keuangan Negara tetapi harus untuk dan atas namaBadan Pemeriksa Keuangan Karena secara konstitusi BPK adalah satusatunya lembaganegara yang mempunyai kompetensi untuk itu;Bahwa menurut Ahli Indonesia adalah Negara hukum dan ciriciri dari negarahukum yaitu bahwa setiap tindakan dari aparatur Negara harus sesuai dengan ketentuandan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian maka dapat menjaminterciptanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia;Bahwa menurut Ahli dengan konstruksi

keuangan negara makadibentuk suatu lembaga yaitu BPK, sehingga dengan demikian maka tidak ada lembaga lainyang berwenang untuk melakukan audit tentang pengelolaan keuangan negara selain BPK,jika ada lembaga lain yang melakukan tugastugas dari BPK maka hal tersebut dapatdikatakan sebagai ekses of power;Bahwa menurut pendapat Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan diibu kota negara dan membuka perwakilan di setiap propinsi di Indonesia;Bahwa menurut pendapat Ahli tugas BPK adalah melakukan

menurut pendapat Ahli, SEMA Nomor 4 Tahun 2016tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016 bagian A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidanapoin 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan adatidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuanganyang memiliki Kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnyaseperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukanpemeriksaan dan audit pengelolaan

keuangan Negara namun tidakberwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuanganNegara.

keuangan negara atau daerah yangdilakukan secara menyeluruh;Pemeriksaan kinerja;Pemeriksaan keuangan negara;Sebagai penjelasan bahwa hasil pemeriksaan untuk tujuan tertentuadalah yang bersifat administrasi, tetapi jika dikemudian hari terdapatindikasi kerugian negara maka bisa dilakukan perhitungan ulang olehBPK, tetapi jika perhitungan ulang tersebut dilakukan oleh lembaga lainmaka hal tersebut dijadikan sebagai perbandingan saja;Bahwa menurut Ahli apabila perhitungan kekurangan itemitem pekerjaan

bebas KKN: Bahwa realisasi terhadap pemerintahan yang baik dan bersih sertabebas KKN tidak terwujud sebagai mana yang diharapkan olehmasyarakat maupun undangundang itu sendiri karena dalampengelolaannya sangatlah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara/Daerah sebagai tindak pidana korupsi; Bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Sulawesi Utarasejak tahun 2009 sampai dengan 2011 di Kabupaten MinahasaTenggara dimana pengelolaan

keuangan Negara/Daerah tidakdilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan yangberlaku mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaisalah satu contoh bahwa dalam pengelolaan bantuan sosial (Bansos)Halaman 2 dari 22 halaman.

Bahwa hasil Pembahasan analisa dan penilaian Pansus dalam bentuklaporan dimana telah dinyatakan Termohon telah terbukti berdasarkanalatalat bukti terlampir telah melakukan pelanggaran sebagaimanayang diatur dalam Pasal 28 Sub (d) dimana telah melakukan korupsi,kolusi, dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah sertamenyalahgunakan wewenang sebagai Bupati serta melanggarSumpah/Janji Jabatan;4.

secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dariaspek politis maupun aspek administrative.

Secara teknis,pengelolaan keuangan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuainorma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang.

Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik,memiliki pola yang unik.Ahli menerangkan bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara diIndonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran duaMenteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku BendaharaUmum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagaipengendali teknis mewakili pemilik.

Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya,merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan,termasuk pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan itu, sesuai denganjawaban no 19, dan pengeluaran dana, dalam hal ini, pemberian kredit tanpadidukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidakdapat dibenarkan.

, hal tsb tertuang dalam penjelasan Undangundang no. 17/ 2003tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalampasal 2 huruf g,pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk padaketentuan Undangundang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuanderivasinya, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, knususnyauntuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri.

Hasil pemeriksaan sebelumnya yang tidakdapat diyakini kewajarannya tidak dapat dijadikan buktipemeriksaan.18.Bahwa dalil Nomor 21 dalam Gugatan Penggugat bahwaseharusnya BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan karena belumdilakukan pembayaran 100% adalah tidak ada dasar hukumnya.BPK dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negaradalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, baik dalambentuk Post Audit (pemeriksaan pasca proyek), Current Audit(pemeriksaan proyek berjalan), bahkan pemeriksaan

atasperencanaan proyek pengelolaan keuangan negara.

