bangkit kembali dan masih ada danasebagaimana surat keterangan dari Bank Niaga cek senilai Rp.200.000.000.000 yang pada kenyataannya adalah tidak benar, sehinggapara Nasabah merasa dirugikan, sedangkan Terdakwa telah melarikan dirihingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim PolresCilacap pada tanggai 04 Nopember 201 4.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal46 Ayat (1) UndangUndang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Menyatakan terdakwa SOLICHUN HADI ATMAJA Bin AlmSUHADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UndangUndang RilNo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuaidakwaan Kesatu JPU.2.

perbuatan Terdakwa ;e Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan TinggiSemarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat menyimpulkan bahwaJaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum dariHakim tingkat pertama terhadap pembuktian unsurunsur dari pasal yangdidakwakan yaitu pasal 46 (1) UU RI No.10/1998 tentang perubahan atasUU No.07/1992 tentang Perbankan

;Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding iniTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara didua tingkatperadilan, yang besarnya biaya tersebut dalam tingkat banding akanditentukan dalam amar putusan Ini ;00 22"Mengingat, pasal 46 (1) UU RI No.10/1998, tentang perubahan atasUU No.07/1992 tentang Perbankan Jo.

tinggal : Jalan Pala 27 Gang 2C, DesaMejasem Barat, RT. 02/RW.15,Kecamatan Kramat, KabupatenTegal;Agama > Islam;Pekerjaan : SwastaTerdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KETIGA: diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan No. 1023 K/Pid.Sus/2018 Judex facti telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenaiunsurunsur tindak pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentan Perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan jo.

Menyatakan Terdakwa Armin Sapiding telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana "perbankan dan tindak pidanapencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

Menyatakan Terdakwa ARMIN SAPIDING Bin AHMAR SAPIDING telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : "Secara bersamasama danberlanjut melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana PencucianUang" ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan ;.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana denganpertimbangan sebagai berikut :1.Alasan Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali Pertama tidak dapatdibenarkan, Judex Juris dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbuktimelakukan predicate crime tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49ayat (1) huruf b UndangUndang No. 10 Tahun 1998 perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. 64 ayat (1)KUHPidana sudah tepat dan benar.

BahwaTerdakwa dalam kedudukan sebagai AMO, maka secara administrasi danSOP Perbankan uang tidak mungkin dapat ditransfer ke rekening ANDYGUCCI dan sdr. LILIK KELANA PUTRI tanpa perintah, sepengetahuan,persetujuan Terdakwa atau saksi ELSYE. Bahwa terdapat kerjasama antarapihak perbankan dengan pihak pembobol Bank, dalam hal ini sdr. ANDYGUCCI, LILIK PUTRI KELANA, JUNAEDI dan kawankawan. Bahwa uangyang ditransfer masuk ke dalam rekening sdr.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhiunsur dan melakukan predicate crime tindak pidana Perbankan melanggarPasal 49 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentangperubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana Pencucian Uang Pasal 3UndangUndang No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo. Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;7.

IMRON HAMIDY, tersebut Bank Danamon Unit Kejapananmengalami kerugian sebesar Rp147.852.779,00 (seratus empat puluh tujuhjuta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilanrupiah).Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahanatas UURI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa mereka Terdakwa . FARID ROZAKI dengan Terdakwa II.

IMRON HAMIDY tersebut Bank Danamon Unit Kejapananmengalami kerugian sebesar Rp147.852.779,00 (seratus empat puluh tujuhjuta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilanrupiah).Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 49 ayat (1 ) huruf c UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahanatas UURI No. & Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.ATAUKEEMPAT:Bahwa mereka Terdakwa . FARID ROZAKI dengan Terdakwa II.

IMRONHAMIDY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERBANKAN yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia NomorHal. 19 dari 52 hal. Put. Nomor 1368 K/Pid.Sus/201510 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan ke satu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa:. Terdakwa Il.

Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan melanggarPasal 49 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dengan hukuman pidana masingmasing 5 (lima) tahun dandenda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang akan kamilampirkan sebagai pertimbangan.Oleh karena itu ada alasan kami selaku Jaksa Penuntut Umum

IMRON HAMIDY,tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERBANKAN. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. FARID ROZAKI danTerdakwa Il. IMRON HAMIDY, tersebut dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesarHal. 50 dari 52 hal. Put.

