmenjatuhkan hukuman disiplin adalah Kepala Dinas Pendidikan KabupatenSitubondo, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo wajibmelakukan pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi sebelum hukuman tersebutdijatuhkan. Kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah diperiksa oleh KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Situbondo maupun stafnya sehubungan denganpengaduan Pemohon Kasasi ke BPKP tersebut.

Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor 800/3644/431.212.5.3/2011 kepada Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan prosedur,memiliki dasar fiktif, dan melanggar hak asasi Pemohon Kasasi sesuai denganbunyi Pasal 44 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999.

., MelawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. SIKKA, DKK.; ANSELMUS ESE, DKK.

DINAS PENDIDIKAN NASIONALPROVINS NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA DINASPENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SIKKA, berkedudukandi Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENDALAM NEGERI / OTONOMI DAERAH Cq. PEMERINTAHPROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Cq. PEMERINTAHKABUPATEN SIKKA Cq. PEMERINTAH KECAMATANMAPITARA Cq. KEPALA DESA HALE, berkedudukan di WatuGete, Desa Hale, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka ;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NTT Cq.Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sikka, untuk membayar gantirugi atas :a. Tanah sebesar Rp.50.000, per meter persegi = Rp.50.000, x 1.297 =Rp.64.850.000, (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ;b.

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONALKABUPATEN SIKKA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.DEPARTEMEN DALAM NEGERI / OTONOMI DAERAH Cq. PEMERINTAHPROVINS NUSA TENGGARA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATENSIKKA Cq. PEMERINTAH KECAMATAN MAPITARA Cq. KEPALA DESAHALE, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAMNEGERI / OTONOMI DAERAH Cq. PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA Cq.PEMERINTAH KECAMATAN MAPITARA Cq.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Dinas Pendidikan Kota Surabaya cq. PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan KotaSurabaya, dalam Paket Pekerjaan Pengadaan AC Single Split SMAKota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Kontrak PengadaanBarang Dinas Pendidikan Nomor :027/9300/436.6.4/2013 tertanggal18 Juli 2013, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yusuf Masruh,MM., selaku pengganti dari Drs. Ruddy Winarko, MBA., MM.

/PN.Sby, telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan mengemukakan halhal sebagai berikut : 1Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan dalam Pengadaan AC Single Split SMA Kota Surabayasebagaimana dituangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (untukselanjutnya disebut SPPBJ) Nomor : 027/8803/436.6.4/2013 tanggal 08 Juli 2013 ;Bahwa berdasarkan SPPBJ tersebut, pada tanggal 18 Juli 2013 telah dibuat danditandatangani Kontrak Pengadaan Barang Dinas

Pendidikan Nomor027/9300/436.6.4/2013 (untuk selanjutnya disebut Kontrak Pengadaan) antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 736.744.800,00(tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah),untuk pengadaan 110 (seratus sepuluh) unit AC Single Split untuk 22 (dua puluh dua)SMA Negeri di Surabaya, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengantanggal 14 Nopember 2013 ;Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan

.14/Pdt.G/2014/PN.Sby.18Bahwa penetapan black list yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk Keputusan TataUsaha Negara karena memenuhi unsur unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalamKetentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 yakni : 22292 222222 222222 none === ==18d Penetapan tertulisBahwa penetapan black list dibuat secara tertulis sebagaimana Keputusan KuasaPengguna Anggaran Dinas

Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 188 /17562.DIKMEN / 436.6.4 / 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengenaan SanksiDaftar Hitam Terhadap Penyedia Barang/Jasa.i Bersifat IndividualBahwa penetapan black list tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat karena telahmelakukan cidera janji, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan PengadaanAC Single Split Nomor 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi,dimana

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA.;RAHMAD S.;

PUTUSANNomor. 03/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBURAYA, Berkedudukan di JI.

TUN.JKTKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya tentangRalat Surat Nomor: 420/722/Dik.Budaya/2015 tanggal 26 Maret 2015tentang ljazah Paket C atas nama Rahmad S;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratPernyataan Nomor: 800/976/DIK.BUD.A/2015.

Tanggal 14 April 2015yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kubu Raya tentang Ralat Surat Nomor:420/722/Dik.Budaya/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang ljazah Paket Catas nama Rahmad S . 222922 ono ne gn es erence ee4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000 (TigaRatus Sepuluh Ribu Rupiah); 4+

vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

. ; 2"Keduanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada SUSANTYA MUSTOFA & BAYUAJI"ATTORNEY AT LAW beralamat DI Jalan Ubi VIII No.3 Surabaya.Selanjutnya disebut sebagai ; "=wanna enna nn nnnnn ne nnn nena PEMBANDING/PENGGUGAT MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR , berkedudukan diJalan Gentengkali no.33 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Mei 2019, memberikan kuasa khusus kepada: ; 1. ARIEF PURWANTO, S.H., M.H. ; 22222 02 29222 222.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat keputusan yang dikeluarkan olehTergugatTerbanding berupa: "Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur Nomor824.4/3508.18/101.1/2018 tentang Mutasi pegawai atas nama AGUSISDARMAWAN, S.Pd. tanggal 6 Juni 2018; 4.

