Menetapkan Pemohon/Terlawan untuk membayar kepada Pelawan/Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.500,000,- (Dua juta lima ratus rupiah);
2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon/Terlawan untuk membayar kewajibannya kepada Pelawan/Termohon, sebagaimana yang tercantum pada amar angka 6.1,6.2

Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada Posita ke 6, 6.1,6.2, dan 6.3 adalah tidak benar. Penggugat selalu menuruti perintahdan kemauan Tergugat, bahkan untuk berbohong kepada orangtuaPenggugat sekalipun, dan pada tanggal 22 Juli 2018 ketika Tergugatmenyuruh Penggugat untuk mengambil barangbarang, perhiasan danuang ke rumah orangtua Penggugat pun Penggugat lakukan demi ketaat terhadap Tergugat.

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut petitum poin 6.1,6.2, 6.3 dan 6.4, kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.206.000,- (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersamaPenggugat dan Tergugat tersebut petitum poin 6.1,6.2, 6.3 dan 6.4,kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 1.206.000, (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Jayapura pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh H.

Pelanggaranpelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana point 6.1,6.2 dan 6.3 sebagaimana yang kami uraikan di atas tidak dapat dibuktikan dipersidangan. PHK yang diputuskan oleh Judex Facti dalam putusannya lebihdidasarkan pada Termohon Kasasi yang tidak mau lagi menerima PemohonKasasi bekerja kembali.

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut petitum poin 6.1,6.2, 6.3 dan 6.4, kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.206.000,- (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan faktafakta dan fundamentum petendi tersebutda t a iSmaka dapat diketahui dan diambil kesimpulan atas alasan PengajuanPeninjauan Kembali secara jelas halhal sebagai berikut:6.1,6.2.Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas Koreksi Positif sebesarRp 62.319.465.000,00 atas laba penjualan aktiva tetap tanah danbangunan di Sawangan Hill adalah telah tepat sesuai denganketentuan perpajakan yaitu UU KUP, UU PPh dan PP Nomor 79Tahun 1999 ;Bahwa

, terletak di KelurahanKraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;sebesar Rp. 2.272.680.000, Penggugat Rekonvensimempergunakan untuk pembelian tanah sawah yang terletak di KelurahanMargadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dalam :6.1,6.2.SHM Nomor. 4026, atas nama Diah Damayanti Sekar Puri, seluas1680 M, terletak di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana,Kota Tegal;SHM Nomor. 4025, atas nama Diah Damayanti Sekar Puri, seluas895 M*?

Damiri adalah menjadi hak ahli warisnya;Bahwa di dalam gugatan poin ke7 Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi mendalilkan bahwa ketiga objek gugatan dalam poin 6.1,6.2., 6.3. adalah dijual oleh RM. Tobari kepada Tergugat IV Dan V (padahaltidak ada Tergugat IV dan V), dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha(dalam petitum SHGB) Nomor 688 tanggal 14 November 1997 an. Tergugat IV(dalam petitum Tergugat II) seluas 9.680 m?

No. 344 K/AG/2009Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutuskan serta mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya;Bahwa Penggugat Il knawatir akan hilang haknya sebagai anak angkatjuga mendapatkan hak waris dengan kedudukan pelaksana wasiat wajibah,maka bersama dengan Penggugat . mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutuskan serta mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;Bahwa saat ini sertifikat tanah poin 6.1,6.2 dan 6.3 masih ada pada pihakketiga (dititipkan

., tertanggal 01Juli 2015) yakni poin: 6 dengan sub poin yang tertulis 4.1 sampai dengan4.3, yang sekali lagi dalam hal ini sangat menampakkan bahwa "Pemohontidak cermat dan teliti bahkan cenderung ceroboh, emosional dan egosentris;sebab seharusnya tertulis menjadi: 6.1,6.2, dan seterusnya.Namun meskipun dalam surat perkara dengan Nomor: 607.Pdt.G/16/ PA.Bgr.Tertanggal 11 Mei 2016, Pemohon mengajukan materi gugatan yang samadengan gugatan perkara Nomor: 716.Pdt.G/15/PA.Bgr. tertanggal 01 Juli2015

Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separuh(setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 6(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5) diatas, gugatan Penggugat Rekonpensi kepadaPenggugat Rekonpensi;8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,. (Satu juta rupiah) perhari apabilaTergugat Rekonpensi lalai memenuhi putusan ini;9.