Adapun kejadian tindak pidana perbankan tersebut terjadiyaitu dengan cara Terdakwa, saksi RUSTAM MULYANA, dan saksi MOHSUHARA, selaku Pegawai Bank BTPN KC Tasikmalaya KK Singaparna telahmemberikan kredit pensiunan kepada 29 debitur dengan total plafond (maksimalpinjaman) sebesar Rp1.095.130.000, (satu milyar sembilan puluh lima jutaseratus tiga puluh ribu rupiah) dengan meloloskan/menyetujui pengajuan kreditdengan menggunakan perantara atau calo Sdr. B. JERRY H.

Hal tersebut melanggar SOP(Standar Operasional Prosedur) bank dan ketentuan perbankan selain itu adapelanggaran tentang ketentuan intern bank mengenai petunjuk pelaksanaandan tarif pinjaman yang diberikan kepada pensiunan yaitu jumlah pokokpinjaman yang diberikan melebihi plafon pinjaman yang telah ditetapkan olehbank dan jangka waktu juga melebih.Yang seharusnya syaratsyarat dalam pengajuan kredit berdasarkan SOP(Standar Operasional Prosedur) bank BTPN adalah :e SKAsii.e Fhoto copy KTP sesuai dengan

Perbankan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

Bahwa benar atas laporan dari Tim SKAI BTPN tersebut diteruskan keDirektorat Investigasi dan Mediasi Perbankan selanjutnya tim dari BankIndonesia turun dan menindaklanjuti hasil temuan tim SKAI sekitar tahun2008 dan hasil temuan tim dari Bank Indonesia adalah memang terjadipenyalahgunaan proses pemberian kredit yang dilakukan oleh 3 (tiga)orang yaitu RUSTAM MULYANA, MOH.

Saksi Ahli Adam Prakoso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya: Bahwa benar tindak pidana perbankan terjadi karena petugas bank BTPNpada saat itu tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP danprinsip kehatihatian.Hal. 38 dari 41 hal. Put.

Menyatakan terdakwa Yoseph Kelyanin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana perbankan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan terdakwa Yoseph Kelyanin dari dakwaandakwaan tersebut sesuai sesuaidengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa YosephKelyanin dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;3. Membebaskan terdakwa Yoseph Kelyanin dari tahanan ;4.

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN. ATAUKEDUA Bahwa terdakwa YOSEPH KELYANIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi, yakni sekitar bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT.

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN. ATAUKETIGA Bahwa terdakwa YOSEPH KELYANIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi, yakni sekitar bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakupkelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatanusahanya ;c. Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai bank sesuai dengan ketentuan yangberlaku pada bank yang bersangkutan ;d. Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannyaperbuatan pidana tersebut ;e. Pembukuan : pencatatan dalam jurbal, sub ledger dan ledger ;f.

No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI.

BPD cabang Lhokseumawe;e Bahwa jabatan saksi sebagai Deputi KPL BI yang membidangi perbankan diBank Indonesia;e Bahwa Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan saya diberi kuasauntuk menerima laporan Audit yang terjadi tindak pidana di Bank Acehcabang Lhokseumawe;Halaman 63 dari 216 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PNLsme Bahwa terjadi tindak pidana perbankan di Bank Aceh cabang Lhokseumawekarena Indikator NPL (Non Performen Loan) meningkat maka dilakukanpengawasan dan investigasi dan melakukan penelitian

Surya Indo (IbrahimIlyas Debitur) untuk melunasi CV.ham Teguh ;e Bahwa hasil Investigasi Tim Banda Aceh melaporkan ke Bank IndonesiaPusat sebelumnya diberikan saran hanya untuk pengawasan karenapemberian kredit tidak sesuai dengan acuan dan dibahas di Tim Pleno danBank Indonesia hanya melihat perbankan tidak dari sisi luar perbankan; Bahwa kredit tersebut bermasalah rentang waktu antara tahun 2010 sampaidengan tahun 2011;e Bahwa yang dimaksud dengan kredit Topengan adalah hanya istilah padaintinya

Bank Aceh, jika sejak awalsebelum proses kredit atau sebelum pencairan kredit diketahui maka hal initidak dibenarkan karena pada saat terjadi persetujuan kredit baru dilakukanpencacatan dalam pembukuan dan laporan bank sebagai sesuatu transaksikredit;Bahwa menurut pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atasUU Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan adalahsebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpertumbuhan

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanmenyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasiekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian ;Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian adalah prinsip yang diterapkan olehBank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuanketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankanyang tidak sehat dan untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi pada bank ;Menimbang

Di Indonesiamasalah perbankan diatur dalam sebuah Undangundang yaitu Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Olehsebab itu PT.

