Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Nisar bin Amag Sahrah, anak lakilaki (Tergugat XIl);3.1.11. Rukyah binti Amag Sahrah, perempuan (Tergugat XIll);Amaq Rapiin bin Amaq Jemah telah meninggal dunia pada tahun1973 dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagaiahli warisnya, yaitu:3.2.1. Inaq Rapiin, isteri (Tergugat XX);3.2.2. Inaq Har binti Amaq Rapiin, anak perempuan (Tergugat XXIl);3.2.3. Inaq = =Suhni binti Amaq Rapiin, anak perempuan(Tergugat XXill);Hal. 5 dari 33 hal.

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui SistemPDE Kepabeanan, menyebutkan:Halaman 30 dari

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal ini berbeda dan bertentangan dengan Pasal2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikanpada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11.Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanHalaman 30 dari 47 halaman.

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganHalaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 1108/B/PK/PJK/2017perpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11.Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan

Rasyid, terletak di Lolloe,Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,Kabupaten Soppeng, dengan batas batas sebagaiberikutSebelah Utara tanah H.Rafi ;Sebelah Timur tanah Hj.Kamariyah;Sebelah Selatan tanah H.Rafi;Sebelah Barat tanah H.Rafi .3.1.11.

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan' perpajakan sebagaimana telahdiuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Hal ini berbeda dan bertentangan dengan Pasal2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikanpada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal iniberbeda dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturan perundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikan padaangka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:1.

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturan perundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal ini berbeda dan bertentangan dengan Pasal2 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan maupun peraturanperundangundangan perpajakan sebagaimana telah diuraikanpada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".

Hal ini berbeda danbertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangKepabeanan maupun peraturan perundangundanganperpajakan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2sampai dengan 3.8 tersebut di atas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebin mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:.

Putusan Nomor 1060/B/PK/Pjk/2017diuraikan pada angka 3.2 sampai dengan 3.8 tersebut diatas;3.1.11 Bahwa apabila kita meneliti lebih mendalam mengenaiPendaftaran PIB yang dimuat pada Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008mengenai Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor UntukDipakai Dengan PIB yang Disampaikan Melalui Sistem PDEKepabeanan, menyebutkan:".