Permohonan Penundaan:6.1,6.2.Bahwa mengingat keberadaan obyek sengketa yakni SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera UtaraNomor : 551.21/3.132/R/PHB/2014 Tentang Izin Trayek MOBILBUS UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI SUMATERAUTARA AN.CV.MURNI yang ditetapkan di Medan pada tanggal 13Juni 2014, sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dandikhawtirkan dapat menimbulkan pertikaian dan konflik secaravertikal dan horizontal dikalangan pengusaha angkutan AKDP resmiyang khusus melayani

Bahwa Pertimbangan Judex Facti sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1,6.2, 6.3 diatas sungguh tidak cukup serta tidak menjawab persoalan yangdiajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tersebut, apakahdengan berlakunya undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentangperlindungan Konsumen hingga saat maka BPSK KAB. Batu Baraberwenang untuk memeriksa memutus semua perkara? Termasuk sengketawanprestasi, Pidana, Tata Usaha Negara?.

Menghukum Tergugat yang telah menjual dan menguasai obyek sengketa melebihi bagiannya untuk mengganti/menyerahkan kelebihan tanah waris yang telah dijual atau yang dikuasai kepada ahli waris yang lainnya, sehingga seluruh ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai poin 6 (6.1,6.2, 6.3 dan 6.4 ) di atas;9.

tersebut pada point (6) diatas,secara secara riil, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi sercara riil, maka akandilelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi sesuai denganpoin 6 (6.1 s.d. 6.4) di atas;8 Menghukum Tergugat yang telah menjual dan menguasai obyek sengketa melebihibagiannya untuk mengganti/menyerahkan kelebihan tanah waris yang telah dijualatau yang dikuasai kepada ahli waris yang lainnya, sehingga seluruh ahli warismendapatkan bagiannya sesuai poin 6 (6.1,6.2

Utr.berarti perihal yang telah dikemukakan didalam posita poin 6.1,6.2 dan6.3), 9, 10, 11, dan 12 dalam gugatan Penggugat; Bahwa Penggugat sengaja tidak mencantumkan secara detail terkaitdengan nomor sertifikat, jenis hak, pemilik sertifikat, luas dan batas batastanah dan bangunan yang menjadi sita jaminan, karena masih menunggukeputusan Majelis Hakim pada perkara ini, karena Pengadilan yangmemiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan ini; Bahwa meskipun belum ajukan bukti bukti hal

MartenPara Pemilik awal bukan pemilik kKedua yang diperoleh dari warisanseperti yang di dalilkan oleh Penggugat;Bahwa Karen kepemilikan tanah tersebut bukan merupakan warisanberdasarkan bukti yang akan dibuktikan nantinya, maka sudahselakyaknya gugatan Penggugat mengenai tanah pada point 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 sudah selayaknya di tolak;Bahwa karena tanahtanah yang di dalilkan pemohon pada point 6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, dan 6.7 bukan merupakan warisan dari Alm.

Bahwa Penggugatkhawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat ,II, Ill, IV dan V berupaya mengANAK II SAUDARA II PENGGUGAThkanatau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari obyek sengketa 6.1,6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga,sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan(eksekusi)bilamana nantinya gugatan Para Penggugat dikabulkan olehPengadilan Agama, karenanya kami PenggugatPenggugat meminta danmemohon agar terhadap harta obyek sengketa

adalah sebuah penyataan reduksio in terminis yang didalamnyamengandung perlawanan satu dengan yang lain, sehingga tidak beralasan danmengadangada sekali; Dengan demikian, posita gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud harus ditolak;Hall 9dari43 Putusan No.104/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim 13 Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas apa yang diungkapkan oleh Penggugatdalam posita gugatannya tertanggal 28 Maret 2014, khususnya pada angka 15,dikarenakan sebagaimana telah dijelaskan di atas, khususnya angka angka 6.1,6.2

Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untukmenggugat (non /egitima persona standi in judicio), karenaPenggugat bukandan tidak merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah yang menjadiobjek sengketa aquo(vide Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);6.1,6.2.Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Putusan No.0733/Padt.G/2019/PA.Kdibulan sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu jutarupiah).6.2 Nafkah Iddah perbulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah).6.3 Mutah sebesar Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah).6.4 Sehingga nafkah yang harus dibayar/ diberikan kepada TergugatRekonvensi dari poin 6.1,6.2 dan 6.3 keseluruhannya berjumlahRp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).7.