Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat karena Efisiensi, terhitung sejak Penggugat mendaftarkan Perkara pada Disnaker Kota Pekanbaru pada tanggal 4 Oktober 2018 ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas Pemutusan Kerja kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp.18.164.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;4. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

2018 dan sebelumnya sejak 11 September 2018Tergugat tidak lagi diberikan Pekerjaan kepada Penggugat, hal ini bermaknaTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan sendirinya bermakna bahwa Tergugatmelakukan PHK terhadap Pengugat Tanpa Melalui Proses PHK sebagaimanadiisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 151 ayat (1) s/d (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan ;Menimbang, bahwa sejak mengajukan permohonan penyelesaianPerselisihan kepada Disnaker

didak memnuhi ketentuan pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak memenuhi Peraturan Yayasan EsaSejahtera Tahun 2018 pasal 37 dan pasal 168 ayat 1 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, akan tetapi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatsamasama hubungan kerja tidak dilanjutkan, oleh sebab itu Majelis menyatakanhubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus Penggugat tidak masukbekerja dan Mengajukan Permohonan PenyelesaianPerselisihan kepada Disnaker

Oleh karena peraturan di atas, maka pada saat tanggal 12 Januari 2011Penggugat melapor ke pihak Disnaker untuk meminta insentifnyaTergugat tidak dapat mengeluarkan atau memberikan insentifnyakepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat berupa suratketerangan sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas Garuda, KecamatanMarpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2010, bahwa buktitersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan ketidakhadiran Penggugatsejak tanggal 29, 30 dan 31 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari sampaiadanya mediasi di Disnaker Kota Pekanbaru tanggal 26 Januari 2011;3.

Pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diberhentikan tanggal05 Januari 2010 Penggugat menghadap Tergugat untuk RisalahPerlindungan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industial Secara Bipartitdan menempuh jalan buntu tanggal 06 Januari 2010 Penggugat membuatLaporan Pengaduan ke Disnaker (ada dalam Anjuran Disnaker Kota NomorNaker/C.4/565/339/03/2011 pada tanggal 24 Maret 2011);C.

Pada tanggal 12 Januari 2011 Disnaker Kota melakukan Panggilan 1dengan Nomor Naker/C:4/565/56/01/2010 dan pertemuan dilaksanakanpada tanggal 26 Januari dan Panggilan 2 pada tanggal 28 Januari 2011Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus/2012dengan Nomor Naker/C.4/565/157/02/2011 dan pertemuan pada tanggal04 Februari 2011 namun tidak ada kesepakatan antara Penggugat danTergugat (ada dalam Anjuran Disnaker Kota NomorNaker/C.4/565/339/03/2011 pada tanggal 24 Maret 2011)D.

Pada tanggal 17 Maret 2011 Penggugat diminta oleh Disnaker Kotamembuat kronologis saya di PHK dan pada hari itu juga Penggugatmembuat kronologisnya;Bahwa dalam keterangan Putusan Pengadilan Industrial di poin 4Menimbang, bahwa pemotongan upah yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat telan sesuai dengan Peraturan Perusahaan periode 12April 2010 sampai dengan 11 April 2012 Pasal 13 ayat (7) Pasal 17.

Bahwa terhadap Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi yang disampaikannya melalui surat nomor 565/4071/Disnaker tertanggal 30 Juli 2018,Pimpinan Pusat GSPB selaku kuasa hukum penggugat 1 melalui surat nomor001/AdvPP GSPB/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 telah menyampaikan Putusan No. 272 /Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 12Jawaban atas Anjuran sebagaimana dimaksud dengan menyatakan MenerimaAnjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi yang disampaikannya melaluisurat nomor 565/4071/Disnaker tertanggal

Bahwa terhadap Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi yang disampaikannya melalui surat nomor 567/893/Disnaker tertanggal 13 Maret 2019,selanjutnya PP GSPB selaku Kuasa Hukum Para Penggugat melalui suratNomor : 002/AdvPP GSPB/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 telah menyampaikan Jawaban atas Anjuran sebagaimana dimaksud dengan menyatakandapat menerima Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi yang disampaikannya melalui surat nomor567/893/Disnaker tertanggal 13 Maret 2019;28.