Mewajibkan TergugatTerbanding untuk mencabut Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat Terbanding berupa ; Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi jawa Timur Nomor824.4/3508.18/101.1/2018 tentang Mutasi pegawai atas nama AGUSISDARMAWAN, S.Pd. tanggal 6 Juni 2018; 5.

MATHEUS HERU SUMARYANTO, M.PdlawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

., dan kawan, Advokat, berkantor di JalanSiwalan Kerto Timur Nomor 175, Lt. 2, Ruang Nomor 23Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Februari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO,berkedudukan di Jalan Madura 55A Kabupaten Situbondo;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut

Nomor 345 PK/Padt/2016masing lembaga atau instansi, oleh karenanya seharusnya Penggugat tidakhanya menarik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sebagaisatusatunya Tergugat tetapi juga menarik orang/instansi/pihak hirarkis tugasdan wewenangnya berkaitan dengan obyek perkara yang diajukanPenggugat.

Bahwa hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan KabupatenSitubondo tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat kongkrit, individual dan final kepada Penggugat, sehingga sangatjelas sekali Jika Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo, maka dengan berdasar pada Peraturan Hukumyang berlaku, selayaknya Pengadilan Negeri Situbondo memberikanputusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidakberwenang mengadili

tidak memenuhiketentuan, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelisberpendapat adalah sudah menjadi tugas Tim Verifikator dalammenyeleksi semua persyaratan tersebut karena semua pengajuanpermohonan ditujukan kepada Panitia Sertifikasi dan bukanlahkewenangan Pengadilan Negeri untuk menyeleksi permohonansertifikasi tersebut sehingga oleh karena hal tersebut makaPenggugat tidak dapat mengajukan ganti rugi kepada pesertasertifikasi karena hal ini sudah merupakan kewenangan TimVerifikasi dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Situbondo untukmenyelesaikan layak atau tidak permohonan tersebut diteruskandan dikabulkan:3) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama di atassangatlah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan maksuddalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali perkara a quo.

- Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor : 800/2027.1-dispend/2011tanggal 13 September 2011 ;----------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;--------------------------------- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

melawanKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Pemberitahuan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiKepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan / KepalaPembina Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ;Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor :07/G/2012/PTUNSRG3.2.

Kalimat tersebut disampaikan oleh Kepala UPTKdan Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan sendiri.

Pengembalian saudara Laili Anita kepada Dinas Pendidikan KotaTangerang Selatan merupakan kewenangan dari YPLP ProvinsiBanten sesuai dengan surat Nomor : 060/YPLPPGRI/III/B.2011fanggal 18 lull 2044) g. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mulai dilimpahkannyaSIMNUPTK pada tahun 2010 dari Kabupaten Tangerang. SIMNUPTKOnline berguna sebagai dasar database awal calon peserta sertifikasisejak tahun 2011. Sejak itu Dinas telah melakukan Update data guru diKota Tangerang Selatan.

Laili Anita Nomor Agenda 76.820, tanggal27 Maret 2012 (fotokopi sesuai aslinya) ;Surat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor :800/1289PTK/2012, Perihal : Undangan Rapat, tanggal 04Juni 2012 (fotokopi sesuai aslinya) ;Surat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Nomor :800/1352/PTK/2012, Perihal : Panggilan Dinas, tanggal 8 JuniHal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor : 07/G/2012/PTUNSRG34.35.36.37.38.T34T35T36T37T382012 (fotokopi sesuai aslinya) 5Surat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Selatan, Perihal: Laporan Kronologis Sertifikasi Saudari Laili Anita yangdibuat oleh Kasi Evaluasi Kinerja (fotokopi sesuai aslinya) ;Tanda Terima Surat dari Dinas Pendidikan Kota TangerangSelatan yaitu: 1.

MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

.; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal: KomplekBatan Indah Blok C 21 Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten; Pekerjaan: Guru DPK di SMP PGRISGI PONG j~~ nnn nnn nnn nnn nminSelanjutnya disebut sebagai Penggugat:;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN; TempatKedudukan di Jalan Buana Loka Sektor 12 Bumi SerpongDamai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca1.