Hal dikarenakan TergugatIll adalah sebagai salah satu Pejabat yang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan keuangan negara,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : Pejabat yangdiperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, adalah satuorang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelolakeuangan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1tersebut telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 6dan angka 7 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara yaitu :Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhankegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuaidengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, danpertanggungjawaban.Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajibanPemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangannegara

Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan olehPenggugat, dimana hal tersebut ditujukan kepada Tergugat II danTergugat Ill, hal itu menurut Para Tergugat adalah tidak beralasan.Hal tersebut dikarenakan dalam kapasitas Tergugat Illmelaksanakan tindakantindakan yang ditujukan dalam rangkamembantu pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalahdalam kapasitas sebagai Pejabat yang diperiksa terkait tugastugasnya untuk melakukan pengelolaan keuangan negara.

Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan

keuangan Negara, baik dari aspek politis maupunaspek administrative.

Secara teknis,pengelolaan keuangan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuainorma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang.

Polakelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memilikipola yang unik.Bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia,khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu,Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara,sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknismewakili pemilik.

SISWO SUJANTO, DEA Berpendapat bahwa sesuai denganpemikiran yang terkandung dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaanmoneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.p.

1Bahwa sepanjang mengenai pengelolaan keuangan Negara/daerah,UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramengatur kekuasaan pengelolaan keuangan Negara/daerah danmenentukan pejabatpejabat mana yang diberi kekuasaan untuk itu.Dalam hal ini khusus untuk pejabat di daerah, maka kekuasaanpengelolaan keuangan daerah adalah Bupati dan Kepala Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD sertaKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah maka UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara sebagai lex generalis, sedangkan UndangUndangNomor : Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan lexspesialis.

Dengan demikian Pejabat Perbendaharaan Daerahdalam kedudukannya masingmasing (Pengguna Anggaran Kabupaten/Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, BendaharaUmum Keuangan Daerah, Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/Pemegang Kas Bantuan dan Kasubag Perbendaharaan) telah menyalahikaidahkaidah pengelolaan keuangan Negara/ daerah yang baik dan benarserta tidak mempertimbangkan asasasas umum pemerintahan yang baikdalam pengeloaan keuangan Negara/ daerah yaitu : asas ketelitian, asaskecermatan

RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu(Penuntutan Terpisah) mencairkan Dana sebesar Rp. 274.218.460,(dua ratus tujun puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empatratus enam puluh rupiah) ke Rekening 518201014375537 atas namaTRIS pada Bank BRI Donggala, hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun2007 + tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, yangmenyatakan Kuasa BUD berwenang' melakukan pembayaranberdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 8 SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tertanggal 11Oktober 2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum yaitu perbuatan terdakwabertentangan dengan Asas umum pemerintahan Negara yang Baik dan bertentangandengan prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalamUndang

50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tersebut, pada bulan Juni 2008 terdakwa juga melakukan kas bon uang kepadabendahara untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) dengan cara meminta kepada Bendahara, sehingga seluruhnya uang Perusda yangdipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluhlima juta rupiah); Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawanhukum yaitu bertentangan dengan prinsipprinsip pengelolaan

keuangan negara,sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 yangmengatur bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, bertentangan bertentangan dengan azas UmumPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor : 13 Tahun 2006 yaitu Keuangan daerah harus dikelola secara tertib

Tojo UnaUna Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, serta tidakmengindahkan prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksuddalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor :13 Tahun 2006 jo Perda Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 1Pebruari 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo UnaUnaPada Perusahaan daerah Kabupaten Tojo UnaUna yaitu terdakwa selaku Direktur UtamaPerusahaan Daerah Kabupaten Tojo

TojoUnaUna Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah, serta tidakmengindahkan prinsipprinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksuddalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan, bertentangan bertentangan dengan azas Umum Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana diatur

informasi adanya dugaantelah terjadi tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diimplementasikan kedalam PP71 tahun 2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 41 dan 42 UUNo.31/1999 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberianpenghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Yangmana halhal tersebut untuk menuju dan mewujutkan pemerintah yang bersih bebasdari KKN serta berkeadilan, menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitaspertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara/daerah dalam menciptakangoodgovernance.