Nomor565/8165/Disnaker/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 14 Desember 2017 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor565/8455/Disnaker/XI/2017 tertanggal 14 Desember 2017;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 4 Januari 2018 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 565/44/Disnaker,tertanggal 5 Januari 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 17 Januari 2018; Putusan No. 272 /Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 29P33P33JP34AP34BP34CP34DP34EP34FP34GP34HP34P34

J: Daftar Hadir Mediasi tanggal 1 Februari 2018 (Tergugat tidak hadir);: Daftar Hadir Mediasi tanggal 22 Februari 2018 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 567/4567/Disnaker,tertanggal 24 Agustus 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 5 September 2018 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 567/4922/Disnaker,tertanggal 10 September 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 24 September 2018;: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 565/5638

/Disnaker,tertanggal 15 Oktober 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 23 Oktober 2018 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 565/5836/Disnaker,tertanggal 23 Oktober 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 22 November 2018 (Tergugat tidak hadir);: Surat panggilan Disnaker Kab.Bekasi Nomor : 567/7052/Disnaker,tertanggal 23 November 2018;: Daftar Hadir Mediasi tanggal 4 Desember 2018 (Tergugat tidak hadir);Atas bukti surat tersebut telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali

adalah Warga Negara Indonesia danselaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Reformasi ( DPC F SPSI Ref ) yang beralamat diJalan Gerem Raya RT 01 / IV No.31 Kecamatan Grogol, KotaCilegon, PropinsiBane Ej eeereeeereeSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATMELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON, Tempat Kedudukan di JalanRaya Bojonegara KM 2 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber,Kota Cilegon, Propinsi Banten; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/854/Disnaker

diatur dalam Undang Undangyang berlaku; 22nn nnn ne nnn cence ncn4) Bahwa untuk membuktikan jalannya Mediasi Pihak Tergugat yang tidaksesuai dengan aturan Hukum dan perundangundangan yang berlakuPihak Penggugat menguraikan sebagai berikuta) Bahwa Pihak Para Pekerja dan Penggugat yang ter PHK padaTanggal 05 April 2013 mengadukan kasus PHK dari PerusahaanKoperasi Daya Listrtik maka Pada Hari Jum,at tanggal 12 April 2013Waktu jam 13.30 WIB diadakan sidang Mediasi yang Pertamabertempat di ruang sidang Disnaker

Baskoro dkk;Kesimpulan atau hasil perundingan : e Pihak Mediator/Penggugat meminta untuk menghadirkan PihakPengawas Disnaker pada Mediasi selanjutnya;e Bahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan, makapihak Disnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasiselanjutnya;b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 waktu jam 10.00 WIBbertempat di ruang Sidang Disnaker Kota Cilegon diadakan SidangMediasi ke dua melanjutkan sidang Mediasi pertama yang yangdihadiri oleh masing masing pihak

Krakatau Daya Listrik mengenai hasil mediasi hari ini;Kesimpulan hasil perundingan : Bahwa pihak Disnaker akan memanggil pada pihak pekerja, pihak koperasiKDL, dan pihak pemberi kerja (PT.Krakatau Daya Listrik) pada mediasiBahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan, maka pihakDisnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasi selanjutnya;c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 waktu jam 10.00 WIBbertempat diruang Disnaker Kota Cilegon diadakan sidang mediasike 3 (tiga) yang dihadiri

li>Menyatakan perselisihan perkara a quo merupakan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan;

, dan telah tercatat dengan Nomor Bukti Pencatatan : 250 / Serikat Pekerja POS Indonesia Kuat Bermartabat / CTT.13-Disnaker/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;

BahwaDalam Mediasi di Disnaker Sukoharjo tuntutan Penggugat adalah: Pesangon sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; Mengembalikan uang yang sudah diterima perusahaan yang dianggapsebagai ganti kerugian perusahaan sebesar Rp725.000,00; Pengalaman kerja yang tidak cacat hukum/Pekerja tidak melakukankesalahan;Hal. 3 dari 13 hal.Put.Nomor 282 K/Pdt.SusPHI/201716.Bahwa pada saat mediasi, mediator Disnaker Sukoharjo telah mengatakanbahwa tindakan perusahaan tersebut adalah

sebuah modus untukmengurangi tenaga kerja yang lama untuk menghindari pemberianpesangon;17.Bahwa pada pada saat mediasi, Mediator Disnaker Sukoharjo telahmenyarankan kepada pihak perusahaan untuk memilih diantaramemperkerjakan kembali pekerja atau memberikan pesangon seusai aturanketerangakerjaan yang dianggap perusahaan melakukan effisiens/;18.Bahwa pada saat mediasi, mediasi, Mediator Disnaker Sukoharjo telahmenghitungkan pesangon sebesar kurang lebih Rp54.000.000,00 (limapuluh empat juta rupiah

) dan menyarankan kepada perusahaan lebih baikmemberikan pesangon saat kasus tersebut masih di mediasi dan supayatidak membengkak saat proses sampai dengan PHI (Pengadilan HubunganIndustrial) Karena akan diperhitungkan upah pekerja selama proses sampaidengan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;19.Bahwa setelah keluar anjuran dari Disnaker ternyata isi anjuran sangatberbeda dengan saat mediasi seperti yang dikatakan Mediator pada saatsidang mediasi di Disnaker Sukoharjo;20.Bahwa Penggugat

telah melakukan Mediasi di Disnaker Sukoharjo bersamaTergugat sehingga Mediator Disnaker Sukoharjo mengeluarkan AnjuranNomor 567//567/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang bunyinya:a.