300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sertauang yang hilang dari brangkas Bank BPRS Niaga Madani CabangSengkang senilai Rp. 211.000.000, (dua rutus sebelas juta rupiah) tidakdilaporkan dengan demikian hal tersebut mengakibatkan adanya pencatatanpalsu dalam laporan dimana antara laporan dengan nilai fisik kas tidak samayaitu terjadi selisih sebanyak Rp. 511.000.000,(lima ratus sebelas jutarupiah) ;o Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat(1) huruf a UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

, (tiga ratus juta rupiah) serta uang yang hilang daribrangkas Bank BPRS Niaga Madani Cabang Sengkang senilaiRp. 211.000.000, (dua rutus sebelas juta rupiah) tidak dilaporkan dengandemikian hal tersebut mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalamlaporan dirnana antara laporan dengan nilai fisik kas tidak sama yaitu terjadiselisih sebanyak Rp. 511.000.000,(lima ratus sebelas juta rupiah) ;oo Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1)huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

jo Pasal 37 UU No. 10 tahun1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ISHAK BIN MARHABAN terbukti secara sah danmeyakinkan melakukakan tindak pidana tindak perbankan yaitu sebagaipegawai bank dengan sengaja telah membuat atau menyebabkan adanyapencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalamdokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekeningsuatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 49ayat (1) huruf a UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 1angka 37 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No

.7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair ;2.

(dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 4 Desember 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Puti Nilamsari teroukti secara sah menurut hukumtelah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 49ayat (1) hurufa UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimanatelah diubah

Seperti halnya Dakwaan Kesatu yang merupakan tindakpidana perbankan sama sekali tidak berkaitan dengan dakwaan kedua yangmerupakan tindak pidana penggelapan, maupun Dakwaan Ketiga yangmerupakan tindak pidana pemalsuan.

Dan apabila kita cermatimodus/ cara melakukan kejahatan, maka dapat kita simpulkan kejahatanyang terjadi tersebut adalah sebuah kejahatan terorganisir yang hanyamampu dilakukan oleh pihak yang telah paham dengan sistem perbankan khuhusnya di Bank Panin, sehingga sangat berlebihan apabilaTerdakwa yang seorang pekerja Outsourching PT.

;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa PUTI NILAMSARI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTI NILAMSARI tersebut denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (Satu) tahun ;Memerintahkan barang bukti berupa :Slip aplikasi transfer lembar ke1 pengirim

Hal tersebut merupakan sikap yangbijak karena selaku pioneer dalam bisnis perbankan yangmenguasai pangsa pasar ekonomi menengah dan dipercaya olehmayoritas pengguna jasa perbankan di Indonesia, pihak BRI tidakboleh bersikap memihak, melainkan harus menghormati semuapada proses hukum yang ada.

Sebagaimanatelah dikemukakan di awal, Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 49 Ayat(1) huruf a UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHPidana atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan Jo.

No. 1937 K/Pid.Sus/2015Bahwa aturan dalam dunia Perbankan dibuat begitu ketat meningattransaksi perbankan bagaikan daun di atas air sungai yang ketika kitalengah sedikit saja maka daun itu akan lewat begitu saja;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang membuangsebagian keterangan Ahli Prof. Dr.

No. 1937 K/Pid.Sus/2015perbankan, seolaholah persetujuan pemilik rekning dan surat kuasamenjadi tidak diperlukan di dalam transaksi perbankan. Padahalpihak OJK selaku pengawas lembaga perbankan sendiri melaluiAhli Beston Panjaitan telah menegaskan bahwa pada prinsipnyasetiap simpanan adalah rahasia bank.

Hal yang demikian membutuhkan aturan yang tegasmengenai sebuah transaksi perbankan, termasuk aturan mengenaipersetujuan pemilik rekening, surat kuasa, dan penghargaanterhadap mekanisme internal suatu perusahaan; Pengaturan surat kuasa dalam Hukum Perdata telah cukupmemadai dalam khasanah materiil maupun formil. Demikian dalamaturan umum dunia perbankan, setiap penarikan maupunpemindahbukuan pada prinsipnya dilakukan pemilik rekening atauyang dikuasakan.