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasidilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahanDaerah, (Fotocopy dariFotocopy);Bukti P11 : Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK.01/2008 TentangPedoman Penatausahaan dokumen penting dan/ataubersifatrahasia terkait penanganan masalah hukum dan penyelesaianPiutang Negara, (Fotocopy dari Fotocopy); Bukti P12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.21 Tahun 2011 TentangPerubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Negara,(Fotocopy dari Fotocopy);Bukti P13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 33 Tahun 2012 tentangPedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkunganKementerian dalam Negeri dan Pemerintah daerah, (Fotocopydari Fotocopy);Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak menambah bukti baru dalampersidangan ini ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon keberatan menghadirkan 1(satu) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Nama : Ahmad Shalahudin ;Pekerjaan

RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu(Penuntutan Terpisah) mencairkan Dana sebesar Rp. 274.218.460,(dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empatratus enam puluh rupiah) ke Rekening 518201014375537 atas namaTRIS pada Bank BRI Donggala, hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, yangmenyatakan Kuasa BUD berwenang' melakukan pembayaranberdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu(Penuntutan Terpisah) mencairkan Dana sebesar Rp. 274.218.460,(dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu empatratus enam puluh rupiah) ke Rekening 518201014375537 atas namaTRIS pada Bank BRI Donggala, hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, yangmenyatakan Kuasa BUD berwenang melakukan pembayaranberdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

Uraian Uang yang diserahkan Pemberian uang kas untuk Rp. 50.960.000,bantuan biaya hidup siswa/ siswi yg diserahkan kpdsiswa/i/orang tuaHonor Guru Pamong Rp. 10.200.000,Honor Pendata Rp. 1.000.000,Biaya Operasional Rp. 16.800.000,(Transport Sosialisasi,Rekruitmen, koordinasi/ pembentukan jaringan,Monitoring dan Evaluasi)JUMLAH D Rp. 78.960.000,JUMLAH Rp. 418.237.500,SELURUHNYA Berdasarkan uraian di atas, diketahui terdapat penggunaan dana yang tidakmemenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan negara

Selain itu dari LaporanKeuangan (Revisi tanggal 20 Mei 2013) diketahui pula bahwa tamu dariJakarta tersebut juga telah memperoleh penggantian biaya perjalanan dinasdalam rangka kehadirannya dalam acara pencanangan tersebut.Penggunaan uang untuk makanmakan tamu tersebut dinilai tidak memenuhiaspek efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan negara karenaberdasarakan bukti pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa tamutamu tersebut juga telah mendapat penggantian biaya perjalanan dinas.Pada tanggal

Uraian Uang yang diserahkan1 Pemberian uang kas untuk Rp. 50.960.000,bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpdsiswa/i/orang tua2 Honor Guru Pamong Rp. 10.200.000,3 Honor Pendata Rp. 1.000.000,4 Biaya Operasional Rp. 16.800.000, JUMLAH D Rp. 78.960.000,JUMLAH Rp. 418.237.500,SELURUHNYA Berdasarkan uraian di atas, diketahui terdapat penggunaan dana yang tidakmemenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan negara karena digunakantidak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :e Penggunaan dana untuk

Uraian Uang yang diserahkan1 Pemberian uang kas untuk Rp. 50.960.000,bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpdsiswa/i/orang tua2 Honor Guru Pamong Rp. 10.200.000,3 Honor Pendata Rp. 1.000.000,4 Biaya Operasional Rp. 16.800.000, SELURUHNYA pembentukan jaringan,Monitoring dan Evaluasi)JUMLAH D Rp. 78.960.000,JUMLAH Rp. 418.237.500, 69Berdasarkan uraian di atas, diketahui terdapat penggunaan dana yang tidakmemenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan negara karena digunakantidak sesuai ketentuan

keuangan negara yangtergambar dari :(a).

Pengertiantersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara Pasal 1 angka 1.Bahwa sesuai dengan pikiran yang terkandung dalam undangundangNomor 17/2003 tentang keuangan negara, pemikiran tentang keuangannegara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu :sub didang pengolaan fiskal, Sub bidang pengelolaan moneter dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa Paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif pengelolaan

keuangan Negara, baik dari aspek politis maupunaspek administrative.

Secara teknis,pengelolaan keuangan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuainorma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang.

Polakelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memilikipola yang unik.Bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia,khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu,Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara,sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknismewakili pemilik.

Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya,merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan,termasuk pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan itu, sesuai denganjawaban no 19, dan pengeluaran dana, dalam hal ini, pemberian kredit tanpadidukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidakdapat dibenarkan.

secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dariaspek politis maupun aspek administrative.

Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik,memiliki pola yang unik.Ahli menerangkan bahwa dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara diIndonesia, knususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran duaMenteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku BendaharaUmum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagaipengendali teknis mewakili pemilik.

Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya,merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan,termasuk pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan itu, sesuai denganjawaban no 19, dan pengeluaran dana, dalam hal ini, pemberian kredit tanpadidukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidakdapat dibenarkan.

SISWO SUJANTO, DEA menerangkan bahwa sesuai denganpemikiran yang terkandung dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tigasub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaanmoneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.

tentangKeuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 hurufg,pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya,dalamsistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN,kemudian dikenal adanya peran dua Menteri.

Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundangudangan yangberlaku, keuangan daerah merupakan satu kesatuan atau subsistem dari sistemkeuangan Negara dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara olehPemerintah Daerah; 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPutusanPerdamaianNomor : 34/Padt.G/2020/PN.Mnk.

Jadi jelas sama sekali tidakbenar dan tidak ada niat Tergugat ataupun Para Tergugat tidakmengalokasikan anggaran ataupun tidak akan membayar, karena Tergugat /Pemerintah Daerah akan membayarkan dengan tetap pula berpedomanpada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentua@pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta ketentuanlain yang terkait yang tentunya memerlukan banyak persyaratan teknismaupun administrasi.

Bahwa tidak / belum terbayarnya sebagian pekerjaanPenggugat dalam hal ini bukan merupakan / unsur perbuatan melawanhukum dari Tergugat / Para Tergugat, melainkan hal tersebut sematamata karena Tergugat / Para Tergugat diatur dan harus tunduk padaaturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atauKeuangan Daerah.

Karena Tergugat / Para Tergugat atau dalam halini secara umum adalah Pemerintah Daerah tidak dapat melakukanpembayaran apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam ketetuantentang Pengelolaan Keuangan Negara dan atau Pengelolaan KeuanganDaerah untuk melakukan pembayaran belum terpenuhi;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita nomor 51sangatlah tidak benar dan tidak beralasan.

Bahwa tidak / belum terbayarnya sebagaian pekerjaanPenggugat dalam hal ini bukan merupakan / unsur perbuatan melawanhukum dari Tergugat / Para Tergugat, melainkan hal tersebut semataHalaman 35 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pat/2019/PT SMGmata karena Tergugat / Para Tergugat diatur dan harus tunduk padaaturan dan ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara atauKeuangan Daerah.

Dalam hal pemenuhan pembayaran yang belum terselesaikantentunya Tergugat Ill / Para Tergugat atau secara umum adalah PemerintahDaerah tentunnya harus pula mematuhi aturan dan ketentuan yangmengatur tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja NegaraTahun Anggaran 2015;Bahwa alokasi kegiatan KUBE di Kabupaten Kendal sejumlahRp 962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk 49(empat puluh sembilan) kelompok, dengan rincian: KUBE yang memilikianggota sebanyak 7 (tujuh) orang mendapat bantuan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan KUBE yang memilikianggota sebanyak 10 (sepuluh) orang mendapat bantuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Bahwa KUBE dalam melakukan pengelolaan

keuangan negara harusmempedomani:1.

Anggaran Pendapatan Belanja NegaraTahun Anggaran 2015; Bahwa alokasi kegiatan KUBE di Kabupaten Kendal sejumlah Rp962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk 49(empat puluh sembilan) kelompok, dengan rincian: KUBE yang memilikianggota sebanyak 7 (tujuh) orang mendapat bantuan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan KUBE yang memilikianggota sebanyak 10 (sepuluh) orang mendapat bantuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bahwa KUBE dalam melakukan pengelolaan

keuangan negara harusmempedomani:1. .UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;2.