Agar Kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratint;21.Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat menolak, sedangkan Penggugatmenerima anjuran Disnaker Sukoharjo tersebut diatas dengan memberikanSurat Jawaban tertanggal 1 Agustus 2016 kepada Disnaker Sukoharjo;22.Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat juga telah memberikan suratkepada Perusahaan PT.

Tanggal 30 April 2014Menindaklanjuti surat dari Kepala Disnaker Kab. Bekasi no. 567/1194/HISyaker/IV/2014 kepada Penggugat untuk datang pada hari Rabu tanggal 30April 2014, Yosminaldi, SH selaku HR Manager yang mewakili Penggugat,telah datang memenuhi panggilan tersebut sebagaimana mestinya. Namun,Tergugat sebagai pihak yang dipanggil olen Disnaker Kab. Bekasi untukkeperluan yang sama, tidak hadir.m. Tanggal 02 Mei 2014Kepala Disnaker Kab.

Bekasi mengirimkan surat panggilan bernomor567/1447/HISyaker/V/2014 ke alamat Penggugat dan Tergugat, terkaittindak lanjut atas surat dari Kepala Disnaker Kab.

Tanggal 08 Mei 2014Menindaklanjuti surat dari Kepala Disnaker Kab. Bekasi no. 567/1447/HISyaker/IV/2014 ke alamat Penggugat untuk datang pada hari Kamis tanggal08 Mei 2014, Yosminaldi, SH selaku HR Manager yang mewakili penggugattelah datang memenuhi panggilan tersebut sebagaimana mestinya, namunTergugat sebagai pihak yang dipanggil olen Disnaker Kab. Bekasi untukkeperluan yang sama, tidak juga hadir untuk kedua kalinya.o. Tanggal 09 Mei 2014Kepala Disnaker Kab.

Bekasi mengirimkan surat panggilan bernomor567/1508/HISyaker/V/2014 ke alamat Penggugat dan Tergugat, terkaittindak lanjut atas surat dari Kepala Disnaker Kab.

.: Copy dari asli , Surat Kuasa dari Disnaker .: Copy dari asli, Surat Panggilan Disnaker Il.: Copy dari asli , Surat Panggilan Disnaker III .: Copy dari copy , Kronologi Kasus .: Copy dari asli , Data upah Aguslin .: Copy dari asli , Surat Anjuran Disnaker .: Copy dari asli , Surat Kuasa Penggugat ke PHI .: Copy dari asli , Risalan Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial.: Copy dari asli , Surat Jawaban tertulis terkait surat Anjuran dan TandaTerima .: Copy dari asli , Surat Relas Panggilan

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Mediator telah menerbitkanAnjuran Tertulis dan terhadap anjuran tersebut ternyata tergugattidak memberikan jawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinyatergugat menolak anjuran Mediator Disnaker Pekanbaru No. Naker/C.4/565/09/1/2016 tanggal 06 januari 2016 (Vide Psl. 13 ayat (2d) UUno.2 thn 2004 tentang PPHI), sementara Penggugat menyatakanmenerima Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja No. Naker/C.4/565/09/1/2016 tanggal 06 januari 2016 tersebut;7.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru didalam melaksanakan prosesmediasi telah memberi arahan kepada Tergugat PslI 59 ayat (1) UUKNo. 13 Th. 2013 yakni upaya untuk menghindari PHK terlebih tanpaalasan apapun;6. Bahwa dalam melakukan mediasi, Mediator Disnaker Pekanbarudidalam pertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kerja PKWTtelah berubah menjadi PKWTT dan menyampaikan PHK terhadapPenggugat tidak memenuhi satupun syarat PHK yang ditentukanUUK;7.

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasinamun proses mediasi yang dilakukan oleh mediator atasperselisihan hubungan industrial tersebut tidak menghasilkankesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Disnaker Pekanbarutelah mengeluarkan anjuran dengan Surat No. Naker/C.4/565/09/1/2016 tanggal 06 januari 2016 atas perselisihan hubungan industrialtersebut yang pada intinya menganjurkan:1.

