Ditemukan 284 data
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor434.740.174,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri286.758.892.003,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah287.193.632.177,00 b.Atas
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp265.594.688,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
156 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00106/407/12/057/14 tanggal 1 April 2014, atas nama PT.Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: UraianJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp5.472.479.157,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri216.854.276.400,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah216.854.276.400,00 b.Atas Penyerahan Barang dan
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp91.585.558,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
121 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3553/WPJ.29/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00044/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Maret2011, atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3711.001,beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, PalangkaRaya, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.800.000,00; dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin Kavling2630, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: JumlahURAIAN(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 648.000.000,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah 648.000.000,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 648.000.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
139 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP504/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00041/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Juli 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jumiah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0O,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: URAIAN (Rp) Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 264.201.795,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 151.929.112.806,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 152.193.314.601,00b.Atas
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp64.103.666,00; dengan perincian sebagai berikut : UraianRp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
31 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP: 01.710.880.4054.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 165.589.381.346,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumliah 165.589.381.346,00b.Atas Penyerahan Barang
permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp64.103.666,00; dengan perincian sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
37 — 7
ketahui dari surat SKCK Polisi.e Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan atas Perubahan Nama danTempat Lahir Pemohon karena Nama dan Tempat Lahir dalam ljazahPAKET A saja yang salah.e Bahwa saksi ketahui ada nama dan tempat lahir yang keliru karena adakesalahan penulisan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.e Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan dari Dinas PendidikanKabupaten Bangkalan yang menyebutkan ada kesalahan Penulisan padaNama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Ijazah PAKET A.Atas
149 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 578/B/PK/Pjk/2019(Dalam Rupiah) NoUraianPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 7.229.087.968,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 237 .582.343.775,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 22.670.152.363,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan267.481.584.106,00 b.
ThamrinKav. 28 30, Jakarta, 10350, sehingga pajak dihitung kembali menjadisebagai berikut: No.UraianPemohon Banding 1Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1 Ekspor 7.229.087.968,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 237 .582.343.775,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 22.670.152.363,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00 a.6 Jumlah Seluruh Penyerahan267.481.584.106,00
24 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar PengenaanPajak = tee a.Atas Penyerahan BarangdanJasayangterutangPPN: ,alEkspor = = ee 113.523.396.613,00 145.082.035.560,00. &.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri 43.928.163.811,00 45.511.373.226,00, a3 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungutPPN 000, = 0,00 1 8.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut == ee 0,00, 0,00,a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ' 87.888.520,00 87.888.520,001 a6 Jumlah (at+a2s+a3+a4+a5) 28 1157.539.448.944,00 1 190.681 .297.306,00 1b.
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1670/WPJ.07/2014 tanggal08 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai00124/207/11/058/13 tanggal 17 April 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atasnama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP : 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Barang Dan Jasa Nomor URAIANJumlah(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas
Putusan Nomor 2466/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp115.029.977,00; dengan perincian sebagai berikut : URAIAN (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor = Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 26.596.130.939,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Penyerahan PPNnya tidak dipungut 11.309.824.500,00 Penyerahan yang
141 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1458/B/PK/PJK/2017 URAIAN Jumilah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:ee Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.193.755.100,00 Penyerahan PPNnya tidak dipungut (96.838.576,00) Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumliah 7.096.916.524,00b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c.
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2021 UraianMenurut WajibPajak Dasar Pengenaan Pajak: a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya hams dipungut sendiri32.115.449.850,00 a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah32.115.449.850,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN : Jumlah Seluruh Penyerahan32.115.449.850,00 Atas impor BKP/
11 — 4
,A t ;emeneguhkan dalildalil gugatan, Penggugat telah mengajukansetelah dicocot as ehingga Majelis Hakimang berkekuatanil dan materiil, olehTergugat telah7 v.. aimaha ketentuansah) an 6 Instruksidan oleh edudukan gnis lagi karenaemberi nafkah isteri balk lahirfematpun batin: Menimbang, b a.atas keterangar dua orang saksi Penggugat yangdisampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebutsecara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain sertaHalaman 7, Putusan
129 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP507/WPJ.06/2015tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00040/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Agustus 201 1atas nama PT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang, Jakarta, 13630,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah(Rp)URAIAN Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp265.594.688,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
150 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas
45 — 36
Daerah lengan kiri: a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;8. Lengan kanan : tidak ada kelainan;9. Tungkaikanan : a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II. Pemeriksaan penunjang : RADIOLOGI CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagiankanan.
Daerah lengan kiri: a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;8. Lengan kanan : tidak ada kelainan;9. Tungkaikanan : a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II.
Tungkai kanantampak luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentukmemanjang dengan panjang lima centimeter, tepi luka tidakrata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memardisekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak adapendarahan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;tidak ada kelainan;a.Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;tidak ada kelainan;a. Atas : tidak tampak kelainan;b. Bawah : tidak tampak kelainan;II.
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak :a.Atas