Lembah Dempo selaku pelaksana pekerjaan.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang tidakmengawasi secara benar proses pengerjaan fisik dari pekerjaanpeningkatan Jalan Lingkar Meringang tersebut serta Terdakwa 1 selakuPPTK seharusnya berkewajiban mengendalikan pekerjaan tersebutsebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada 12Ayat (5) yang menentukan tugas PPTK adalah mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan

No. 568 K /Pid.Sus/2013Maju Perkasa tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisikdengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut sertaTerdakwa 1 yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada 12 Ayat (5) yangmenentukan tugas PPTK adalah mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran

Dwi JayaMaju Perkasa tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisikdengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut sertaTerdakwa 1 yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 12 Ayat (5) yangmenentukan tugas PPTK adalah mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

perbuatan Terdakwa Il dan Terdakwa Ill yangtidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan kemajuan fisik sebagaimanayang tertuang dalam RAB / kontrak kerja pemborongan dan tidak mengawasisecara benar proses pengerjaan fisik dari pekerjaan peningkatan jalan LingkarMeringang dan Jalan Lingkar Desa Sukajadi tersebut dan Terdakwa selakuPPTK yang tidak melaksanakan kewajibannya mengendalikan pekerjaantersebut sebagaimana tugas PPTK dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Negara Pasal12 Ayat (5) yaitu :Hal. 49 dari 60 hal.

dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian; (b) pengelolaan barang milik/kekayaan negarayang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; (c)pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KementerianPertanian; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan (e)pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan KekuasaanAtas Pengelolaan

Keuangan Negara terdiri dari:1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaibagian dari kekuasaan pemerintahan.2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).Hal. 21 dari 31 hal Put.No.238/Pdt/2016/PT.DKI.22.

No. 68 PK/PIDSUS/2016peningkatan Jalan Lingkar Meringang tersebut serta Terdakwa selakuPPTK seharusnya berkewajiban mengendalikan pekerjaan tersebutsebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pada 12Ayat (5) yang menentukan tugas PPTK adalah mencakup : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Padahal diketahuinya

volumeatas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi sepanjang 2,6Km (aspal hotmix) tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Il dan Terdakwa Ill yang tidakmengawasi secara benar pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Dwi JayaMaju Perkasa tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisikdengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut sertaTerdakwa yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan

Keuangan Negara pada 12 Ayat (5) yangmenentukan tugas PPTK adalah mencakup : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Padahal diketahuinya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabpengelolaannya oleh mereka tidak dikerjakan oleh PT Dwi Jaya MajuPerkasa selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknisyang disyaratkan dalam surat perjanjian pemborongannya sehinggamengakibatkan

volumeatas pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi sepanjang 2,6Km (aspal hotmix) tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Il dan Terdakwa Ill yang tidakmengawasi secara benar pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Dwi JayaMaju Perkasa tersebut dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisikdengan mencantumkan nilai persentase fisik pekerjaan tersebut sertaTerdakwa yang mengendalikan pekerjaan tersebut sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Negara Pasal 12 Ayat (5) yangmenentukan tugas PPTK adalah mencakup : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Padahal diketahuinya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabpengelolaannya oleh mereka tidak dikerjakan oleh PT Dwi Jaya MajuPerkasa selaku pelaksana pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknisyang disyaratkan dalam surat perjanjian pemborongannya sehinggamengakibatkan

Anggaran Pendapatan Belanja NegaraTahun Anggaran 2015;Bahwa alokasi kegiatan KUBE di Kabupaten Kendal sejumlahRp 962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk 49(empat puluh sembilan) kelompok, dengan rincian: KUBE yang memilikianggota sebanyak 7 (tujuh) orang mendapat bantuan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan KUBE yang memilikianggota sebanyak 10 (sepuluh) orang mendapat bantuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Bahwa KUBE dalam melakukan pengelolaan

keuangan negara harusmempedomani:1.

Anggaran Pendapatan Belanja NegaraTahun Anggaran 2015; Bahwa alokasi kegiatan KUBE di Kabupaten Kendal sejumlah Rp962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk 49(empat puluh sembilan) kelompok, dengan rincian: KUBE yang memilikianggota sebanyak 7 (tujuh) orang mendapat bantuan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan KUBE yang memilikianggota sebanyak 10 (sepuluh) orang mendapat bantuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bahwa KUBE dalam melakukan pengelolaan