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Mediator telah menerbitkan Anjurantertulis dan terhadap anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinya Tergugat menolakanjuran Mediator Disnaker Pekanbaru No. Naker/C.4/565/09/1/2016 tanggal06 Januari 2016 (Vide Psl 13 ayat (2d) UU No. 2 tahun 2004 tentangPHI),sementara Penggugat menyatakan menerima anjuran Mediator DinasTenaga Kerja No.Naker/C.4/565/09/I/ 2016,tanggal O6 Januari 2016tersebut;.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang menyatakanBahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi namunproses mediasi yang dilakuakn oleh Mediator atas perselisinan hubunganindustrial tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat danTergugat, Disnaker Pekanbaru telah mengeluarkan anjurkan dengan suratNomor. Naker/C4/565/09/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 atas perselisihanhubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan:1.

tripartit denganTergugat di Disnaker Kota Padang;Bahwa di dalam Anjuran Tertulis Disnaker Kota Padang itu sendiri terteratanggal 21 Maret 2016.

Dari data fakta tersebut, maka dapat dilihatbahwasanya dari rentan waktu 20 September 2016 (tanggal somasi) hinggasampai 10 Januari 2016 (tanggal gugatan), tidak ada panggilan ataupunpelaksanaan upaya penyelesaian perkaraa a quo secara tripartit denganTergugat di Disnaker Kota Padang, sedangkan Anjuran Tertulis yangdidalilkan oleh Penggugat dkeluarkan oleh Disnaker Kota Padang padatanggal 21 Maret 2016.

Namun, dengan segala hormat, perlu kiranya MajelisHakim Yang Terhormat, untuk memeriksa Anjuran Tertulis Disnaker KotaPadang tersebut dan membandingkannya dengan gugatan a quo, karenapada dasarnya, apa yang dituntut Penggugat di dalam upaya mediasisecara tripartit dengan Tergugat di Disnaker Kota Padang dengan apa yangHalaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 792.

Kota Padang dengan bantuan dariMediator Disnaker Kota Padang;Bahwa fakta hukum yang ada adalah: Termohon Kasasi (dahuluPenggugat) belum sama sekali mengupayakan perundingan perselisihanpemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) di Disnaker Kota Padang sebagaimana yang telah PemohonHalaman 20 dari 30 hal.

penyelesaiannya melalui perundingan di Disnaker KotaPadang.

Enggal Bandar Lampung , lalu Subir (DPO) bersama samaJamal (DPO) masuk kedalam halaman Kantor Disnaker dan Transmigrasi Prov.Lampung dan langsung mendekati 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda beatwarna Magenta Hitam tahun 2019 Nopol BE 2183ACN, Noka~>MH1JM1120KK102902, Nosin : JM11E2085092 yang sedang terparkir diparkiran Kantor Disnaker dan Transmigrasi Prov.

EnggalBandar Lampung yang pada saat sebelum kejadian sepeda motor milik Saksikorban Anjeli Putri Marini Binti Dedi Apandi dalam keadaan terkunci stang dantidak dikunci tambahan dan berada di parkiran Kantor Disnaker danTransmigrasi Prov.

Kantor Disnaker dan transmigrasi Prov. Lampung jalanGatot subroto Kel. Pahoman Kec.

Kantor Disnaker dan transmigrasi Prov. Lampung jalan Gatot subrotoKel. Pahoman Kec. Enggal Bandar lampung;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Tjk Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor korban hilang pada saat Saksisedang PKL di kantor Disnaker dan transmigrasi Prov.

JM11E2085092STNK Hartati, yang berada dalam halaman parkir kantor Disnaker danTransmigrasi Prov. Lampung jalan Gatot subroto Kel. Pahoman Kec. EnggalBandar lampung, untuk kemudian disimpan di tempat Terdakwa, sehingga unsurini telah terpenuhi;Ad.3.

Lbb Bahwa Direktur PT Jaya Murni adalah Terdakwa; Bahwa kantor PT Jaya Murni di Taluak Kecamatan BanuhampuKabupaten Agam bukan kantor cabang, tapi Depo dan tidak ada strukturkepengurusan; Bahwa jauh hari sebelum ada pemerisaan dari Disnaker, saksi pernahmendatangi Disnaker yang ada di Payakumbuh dengan tujuan untukmenanyakan mengenai wajib lapor yang harus secara on line; Bahwa di Disnaker Payakumbuh saksi diterima oleh Pa Septiadi, dansaksi menerangkan bahwa perusahaan saksi ada di Padang, maka

PaSeptiadi menyarankan agar saksi bertanya ke Disnaker Padang; Bahwa PT Jaya Murni sudah melakukan pelaporan ketenagakerjaantapi dilakukan secara manual; Bahwa setelah saksi mencari informasi ke Disnaker Payakumbuh, baruada pemeriksaan dari Disnaker ke Depo;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (saksi a de Charge);Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Jaya

Murni;Bahwa PT Jaya Murni berkantor pusat di Padang, sedangkan yang diTaluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam bukan kantor cabang,tapi Depo dan tidak ada struktur kepengurusan;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Nota Pemeriksaan dan Il, baikdari Disnaker langsung atau dari karyawan Terdakwa yang di Depo TaluakKecamatan Banuhampu;Bahwa PT Jaya Murni sudah melakukan pelaporan ketenagakerjaan secararutin tapi dilakukan secara manual yang dilaporkan ke Disnaker Padang(Terdakwa memperlihatkan laporannya

Pemohon Kasasisangat keberatan karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menganalisa danmenerapkan hukum di antaranya:e Bahwa Nota Pemeriksaan dan Nota Dinas tersebut adalah bukan sebuahpendapat atau pernyataan melainkan hasil pemeriksaan dan investigasi di tempatperusahaan Tergugat oleh Disnaker Karawang dalam hal ini adalah Pengawasanjadi sudah sangat jelas dan tegas bahwa tidak diperlukan lagi sebuah pendapatakan tetapi serangkaian pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pengawasanyang hasilnya

yaitu NotaPemeriksaan Disnaker Karawang Nomor 556/1053/PKTK tertanggal 3 November 2011dan Nota Dinas Nomor 566/1129/BPKK tertanggal 25 April 2011 akan tetapi MajelisHakim tidak menjadikan pedoman pertimbangannya;Bahwa pada halaman 19 alinea kedua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara dalam pertimbangannya perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dahulu/sekarang Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf (d) jo Pasal59 ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dimana sudah dijelaskan danditegaskan dalam suratnya Disnaker yaitu Nota Pemeriksaan Disnaker Karawang Nomor556/1053/PKTK tertanggal 3 November 2011 dan Nota Dinas Nomor 566/1129/BPKKtertanggal 25 April 2011.

Bahwa ketentuanpelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu secara khusus juga diatur dalam KepmenNomor 100 Tahun 2004 jadi sudah sangat jelas dan tegas Disnaker Karawang tidakmelebihi batas kewenangannya bukan membatalkan perjanjian yang dibuat antaraPemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi tetapiperubahan PKWT menjadi PKWTT karena Undangundang bukan karena pegawaipengawasan Disnaker sehingga dalam konstruksi hukum di Indonesia berlaku bahwaundangundang yang berlaku

bagaimana keluarnya Nota Pemeriksaan Disnaker KarawangHal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 680 K/Pdt.SusPHI/2014Nomor 556/1053/PKTK tertanggal 3 November 2011 dan Nota Dinas Nomor 566/1129/BPKK tertanggal 25 April 2011 sedangkan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakimdan Disnaker adalah dasar hukum yang sama;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 26

selesai, Penggugat punkembali melaksanakan aktifitas seperti biasa, namun 11 (sebelas) hari kemudianatau tepatnya tanggal 28 Januari 2006, Penggugat dipindahkan Tergugat untukmenunggu di pos satpam dan tidak dibenarkan lagi membawa taxi ;Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2006, Tergugat menerbitkan suratskorsing dengan suratnya No. 01/SCH/HRGAIBC/II/06 tanggal 04 Pebruari2006, terhitung sejak tanggal 05 Pebruari 2006, sampai batas waktu yang tidakditentukan atau Sampai dengan adanya keputusan dari Disnaker

Kepri ;Bahwa Penggugat sudah bekerja selama hampir 9 (Sembilan) tahuntanpa pernah melakukan kesalahan atau menerima teguran atau peringatan dariTergugat, namun kali ini tanpa ada teguran ataupun peringatan dari Tergugatseandainya Penggugat telah melakukan kesalahan, tergugat langsungmenjatuhkan skorsing;Bahwa dalam tingkat Mediasi yang dilakukan oleh Disnaker Kepri, pihakDisnaker telah pula memberikan Anjuran sesuai dengan surat AnjurannyaHal 2 dari 5 hal Put No.026 K/PDT.SUS/2008Nomor : 560.III

/Disnaker/267 tanggal 01 Mei 2006 yang isinya : Agar pihak PTIBCLagoi mencabut kembali surat skorsing yang dikeluarkan perusahaanNomor : 01/Sch/HRGAIBC/II/06 tertanggal 04 Pebruari 2006 terhadap pekerjasdr.

Iqnatius Fernandes dan memanggil kembali untuk datang bekerjasebagaimana biasanya ;Bahwa sesuai dengan anjuran oleh Disnaker tersebut di atas,dihubungkan dengan isi surat skorsing yang Penggugat terima yang padapokoknya menyebutkan bahwa Penggugat di non aktifkan terhitung sejaktanggal 05 Pebruari 2006 sampai dengan adanya keputusan Disnaker Kepri,namun setelah Disnaker Kepri memberikan Anjurannya, pihak Tergugat ternyatatidak mengindahkannya dan barulah Penggugat menyadari bahwa Tergugatbermaksud

Bekasi .Dan pada tangggal 12 Februari 2019 Disnaker Kab.Bekasi mengirimkansurat Nomor : 567/501/Disnaker. Unntuk melakukan Mediasi pada Tanggal21 Februari 2019. Pada saat mediasi tersebut Ibu A. Dewi Kora, SE selakumediator dari Disnaker Kab. Bekasi, menganjurkan unttuk dilakukan lagiBipartit dengan melibatkan Bapak Asikin (Head Of Department Produksiyang baru menggantikan PENGGUGAT), karena saat Bipartit yang telahHal. 4 dari 22 Put.

PENGGUGAT melihat bahwaTERGUGAT tidak ada niat baik untuk melakukan Bipartit yang dianjurkanoleh Disnaker ;Pada Tangggal 16 April 2019, Disnaker memberikan kembali suratundangan mediasi dengan Nomor : 567/1358/Disnaker, yang akandilakukan pada Tanggal 30 April 2019. Pada saat Mediasi, Ibu Dewimenanyakan hasil Bipartit yang dianjurkan oleh beliau, dan TERGUGATmenjawab, tidak perlu melibatkan Bapak Asikin, karena TERGUGAT telahmelaporkan masalah ini ke POLRES Kab.

Bekasi, karena setelah menunggu lebih dari 6 ( enam ) bulan sejakMediasi yang terakhir di bulan April 2019 belum ada keputusan dariKepolisian dan Pengadilan (kasusnya masih terus berproses di Kepolisian) ;Pada Tangggal 11 November 2019 Disnaker Kab.

Bekasi mengeluarkan suratAnjuran dengan Nomor : 567/752/Disnaker, dan PENGGUGAT menerimaanjuran dari Disnaker tersebut dengan mengirimkan surat tangggapan atasanjuran dari Disnaker Kab .Bekasi ( tertanggal 25 Februari 2020 ),sedangkan TERGUGAT menolak Anjuran dari Disnaker Kab.Bekasi.Pada Tanggal 6 Maret 2020 TERGUGAT mengirimkan Surat PemutusanHubungan Kerja dengan Nomor : 001/DMIDHRGA/JIII/2020 kepadaPENGGUGAT.Dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT,PENGGUGAT menganggap

No. 92/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgT38 : Fotocopy dari copy Surat Skorsing menuju PHK Sigit Surahman No.076/SK/DMIDHRGA/II/2020 ;T39 : Fotocopy dari copy Surat Skorsing menuju PHK Sigit Surahman No.085/SK/DMIDHRGA/III/2020 ;T40 : Fotocopy dari copy Surat Skorsing menuju PHK Sigit Surahman No.001/SK/DMIDHRGA/III/2020 ;T41 : Fotocopy dari asli Anjuran dari Disnaker Kab.

Sehingga sangatmengherankan bagi Tergugat mengapa dalam Surat Anjuran Dinas KetenagakerjaanPemerintah Kota Makassar No. 584.a/Disnaker/VII/2018 mengapa hal tersebut tidakdicantumkan, malahan dikatakan ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).7) Bahwa sebenarnya jika dalam keadaan demikian karyawan yang memutuskan hubungankerja tanpa membuat surat pengunduran diri asas yang terkandung dalam UUKetenagakerjaan seharusnya karyawan (Penggugat) yang membayar ganti rugi kepadaPerusahaan (Tergugat)Dapat dilihat

Namun semua itu tidak Penggugat Rekonpensi tuntut dengan menganggappenyelesaian perselisihan ini dengan winwin solusi yaitu tidak ada saling tuntut menuntut.9) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan berat,maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada MajelisHakim untuk menyatakan Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota MakassarNo. 584.a/Disnaker/VII/2018 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan putushubungan kerja

Kota Makassar, Nomor : 584.a/DISNAKER/VII/2018 tertanggal 30 Juli2018, dan Penggugtmengajukan Replikdan Tergugatmengajukan Duplik;Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, Penggugat mengemukakanbeberapa alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Putusan No. 20/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .12Bahwa Penggugat adalah karyawan Hotel Samedi Makassar dengan jabatanterakhir senior Cook.

Kota Makassar,Nomor : 584.a/DISNAKER/VII/2018tertanggal 30 Juli 2018, tidak sah.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa persidangan yang telah di hadiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugatkonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti suratmaupun saksi;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan/petitumRekonvensinya memohon kepada Majelis Hakim

untuk menyatakan surat Anjuran Disnaker KotaMakassar,Nomor : 584.a/DISNAKER/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018, adalah cacat hukum dan tidaksah;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Anjuran Disnaker Kota Makassar,Nomor :584.a/DISNAKER/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018, tidak bersifat mengikat dan hanya menganjurkankepada para pihak yang berselisin sebagai solusi penyelesaian perselisinan hubungan industrial,sehingga para pihak dapat menerima atau menolak Anjuran Aquo, oleh karena itu majelis Hakimtidak

Kota Tangerang yang dibuat dandiajukan pada tanggal 7 April 2009 ;Bahwa atas dasar surat permohonan Penggugat, maka Disnaker kotaTangerang mengirimkan Surat Dinas kepada Penggugat dan Tergugat untukHal. 2 dari 13 hal.

No.056 K/Pdt.Sus/2010hadir pada tanggal 17 April 2009 di Kantor Disnaker Kota Tangerang, namunTergugat tidak hadir dengan alasan ada masalah intern ;Bahwa pada tanggal 23 April 2009 kembali Disnaker menyampaikanSurat Dinas kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 28April 2009, dimana dari pertemuan tersebut menghasilkan satu kesimpulanyang dituangkan dalam satu surat yang ditandatangani oleh Tergugat dandalam hal ini diwakili oleh HRD Perusahaan, Penggugat (Kuasa Hukum),serta mediator

Disnaker Bpk.

Disnaker sudah tidak punya wibawa, bahkan dalamhubungannya dengan perkara ini ;Bahwa dengan tidak adanya tanggapan tersebut dan penguluranwaktu yang di lakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian materiil danimmateriil serta waktu untuk bekerja kembali menjadi terhambat, di lain sisiPenggugat adalah merupakan tulang punggung keluarga, serta sesuaidengan apa yang terurai dalam butir 14 tersebut di atas (tidak adanyatanggapan dari Tergugat atas Anjuran Disnaker), maka dengan ini Penggugatmemohon

No.056 K/Pdt.Sus/2010yang ada sejak dari awal mediasi/musyawarah dihadapan Disnaker,Anjuran Disnaker, sampai pada putusan Persidangan PeradilanHubungan Industrial hingga mengajukan Memori Kasasi ;C. JUDEC FACTI tidak memperhatikan gugatan sebenarnya :1.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialSerang pada hal 18, yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang"bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas ...

Anjuran Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja KotaPangkal Pinang No. 567/199/Disnaker/2004 tanggal 23 Maret2004 ;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 519 K/Pdt.Sus/2010Surat jawaban anjuran Pegawai Perantara dari Pekerjatanggal 7 April 2004 ;7. Surat sekorsing Pekerja No. 97/CIB/X/2002 tanggal 13September 2002 ;Fotocopy salinan resmi putusan perkara perdata pekerja No.25/PGT.G/2003/PN.PKP tanggal 31 Maret 2004 ;.

B.234/Disnaker/2004tanggal 12 April 2004 ;11.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ;12.Surat Keputusan P4Daerah Prov. Sum Sel No. 567/552/Angket/UPTD.P4D Naker/10/24 tentang Panitia Tim Angketke Prov.

Bahwa Atas Putusan tersebut di atas, Pembanding/Pengusaha sangatberkeberatan atas sebagian anjuran yang diberikan baik ditingkat PegawaiPerantara Disnaker Kota Pangkalpinang, Usulan Panitia Angket P4DSumatera Selatan maupun Putusan P4D Sumatera Selatan ;.

Bahwa baik sebagian anjuran Pegawai Perantara Disnaker KotaPangkalpinang, Usulan Panitia Angket P4D Sumatera Selatan maupunPutusan P4D khusus pada pada halaman 5 Romawi II dan Romawi Ill, samaHal. 10 dari 14 hal. Put.

;.Bahwa logikanya kalau Anjuran Pegawai Perantara Disnaker Kota PangkalPinang, Usulan Panitia Angket P4D Sumatera Selatan (khusus Romawi IIdan Romawi Ill halaman 3) kemudian diputuskan oleh P4D khususnya padaHal. 11 dari 14 hal. Put.

Kota Bandung NO 567 / 455 Disnaker Tanngal 2 April 2008( Surat Disnaker Ke II Bukti 8 ),Berdasarkan permohonan Risalah Mediasi PUK SP FarkesReformasi No.09/SPFR KBJT/III/2008 tanggal 27 Maret 2008,yang pada pokoknya berisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan pihak RS Kebonjati terhadap Sri Umiyatun dkk (4orang) dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat tidakdapat dipertimbangkan dan Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung tidak dapat memproses kasus tersebut karena putusanpidana yang

Kebonjati terhadap SRI UMIYATIdan YANTI SUPRIYANTI SUWANDA ;5 Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota BandungNomor : 565/4916/Disnaker 2007 tanggal 28 Desember10111213141516171819 20 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan RS. Kebonjati, Sdr.UMIYATI dan Sdr. Pengurus PUK FARKES R RS. Kebonjati;Foto copy Surat dari Pengurus SP FARKES R RS.

Pgl/2329/VI/2006/Reskrimtanggal 30 Juni 2006 terhadap YANTI SUPRIYANTI ;Foto copy Surat dari Dinas Tenaga kerja Nomor565/3664/Disnaker 2008 tanggal 10 Juni 2008 yangditujukan kepada Pimpinan?Direktur RS. KebonjatiBandung ;Foto copy Berita Acara Pembayaran Upah untuk 4 orangKaryawati RS.

2008 tertanggal 10 Juli 2008 Perihal tidak lanjutsurat Nomor : 565/4916Disnaker 2007 tertanggal 28Desember 2007 yang ditujukan kepada tergugat ;Foto copy Surat dari Tergugat No.120/01/RSK/VI/2008tertanggal 20 Juni 2008 perihal Pemberitahuan tindaklanjut dari surat Disnaker tertanggal 20 Juni 2008No.565/3664/Disnaker 2008 ;Foto copy Surat dari RS.

Kebonjati ditolak oleh Disnaker Kota Bandung ;e Bahwa saksi tahu Penggugat SRI UMIYATUN tadinya bekerja diRS. Kebonjati, kemudian dimutasi ketempat yang tidak adapasiennya yang satu Yayasan tetapi beda tempat yaitu di Jl.Sukapura ;e Bahwa setahu saksi Para penggugat dipindahkan karena ParaPenggugat adalah Pengurus Serikat pekerja dan dipindahkantanpa ada alasan ; 23 Bahwa saksi pernah mendengar Para Penggugat di PHK olehRS.

Metro Pearl Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Desa Bunder
2.Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKER) Kabupaten Purwakarta

(videbukti P2);Bahwa atas Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Balikpapandengan No 567/4375/Disnakersos. Tergugat sebenarnya bukan tidakmau memberikan jawaban kepada Disnaker Balikpapan. Tetapikarena masalah internal perusahaan Tergugat, yang menyebabkanterjadinya restrukturisasi organisasi yang begitu cepat.

Balikpapan dengan Nomor567/4375/Disnaker Tergugat sebenarnya....... dst;Bahwa PT.

Bahwa, atas Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker No.567/4375/Disnakersos Tergugat tidak memberikan jawabandikarenakan terjadi restrukturisasi organisasi sehingga tidak ada orangyang ditunjuk untuk mengambil keputusan.5.

BALIKPAPAN ) yangberalamat di Jl.Jenderal Sudirman Rt.10 NO.02 Kel.Klandasan UluKec.BalikPapan Kota 76112, pada tanggal 27 Oktober 2016 ( VideBukti P6 ) ;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, DISNAKER BALIKPAPAN telah melakukanklarifikasidengan memanggil Penggugat dan Tergugat ( Mediasi pertama ) kekantor DISNAKER BALIKPAPAN pada tanggal 14 November 2016, (Vide Bukti P7 );Bahwa pada saat mediasi pertama tidak menemukan kata sepakatmaka DISNAKER BALIKPAPAN melakukan

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugatpada point nomor 5 yang menyatakan bahwa atas surat anjuran yangdikeluarkan oleh Disnaker Balikpapan dengan Nomor567/4375/Disnaker Tergugat sebenarnya....... dst;Bahwa PT. Arimbi Jaya Agung dan PT. Antasena Agung Jaya adalahsatu. management yang membedakan hanyalah nama PT(Perusahaannya) saja, sampai terjadinya Pemutusan HubunganKerja terhadapat Pengguat semua pengelolaan keuangan dikelolaoleh PT.